Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Tarik Ulur Perpanjangan Rem Darurat
Jakarta - Pemerintah belum bersikap perihal kemungkinan perpanjangan masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Juru bicara Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi mengatakan rencana perpanjangan itu masuk dalam opsi yang masih dievaluasi pemerintah hingga hari terakhir pembatasan pada 20 Juli nanti. Pemerintah sebelumnya menargetkan penurunan mobilitas hingga minimal 30 persen untuk menekan laju kasus Covid-19 varian alfa dan 50 persen untuk virus varian delta.
Ruang lingkup pemberlakuan PPKM darurat awalnya hanya untuk wilayah Pulau Jawa dan Bali. Terus naiknya jumlah kasus positif memaksa pemerintah menerapkan aturan serupa di 15 kota dan kabupaten di pulau lainnya. Pemerintah ternyata menyiapkan skenario perpanjangan masa PPKM darurat hingga maksimal enam pekan setelah periode pertama berakhir.
(Oleh - IDS)
Terancam Ambruk di Kuartal Ketiga
Jakarta - Pelaku usaha di berbagai sektor khawatir akan adanya tambahan beban bila masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat diperpanjang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tidak menjamin penyedia gerai bahan pokok bisa tetap bekerja optimal bila PPKM darurat yang seharusnya berakhir pada 20 Juli mendatang diperpanjang.
Sebelum PPKM darurat diterapkan, Asosiasi sudah meminta sektor retail dikecualikan. Selain karena belum terbukti menjadi kluster penularan Covid-19, Asosiasi menilai aturan anyar pemerintah itu tidak cocok untuk bisnis grosir dan retail yang merupakan kebutuhan esensial. Selama masa PPKM darurat, pusat belanja dan mal harus ditutup total. Sementara itu, supermarket, pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan boleh beroperasi hingga pukul 20.00. Perpanjangan PPKM darurat berdampak pada sektor jasa, terutama penyedia angkutan publik antarkota. Namun, memastikan pengusaha tidak menentang regulasi ini karena jumlah kasus positif Covid-19 yang masih tinggi.
(Oleh - IDS)
Turunkan Harga Tes Covid-19
Indonesia masih kedodoran menghadapi wabah Covid-19. Jumlah testing dan tracing yang belum maksimal dinilai menjadi salah satu pemicu lonjakan kasus Covid-19 hari-hari ini. Apalagi, sejumlah pihak menilai, tarif tes Covid-19 secara mandiri di Indonesia masih memberatkan sehingga angka testing masih jalan di tempat. Sebagai catatan, Selasa (13/7), kasus baru infeksi Covid-19 di Indonesia mencapai 47.899 dengan jumlah kematian 865 orang. Ini adalah angka kasus baru dan kematian harian tertinggi di dunia. Bahkan, kasus harian Covid-19 di Indonesia sudah melampaui India.
Berdasarkan data Covid19.go.id, total spesimen diperiksa hingga kemarin mencapai 22,13 juta. Perinciannya, jumlah tes PCR dan tes cepat molekuler (TCM) sebanyak 1796 juta dan tes antigen sebanyak 4,17 juta. Jumlah tes Covid-19 bahkan lebih rendah dibandingkan jumlah total vaksinasi dosis pertama yang mencapai 36,91 juta. Salah satu penyebabnya rendahnya jumlah testing di Indonesia adalah masih tingginya biaya tes Covid-19. Saat ini, harga tes antigen di Indonesia berkisar antara Rp 100.000-Rp 250.000. Memang, harga tersebut dalam rentang harga tes antigen yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, yakni maksimal Rp 250.000 di Jawa dan Rp 275.000 di Luar Jawa. Namun, biaya tersebut relatif mahal jika dibandingkan biaya tes di negara lain, kecuali di sejumlah negara maju. UNICEF mencatat, rata-rata biaya tes antigen di dunia berkisar US$ 4-US$ 4,20 atau Rp 58.000 hingga Rp 60.900 (kurs Rp 14.500 per dollar AS).
Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman berharap, pemerintah bisa menekan harga alat tes Covid-19 menjadi lebih terjangkau. Tingginya biaya tes ini menyebabkan testing, tracing dan treatment (3T) di Indonesia belum berjalan maksimal. Menurut dia, testing tidak harus melalui tes swab PCR. Tes antigen pun cukup ideal sesuai standar dan rekomendasi WHO. Apalagi teknologi PCR dan antigen semakin berkembang, sehingga hasil tes menjadi lebih akurat dengan harga yang lebih murah.Memutar Uang Lewat P2P Lending
Sudah hampir 1 tahun terakhir, Febriawan (41 tahun) menjajal layanan peer-to-peer lending yang ditawarkan satu perusahaan. Pria yang sehari-hari berbisnis jual beli ponsel itu bertindak sebagai pemberi dana alias lender.Dalam skema bisnis peer-to-peer (P2P) lending, sebutan lender mengacu pada orang atau insitusi yang memberikan pinjaman kepada pencari dana atau peminjam (borrower). Jenis borrower pun bisa bermacam-macam.Kalau mekanisme P2P yang Febriawan ikuti adalah perusahaan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).Bermodal Rp3 juta, dia memberikan pinjaman ke pelaku UMKM dengan tujuan berdagang buah. Daftar pencari pinjaman itu bisa dilihat dari marketplace perusahaan P2P lending yang di mana dia tercatat sebagai penggunanya.Bagi sebagian kalangan, khususnya milenial yang lagi demen investasi atau generasi ‘rebahan’ yang saat pandemi seperti sekarang ini ingin tetap mengembangkan dananya, berinvestasi sebagai lender melalui P2P lending dapat menjadi pilihan yang cukup menjanjikan. Dari cerita itu saja, imbal hasil yang dapat dikantongi pendana berada di kisaran 10%—12%. Tentu, angka itu lebih menarik dari bunga simpanan berjangka yang per April 2021 rata-rata berada di level 5,05% untuk jangka 1 tahun.
PT Investree Radhika Jaya (Investree) sebagai salah satu pemain besar dari klaster pendanaan produktif, memilih berfokus menerima pengajuan pembiayaan berisiko rendah, dari industri tertentu yang minim terdampak pandemi.Co-Founder & CEO Investree Adrian Gunadi mengatakan bahwa dengan dominasi produk invoice financing mencapai 87% dari seluruh pinjaman yang ditawarkan, Investree juga terus memerhatikan kondisi borrower, beserta payor yang sudah teruji rekam jejaknya seperti pihak pemerintahan, BUMN, dan perusahaan besar.“Investree senantiasa menunjukkan performa yang baik, menawarkan peluang pendanaan yang berkualitas serta menerapkan strategi mitigasi risiko secara konsisten dan komprehensif. Hingga saat ini pun, rata-rata imbal hasil atas pendanaan di Investree masih mencapai 16,7% p.a,” jelas Adrian kepada Bisnis beberapa waktu lalu.Platform yang telah melebarkan sayap hingga Filipina dan Thailand telah menggandeng lebih dari 31.000 entitas unique lender untuk platform Indonesia, di mana 99% merupakan lender ritel atau perorangan yang bisa mendanai mulai dari Rp1 juta.
(Oleh - HR1)Layanan Video On Demand, Peluang Besar Pemain Lokal
Para pemain video langganan sesuai permintaan atau streaming video on demand/VoD lokal bakal memanfaatkan momen pembatasan mobilitas masyarakat untuk meningkatkan penetrasi pasarnya.Adapun, berdasarkan data Statista, pendapatan segmen video streaming sesuai permintaan (SVoD) di Indonesia diproyeksikan mencapai US$411 juta pada 2021 dengan penetrasi pengguna menjadi 16,5% pada 2021 dan 20,4% pada 2025.Sementara itu, perusahaan khusus yang menganalisis optimasi layanan video daring, Conviva, menemukan terdapat peralihan kebiasaan streaming on demand pada masyarakat di Asia.Conviva mendapatkan dua pola utama konsumsi layanan video streaming di Asia. Pertama, layanan on demand meningkat dibanding siaran langsung. Kedua, pengguna yang tadinya menggunakan ponsel dan desktop beralih ke layar yang lebih besar di rumah.
Sementara itu, Chief Executive Officer GoPlay Edy Sulistyo mengatakan sejak memasuki 2021, perusahaan makin fokus mengembangkan layanan live stream (siaran langsung) interaktif GoPlay Live yang hadir pertama kali sejak pertengahan 2020.Dia menjelaskan perusahaan mengemas berbagai macam konten hiburan siaran langsung untuk memenuhi kebutuhan para pengguna dan penggemar konten selama PPKM Darurat, mulai dari talkshow hingga pertandingan sepak bola.“Dari Mei—Juni 2021, telah terjadi peningkatan monthly active user yang hampir mencapai 200%,” ujarnya.Lebih lanjut, dia mengatakan para pengguna aplikasi GoPlay menyambut konten-konten hiburan interaktif dengan jenis acara yang paling banyak ditonton adalah acara talkshow dan gelaran permainan (game show) interaktif.
(Oleh - HR1)RNI Produksi Oxygen Generator untuk Penuhi Kebutuhan Oksigen
PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero memiliki solusi pemenuhan oksigen seiring dengan melonjaknya kasus Covid-19 dan meningkatnya kebutuhan oksigen medis, yaitu dengan memproduksi oxygen generator buatan dalam negeri.
Direktur Utama PT RNI (Persero), Arief Prasetyo Adi mengatakan inovasi ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 kepada Menteri BUMN untuk meningkatkan kemampuan BUMN industri farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes) melakukan pengembangan Alkes guna mewujudkan kemandirian dan daya saing industri alat kesehatan dalam negeri. Inovasi Alkes Oxygen generator ini mampu membuat pabrik oksigen secara mandiri di setiap Rumah Sakit tanpa bergantung dengan metode PSA.
RNI group melalui Anak Perusahaan Mitra Rajawali Banjaran (MRB) berinovasi memproduksi alat kesehatan bernama Hype Oxygen Generator, Alat ini dapat memproduksi gas oksigen secara mandiri mulai dari type 02G-50 yang mampu memproduksi oksigen 50 liter per menit, 02G-100 dengan kemampuan produksi oksigen 100 liter per menit, 02G-200 dengan kemampuan oksigen 200 liter per menit, 02G-300 dengan kapasitas produksi oksigen 300 liter per menit, hingga 02G-500 dengan produksi oksigen 500 liter per menit.
Tersandung Dua Masalah Biaya
Jakarta - Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung (KCJB) kini dihantui dua masalah biaya. Dalam rapat kerja secara virtual, PT Kereta Cepat Indonesia-Cina, selaku pengelola proyek, menghadapi kekurangan biaya atau cash deficiency saat pengoperasian perdana. Hal ini merupakan buntut dari investasi yang membengkak. Untuk menyelesaikan masalah ini, ada opsi pembiayaan dari bank.
Entitasnya sedang menghitung ulang komponen biaya untuk menekan pembengkakan anggaran. Salah satu komponen yang dikaji bersama sejumlah ahli dan akademikus dari Universitas Indonesia adalah kebutuhan karyawan operasional kereta. KCIC terbebani berbagai komponen biaya tak terduga yang luput dimasukkan ke perhitungan investasi. Pembebasan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial adalah contohnya. Selain harus mengganti lahan, KCIC wajib membangun kembali fasilitas umum, seperti masjid, sekolah dan saluran udara tegangan ekstratinggi milik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
(Oleh - IDS)
Gamang Menjelang Right Issue
Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berencana menerbitkan saham baru melalui mekanisme hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebanyak 28,67 miliar lembar saham seri B dengan nominal Rp 50 per saham. Rights issue ini dilakukan untuk membentuk induk usaha atau holding ultra mikro bersama PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero). Jumlah saham baru dalam rights issue yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham luar biasa BRI.
Setelah rights issue selesai, BRI akan menjadi pemegang saham utama Pegadaian dan PNM. Namun rencana holding ultra mikro tampaknya tidak disikapi positif oleh pasar. Harga saham emiten dengan kode BRRI itu berada dalam tren menurun sejak pekan kedua Juni lalu. Adapun selama sepekan terakhir, harga saham BBRI turun 130 poin atau 3,31 persen. Pada penutupan perdagangan pekan lalu, BBRI berada di level 3.800. Sedangkan dalam sebulan terakhir, saham BBRI terkoreksi 11,21 persen.
(Oleh - IDS)
Kemenperin Cari Sumber Tambahan, Defisit Oksigen Medis 575 Ton per Hari
JAKARTA – Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, per 6 Juli 2021, kebutuhan oksigen medis meningkat menjadi 2.333 ton per hari, sedangkan kemampuan pasokan industri nasional hanya 1.578 ton. Artinya, terdapat defisit oksigen medis sekitar 575 ton per hari. “Kemenperin (Kementerian Perindustrian) mendapatkan tugas mencari sumber-sumber oksigen tambahan, baik dari peningkatan kapasitas produksi maupun impor. Saat ini, kami sudah mengamankan suplai sekitar 922 ton oksigen per hari, baik yang didapat dari impor maupun lokal,” jelas Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita, akhir pekan lalu. Itu sebabnya,
Menperin berterima kasih kepada perusahaan manufaktur yang menyumbangkan oksigen, seperti Grup Indorama. PT IndoRama Synthetics Tbk dan PT Indorama Ventures Indonesia masing-masing mendonasikan 400 unit dan 200 unit oxygen concentrator. Bantuan tersebut diserahkan oleh Presiden Direktur Indorama Ventures Saurabh Mishra secara simbolis dan virtual kepada pemerintah. Oxygen concentrator merupakan alat yang bisa membantu pasien Covid-19 non-ICU. Alat tersebut dinilai efisien dalam penanganan pasien, karena dapat memproduksi oksigen serta mendistribusikan langsung pada pasien Covid-19 di lokasi perawatan.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin atas dukungannya dalam menyediakan oksigen untuk rumah sakit di Indonesia. Saat ini, terdapat sekitar 74 ribu pasien yang membutuhkan akses oksigen dalam berbagai format. Sekitar 5-10% pasien membutuhkan oksigen dengan tekanan tinggi dalam bentuk ventilator maupun high flow nasal cannula (HFNC).
(Oleh - HR1)
Stop Komersialisasi Vaksinasi Covid-19
Pemerintah membuka bisnis layanan vaksinasi Covid-19 atau vaksinasi berbayar ke publik. Keputusan pemerintah ini dinilai bisa memicu komersialisasi vaksinasi, dan menghambat percepatan target vaksinasi untuk meredam pandemi Covid-19. Sebagai catatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin resmi membuka bisnis vaksinasi Covid-19 ke publik mulai Senin, 12 Juli 2021. Perusahaan milik negara, PT Kimia Farma Tbk ditunjuk untuk berbisnis vaksinasi. Penugasan Menkes kini melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4643/2021. Kementerian Kesehatan (Kemkes) menetapkan harga vaksin individu ini Rp 321.660 per dosis, serta biaya penyuntikan Rp 117.910 per dosis. Alhasil, biaya vaksinasi lengkap sebesar Rp 879.140 per orang.
Juru Bicara Bio Farma, Bambang Heriyanto menyebutkan, kebijakan ini bertujuan mempercepat program vaksinasi. Jenis vaksin yang dijual bebas kepada masyarakat adalah produk vaksin buatan Sinopharm dari China. Sedianya, vaksin ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan vaksinasi Gotong-Royong bagi dunia usaha bagi para karyawan mereka.
Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay khawatir bisnis vaksin ini akan memicu komersialisasi program vaksinasi dan produk vaksin Covid-19. Padahal, dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, vaksin merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan secara gratis kepada masyarakat sebagai bentuk perlindungan negara kepada warganya. "Vaksinasi itu semestinya gratis, sebagai tanggung jawab pemerintah. Ini yang saya kira perlu diperjelas," ujar Saleh, Minggu (11/7).Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









