Studi terbaru menunjukkan, pada sebagian besar penerimanya, antibodi yang dipicu oleh vaksin Covid-19 buatan Sinovac Biotech turun di bawah ambang batas sekitar enam bulan setelah dosis kedua. Selain pentingnya mempersiapkan suntikan ketiga, temuan ini menekankan pentingnya monitoring penularan dan keparahan Covid-19 setelah vaksinasi. Di Indonesia, vaksin Sinovac digunakan pada awal-awal vaksinasi pertama pada pertengahan Januari 2021 hingga kini.

Temuan tentang penurunan antibodi dari vaksin Sinovac ini dilaporkan peneliti China dalam sebuah makalah yang diterbitkan di medRxiv pada hari Minggu (25/7/2021), yang belum ditinjau oleh rekan sejawat. Menjadi penulis pertama makalah tersebut adalah Hongxing Pan, peneliti dari Vaccine Evaluation Institute, Jiangsu Provincial Center for Disease Control and Prevention, China. Dalam kajian ini, peneliti meneliti antibodi dari orang yang menerima dua dosis vaksin Sinovac, dua atau empat minggu terpisah. Hasilnya, hanya 16,9 persen dan 35,2 persen masing-masing masih memiliki antibodi penetralisir di atas apa yang peneliti anggap sebagai tingkat ambang batas terdeteksi pada enam bulan setelah suntikan kedua. Analisis dilakukan terhadap dua kelompok yang melibatkan masing-masing 50 peserta dan mereka juga memberikan dosis ketiga vaksin atau plasebo kepada total 540 peserta.

Para peneliti tidak menjelaskan bagaimana dampak penurunan antibodi ini pada efek proteksinya terhadap Covid-19. Hal ini karena para ilmuwan belum mengetahui secara tepat ambang batas tingkat antibodi untuk vaksin agar dapat mencegah penyakit ini. Namun, terlepas dari antibodi yang tahan lama, komponen lain dalam sistem kekebalan manusia, seperti sel T dan memori sel B, yang ditimbulkan oleh vaksin juga dapat berkontribusi pada perlindungan. Dalam kajian ini, orang yang menerima dosis ketiga suntikan Sinovac sekitar enam bulan setelah yang kedua menunjukkan peningkatan 3-5 kali lipat tingkat antibodi setelah 28 hari. Kadar antibodi ini setara dengan tingkat yang terlihat empat minggu setelah suntikan kedua.

Pandemi Covid-19 juga menyudutkan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Angka pengangguran dan kemiskinan di negeri ini berpotensi bertambah akibat hantaman wabah korona. Di tengah program bantuan sosial dari pemerintah yang belum maksimal, muncul tangan-tangan dermawan yang turut membantu. Sebagian kelompok masyarakat, mulai dari tingkat RT hingga para konglomerat, berduyun-duyun mengucurkan bantuan. Maka tak heran jika Indonesia didaulat menjadi negara paling dermawan di dunia. Penilaian itu mengacu pada Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021.

Di sepanjang 2020, Indonesia mencatatkan total skor 69%, naik dari skor pada 2018 sebesar 59%. Angka penilaian CAF World Giving Index berdasarkan tiga aspek, yakni membantu orang asing, donasi uang dan waktu volunteer. Masyarakat Indonesia, termasuk para pengusaha, sudah terlibat dalam donasi terkait penanggulangan efek Covid-19 sejak tahun lalu. Sederet perusahaan konglomerasi itu antara lain Grup Djarum, Sinarmas, Astra, Salim, Lippo, Barito, Mayapada, Indika dan sederet pengusaha lainnya. Aneka bantuan tersebut terus mengalir, mulai dari alat-alat kesehatan, masker, APD, obat-obatan, vaksinasi, pasokan oksigen konsentrator hingga bahan pangan bagi kelompok masyarakat terdampak Covid-19.

Director of Public Affairs Djarum Indonesia, Mutiara Asmara menjelaskan, Grup Djarum turut mendukung pemerintah dan membantu masyarakat yang terdampak Covid-19, baik secara langsung maupun melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. "Hingga kini Djarum telah menyalurkan bantuan lebih dari Rp 150 miliar. Bantuan ini masih berlanjut selama masa pandemi Covid-19," ungkap dia, Selasa (27/7).

Grup Sinar Mas juga memelopori gerakan donasi lintas sektor industri di bawah naungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang disalurkan melalui Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Gerakan tersebut bernama Pengusaha Peduli NKRI. Inisiator dan Koordinator Pengusaha Peduli NKRI yang juga eks-Managing Director Sinar Mas, Gandi Sulistiyanto mengatakan, total donasi lebih dari Rp 650 miliar. Jumlah itu melampaui target yang sebesar Rp 500 miliar.

Sementara PT Barito Pacific Tbk (BRPT) telah menyalurkan bantuan kemanusiaan lebih dari Rp 76 miliar untuk berbagai keperluan penanggulangan pandemi, di luar bantuan kemanusiaan lainnya. "Sejak Maret 2020 sampai Juli 2021 kami telah mendistribusikan berbagai bantuan untuk penanggulangan Covid-19," jelas Agus Salim Pangestu, Presiden Direktur PT Barito Pacific Tbk, kemarin.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengapresiasi para pengusaha yang selama ini bahu-membahu turut membantu pemerintah dan masyarakat. "Kami akan terus mengajak para pengusaha di Indonesia untuk bergerak bersama meredam dampak pandemi yang belum kunjung berakhir," ucap dia, kepada KONTAN, kemarin.

Platform perdagangan digital (e-commerce) meningkatkan pengawasannya terhadap harga produk-produk kesehatan kritikal dan strategis yang dibutuhkan selama pandemi Covid-19, termasuk oksigen konsentrat eceran. Konsumen juga diminta aktif melaporkan barang dagangan yang terindikasi melanggar ketentuan harga. Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM akan mengirimkan rekomendasi berisi daftar penjual (seller) yang dinilai tidak mengikuti aturan.

Sejauh ini oksigen konsentrat belum menjadi barang yang ditentukan harga eceran tertingginya oleh pemerintah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam laporannya menyebutkan bahwa oksigen menjadi salah satu produk yang mengalami lonjakan harga tinggi selama merebaknya kasus Covid-19.Dari hasil pemantauan terhadap beberapa toko di lokapasar, terdapat 11 toko di Jakarta yang menjual oksigen portable merek Oxycan 500cc di rentang harga Rp58.000—Rp 450.000 dengan harga rata-rata Rp 275.000. Per kemarin, produk serupa dijual di rentang harga Rp65.000—Rp180.000 per kaleng di beberapa lokapasar. AVP Marketplace Quality Bukalapak Baskara Aditama mengatakan perusahaan secara rutin melakukan pengawasan terhadap produk kesehatan, termasuk bekerja sama dengan Polri, Kementerian Kesehatan, dan BPOM.

(Oleh - HR1)

Di tengah isu internasional menyoal efikasi vaksin Sinovac, pemerintah Indonesia kembali mendatangkan bahan baku Sinovac sebanyak 21,2 juta dosis, Selasa kemarin (27/7). Langkah ini sebagai upaya persiapan pasokan program vaksinasi bulan depan. Selain Sinovac, pemerintah juga terus berupaya mengimpor vaksin jadi dari produsen lain melalui berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri.

Belum lama berselang, Indonesia sudah mendapatkan 3 juta dosis vaksin Moderna dari pemerintah Amerika Serikat. "Pemerintah memastikan keamanan, kualitas dan khasiat atau efikasi untuk seluruh jenis vaksin yang diperoleh," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers, Selasa (27/7). Tambahan pasokan vaksin penting. Sebab, Indonesia membutuhkan 208 juta orang yang divaksin untuk mencapai ketahanan komunal atau herd immunity. Sejauh ini, Indonesia sudah mendatangkan vaksin korona sebanyak 122,73 juta dosis dalam bentuk jadi dan bahan baku.

Pertemuan sekitar jam makan siang di Ruang Reconfu Markas Polda Sumatera Selatan di Palembang, Senin (26/7/2021), diwarnai kejutan. Wakil keluarga besar Akidi Tio, pengusaha asal Langsa, Aceh, yang lama tinggal di Palembang, menyerahkan donasi uang Rp 2 triliun, yang berarti hampir setengah dari rencana pendapatan Kota Palembang tahun 2021. Seluruh donasi ditujukan bagi penanganan pandemi Covid-19 di Sumsel. Akidi Tio meninggal pada tahun 2009 dan dimakamkan di Palembang. Kini, satu dari tujuh anaknya menetap di sana. Menurut rencana, uang donasi akan dikirim hari ini, Rabu (28/7), ke rekening satuan tugas yang akan dibentuk Kapolda Sumsel.

Epidemiolog dari Universitas Sriwijaya, Iche Andriyani Liberty, berharap uang itu dapat untuk memperkuat pelacakan dan pemeriksaan. Caranya dengan menambah kapasitas alat tes reaksi berantai polimerase (PCR), terutama di episentrum, yaitu, Kota Palembang. Selain itu, bisa dibangun fasilitas whole genome sequencing (WGS). Ini agar jenis virus di dalam sampel cepat terdeteksi. Varian Delta yang menjangkiti empat warga Sumsel, misalnya, baru diketahui Mei 2021. Padahal, kasusnya terjadi Januari 2021. Hal lain yang perlu diperkuat adalah penerapan telemedicine. Sistem ini memungkinkan siapa saja yang menjalani isolasi mandiri bisa mendapat layanan kesehatan digital.

Ahli mikrobiologi dari Universitas Sriwijaya, yang juga Dirut RS Pusri Palembang, Yuwono, menambahkan, menyediakan laboratorium PCR butuh investasi sekitar Rp 2 miliar. Itu untuk alat saja, belum termasuk sumber daya yang mengoperasikannya. Hal paling mendesak adalah menambah ventilator di ruang unit perawatan intensif (ICU). Banyak pasien tak tertolong akibat kurangnya fasilitas tersebut. Harga satu unit ventilator sekitar Rp 500 juta.

Lima orang, salah satunya dokter klinik di Cilegon, Banten, memalsukan surat hasil tes usap antigen bagi pelaku perjalanan penyeberangan dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni di Lampung. Puluhan surat hasil negatif antigen tanpa tes mereka buat setiap harinya sejak Mei 2021.

Jika komplotan ini membuat 20 surat hasil negatif tanpa tes setiap hari sejak Mei lalu, hingga menjelang akhir Juli ini diperkirakan sedikitnya 1.700 surat hasil negatif antigen tanpa tes telah beredar. Mereka menawarkan surat itu kepada pengguna jasa kapal penyeberangan dari Pelabuhan Merak, Banten, menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

Tidak ada pemeriksaan antigen sebagaimana mestinya. Mereka langsung membuat surat palsu. Jumlahnya bisa puluhan setiap hari dengan harga Rp 100.000 per orang. Keuntungan dari kejahatan ini sampai puluhan juta rupiah.

Atas tindakan melanggar hukum tersebut, Kepolisian Daerah Banten menangkap RO (28), YT (20), RS (20), DSI (43), dan RF (31) di Cilegon. Masing-masing di antara mereka berperan mulai dari mencari calon penumpang hingga membuat surat palsu hasil tes usap antigen. Kelimanya diancam pidana penjara maksimal 10 tahun penjara. Kami akan sidak guna memastikan tidak terulang hal serupa.

IF (27) ditangkap anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Tangerang Kota karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dari tangannya, polisi juga mengungkap penimbunan tabung oksigen dan obat-obatan terapi Covid-19 untuk dijual secara daring lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) dalam 10 bulan terakhir.

Karyawan swasta itu ditangkap dari pengembangan kasus narkotika di kawasan Cipondoh, Kota Tangerang. Saat menggeledah rumahnya di Taman Sari, polisi menyita satu paket narkotika sabu dan alat isapnya, 12 tabung oksigen, 12 troli tabung oksigen, 8 kotak reguler tabung oksigen, 2 regulator tabung oksigen, 7 kotak azithromycin, dan 3 kotak ivermectin. IF menjual tabung oksigen Rp 4,5 juta dari HET Rp 1 juta. Keuntungannya Rp 10 juta dengan pengakuan untuk kebutuhan sehari-hari.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus penimbunan obat berjenis azithromycin 50 miligram yang biasanya digunakan untuk pasien Covid-19.“Saya meminta Kepolisian segera menetapkan tersangka berdasarkan hasil investigasi dan bukti yang didapat selama ini,” ujar Ketua MPR Bambang Soesatyo, Senin (26/7).Bambang mempertanyakan alasan Polres Metro Jakarta Barat yang hingga kini tidak kunjung menetapkan satu orang pun menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana penimbunan obat tersebut, kendati sudah memeriksa 13 orang saksi.Sementara itu, Kepala Unit Reserse Kriminal Khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Barat Ajun Komisaris Polisi Fahmi Fiandri mengatakan bahwa penyidik telah mengantongi nama tersangka terkait dengan kasus penimbunan obat tersebut.Namun demikian, Fahmi enggan mengungkapkan terlebih dahulu identitas calon tersangka karena penyidik akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan terkait dengan berkas perkara sebelum penetapan tersangka.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Sebagai sektor yang sangat bergantung pada mobilitas dan interaksi konsumen produsen, sektor jasa sangat terdampak oleh pandemic Covid-19. Tahun 2020, dari 13 sektor jasa, hanya dua sektor yang mencatatkan pertumbuhan lebih tinggi daripada tahun 2019. Tujuh sektor jasa mencatatkan pertumbuhan negatif pada 2020, di mana puncaknya terjadi pada kuartal II-2020. Dalam rangka pemulihan sektor jasa, digitalisasi menjadi harapan. Saat ini semakin banyak sektor jasa yang sudah mampu didigitalisasi. Sejumlah produsen jasa mencoba beradaptasi, baik dengan mengubah layanan dalam bentuk digital, maupun menjadikan platform digital sebagai sarana penjualan produk. 

Sektor jasa seperti pendidikan dan kesehatan saat ini mengubah bentuk layanan dalam bentuk digital. Selain kursus online, layanan health-tech juga semakin berkembang. Hal ini didukung dengan semakin tingginya permintaan jasa digital. Kehadiran teknologi digital berpotensi mengubah pola perdagangan jasa lintas batas negara. Berbeda dengan barang, jasa diperdagangkan melalui empat moda utama. Pertama, cross border, di mana supply jasa melintas negara. Kedua, consumption abroad, yang artinya konsumen jasa yang mendatangi penyedia jasa. Ketiga, commercial presence, di mana produsen jasa membuka cabang di negara tempat konsumen berada. Keempat, labor movement, produsen jasa pindah secara fisik ke negara tempat konsumen.

(Oleh - IDS)

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengembalikan harta atau aset hasil korupsi menurun drastis dalam dua tahun terakhir. Ini terlihat dari nilai pengembalian aset hasil korupsi pada 2019 mencapai Rp 468.81 miliar atau turun dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai Rp 600,25 miliar. Begitu juga tahun lalu hanya sebesar Rp 294 miliar, Meskipun demikian KPK mengklaim saat ini terus berupaya mengoptimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari tiap tindak pidana korupsi (Tipikor) yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht). Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri Minggu (25/7) bilang, nilai pemulihan aset tidak bisa diperbandingkan secara tahunan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi tiap tahun. Misalnya putusan pengadilan yang kemudian dilakukan eksekusi oleh jaksa eksekutor KPK.

Menurut Ali pemulihan aset ini penting sebagai bentuk penggantian kerugian negara yang terjadi akibat kasus korupsi oleh para tersangkanya. Bagi KPK kebijakan pemidanaan saat ini tidak hanya memenjarakan pelaku korupsi, namun juga lebih fokus terkait bagaimana aset hasil korupsi dapat kembali pada negara sebagai bagian efek jera. Ali menyebut, pada tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menuntut perampasan aset melalui uang pengganti, denda, maupun perampasan aset hasil korupsi yang dinikmati para pelaku korupsi.