Pemerintah akhirnya memutuskan memangkas tarif tes real time Polymerase Chain Reaction (RT PCR), setelah banjir masukan masyarakat dan ahli. Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung perintah penurunan tarif tes PCR.Presiden Jokowi, Minggu (15/8) menyatakan sudah meminta Menteri Kesehatan agar biaya tes PCR turun menjadi di kisaran Rp 450.000 sampai Rp 550.000 per tes. Ini berarti harga tes PCR turun sekitar 39%-50% dari batas atas tarif tes PCR yang diatur Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3713/2020 yakni Rp 900.000.Penurunan harga tes PCR tersebut menjadi salah satu upaya untuk menggenjot angka tes di Indonesia.   "Saya minta agar tes PCR bisa diketahui hasilnya dalam waktu maksimal 1 x 24 jam. Kita butuh kecepatan," tandas Presiden Jokowi. Pemerintah menargetkan tes Covid-19 sebanyak 400.000 per hari. Namun angka ini belum terealisasi, bahkan cenderung terus menurun. Berdasarkan data Satgas Penanganan Covid, angka rata-rata testing harian selama sepekan pada 2 Agustus-8 Agustus 2021 mencapai 135.000, tapi pada 9-15 Agustus 2021 turun jadi 125.700 per hari.

Menanggapi instruksi Presiden untuk menurunkan harga tes PCR, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia, Lia G. Partakusuma mengatakan, pemerintah berwewenang  mengatur harga reagensia atau tes PCR.Menurut Lia, untuk menurunkan harga tes PCR, harga beli dari pemerintah harusnya ada harga khusus. Pemerintah juga bisa memberikan subsidi ke pelaku usaha laboratorium agar biaya tes PCR berada di kisaran antara Rp 450.000 sampai Rp 550.000, sesuai instruksi Presiden Jokowi.Meskipun ada instruksi turun harga, Lia memastikan rumah sakit/lab tetap menjalankan pemeriksaan tes PCR seperti biasa sesuai kemampuan masing-masing rumah sakit dan laboratorium. "Mungkin perlu jeda waktu pemberlakuan karena terlanjur membeli dengan harga yang lama,” ucap Lia.

(Oleh - HR1)

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menurunkan biaya pemeriksaan RT-PCR. Kebijakan ini harus dilakukan agar sejalan dengan upaya pemerintah meningkatkan pengetesan Covid-19 di Indonesia. "Salah satu cara-cara untuk memperbanyak testing adalah dengan menurunkan harga tes PCR ini berada di kisaran harga antara Rp 450 ribu hingga Rp 550 ribu," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (15/8). Sebelumnya Kementerian Kesehatan telah menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/1/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi  pemeriksaan RT-PCR.

Batasan tarif tersebut berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya  mendapatkan bantuan pemeriksaan RT-PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi meminta semua laboratorium untuk mendaftarkan diri dalam sistem jejaring laboratorium nasional dan melaporkan data pada National All Record, sehingga terpantau sesuai standar dan kualitasnya.

Terkait payung hukum penetapan harga swab PCR, Nadia menyebutkan, pemerintah telah mengatur melalui Keputusan Menteri Kesehatan tentang penyelenggaraan Laboratorium Pemeriksaan Covid-19. Kamar Dagang dan Industri Indonesia bersama Assosiasi Penerbangan Nasional (inaca) tengah menjajaki kerja sama impor alat test Covid-19 dengan berbagai produsen di luar negeri, salah satunya India. "Kita sedang mencari beberapa produsen di luar negeri supaya bisa dapat harga test PCR yang murah. Kita sudah coba kontak produsen di Mumbai, India. Mungkin minggu depan sudah ada informasi lebih lanjut karena kita perlu pelajari lebih lanjut," kata Denon Ketua Umum Inaca saat dihubingi Beritasatu.com, Minggu (15/8). (YTD)

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) turut memberikan tanggapan terkait dengan adanya perbedaan harga pelayanan test swab PCR yang cukup tinggi antara di Indonesia dengan beberapa negara lain, termasuk India. Menurut Wakil Ketua Umum IDI Slamet Budiarto, yang menjadi faktor utama mahalnya harga test PCR di Indonesia adalah karena pajak barang masuk ke Indonesia cukup tinggi. Perbandingan harga di Indonesia dengan negara lain tak hanya berlaku pada test PCR, melainkan juga segala keperluan obat-obatan dan laboratorium. Padahal pemberian pajak pada alat kesehatan maupun obat-obatan itu tidak tepat karena keperluannya untuk membantu orang yang sedang mengalami kesusahan. Sedangkan pemberian pajak diberlakukan untuk masyarakat yang menerima kenikmatan seperti halnya pembelian barang atau kendaraan.

Pihak IDI sendiri telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo dan kementerian terkait agar untuk sedianya memberikan keringanan kepada masyarakat yang ingin berobat. Sebab banyak masyarakat yang lebih memilih melakukan perawatan ke luar negeri atau bahkan negara tetangga karena harga berobatnya lebih terjangkau. Kendati begitu kata Slamet, belum ada tindakan dari pelayangan surat yang diberikan pihaknya terkait hal tersebut. Atas dasar itu dirinya mewakili IDI mendesak pemerintah untuk memberikan relaksasi pajak masuk khususnya alat kesehatan dan obat-obatan ke Indonesia.

Presiden Jokowi meminta Kementerian Kesehatan menurunkan harga test polymerase chain reaction (PCR) sekitar Rp 450.000 hingga Rp 550.000. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, katanya, bisa menaikkan jumlah pengetesan. Pasalnya saat ini harga test PCR bervariasi yakni Rp 900.000 hingga diatas 1 juta. Tingginya harga menjadi hambatan  penambahan jumlah test. "Saya sudah bicara dengan Menteri Kesehatan (Budi Gunadi Sadikin) mengenail hal ini," ujar Presiden melalui Kanal YouTube Setpres. minggu 15/8). Terlepas dari batas harga yang ditetapkan, masyarakat hingga pengusaha transportasi mengeluhkan tingginya harga test yang menghambat mobilitas.

Sementara itu, dari data yang diperolah Bisnis, hingga Juli 2021 impor alat PCR dan test cepat antigen dipegang oleh sejumlah entitas mulai dari pemerintah hingga yayasan. Adapun alat deteksi Covid-19 seperti PCR dan test cepat seperti Antigen diimport dengan angka mencapai 77,16% dari keseluruahan pengadaan barang aktivitas impor alat kesehatan penanganan Covid-19 itu. Sisa, 6,18% pengadaan barang dari luar negeri dilakukan oleh lembaga nirlaba. Hingga berita ini ditayangkan, Plt, Deputi Bidang Penanganan Kedaruratan BNPB, Dodi Ruswandi tak memberikan jawaban atas pertanyaan Bisnis terkait izin  importasi alat penanganan Covid-19.

Ketua umum Indonesia National Air Carriess Assosiation (INACA), Denon Prawiraatmadja menuturkan tengah menjajaki kerja sama impor alat test PCR dan Antigen dari beberapa negara produsen. Denon menjelaskan pencarian alat test PCR murah dilatarbelakangi masih mahalnya test PCR di Indonesia. "Kami mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat  yang intinya menyatakan bahwa harga test PCR disini masih mahal, bahkan lebih mahal dari harga tiket pesawat," katanya. (YTD) 

Sepekan terakhir, Kompas menelusuri jejak Akidy di Langsa Aceh dan Palembang Sumatera Selatan. Dari nisan di Tempat Pemakaman Umum Talang Kerikil Palembang diketahui Akidy lahir tanggal 13 Mei 1920. Leluhurnya berasal dari Haifeng, Provinsi Guangdong, China.Dari nisan yang sama diketahui Akidy memiliki delapan anak. Lima laki-laki dan tiga perempuan. Heryanty yang memberikan sumbangan Rp 2 triliun secara simbolis ke Kapolda Sumsel Inspektur Jenderal Eko Indra Heri pada 26 Juli lalu adalah anak bungsu Akidy. Sampai sekarang donasi Rp 2 triliun belum bisa dicairkan. Heryanty beberapa kali diperiksa polisi. Eko pun meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena telah membuat kegaduhan dan tak mengecek kebenaran dananya.Sebelum tahun 1976, Akidy dan anaknya membuka usaha di Langsa. Akidy pernah bertanam sayuran hingga menjadi mandor pemasok tenaga kerja pembukaan lahan milik PT Perkebunan Nusantara I. Anak sulungnya, Chang Pao Fu alias Ahok, membuka usaha pabrik limun rumahan di Jalan Nasional. Di situ pula Akidy pernah tinggal.Salah seorang warga yang tinggal di dekat pabrik limun, R (52), menuturkan, ayahnya bersama Akidy dulu pernah bekerja dalam pembukaan lahan PTNP I di beberapa daerah di Aceh. Akidy membuka lahan hutan sebelum ditanami sawit atau karet. ”Akidy semacam pemborong dalam pembukaan lahan itu. Ayah saya juga pernah ikut bekerja membuka lahan bersama Akidy,” kata R. Anak kedua Akidy, Chang Pao Lu, memiliki bengkel motor di Jalan Teuku Umar. Bengkel motor itu kini sudah berubah menjadi ruko berlantai tiga dan menjadi gudang. Dulunya hanya bangunan kayu.

Dari cerita Ahok (66), warga yang tinggal dekat rumah Akidy, di Jalan Veteran, permainan bulu ayam adalah usaha awal Akidy di Palembang. ”Yang main bulu ayam tahun 1970-an. Dia buka join beduo dengan seseorang, sudah tuo galo (Akidy membuka usaha berdua, sudah tua semua),” kata Ahok. Namun, ia lupa siapa mitra bisnis Akidy kala itu.Tahun 1990-an Akidy beralih menjadi kontraktor. Salah seorang pengusaha Palembang, Arifin, menuturkan, ia pernah bekerja sama dengan Akidy tahun 1992-1993. ”Dia membangun rumah trans (transmigran),” ucapnya.Arifin kala itu kontraktor pada PT Tania Selatan, lalu diminta oleh direksi untuk membantu pengadaan kebutuhan pembangunan sekitar 500 rumah transmigran di area konsesi perusahaan sawit PT Musi Banyuasin Indah di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Akidy adalah pemborongnya.

(Oleh - HR1)

Sebanyak tiga kandidat obat Covid-19 tengah menjalani uji klinis dalam skema Solidarity PLUS di 52 negara.Ketiga kandidat itu adalah artesunate, imatinib dan infliximab. Hasil akhir dari seluruh rangkaian uji klinis akan diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO bulan depan. Ketiga kandidat obat yang menjalani uji klinis tersebut dipilih oleh panel independen karena potensinya dalam mengurangi risiko kematian pada orang yang dirawat di rumah sakit karena Covid19. Solidarity PLUS adalah kolaborasi global terbesar di antara 194 negara anggota WHO.

Ribuan peneliti di lebih dari 600 rumah sakit di negara-negara di dunia berpartisipasi dalam gerakan ini. " Jadi, memiliki begitu banyak tempat di begitu banyak negara dan wilayah yang berbeda akan membantu kita mendapatkan jawaban atas hal ini secepat mungkin," kata Marie Pierre Preziosi, salah satu pimpinan dari cetak biru penelitian dan pengembangan di WHO. Solidarity PLUS adalah kelanjutan dari gerakan serupa bertajuk Solidarity yang digelar tahun lalu. PLUS ini 16 negara lebih banyak dari Solidarity.

Menteri Sosial dan Kesehatan Finlandia Hanna "Meskipun ada sekitar 3.000 studi klinis tentang Covid19, kebanyakan dari mereka terlalu kecil untuk menghasilkan informasi yang signifikan. Kita membutuhkan uji klinis yang cukup besar untuk menghasilkan perawatan yang lebih baik untuk pasien Covid19," katanya. WHO mengimbau semua negara bersatu memerangi Covid19 varian Delta yang menyebar cepat. WHO sekaligus mendesak akses yang adil ke langkahlangkah pencegahan.

Dari Madrid dilaporkan, Spanyol menjadi negara terdepan dalam vaksinasi Covid19 . Tingginya kepercayaan pada sistem kesehatan masyarakat dan eratnya ikatan keluarga dinilai menjadi kunci vaksinasi di negara itu. 47 juta orang telah divaksin Angka ini tertinggi di antara negara negara besar Uni Eropa.

Pasar alat kesehatan atau alkes Indonesia masih didominasi oleh produk inpor. Dukungan berupa kemudahan regulasi diharapkan mampu memacu investasi pabrikan di dalam negeri. Sekretaris Jendral Gabungan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia Randy H Teguh mengatakan iklim investasi di Idonesia saat ini sudah sangat mudah. "Kemudian akan ada tambahan sampai 2024  sebesar Rp1,7 trilliun dari 24 hingga 25 perusahaan," katanya, Selasa (10/8). Randy menjabarkan dari nilai investasi tersebut, mayoritas merupakan pembangunan, wilayah produksi atau pabrik.

Adapun, investasi baru hingga 2024 nantinya juga tidak hanya datang dari produk terkait Covid-19. Namun banyak diferensiasi produk yang akan masuk dan menyesuaikan dengan kebutuhan terkini. Country General Manager Becton Dickinson Indonesia Hari Nurcahyo mengatakan dalam pembangunan industri alkes, sangat penting adanya peta jalan untuk mengembangkan ekosistem binsnis. Hal tersebut diperlukan demi memastikan keberlangsungan industri dan tersedianya layanan kesehatan terbaik untuk mengakomodasi  penggunaan alkes yang tepat guna. "Peta lain dimulai dengan kesiapan lokasi produksi, SDM, sertifikat, dan perizinan fasilitas," ujarnya.

Adapun jumlah industri alkes pada tahun 2019 hanya berkisar 313 perusahaan dan melonjak hingga 817 perusahaan  pada 2020. Sayang hanya 3,4% atau 18 perusahaan yang mengantongi sertifikat tingkat komponen dalan negeri. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi  Investasi dan pertambangan Kementerian Koordinator  bidang kemaritiman  dan investasi Septian  H. Seto mengatakan  jika merangkum berbagai data statisitk sejak 2013, alkes selalu mencatat defisit perdagangan, bahkan meningkat empat kali lipat hingga tahun lalu. "Sementara ekspornya selalu tumbuh sedikit 3%-5% selama 3 tahun ini. Jadi, kami harap investasi baru bisa terus ada. Meski dengan investasi kecil, tetapi pemerintah akan tetap mengakomodir insentif khusunya di kawasan KEK (ekonomi khusus)," tuturnya. (YTD)

Epidemiolog Dr Larry Brilliant menyampaikan bahwa pandemi virus Corona Covid-19 tidak akan segera berakhir, mengingat baru sebagian kecil dari populasi dunia yang sudah divaksinasi dengan lengkap. Dalam beberapa bulan terakhir, AS, India, dan Tiongkok serta negara-negara lain di Eropa, Afrika, dan Asia telah bergulat  dengan variant Delta virus yang sangat menular. WHO sendiri telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global  pada maret 2020, setelah penyakit ini muncul pertama kali di Tiongkok pada akhir 2019, dan menyebar keseluruh dunia.

"Namun baru 15% dari populasi dunia yang divaksinasi dan, lebih dari 100 negara  baru memvaksinasi kurang lebih 5% penduduk mereka. Saya pikir, kita lebih dekat ke awal dari pada ke akhir (pandemi), dan itu bukan karena varian yang kita lihat sekarang akan bertahan selama itu. Kecuali kita memvaksinasi semua orang di 200 lebih negara, varian baru akan terus ada," ujar Brilliant, yang merupakan bagian dari tim WHO yang membantu memberantas cacar, kepada CNCB pada jumat (6/8).

Dia memprediksi, virus corona itu pada akhirnya akan menjadi virus selamanya ada seperti influenza. "Hal itu menyiratkan bahwa infeksi meningkat sangat cepat, tetapi juga akan menurun dengan cepat. Jika prediksi itu ternyata benar, itu berarti varian Delta menyebar begitu cepat sehingga pada dasarnya kehabisan kandidat untuk menginfeksi," jelas Brilliant. 

Di sisi lain, beberapa negara dengan tingkat vaksinasi yang relatif tinggi seperti AS dan Israel sedang merencanakan suntikan penguat untuk populasi mereka. WHO telah meminta supaya  negara-negara kaya  menunda pemberian vaksin booster Covid untuk memberi kesempatan kepada negara-negara berpenghasilan rendah untuk mevaksinasi penduduknya. "Katagori masyarakat inilah yang kami lihat menghasilkan banyak mutasi ketika virus lolos ke tubuh mereka, Jadi orang-orang itu, menurut saya, harus diberi dosis ketiga dengan segera. Secepat memindahkan vaksin ke negara-negara yang belum meiliki kesempatan untuk membelinya atau memiliki akses ke sana. Saya menganggap dua hal itu setara," Kata Brilliant. (YTD)

Di tengah kucuran insentif untuk sektor properti, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran belanja subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin kredit pemilikan rumah Tahun Anggaran 2020.Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus adanya penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2020.Selain itu, belanja subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin kredit pemilikan rumah (KPR) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Lembaga itu mencatat, dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang tersimpan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dan rekening penampung tidak tersalurkan kepada debitur.Hal ini kemudian menyebabkan alokasi anggaran tidak terserap dengan maksimal.Tidak tersalurkannya SBUM tersebut juga menyebabkan adanya utang subsidi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Kementerian PUPR dalam Laporan Kinerja 2020 menuliskan bahwa penyaluran SBUM pada tahun lalu terkendala lesunya ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.Terlebih, pada tahun lalu pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah selama beberapa bulan yang berimplikasi pada macetnya roda perekonomian.

Target Penerimaan Pajak tahun ini sulit tercapai akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-4. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mobilitas dan kegiatan masyarakat yang turun akibat PPKM berimplikasi langsung ke penerimaan pajak terutama sektor perdagangan konvensional, transportasi, dan akomodasi. "Kami terus memantau penerimaan bulan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani,

Menurut Menteri Keuangan ini pemerintah membidik target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,0 triliun. Hingga semester 1-2021, Kementerian Keuangan mencatat , realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 567,77 triliun atau sekitar 45,4% dari target. Perolehan tersebut juga tumbuh 4,9% secara year on year (yoy). Alhasil, aparat pajak harus mengejar Rp 671,83 triliun hingga akhir tahun ini agar bisa mencapai target. Meski memperkirakan setoran Pajak Seret , Menkeu Sri Mulyani memastikan defisit anggaran tahun 2021 tak melebar dari target yakni 5,7% dari produk domestik bruto ( PDB). Pemerintah akan menutupi kebutuhan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19, dari realokasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ( K/L) yang sulit terealisasi di tahun ini.

Direktur Jenderai Pajak Suryo Utomo sudah mengantisipasi tren penerimaan pajak yang lambat akibat PPKM. Ditjen Pajak akan menjalankan tiga upaya agar setoran tahun ini tetap optimal.Pertama, memperkuat pelayanan online click, call, and counter (3C).