Ditengah upaya mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia tetap komit mewujudkan net zero emossion, selambatnya tahun 2060 untuk mengendalikan kenaikan suhu bumi tidak melebihi 2 derajat Celcius hingga 1,5 derajat Celsius. Pengelola hutan dan batu bara yang pruden merupakan dua solusi penting untuk menurunkan emisi karbon. Dalam jangka pendek, 2030, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia untuk mewujudkan bumi yang bersih tetap memperhatikan kondisi riIl Indonesia sedang membangun.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan, komitmen Indonesia untuk mengendalikan perubahan iklim sangat tinggi. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan komitmen ini tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contributions (NDC) yang merupakan tindak lanjut dari Paris Agreement dan disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Siti menjelaskan lebih lanjut, menjelang Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change di Glasgow, Inggris awal November 2021, Indonesia sudah memasukkan update NCD pada 22 Juli lalu. "Pada bulan April, net zero emission Indonesia masih dalam kondisi execised dan (karena) dihadapkan pada kondisi (pandemi) tahun lalu, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian ESDM dan elemen sektor energi. (ini menyangkut) berapa besar kontribusi sektor energi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca,"ucap Siti.

Siti menjelaskan, pendanaan untuk mengatasi perubahan iklim dari APBN dari tahun 2015 hingga kini baru mencapai 34% dari total kebutuhan. Maka itu, jika dana luar negeri masuk akan jauh lebih baik. Di sisi lain, agenda perubahan iklim Indonesia juga sudah banyak dicontohkan negara lain dan termasuk yang paling banyak dibahas dan dibicarakan. Sektor indutrial juga berkontribusi terhadap penurunan emisi, dengan lebih difokuskan kepada industri semen dan amoniak. Demikian pula sektor pertanian berkontribusi, dengan lebih diutamakan dalam penurunan emisi terkait masalah limbah ternak. "Adaptasi dalam mitigasi merupakan bagian penting dari dokumen NDC dan untuk mengurangi resiko perubahan iklim. Dokumen long term strategy 2050 disusun berdasarkan kondisi perekonomian dan perlu juga dikomunikasikan," imbuh Siti. (YTD)

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali ngebut, membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sejak awal pekan ini, DPR terus mengundang banyak pihak untuk minta masukan atas beleid yang menjadi rezim baru perpajakan. Apalagi, beleid ini untuk mempertebal penerimaan pajak, antara lain dengan rencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% yang berlaku saat ini menjadi 12%. Bahkan, barang dan jasa yang sebelumnya dikecualikan, akan kena pajak. 

Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan, kebijakan ini bisa menyebabkan kenaikan harga barang, khususnya PPN bahan pangan. "Beban ini ditanggung konsumen," terang Tulus dalam paparan tertulis kepada DPR, Kamis (26/8). Namun, di sisi lain, UU KUP juga memberikan insentif dunia usaha yakni penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) menjadi 20% di tahun depan agar mendorong investasi. Hanya, beleid baru ini juga merancang lapisan baru PPh orang pribadi yang menyasar orang super kaya dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun dengan tarif 35%.

Ombudsman Republik Indonesia menyoroti kabar adanya penyuntikan vaksin penguat (booster) Covid-19 bagi para pejabat pemerintah. Penyuntikan vaksin dosis ketiga tersebut berpotensi terjadi mal administrasi. Hal ini mengingat pemberian booster vaksin Covid-19 baru hanya diperuntukan bagi tenaga kesehatan dan pekerja garis depan dalam penanganan pandemi Covid-19. 

Pemerintah Jepang akan menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 Moderna setelah laporan kontaminasi di beberapa botol. Hal ini diutarakan produsen obat Takeda dan Kementerian Kesehatan pada Kamis (26/8). Takeda, yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi vaksin Moderna di Jepang, mengatakan telah menerima laporan dari beberapa pusat vaksinasi bahwa zat asing telah ditemukan di dalam botol yang belum dibuka. "Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, kami telah memutuskan untuk menangguhkan penggunaan vaksin (dari tiga batch sejak Kamis)," ungkapnya, Kamis (26/8). "Moderna percaya bahwa masalah manufaktur dihasilkan di salah satu jalur yang digunakan dalam pabrik kontraknya di Spanyol," kata Moderna. Menurut lembaga penyiaran negara NHK, kontaminan terlihat di 39 botol yang belum dibuka di delapan lokasi vaksinasi wilayah Jepang tengah, termasuk Tokyo. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan mengatakan dosis dari batch yang ditangguhkan telah diberikan antara 6-20 Agustus di pusat vaksinasi massal di kota bagian barat Osaka.

Penyidikan perkara dugaan korupsi di Perum Perindo atau sekarang PT Perindo (Persero) mendapat dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar di usut secara tuntas guna mengembalikan kepercayaan perusahaan. Kejaksaan Agung sejauh ini belum menetapkan tersangka, namun jajaran direksi yang mengetahui dan terlibat diminta bertanggung jawab. Kejagung mendalami kasus dugaan korupsi di BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait pengelolaan keuangan dan dana usaha pada periode 2016-2019. 

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan bisa kembali positif.

Menurut Erick, BUMN dibawahnya akan terus menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan Akhlak sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN. "Kasus lama Perum Perindo tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal ini penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga penyejahteraan para nelayan kita." Perum Perindo memakai sebagaian besar dananya untuk modal kerja perdagangan. Pendapatan Perusahaan meningkatan sebesar Rp223 milliar pada 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi  Rp603 milliar serta pada 2018 mencapai 1 trilliun.

Sementara itu penyidik Kejagung memprediksikan nilai kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi Perum Perindo mencapai ratusan milliar. Direktur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Supandi mengatakan bahwa angka tersebut masih nila dugaan kerugian negara sementara. Menurutnya, angka itu bisa naik dan bisa turun  tergantung dari hitungan BPK. Koordinasi dengan BPK itu dilakukan untuk mendapatkan nilai pasti kerugian negara yang muncul akibat perkara dugaan tindak pidanan korupsi. Koordinasi masih berjalan sampai saat ini," kata Supandi. (YTD)

Sepanjang semester 1/2021 emiten rumah sakit (RS) group Lippo Karawaci, PT Siloam International Hospitals Tbk, (SILO) berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan senilai Rp3,61 trilliun, naik 51,65% dibandingkan pendapatan pada periode  yang sama tahun lalu senilai Rp3,61 miliar. Alhasil posisi bottom line rumah sakit yang dimiliki oleh keluarga besar Moctar Rudy ini pun berbalik untung Rp493,81 milliar dari posisi rugi bersih Rp291,53 milliar. Direktur Eksekutif Group Lippo, John Riady mengungkapkan industri kesehatan di Indonesia masih sangat prospektif. Hal ini karena melihat pengeluaran untuk sektor kesehetan hanya 3,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi kedua, ada RS yang dimiliki Boenjamin Setiawan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) dengan 26  rumah sakit dan kapasitas tempat tidur hingga 3,255 unit. Selanjutnya ada emiten RS group Emtek milik konglomerat Addy Sariatmadja, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), dengan empat rumah sakit . Ada juga emiten RS group konglomerat Dato Sri Tahir, PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), yang memiliki dua rumah sakit dengan target akhir tahun lima rumah sakit yang operasi. Sementara itu, pandemi Covid-19 memang masih menjadi tema besar sepanjang 2021. Jumlah kasusnya pun sempat meningkat drastis sepanjang kuartal II/2021 dan awal kuartal III/2021. Terkait hal tersebut, sentimen Covid-19 agaknya masih menjadi penopang kinerja emiten rumah sakit seiring dengan jumlah fasilitas kesehatan setara yang masih minim.

Jika melihat sisi suplai, rata-rata nasional setiap 1.000 orang penduduk hanya memiliki 1,1 unit ranjang tempat tidur, sementara anjuran Badan Kesehatab Dunia (WHO) minimal ada lima tempat tidur per 1.000 orang penduduk. "Namun sebenarnya emiten-emiten ini cukup menarik dimana sektor bisnis emiten ini (RS) masih sangat relevan dengan era pandemi yang masih berlangsung," Head of Research MNC Medan Frankie Wijoyo Prasetyo merekomondasikan MIKA dan memasang target price di level resisten terdekat di level Rp2.600. Adapun, RHB Sekuritas merekomondasikan beli untuk dua emitan RS, yakni MIKA dengan target di harga Rp3.600 dan PT.Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) dengan target Rp1.650. (YTD)

Ahli patologi klinis sekaligus Direktur RS Universitas Sebelas Maret (UNS) Tonang Dwi Ardyanto menyambut baik kabar Presiden Joko Widodo yang meminta harga tes PCR untuk Covid-19 diturunkan menjadi Rp 450.000-Rp 550.000. "Kalau saya, alhamdullilah, kalau memang beliau (Presiden Jokowi) meminta agar tarif diturunkan segitu. Karena memang keputusan ada pada beliau," ungkap dokter Tonang dihubungi Kompas.com, Senin (16/8/2021). Dia berkata, pengujian sampel tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen, seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya mahal. Pasalnya, harga ketiga komponen tersebut yang menetapkan adalah pemerintah. "Jika Bapak Presiden memerintahkan tarifnya (tes PCR) diturunkan, ya kami (ahli patologi dan tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium) akan senang. Karena harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai akan diturunkan." Dengan kata lain, harga tes PCR dapat turun asal harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai benar-benar dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Kementerian Kesehatan akhirnya menetapkan batas atas tarif tes Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Pulau Jawa dan Pulau Bali sebesar Rp 495.000 per tes. Sementara, tes PCR di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali, ditetapkan harga tes PCR tertinggi sebesar Rp 525.000 per tes. Sebelum kebijakan Kementerian Kesehatan keluar, PT. Kimia Farma Diagnostika atau LabKimiaFarma juga telah menurunkan harga tes swab RT PCR dari Rp. 900.000,- menjadi Rp. 500.000 dan diturunkan lagi sesuai surat Kementerian Kesehatan menjadi Rp. 495.000/tes. Epidemiolog Griffith University Autralia Dicky Budiman menilai penurunan harga ini sudah cukup realitis bagi indonesia. Untuk bisa turun lagi menyamai india, akan sulit karena mereka punya bahan baku reagen untuk tes PCR yang diproduksi di dalam negeri.  

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Rabu (25/8) mengatakan pihaknya akan menemukan cara baru untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Tiongkok. Ia menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan Asia yang dipersengketakan. Dan ia kedua kalinya dalam dua hari terakhir mengatakan hal itu. Selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Harris mengatakan AS akan terus menantang tuntutan dan klaim maritim berlebihan oleh pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). “Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan, secara terang-terangan, terhadap Tiongkok untuk mematuhi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS),” tukasnya, Rabu (25/8).

Kedatangan pemerintah AS ke Vietnam dalam tur Asia telah memicu kritik setelah evakuasi yang tidak berjalan mulus di Afghanistan, membandingkannya dengan trauma eksodus Saigon 1975. Saat itu, helikopter AS mengangkut pengungsi terakhir dari atap kedutaan di hari-hari terakhir Perang Vietnam. Harris menghindari terulangnya peristiwa bersejarah di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City. Sebagai gantinya ia menekankan komitmen pemerintah AS terhadap kawasan itu, saat ia membuka cabang Kontrol Pusat Penyakit AS (CDC) di Hanoi.

Pemerintah menyampaikan perkembangan pemberian vaksin penguat (booster) Covid-19 bagi tenaga kesehatan atau nakes.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut vaksin booster ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan penanganan pasien Covid-19. Karena itu hanya Nakes yang diizinkan mendapatkan booster vaksin. Budi bilang booster vaksin dapat dilakukan ketika vaksinasi telah selesai yang ditargetkan pada januari 2022 mendatang, vaksin booster akan pakai metode berbayar