;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Jepang Hentikan 1,63 Juta Dosis Moderna karena Kontaminasi

29 Aug 2021

Pemerintah Jepang akan menghentikan penggunaan 1,63 juta dosis vaksin Covid-19 Moderna setelah laporan kontaminasi di beberapa botol. Hal ini diutarakan produsen obat Takeda dan Kementerian Kesehatan pada Kamis (26/8). Takeda, yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi vaksin Moderna di Jepang, mengatakan telah menerima laporan dari beberapa pusat vaksinasi bahwa zat asing telah ditemukan di dalam botol yang belum dibuka. "Setelah berkonsultasi dengan Kementerian Kesehatan, kami telah memutuskan untuk menangguhkan penggunaan vaksin (dari tiga batch sejak Kamis)," ungkapnya, Kamis (26/8). "Moderna percaya bahwa masalah manufaktur dihasilkan di salah satu jalur yang digunakan dalam pabrik kontraknya di Spanyol," kata Moderna. Menurut lembaga penyiaran negara NHK, kontaminan terlihat di 39 botol yang belum dibuka di delapan lokasi vaksinasi wilayah Jepang tengah, termasuk Tokyo. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan mengatakan dosis dari batch yang ditangguhkan telah diberikan antara 6-20 Agustus di pusat vaksinasi massal di kota bagian barat Osaka.

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Erick Thohir Minta Usut Tuntas

29 Aug 2021

Penyidikan perkara dugaan korupsi di Perum Perindo atau sekarang PT Perindo (Persero) mendapat dukungan dari Menteri BUMN Erick Thohir agar di usut secara tuntas guna mengembalikan kepercayaan perusahaan. Kejaksaan Agung sejauh ini belum menetapkan tersangka, namun jajaran direksi yang mengetahui dan terlibat diminta bertanggung jawab. Kejagung mendalami kasus dugaan korupsi di BUMN Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) terkait pengelolaan keuangan dan dana usaha pada periode 2016-2019. 

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum dan menghormati proses penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung terhadap Perum Perindo agar kinerja dan citra perusahaan bisa kembali positif.

Menurut Erick, BUMN dibawahnya akan terus menekankan prinsip good governance dan terus gencar menanamkan Akhlak sebagai core value di kementerian dan perusahaan BUMN. "Kasus lama Perum Perindo tahun 2017 ini diharapkan selesai secepatnya. Hal ini penting bagi Perum Perindo, sebagai perusahaan BUMN yang strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan di sektor perikanan dan juga penyejahteraan para nelayan kita." Perum Perindo memakai sebagaian besar dananya untuk modal kerja perdagangan. Pendapatan Perusahaan meningkatan sebesar Rp223 milliar pada 2016, selanjutnya pada tahun 2017 meningkat lagi menjadi  Rp603 milliar serta pada 2018 mencapai 1 trilliun.

Sementara itu penyidik Kejagung memprediksikan nilai kerugian negara yang muncul akibat kasus korupsi Perum Perindo mencapai ratusan milliar. Direktur Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejagung Supandi mengatakan bahwa angka tersebut masih nila dugaan kerugian negara sementara. Menurutnya, angka itu bisa naik dan bisa turun  tergantung dari hitungan BPK. Koordinasi dengan BPK itu dilakukan untuk mendapatkan nilai pasti kerugian negara yang muncul akibat perkara dugaan tindak pidanan korupsi. Koordinasi masih berjalan sampai saat ini," kata Supandi. (YTD)

Prospek Emiten Rumah Sakit, Kala Pandemi Melecut Bisnis Para Taipan

29 Aug 2021

Sepanjang semester 1/2021 emiten rumah sakit (RS) group Lippo Karawaci, PT Siloam International Hospitals Tbk, (SILO) berhasil mencetak pertumbuhan pendapatan senilai Rp3,61 trilliun, naik 51,65% dibandingkan pendapatan pada periode  yang sama tahun lalu senilai Rp3,61 miliar. Alhasil posisi bottom line rumah sakit yang dimiliki oleh keluarga besar Moctar Rudy ini pun berbalik untung Rp493,81 milliar dari posisi rugi bersih Rp291,53 milliar. Direktur Eksekutif Group Lippo, John Riady mengungkapkan industri kesehatan di Indonesia masih sangat prospektif. Hal ini karena melihat pengeluaran untuk sektor kesehetan hanya 3,1% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Posisi kedua, ada RS yang dimiliki Boenjamin Setiawan PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) dengan 26  rumah sakit dan kapasitas tempat tidur hingga 3,255 unit. Selanjutnya ada emiten RS group Emtek milik konglomerat Addy Sariatmadja, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. (SAME), dengan empat rumah sakit . Ada juga emiten RS group konglomerat Dato Sri Tahir, PT Sejahtera Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), yang memiliki dua rumah sakit dengan target akhir tahun lima rumah sakit yang operasi. Sementara itu, pandemi Covid-19 memang masih menjadi tema besar sepanjang 2021. Jumlah kasusnya pun sempat meningkat drastis sepanjang kuartal II/2021 dan awal kuartal III/2021. Terkait hal tersebut, sentimen Covid-19 agaknya masih menjadi penopang kinerja emiten rumah sakit seiring dengan jumlah fasilitas kesehatan setara yang masih minim.

Jika melihat sisi suplai, rata-rata nasional setiap 1.000 orang penduduk hanya memiliki 1,1 unit ranjang tempat tidur, sementara anjuran Badan Kesehatab Dunia (WHO) minimal ada lima tempat tidur per 1.000 orang penduduk. "Namun sebenarnya emiten-emiten ini cukup menarik dimana sektor bisnis emiten ini (RS) masih sangat relevan dengan era pandemi yang masih berlangsung," Head of Research MNC Medan Frankie Wijoyo Prasetyo merekomondasikan MIKA dan memasang target price di level resisten terdekat di level Rp2.600. Adapun, RHB Sekuritas merekomondasikan beli untuk dua emitan RS, yakni MIKA dengan target di harga Rp3.600 dan PT.Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) dengan target Rp1.650. (YTD)

Presiden Minta Biaya Tes PCR Diturunkan

28 Aug 2021

Ahli patologi klinis sekaligus Direktur RS Universitas Sebelas Maret (UNS) Tonang Dwi Ardyanto menyambut baik kabar Presiden Joko Widodo yang meminta harga tes PCR untuk Covid-19 diturunkan menjadi Rp 450.000-Rp 550.000. "Kalau saya, alhamdullilah, kalau memang beliau (Presiden Jokowi) meminta agar tarif diturunkan segitu. Karena memang keputusan ada pada beliau," ungkap dokter Tonang dihubungi Kompas.com, Senin (16/8/2021). Dia berkata, pengujian sampel tes PCR di laboratorium menggunakan banyak komponen, seperti reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang harganya mahal. Pasalnya, harga ketiga komponen tersebut yang menetapkan adalah pemerintah. "Jika Bapak Presiden memerintahkan tarifnya (tes PCR) diturunkan, ya kami (ahli patologi dan tenaga kesehatan yang bekerja di laboratorium) akan senang. Karena harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai akan diturunkan." Dengan kata lain, harga tes PCR dapat turun asal harga reagen, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai benar-benar dapat dikendalikan oleh pemerintah.

Harga Tes PCR Indonesia Sulit Menyamai India

28 Aug 2021

Kementerian Kesehatan akhirnya menetapkan batas atas tarif tes Pemeriksaan Reserve Transcription Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) di Pulau Jawa dan Pulau Bali sebesar Rp 495.000 per tes. Sementara, tes PCR di luar wilayah Pulau Jawa dan Bali, ditetapkan harga tes PCR tertinggi sebesar Rp 525.000 per tes. Sebelum kebijakan Kementerian Kesehatan keluar, PT. Kimia Farma Diagnostika atau LabKimiaFarma juga telah menurunkan harga tes swab RT PCR dari Rp. 900.000,- menjadi Rp. 500.000 dan diturunkan lagi sesuai surat Kementerian Kesehatan menjadi Rp. 495.000/tes. Epidemiolog Griffith University Autralia Dicky Budiman menilai penurunan harga ini sudah cukup realitis bagi indonesia. Untuk bisa turun lagi menyamai india, akan sulit karena mereka punya bahan baku reagen untuk tes PCR yang diproduksi di dalam negeri.  

Memanas Lagi Terkait Pengaruh di Asia

26 Aug 2021

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Rabu (25/8) mengatakan pihaknya akan menemukan cara baru untuk meningkatkan tekanan kepada pemerintah Tiongkok. Ia menuduh pemerintah Tiongkok melakukan intimidasi di perairan Asia yang dipersengketakan. Dan ia kedua kalinya dalam dua hari terakhir mengatakan hal itu. Selama pertemuan dengan Presiden Vietnam Nguyen Xuan Phuc, Harris mengatakan AS akan terus menantang tuntutan dan klaim maritim berlebihan oleh pemerintah Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan (LTS). “Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan, secara terang-terangan, terhadap Tiongkok untuk mematuhi Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCLOS),” tukasnya, Rabu (25/8).

Kedatangan pemerintah AS ke Vietnam dalam tur Asia telah memicu kritik setelah evakuasi yang tidak berjalan mulus di Afghanistan, membandingkannya dengan trauma eksodus Saigon 1975. Saat itu, helikopter AS mengangkut pengungsi terakhir dari atap kedutaan di hari-hari terakhir Perang Vietnam. Harris menghindari terulangnya peristiwa bersejarah di Saigon, sekarang Ho Chi Minh City. Sebagai gantinya ia menekankan komitmen pemerintah AS terhadap kawasan itu, saat ia membuka cabang Kontrol Pusat Penyakit AS (CDC) di Hanoi.

Vaksin Mandiri dan Booster Dibuka Tahun Depan

26 Aug 2021

Pemerintah menyampaikan perkembangan pemberian vaksin penguat (booster) Covid-19 bagi tenaga kesehatan atau nakes.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut vaksin booster ini dilakukan untuk meningkatkan imunitas tenaga kesehatan yang ada di garda terdepan penanganan pasien Covid-19. Karena itu hanya Nakes yang diizinkan mendapatkan booster vaksin. Budi bilang booster vaksin dapat dilakukan ketika vaksinasi telah selesai yang ditargetkan pada januari 2022 mendatang, vaksin booster akan pakai metode berbayar 


Rancangan Pajak Baru Sulit Diterapkan

26 Aug 2021

Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai bergulir. Komisi XI DPR memanggil sejumlah pihak untuk meminta masukan dalam pembahasan RUU KUP ini.  Sebagai catatan, RUU KUP akan mengatur ulang pajak penghasilan (PPh) baik insentif maupun pajak bagi perusahaan rugi, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan objek baru PPN barang dan jasa, hingga rencana pungutan pajak karbon.

Komisi XI DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang menyoroti rencana pajak karbon. "Secara substansi, Kadin Indonesia mendukung rencana pemerintah seperti pajak karbon," kata Yukki Nugrahawan, Koordinator Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, melalui pernyataan tertulis, Rabu (25/8).  Namun demikian, Kadin meminta kebijakan tersebut juga mempertimbangkan situasi pandemi. Terlebih, saat ini pemerintah berupaya memulihkan perekonomian.

Sementara Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menyoroti rencana pengenaan pajak untuk korporasi yang mencatat kerugian melalui skema Alternative Minimum Tax (AMT). Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Mardani H Maming menilai, AMT bisa memberikan dampak negatif bagi pengusaha muda yang membutuhkan investasi dalam jangka panjang. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, AMT justru jadi angin segar bagi dunia usaha. Khususnya, pelaku usaha yang selama ini patuh karena AMT menutup celah penghindaran pajak.

KPK Sibuk Tagih Piutang Daerah, OTT Makin Sepi

25 Aug 2021

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik lantaran dua tahun terakhir ini sepinya penindakan kasus atau operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga anti rasuah itu berdalih, pandemi Covid-19 membuat tim KPK sulit bergerak. Meskipun jarang melakukan tangkap tangan koruptor, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa KPK bersama pemerintah daerah mengklaim bisa menahan potensi kerugian negara senilai triliunan rupiah pada semester I-2021. Alex mengungkapkan, dana negara yang diselamatkan itu berasal dari, pertama penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp 3,8 triliun. Kedua, penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemerintah daerah dengan perkiraan nilai aset mencapai Rp 9,5 triliun. Ketiga, penyelamatan aset daerah lewat pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai Rp 1,7 triliun. Keempat penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) senilai total Rp 7,1 triliun.

Sayang, KPK tidak merinci jenis penangkapannya apakah ada operasi tangkap tangan (OTT). Yang pasti untuk urusan OTT, jumlahnya selama dua tahun terakhir amat berkurang. Wawan Suyatmiko, Manajer Penelitian dan Advokasi Transparency International Indonesia, menyatakan masyarakat saat ini kecewa dengan kinerja KPK hingga di paruh pertama 2021.


Luhut Ungkap RI - China Bangun Pabrik Vaksin, Produksi April 2022

25 Aug 2021

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pabrik vaksin sedang dibangun di Indonesia. Tahun depan produksi vaksin akan dilakukan.

Dia mengatakan di bulan April 2022 akan ada produksi vaksin jenis mRNA yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan China. Namun, Luhut tak menyebutkan perusahaan apa saja.

"Industri vaksin sudah kita dorong dan dibangun di Indonesia. Akan ada satu produksi di bulan April (2022), kerja sama, mRNA, itu kerja sama dengan Indonesia dan Tiongkok. Merah Putih lagi jalan juga, produksi pada Mei atau Juni tahun depan," papar Luhut dalam Rakerkornas Apindo, Selasa (24/8/2021).