Ketimpangan akses terhadap vaksin Covid-19 masih terjadi. Karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia menyerukan agar negara-negara dengan pasokan besar vaksin tersebut menunda pemberian booster atau dosis ketiga vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta negara-negara dengan pasokan besar vaksin Covid-19 menahan diri untuk tidak memberikan suntikan booster hingga akhir tahun. Hal ini diperlukan untuk menyediakan dosis vaksin bagi masyarakat di negara-negara miskin yang lebih membutuhkan.Seruan ini disampaikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pertemuan pers, Rabu (8/9/2021) waktu Geneva, Swiss, untuk menegaskan permintaan sebelumnya agar dilakukan moratorium atau penundaan booster (penguat) vaksin Covid-19. Tedros sebelumnya menyerukan moratorium booster hingga akhir September 2021. Akan tetapi negara-negara kaya, termasuk Israel, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Perancis, Yunani, Jerman, dan Spanyol, mulai atau mempertimbangkan rencana memberikan suntikan ketiga vaksin kepada orang-orang mereka yang rentan, seperti orang lanjut usia atau mereka yang memiliki sistem kekebalan lemah.

Sejumlah pertemuan politik digelar Presiden Jokowi dengan elite partai pendukung pemerintah. Pertemuan ini sebagai upaya konsolidasi politik, terutama terkait wacana amandemen UUD 1945. Rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para tokoh politik dan parpol menyiratkan langkah besar yang akan diambil pemerintah. Bahasan di forum elit itu memicu isu persoalan kebangsaan, termasuk amandemen UUD 1945. Ketua umum didampingi para sekretaris jenderal dari partai pendukung koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/8/2021) lalu di Istana Merdeka. 

Sekjen partai Nasdem Johny G Plate maupun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait kerja pemerintah dan isu kebangsaan. Penjelasan mengenai pokok bahasan dalam diskusi elit yang diungkap ke muka publik itu menyisakan banyak pertanyaan. Terlebih, pembahasan wacana amandemen UUD 1945 pun kian menguat setelah pertemuan berakhir.

Selain PDIP dan Nasdem, ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai koalisi, yaitu Golkar, PPP, PKB, dan Gerindra turut hadir dalam forum tersebut. Hal yang juga menjadi perhatian adanya kehadiran ketua umum dan sekretaris jenderal PAN. Seperti yang diketahui, partai belambang matahari tersebut sejauh ini memilih dalam posisi partai non pendukung pemerintah. Meskipun demikian, sikap PAN juga tak secara tegas sebagai bagian dari oposisi pemerintah. 

Selesai rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang dibahas presiden dan lembaga negara tersebut. Mulai dari situasi penanganan Covid-19, rencana pemindahan ibu kota negara, hingga sinergisitas dan kekompakan lembaga-lembaga dalam pemerintah yang semestinya terus dioptimalkan. Terkait amandemen UUD 1945, politisi PDIP itu pun mengatakan tak ada dalam bahasan. Deretan pertemuan presiden berlanjut dengan mengundang partai-partai koalisi non parlemen. Sekalipun gagal menduduki kursi parlemen nasional, beberapa partai politik seperti Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PKPI masih eksis ambil bagian di barisan pendukung kebijakan pemerintah.

Peme­rin­tah Provinsi Jawa Tengah meminta pabrik rokok untuk segera menyerap tem­­bakau hasil panen raya di daerah Te­­manggung Jawa Tengah dan sekitarnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Prano­wo mengatakan dari hasil pengecekan gudang tembakau di Temanggung Senin (6/9) menun­jukkan dua gudang pabrik rokok milik PT Djarum masih kosong yang berarti belum menyerap tembakau hasil panen dari petani. Dia mengatakan sudah berko­mu­nikasi dengan bos PT Djarum un­tuk membantu percepatan serapan tem­bakau petani agar roda ekonomi ber­ge­rak cepat. “Saya telepon pemiliknya agar segera menyerap tembakau pe­tani. Hari ini saya lihat isi gudangnya masih sedikit. Maka sa­ya minta ada percepatan,” kata Gan­jar dalam keterangannya, Senin (6/9).Ganjar kemarin mengecek sejumlah gudang tembakau milik perusahaan rokok di Temanggung. Dia mendatangi dua gudang tembakau milik PT Djarum yang berada di Jl Perintis Kemerdekaan dan Jl Raya Temanggung—Bulu serta satu gudang tembakau PT Gudang Garam.

“Momentumnya kan bagus, panen raya, cuaca bagus dan panennya juga sudah banter. Kalau pabrikan sudah menyerap, maka ekonomi masyarakat akan menggelinding. Ini penting karena saat ini lagi pandemi. Kalau ekonomi menggelinding, maka pemerintah juga akan terbantu,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum Aso­sia­si Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan petani tembakau saat ini diselimuti ke­khawatiran karena saat panen raya tiba justru serapan industri masih rendah.

Kalangan pengusaha menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang sedang dibahas di DPR. Lima pasal yang cenderung menaikkan pungutan pajak dinilai tidak tepat karena masih pandemi Covid-19, dan bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan investasi dan penyerapan tenaga kerja. “Dari sisi urgensinya, apakah RUU KUP sudah tepat disahkan nantinya di saat kondisi ekonomi kita masih sangat tertekan akibat pandemi Covid-19, ini perlu menjadi pertimbangan sehingga tidak punya dampak psikologi kepada pelaku usaha dan masyarakat. Karena, ada berbagai kewajiban pajak yang akan tertuang dalam RUU ini, jangan sampai membebani pengusaha dan masyarakat sebagai konsumen,” ujar Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang kepada Investor Daily, Rabu (8/9).  

Hal itu dikatakannya menyusul rencana pemerintah yang hendak kembali melakukan reformasi pajak, lewat pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) ke DPR. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan sebelumnya, terhitung sejak 1983 sampai saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan lima kali reformasi pajak.  Sementara itu, berdasarkan UU Cipta Kerja yang disahkan tahun 2020, salah satunya memuat mengenai klaster perpajakan. Omnibus law ini mengubah ketentuan dalam empat UU terkait perpajakan, yakni UU KUP, UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Aliran masuk modal asing (capital flow) ke pasar keuangan Indonesia selama periode 30 Agustus hingga 2 September 2021 tercatat Rp 11,63 miliar. Nilai ini melanjutkan tren peningkatan capital inflow pada pekan-pekan sebelumnya yaitu dari Rp 3,49 trilliun pada periode 16-19 Agustus 2021, menjadi lebih dari dua kali lipat pada periode 23-26 Agustus 2021 yaitu sebesar Rp 7,67 triliun. BI memaparkan, berdasarkan data transaksi  nonresiden di pasar keuangan domestik, capital inflow Rp11,63 triliun itu meliputi beli neto Rp 10,57 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli neto di pasar saham Rp 1,06 triliun. "Sehingga, berdasarkan data setelmen selama 2021 atau year to date (ytd), nonresiden beli neto mencapai Rp27,24 trilliun," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan, pekan lalu.

"Penyebab aliran modal asing masuk (inflow) adalah berkurangnya supply SBN sebagai akibat dari SKB III, di mana proses  pembelian SBN dilakukan via private placement. Akibatnya, harga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun terus naik dan yield-nya turun ke level 6,02%," jelas Haryadi kepada Investor Daily, akhir pekan lalu . Menurut dia, rupiah yang menguat dan derasnya aliran modal asing itu di topang oleh hasil ekspor dan tambahan alokasi dari special drawing rights (SDR) serta pinjaman program. Semua ini akan menopang peningkatan cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 yang diperkirakan akan berada diatas US$ 140 miliar atau meningkat dibandingkan posisi cadangan devisa Juli 2021 yang tercatat US$137,3 miliar.

Sementara itu, terkait isu pengurangan likuiditas (tapering off) oleh bank sentral AS, The Fed, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan bahwa investor sudah melakukan antisipasi sejak sinyal tapering off menguat di awal 2021. Sebagai contoh, porsi SBN yang dipegang asing sudah mengalami penurunan dari 30,17% per 30 Juni 2020, menjadi 22,88% pada 22 Juni 2021. Di pasar modal terdapat kecenderungan investor asing justru masuk disaat rencana tapering off The Fed menguat,"Pungkas Bhima. (YTD)

Produk kreatif Indonesia mencetak potensi transaksi sebesar US$ 13 juta atau sekitar Rp185,41 miliar dalam ajang pameran gim terbesar di dunia yaitu Gamescom Global 2021 di Berlin, Jerman.  Potensi transaksi tersebut diraih oleh 28 peserta /studio selama pameran yang berlangsung pasa 23-29 Agustus 2021. "Produk kreatif Indonesia semakin dilirik banyak peminat. Melalui pameran ini, diharapkan produk kreatif Indonesia dapat meningkatkan transaksi ekonomi di pasar global. Pemerintah Indonesia akan terus mendukung promosi gim lokal ke berbagai pameran, diantara pameran terbesar gim di dunia saat ini," Kata Atase perdagangan Berlin Nurlisa Arfani dalam keterangan resminya, Rabu (8/9).

Pada pagelaran kali ini, paviliun Indonesia menampilkan 39 peserta yang dikurasi oleh Kemenparekraf dan AGI. Dari sejumlah tersebut, sebanyak 15 diantaranya difasilitasi Kemenparekraf, 10 oleh KBRI Berlin, dan 5 peserta oleh ITPC Hamburg. Nurlisa mengungkapkan, konten gim juga bisa digunakan sebagai sarana promosi bagi sektor pariwisata maupun perdagangan. Beberapa gim Indonesia terbaru juga menampilakn detil grafik yang menampilkan destinasi wisata, budaya maupun produk Indonesia antara lain kopi dan makanan khas Indoensia. 

"Selain capaian potensi transaksi pada ajang ini, gim Indonesia terpilih sebagai gim yang paling diminati oleh wilayah Asia Tenggara  versi virtual SEA and Southeast Asian Game Developers. Beberapa diantaranya adalah Nusantara Fighter, Fallen Elysium, Dusk at War, and Fading Star, dan Project Unseek," ungkap Nafisa. Pada 2020, dari keseluruhan ekonomi kreatif di Indonesia, subsektor aplikasi dan gim menempati posisi ke-7 dari 16 sebagai penyumbang PDB ekonomi kreatif Indonesia. Transaksi gim mencatat nominal Rp24,88 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar 2,19%, merupakan kontribusi subsektor Aplikasi Game Developer untuk PBD nasional. (YTD)

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Persetujuan Asean tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Asean Agreement on Electronic Commerce/AAEA) menjadi undang-undang pada Selasa (7/9). "Prioritas utama yang perlu difokuskan oleh Indonesia adalah menjadikan persetujuan PMSE se-Asean ini sebagai alat untuk mendorong kinerja perekonomian Indonesia dan penyesuain kebijakan di dalam negeri, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 melalui pemanfataan teknologi digital, khususnya melalui PMSE," kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam keterangan resmi, Rabu (8/9). AAEC juga diharapkan dapat memfasilitasi transaksi perdagangan antar wilayah Asean, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, serta meningkatkan kerja sama antar negara anggota. "Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR bersama pemerintah telah membentuk payung hukum kerja sama pada sektor niaga elektronik antar pemerintah di Asean untuk meningkatkan nilai perdagangan dan jasa, meningkatkan daya saing pelaku usaha dalan negeri, dan memperluas kerjasama melalui pemanfaatan niaga elektronik di Asean," Tutur Mendag Lutfi. 

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan agar setelah RUU AAEC ini disahkan, pemerintah diharapkan segera menyusun program kerja nasional jangka pendek, menengah dan panjang untuk mempersiapkan Indonesia, khususnya sektor UMKM, agar dapat memanfaatkan PMSE. Saat ini, tercatat kontribusi PMSE mencapai 7% dari total produk domestik bruto di Asean. Perdaganagn niaga elektronik di Asean diperkirakan tumbuh menjadi US$ 200 miliar pada 2025. (YTD)

Imbal hasil investasi yang menurun mulai menggerus daya tarik produk unitlink. Hal ini terlihat dari masyarakat yang melakukan pembatalan polis sebelum waktunya atau nilai tebus (surrender). 

Direktur Keuangan BNI Life Eben Eser Nainggolan menceritakan beberapa nasabah yang mengajukan surrender. Hal ini membuat adanya penurunan pemegang polis unitlink. Sampai dengan Juli 2021, pemegang polis unitlink ada sebanyak 114.560 polis atau turun 4,83%. Untuk pendapatan premi dari produk unitlink mencapai Rp 867 miliar sampai Juli 2021 ini. "Kondisi pandemi saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan tidak dapat penghasilan dari usahanya maka untuk kelangsungan hidup mereka biasanya mencairkan dananya," ujar Eben kepada KONTAN, Senin (30/8). 

Adapun, hingga akhir tahun BNI Life menargetkan pendapatan premi unitlink bisa mencapai sebesar Rp 1,58 triliun. Namun, produk tradisional BNI Life masih memberikan kontribusi sebesar 67% dari total pendapatan premi.

Dalam empat tahun terakhir, penangkapan kepala daerah oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan telah berulang kali terjadi. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur. Hasilnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari beserta suaminya, yang juga anggota DPR, Hasan Aminuddin, diboyong KPK ke Jakarta. Mereka diduga terkait dengan kasus jual beli jabatan. Dalam empat tahun terakhir, penangkapan kepala daerah oleh KPK terkait dugaan jual beli jabatan berulang kali terjadi. Belum lama, Mei 2021, KPK bersama Badan Reserse Kriminal Polri melakukan OTT terhadap Bupati Kabupaten Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Novi diduga menerima uang terkait lelang jabatan.

Dari pemeriksaan, diduga para camat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudannya terkait mutasi dan promosi jabatan serta pengisian jabatan di tingkat kecamatan. Bahkan, setoran juga diberikan oleh pejabat di tingkat perangkat desa dengan jumlah setoran jutaan rupiah. Sementara itu, hasil penelitian KASN mengenai persepsi pemangku kepentingan tentang transaksi jabatan struktural di semua instansi pemerintah sepanjang 2019 mengungkapkan, jual beli jabatan terjadi di sebagian besar pengisian jabatan pimpinan tinggi, administratur, dan pengawas. Yang terbanyak terjadi di tingkat pemerintah kabupaten/kota, yaitu mencapai 95 persen, disusul oleh pemerintah provinsi sebesar 89,5 persen.Pada tingkat lembaga, jual beli jabatan terjadi di 49 persen lembaga. Adapun di tingkat kementerian, jual beli jabatan terjadi di sekitar 39,5 persen instansi kementerian (Kompas, 2/8/2019).

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan tidak ada kebocoran data di aplikasi PeduliLindungi. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmizzi mengatakan, banyak kerancuan informasi atau hoaks di masyarakat menyusul sejumlah kejadian berbeda  yang tidak saling terkait namun berhubungan dengan apliaksi PeduliLindungi. Pertama, kata dia terkait penyalahgunaan data vaksinasi Presiden Joko Widodo, dia memastikan hingga saat ini, tidak ada bukti kocoran data pribadi di aplikasi PeduliLindungi. "Ada pihak-pihak tertentu yang memiliki informasi NIK dan tanggal vaksinasi Covid-19 milik Presiden dan digunakan untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden. Jadi ini penyalahgunaan identitas orang lain untuk mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden." Kata Nadia pada Minggu (5/9).

Selain itu aplikasi PeduliLindungi telah melewati  proses IT security assesment yang ketat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Menurut Nadia, terkait dengan jual beli sertifikat vaksin ilegal yang terkoneksi dengan sistem PC dan aplikasi PeduliLindungi. "Kami sangat mengapresiasi pihak Polda Metro Jaya yeng telah berhasil mengungkap dan menangkap pelaku pembuat dan penjual sertifikat vaksin Covid-19 ilegal yang terkoneksi dengan aplikasi PeduliLindungi," kata Nadia. hal ini guna merespon kekhawatiran masyarakat  pasca data vaksin termasuk  sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo yang diduga bocor dan beredar di dunia maya.

Nadia menegaskan, data masyarakat yang ada didalam sistem electronic Healts Alert Cards (e-HAC) tidak bocor dan dalam perlindungan. Menurutnya, informasi adanya kerentanan e-HAC (pihak ketiga) atau yang dilaporkan oleh VPN Mentor dan telah diverifikasi oleh BSSN diterima oleh Kementerian Kesehatan pada 23 Agustus 2021. Kemudian Kemenkes melakukan penelusuran dan menemukan kerentanan tersebut ada pada platform mitra, kemudian Kemenkes langsung melakukan tindakan dan kemudian dilakukan perbaikan-perbaikan pada sistem tersebut. (YTD)