Pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mulai bergulir. Komisi XI DPR memanggil sejumlah pihak untuk meminta masukan dalam pembahasan RUU KUP ini.  Sebagai catatan, RUU KUP akan mengatur ulang pajak penghasilan (PPh) baik insentif maupun pajak bagi perusahaan rugi, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dan pengenaan objek baru PPN barang dan jasa, hingga rencana pungutan pajak karbon.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sorotan publik lantaran dua tahun terakhir ini sepinya penindakan kasus atau operasi tangkap tangan (OTT). Lembaga anti rasuah itu berdalih, pandemi Covid-19 membuat tim KPK sulit bergerak. Meskipun jarang melakukan tangkap tangan koruptor, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim bahwa KPK bersama pemerintah daerah mengklaim bisa menahan potensi kerugian negara senilai triliunan rupiah pada semester I-2021. Alex mengungkapkan, dana negara yang diselamatkan itu berasal dari, pertama penagihan piutang pajak daerah senilai total Rp 3,8 triliun. Kedua, penyelamatan aset daerah dengan sertifikasi bidang tanah pemerintah daerah dengan perkiraan nilai aset mencapai Rp 9,5 triliun. Ketiga, penyelamatan aset daerah lewat pemulihan dan penertiban aset bermasalah senilai Rp 1,7 triliun. Keempat penyelamatan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) atau fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) senilai total Rp 7,1 triliun.

Sayang, KPK tidak merinci jenis penangkapannya apakah ada operasi tangkap tangan (OTT). Yang pasti untuk urusan OTT, jumlahnya selama dua tahun terakhir amat berkurang. Wawan Suyatmiko, Manajer Penelitian dan Advokasi Transparency International Indonesia, menyatakan masyarakat saat ini kecewa dengan kinerja KPK hingga di paruh pertama 2021.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pabrik vaksin sedang dibangun di Indonesia. Tahun depan produksi vaksin akan dilakukan.

Dia mengatakan di bulan April 2022 akan ada produksi vaksin jenis mRNA yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia berkolaborasi dengan perusahaan China. Namun, Luhut tak menyebutkan perusahaan apa saja.

"Industri vaksin sudah kita dorong dan dibangun di Indonesia. Akan ada satu produksi di bulan April (2022), kerja sama, mRNA, itu kerja sama dengan Indonesia dan Tiongkok. Merah Putih lagi jalan juga, produksi pada Mei atau Juni tahun depan," papar Luhut dalam Rakerkornas Apindo, Selasa (24/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS —Bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara terbukti memerintahkan pejabat kuasa pengguna anggaran Kementerian Sosial Adi Wahyono dan pejabat pembuat komitmen Kemensos Matheus Joko Santoso memungut fee atau imbalan Rp 10.000 per paket sembako kepada perusahaan yang terlibat dalam pengadaan bantuan sosial untuk penanganan pandemi Covid19 pada tahun 2020.Saat itu Kemensos mengelola 1,9 juta paket bansos di wilayah Jabodetabek dengan nilai anggaran Rp 6,8 triliun.Tiap paket dianggarkan senilai Rp 300.000 dan disalurkan sebanyak 12 kali. Adapun total imbalan yang diterima Rp 32,4 miliar. Sebagian uang itu mengalir ke Juliari Rp 15,1 miliar. Uang itu juga mengalir ke sejumlah pejabat Kemensos untuk membeli dua sepeda Brompton, rumah, dan membayar uang muka mobil. Perbuatan Juliari itu dibacakan majelis hakim PengadilanTindak Pidana Korupsi Jakarta yang diketuai Muhammad Damis dalam pertimbangannya,sebelum menjatuhkan vonis hukuman terhadap Juliari sebagai terdakwa korupsi pengadaan bansos untuk penanganan Covid19,Senin(23/8/2021). 

Adapun persidangan ini berlangsung secara daring.Dalam pertimbangannya,majelis hakim yang beranggotakan hakim Yusuf Pranowo dan Joko Subagyo menyebutkan, Juliari menyerahkan uang imbalan yang diterimanya,antara lain, kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kendal Ahmad Suyuti sebesar Rp 508 juta saat Juliari melakukan kunjungan kerja ke Semarang, Jawa Tengah. Namun, uang itu sudah dikembalikan Ahmad Suyuti melalui penyidik KPK.Uang imbalan juga digunakan untuk sewa jet guna kunjungan kerja Juliari seperti ke Semarang dan Bali, membayar honor penyanyi dangdut Cita Citata pada acara makan malam pejabat Kemensos di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan membayar honor pengacara Hotma Sitompul untuk kasus kekerasan anak di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Adanya pungutan imbalan itu menyebabkan perusahaan pemenang pengadaan bansos bukanlah perusahaan kompeten. Pemenangnya ada dari perusahaan pupuk serta perusahaan suku cadang perkapalan. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman12 tahun penjara kepada Juliari. Vonis itu lebih berat satu tahun daripada tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Juliari juga dihukum denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara."Mengadili, menyatakan Juliari P Batubara terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," ujar Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis. Majelis juga memperberat hukuman Juliari dengan pidana tambahan membayar Rp 14,5miliar subsider dua tahun penjara sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Hak untuk dipilih dalam jabatan publik juga dicabut selama empat tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Adapun unsur memberatkan, Juliari menyangkal perbuatan yang dilakukan. Majelis hakim juga mempertimbangkan perbuatan korupsi dilakukan dalam keadaan darurat pandemi Covid19. "Tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Tipikor Jakarta juga menunjukkan grafik meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya," ujar hakim Yusuf. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa dinilai menderita karena dicerca dan dihina masyarakat, padahal belum ada putusan pengadilan.Selama persidangan, terdakwa dinilai sopan dan kooperatif. Atas putusan itu, baik jaksa KPK maupun Juliari belum menentukan sikap. "Kami pikir pikir," ucap Maqdir Ismail, kuasa hukum Juliari. 

Secara terpisah, PelaksanaTugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengapresiasi putusan majelis hakim yang menjatuhkan pidana tambahan kepada Jualiari. Ini dapat menjadi upaya asset recovery hasil tindakpidana korupsi.

Indonesia Property Watch (IPW) mencatat penjualan rumah di kawasan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dan Banten menanjak pada kuartal II 2021.

Pasar perumahan menunjukkan pertumbuhan landai sejak akhir tahun 2020. Memasuki Q2-2021 pasar perumahan Jabodebek-Banten mengalami pertumbuhan nilai penjualan cukup tinggi sebesar 24,4 persen.

Berdasarkan harga rumah kenaikan tertinggi terjadi pada rumah segmen di atas Rp2 miliar yaitu hingga 125 persen. Lalu, segmen harga Rp500 juta-Rp1 miliar naik sebesar 26,2 persen. Sementara, penjualan untuk rumah sampai Rp500 juta-an turun 24 persen.

Adapun mayoritas komposisi penjualan rumah di Jabodebek-Banten adalah segmen Rp500 juta-Rp1 miliar sebesar 31,9 persen. Lalu, segmen di bawah Rp300 jutaan mengekor 29,9 persen.

Berikutnya, terjadi pergeseran yang cukup tinggi di segmen harga Rp300 juta-Rp500 jutaan dari 25,3 persen menjadi 16,7 persen. Sebaliknya, peningkatan komposisi terjadi pada segmen harga di atas Rp2 miliar yang naik dari 1,3 persen menjadi 9,7 persen.

Pembahasan Rancangan Undang Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) masih terus berjalan antara DPR dan pemerintah. Beleid yang telah dibahas sejak tahun 2020 lalu ini memuat sejumlah poin penting seperti jenis data yang perlu dilindungi, pemberian sanksi bila terjadi pelanggaran, penghapusan data oleh pengendali data bila pemilik data meminta data dihapus atau data sudah tak lagi berguna, kewajiban pengendali data untuk mengumumkan bila terjadi kebocoran data dan upaya pemulihannya, serta rencana membentuk lembaga otoritas pengawasan perlindungan data pribadi.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mencatat, sepanjang tahun ini, nyaris 50 ribu pekerja atau buruh mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi covid-19. "Kalau dikumpulkan (mulai awal 2021) hampir 50 ribu orang kena PHK," kata Presiden KSPI Said Iqbal pada konferensi pers daring, Senin (23/8). Said mengaku belum dapat merincikan angka PHK per sektor karena data sedang dihimpun. Namun, ia berjanji akan mempublikasikan data nanti beserta nama perusahaan yang melakukan PHK. Secara garis besar, ia menjelaskan ada tiga sektor atau industri berorientasi ekspor yang paling banyak melakukan PHK, yakni tekstil, garmen, dan sepatu. Ia menyebut terjadi penurunan order dari konsumen di luar negeri yang kemudian berdampak pada kapasitas produksi. Dari sana lalu terjadi pengurangan jumlah karyawan.

Bisnis pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR) menjadi primadona di kala pandemi. Sebelum pemerintah menetapkan batas tarif tertinggi, pembentukan harga tes PCR dilakukan melalui mekanisme pasar atau ditentukan oleh pengusaha penyedia layanan tanpa aturan yang jelas.

Relawan LaporCovid-19, Amanda Tan, mengatakan komunitasnya menemukan klinik swasta yang menetapkan harga berlapis bergantung pada kecepatan hasil pemeriksaan, yaitu Rp 495 ribu untuk hasil tes PCR 24 jam, Rp 750 ribu untuk 16 jam, dan Rp 900 ribu untuk 10 jam.

Amanda berujar, LaporCovid-19 juga menemukan upaya penyedia layanan tes usap memangkas komponen biaya esensial demi memaksimalkan keuntungan dan menutup selisih harga yang harus ditanggung untuk pelayanan tes usap.

Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, mengungkapkan, berdasarkan hitungan kasar lembaganya, bisnis tes usap telah menghasilkan perputaran uang yang fantastis. Dia menjelaskan, penghitungan biaya tes PCR dari periode Oktober 2020 hingga Agustus 2021 mencapai Rp 23,2 triliun. Jika dihitung hingga perubahan tarif, penyedia layanan tes PCR ditaksir telah mendapatkan keuntungan hingga Rp 10,46 triliun.

Penghitungan itu didasarkan pada dimulainya pemberlakuan tarif tes PCR tertinggi sebesar Rp 900 ribu pada Oktober 2020, hingga kemudian diberlakukannya tarif baru Rp 495-525 ribu pada Agustus 2021.

Kinerja positif yang dibukukan PT MNC Studios International Tbk. (MSIN) hingga semester 1/2021 tak menyurutkan rencana ekspansi perusahaan. Teranyar,entitas anak Group MNC itu menjalin kolaborasi dengan produsen game online yang juga anak usaha perusahaan teknologi rekayasa Sea Ltd, Garena. Dalam keterangan resmi, Rabu (18/8), MSIN menyampaikan telah mencapai  kesepakatan dengan PT Garena Indonesia, bagian dari Garena yang merupakan pengembang dan penerbit game online asal Singapura.

Garena terkenal sebagai produsen game ternama dunia, bersama e-commers Shopee, selain itu, kerja sama ini juga mencakup blocking program untuk acara ulang tahun ke-4 Free Fire, yang akan diproduksi oleh divisi game khusus MSIN. MSIN menyebut kolaborasi strategis dengan RCTI+ akan terbukti bermanfaat  bagi lini operasi game ESI (Eksports Star Indonesia) kedepannya. Perseroan meyakini kemitraan tersebut bakal menarik perhatian penggemar game di deluruh dunia, yang diproyeksi tumbuh menjadi 577 juta pada 2024.

Pada Senin (16/8), MSIN pun telah menyatakan akan meluncurkan game pertamanya  pada September 2021. Game berjudul Rapid Fire ini merupakan online militari shooting game. Bisnis ini mencakup tayangan sinetron, reality show, infotaiment, hingga management artis. Relatif positif bisnis MSIN juga tergambar dari proyeksi cerah PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNCN). "Pengiklan akan cenderung tentatif  menganggarkan iklan, tergantung pada perekonomian, yang artinya pertumbuhan pemasukan iklan akan landai tidak sampai PPKM selesai. Namun segment digital, disisi lain, akan baik-baik saja dan  melanjutkan pertumbuhan di tengah potensi kejatuhan tersebut," tulis Andreas dan Ignatius dalam publikasi risetnya, belum lama ini. Tak tertutup kemungkinan, kerja sama lanjutan dengan Garena mampu membawa pundi-pundi keuntungan yang lebih besar bagi MSIN dan group MNC. (YTD)

Jakarta - MDI Ventures, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), menargetkan tiga perusahaan portofolionya akan menyandang status unicorn atau memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar pada tahun ini. Adapun sedikitnya empat start-up yang disponsori MDI Ventures akan melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham dalam rentang dua tahun ke depan. Sejauh ini sudah ada dua perusahaan start-up MDI Ventures yang menjadi unicorn, yakni Nium dan Kredivo. Sementara, satu perusahaan lagi akan menyusul menjadi unicorn pada tahun ini. 

Adapun saat ini MDI Ventures memiliki lebih dari 50 portofolio dengan 15 di antaranya berstatus centaur atau memiliki valuasi di atas US$ 100 juta sampai di bawah US$ 1 miliar. Terhadap perusahaan itu, MDI Ventures sudah menggelontorkan investasi tak kurang dari US$ 100 juta. MDI Ventures telah mendapatkan dana segar senilai US$ 500 juta, yang berasal dari kas internal Telkom untuk beberapa tahun ke depan. Pendanaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan ambisi menjadi perusahaan modal ventura pertama di Indonesia yang memiliki dana kelolaan investasi lebih dari US$ 1 miliar. 

Dana tersebut akan difokuskan pada pendanaan perusahaan teknologi di beberapa sektor, yang pada prinsipnya bisa mendukung ekosistem digital Telkom. Langkah tersebut bisa memicu MDI Ventures meraih pendapatan US$ 5-10 juta per tahun. MDI Ventures telah berinvestasi di lebih dari 44 start-up dari 12 negara, Investasi ini dikelola di bawah beberapa perusahaan ventura seperti MDI Ventures, TMI, Centauri dan Arise dengan investor, yang berasal dari internal Telkom maupun eksternal investor. Di Indonesia, MDI Ventures berperan penting dalam pertumbuhan sejumlah perusahaan rintisan antara lain Kredivo, Cermati, Tanihub, Nium, Alodokter, Fabelio, Bahaso, dan Paxel.