Keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mulai menuai pro dan kontra. Pada rancangan awal amandemen UUD 1945 hanya dilakukan secara terbatas dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun belakangan muncul tudingan amandemen untuk mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode. Menanggapi ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, MPR terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait PPHN. Menurutnya, dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar PPHN ini.

Go-Ventures, perusahaan modal ventura milik Gojek, memimpin putaran pendanaan pra-seri A untuk Noice,  platform audio on demand milik PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI). Selain Go-Venture, pendanaan ini juga dipimpin oleh Alpha JWC Ventures. Alpha JWC Ventures merupakan investor sebelumya di Noice. Beberapa investor lain juga kembali berpartisipasi pada putaran ini, yaitu Kinesys Group dan Kenangan Kapital. Namun nilai pendanaannya masih dirahasiakan. SVP of Invesments Go-Ventures Aditya Kumar mengatakan, kenaikan komsumsi konten digital di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan cukup signifikan dari segmen konten audio.

"Kebutuhan konten hiburan berkualitas meningkat, karena semakin banyak kegiatan kerja dan belajar yang dilakukan dari rumah. Noice hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (6/9). Visi Noice untuk menciptakan ekosistem konten audio menjadi alasan kuat yang meyakinkan kami terhadap potensi Noice sebagai yang terbaik di ranah lokal. Apa yang ditawarkan Noice kedepannya sangat menarik dan ini akan membawa perubahan besar bagi industri konten di Indonesia.

Selain Noice Rahaka Radio juga memiliki radio Gen Fm, Jak fm, Hot Fm, Kis Fm, Mustang Fm, Prambors, Delta FM, Female Radio, dan Most Radio. Mahaka Radio melalui radio-radionya tengah mempersiapkan berbagai konten yang melibatkan kolaborasi dengan musisi , salah satunya melalui Radio Fest. Program ini disipakan sebagai virtual event terbesar yang diproduksi oleh Group Mahaka Radio dengan unit usaha lainnya, yaitu Showbeast dan Noice. Sedangkan untuk Business to Custumers (B2C), perseroan juga tengah memperisapkan  kolaborasi terbarunya bersama para label rekaman Indonesia untuk Anak Radio Store, sebuah usaha ritel penjualan merchandise resmi dari radio milik Mahaka Radio dan musisi lokal Indonesia. (YTD)

Perundingan Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Uni Emirat Arab (Indonesian-United Arab Amirates Arab Comperhensive Economic Partnership Agreement/IUAE-CEPA) ditargetkan rampung dalam waktu setahun atau pada 2022. IUAE-CEPA adalah perdangan bebas pertama Indonesia dengan Kawasan Teluk. IUAE-CEPA adalah upaya penting kedua negara untuk meningkatkan perdagangan dan investasi. Peningkatan kinerja kedua sektor tersebut sangat diperlukan ditengah upaya pemulihan ekonomi saat pandemi Covid-19. “Hasil perundingan putaran pertama akan ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan teknis dan intersesi untuk membahas potensi kerjasama yang dapat dilakukan, misalnya dalam hal dukungan terhadap industri kecil dan menengah, niaga elektronik, dan pengembangan industri halal,” kata Mendag Lutfi, Senin, (6/9). 

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono menyatakan, perundingan IUEA-PECA mencatatkan sejarah baru sebagai perundingan dagang bilateral pertama Inodnesia dengan Negara di kawasan Teluk. Pada perundingan putaran pertama IUAE-PECA. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Perundingan Bilateral  Kemendag Ni Ade Ayu Martini, sementara Delegasi UEA dipimpin Assistant Undersecretary International Trade Affairs Sector, Ministry of Economy of UAE Juma Al Kait. (YTD)

Instansi pengelola data pribadi tak belajar dari kasus-kasus kebocoran sebelumnya. RUU Perlindungan Data Pribadi tak kunjung dituntaskan. Kebocoran data pribadi masih terus terjadi. Sebelum dugaan kebocoran dalam aplikasi e-HAC yang dikelola Kementerian Kesehatan, kebocoran data pribadi berturut-turut terjadi di sejumlah instansi publik dan swasta. Kebocoran berulang menunjukkan tak adanya upaya sungguh-sungguh dari instansi pengelola data pribadi untuk menjaga sistemnya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang diyakini bisa meminimalkan kebocoran data pribadi tak kunjung dituntaskan pemerintah dan DPR.

Data pribadi dalam aplikasi e-HAC diketahui bocor pada Selasa (31/8/2021). Sebuah situs pengulas perangkat lunak VPN, vpnMentor, memublikasikan temuan kebocoran pada bank data e-HAC yang pertama kali diketahui pada 15 Juli 2021. VpnMentor menjelaskan, kebocoran data aplikasi e-HAC terjadi karena pengembang gagal mengimplementasikan protokol privasi data yang memadai. Ruang lingkup data pribadi yang bocor mencakup data hasil tes Covid-19, akun e-HAC, rumah sakit, data pribadi pengguna (nomor induk kependudukan atau NIK, paspor, nama lengkap, nomor telepon,tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan nama orangtua), serta data petugas pengelola e-HAC.

Jakarta - Kementrian Kesehatan (Kemkes) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengklaim bahwa 1,3 juta data pribadi pengguna di sistem aplikasi Indonesia electronic Health Alert Card (eHAC) tidak bocor. Berdasarkan investigasi Kemkes bersama BSSN, data pengguna eHAC tidak pernah mengalami kebocoran dan tetap aman. Saat VPN Mentor mengungkap ada potensi kebocoran 1,3 juta data, pihaknya telah mengambil tindakan dengan menelusurinya. Hasilnya, Kemkes tidak menemukan adanya celah keamanan pada mitra eHAC, yakni Google sebagai pembuat platform tersebut.

Yang terjadi bukanlah kebocoran data pengguna eHAC. Laporan adanya kerentanan sistem dari VPN Mentor lebih sebagai bagian dari proses trade information sharing. Informasi semacam itu disebut merupakan bagian dari upaya mitigasi risiko untuk melakukan langkah pencegahan. Saat ini, data-data pengguna yang ada juga masih tersimpan dengan baik di sistem aplikasi eHAC. Meski begitu, Kemkes tetap menindaklanjuti laporan VPN Mentor tersebut. Hal ini dilakukan dengan berkoordinasi langsung dengan BSSN serta Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

Parlemen Korea Selatan (Korsel) pada Selasa (31/8) mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) yang melarang Apple dan Google memaksa para pengembang aplikasi untuk menggunakan sistem pembayaran milik perusahaan dimaksud. Keputusan ini secara efektif menyatakan monopoli oleh App Store dan Play Store adalah ilegal. RUU itu disetujui oleh penuh 180 suara di Majelis Nasional. Sehingga menjadikan Korsel sebagai negara ekonomi besar pertama yang meloloskan RUU tentang masalah ini. Satu langkah Korsel ini dipercaya dapat menjadi preseden bagi yurisdiksi lain di seluruh dunia. Di Amerika Serikat (AS), tiga senator bulan ini memperkenalkan RUU untuk melonggarkan cengkeraman perusahaan teknologi mereka. Sementara di Eropa anggota parlemen memperdebatkan undang-undang (UU) yang dapat memaksa Apple untuk membawa alternatif ke App Store."Undang-undang ini tentu akan menjadi preseden bagi negara lain, serta pengembang aplikasi, dan pembuat konten di seluruh dunia," kata Kang Ki-hwan dari Asosiasi Bisnis Internet Seluler Korea (KMIBA) kepada AFP, Selasa (31/8).Menurut laporan di sana, UU ini diharapkan mulai berlaku pada September 2021. Akhir tahun ini Google berencana untuk memberlakukan persyaratan bagi pengembang untuk menggunakan sistem pembayarannya secara global, untuk pembelian dalam aplikasi. Perusahaan menerima komisi 30% di atas ambang batas tertentu.

Komisi XI DPR sepakat, kebijakan perpajakan pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), harus mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Karena itu penolakan UMKM terhadap sejumlah poin di RUU KUP akan menjadi masukan bagi DPR. Anggota Komisi XI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Eddy Susetyo saat dihubungi, Rabu (1/9) mengatakan, mendukung kebijakan perpajakan pro UMKM, sejalan dengan dukungannya terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ia sepakat menolak ketentuan tarif pajak penghasilan (PPh) minimum atas perusahaan rugi berdasarkan omzet usaha diterapkan bagi UMKM.

Diduga Imbas oksigen lebih diutamakan untuk misi kemanusiaan, maka industri pengolahan besi juga ikut kesulitan dan akhirnya menaikkan harga besi. Harga besi pun dikabarkan naik, dan ini dibenarkan.

Dari pantauan, rata-rata naik harga besi di toko bangunan ini berkisar Rp 30 hingga 50 persen. Bahkan ada besi yang naiknya mendekati hampir 100 persen.

Selain di "Supermarket " bangunan, pada toko bangunan kecil juga meningkat. Contoh besi UNP ukuran lima sentimeter dengan panjang enam meter dulu harga Rp 120 ribu per batang sekarang Rp 213 ribu per batang.

Ini karena harga dari distributor di Surabaya naik, maka kami di penjual besi dan Las, juga ikut menaikkan harga.

Dijelaskan Ali Farikin, dia beli dari Surabaya sudah naik 35 hingga 50 persen, bahkan ada yang mendekati 100 persen, sehingga wajar jika dinaikkan.

Selain beson UNP juga ada besi strip. "Saya beli Rp 35 ribu sekarang Rp 50 ribu per batang strip. Untuk besi strip ini panjang 5 meter 30 senti," katanya.

Kepala Dinas Peridustrian Kalsel, Mahyuni menjelaskan, kenaikan harga besi ini diakibatkan industri pengolahan besi baja, rekayasa kontruksi yang kesulitan cari stok oksigen.

Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menyampaikan, saat ini, pemerintah tengah merancang kebijakan komprehensif untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya dengan memfasilitasi inovasi sektor teknologi dan penyediaan talenta agar mendukung peningkatan ekonomi digital. Belanja pemerintah (government spending) akan menjadi stimulus penting untuk mengatasi kesulitan ekonomi nasional. 

Saat ini, proses pembahasan APBN tahun 2022 sedang berlangsung di DPR RI. Dengan kebijakan itu, Menkominfo mengakui adanya dampak terhadap pelaku industri, termasuk sektor jasa keuangan. Karena itu, pemerintah berupaya untuk mengintervensi, khususnya untuk investasi pada human capital. Ekonomi digital menjadi salah satu pilar sektor strategis dalam agenda transformasi digital nasional. Sektor ekonomi digital, termasuk sektor jasa keuangan, dapat berkontribusi memperkuat daya saing geostrategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Saat ini, perekonomian dunia mulai pulih setelah mengalami konstraksi pada 2020 akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi global pun diprediksi mencapai 5,6% tahun 2021. Pada tahun ini, perekonomian Indonesia diperkirakan pulih di angka pertumbuhan 4,4% dan diharapkan menguat 5% ke atas tahun 2022.

Alih-alih mendorong jumlah pemeriksaan dan pelacakan, tes PCR masih menjadi ladang bisnis menggiurkan. Kendati sudah diturunkan, biaya tes polimerase rantai ganda atau PCR masih terbilang mahal untuk masyarakat Indonesia. Jumlah pemeriksaan melalui tes PCR secara swadaya pun masih tidak kunjung meningkat. Keterbukaan informasi akan memudahkan memahami harga tes PCR dan menghilangkan praduga berlebihan. 

Bisnis pemeriksaan PCR berkibar dan memperoleh keuntungan besar di masa pandemi Covid-19. Dalam seminar daring bersama Lapor Covid-19, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah menyebut perhitungan biaya tes Covid-19 setidaknya mencapai Rp 23,2 triliun. Jumlah ini dihitung berdasarkan jumlah spesimen yang diperiksa sepanjang Oktober 2020 hingga 15 Agustus 2021. ICW menelusuri jumlah pemeriksaan spesimen dari berbagai kanal laporan dan menemukan sekitar 25.840.025 spesimen yang telah melakukan tes PCR di 796 laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari data yang dihimpun, spesimen yang diperiksa dengan PCR paling banyak berada di Juli 2021, yakni 6.134.842 orang. 

Sesuai keterangan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, pada Juli 2021 lalu Tim Satgas Covid-19 menggenjot angka pemeriksaan dan sudah empat kali melampaui standar yang ditargetkan WHO. Hasil itu juga selaras dengan nilai transaksi PCR tertinggi di bulan yang sama seperti diperkirakan oleh ICW, yaitu Rp 5,6 triliun. Total spesimen yang dikalkulasi selama Oktober 2020 hingga 15 Agustus 2021 tersebut kemudian dihitung secara kasar, yakni mengalikannya dengan harga tertinggi PCR sebesar Rp 900.000 per tes. Setelah dikurangi dengan biaya bahan baku, diperkirakan penyedia jasa layanan pemeriksaan PCR berpotensi mendapat keuntungan sekitar Rp 10,46 triliun. Jumlah yang fantastis sekalipun dibagi rata ke 700-an laboratorium pemeriksaan. 

Penelusuran ICW turut menemukan bahwa rentang harga reagen PCR yang selama ini dibeli pelaku usaha senilai Rp 180.000 hingga Rp 375.000. Setidaknya ada enam merek reagen PCR yang beredar di Indonesia sejak 2020 dengan harga yang berbeda-beda, yaitu Intron, SD Biosensor, Toyobo, Kogene, Sansure, dan Liverifer. Dengan asumsi harga tes PCR beberapa bulan kemarin sebesar Rp 900.000 dan harga reagen di atas, dapat dibayangkan besarnya margin keuntungan pelaku usaha. 

Sementara itu, di sisi lain, ada perbandingan harga yang menunjukkan harga tes PCR Indonesia relatif murah. Menurut laman Asosiasi Penerbangan Internasional Skytrax, harga tes PCR di bandara Indonesia yang sebesar 54 dollar AS (sekitar Rp 780.000) terhitung relatif murah. Jika diurutkan dari harga tes PCR termahal hingga termurah, Indonesia berada di urutan ke-49 dari 70 negara yang didaftar. Tes PCR paling mahal terdapat di Bandara Kansai, Jepang, dengan harga 404 dollar AS atau sekitar Rp 5,8 juta. Begitu pula tes antigen. Indonesia menempati posisi termurah kedua setelah Mumbai, India. Di Bandara Mumbai, tes cepat antigen hanya dibanderol 2 dollar AS atau sekitar Rp 28.000. Sementara itu, tes cepat antigen termahal berada di Bandara Helsinski, Finlandia, dengan harga 214 dollar AS atau sekitar Rp 3,1 juta.