Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )KLHK Mendorong Masuknya Karbon Biru ke Dokumen NDC
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah untuk mendorong masuknya karbon biru dalam dokumen kontribusi penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) mengingat potensinya dalam menyimpan karbon. Karbon biru (blue carbon) adalah istilah yang digunakan merujuk pada karbon yang disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun.
Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan, potensi karbon biru yang dimiliki
Indonesia ada di wilayah laut
yang luas yang mana 23% mangrove di dunia berada di Nusantara. Ini merupakan hamparan
luasan yang sangat signifikan
bila dikaitkan dengan kebutuhan atau potensi penyerapan
iklim, tidak hanya di Indonesia
tapi juga kontribusi di tingkat
global. “Di dalam dokumen
NDC belum masuk blue carbon
sebagai bagian dari perhitungan target NDC mitigasi. Tapi
saat ini KLHK sebagai national
focal point UNFCCC sudah
mengembangkan atau melaksanakan langkah-langkah
untuk kemudian memasukkan
perhitungan atau potensi blue
carbon dalam konteks NDC,"
kata dia seperti dilansir Antara.
“Di dalam dokumen
updated NDC telah diuraikan
beberapa program yang dikaitkan dengan adaptasi perubahan iklim, program-program
kelautan yang dikontekskan
dengan adaptasi perubahan
iklim," kata Laksmi, kemarin.
Beberapa program itu seperti
pengarusutamaan adaptasi
dalam kebijakan dan program
di wilayah pesisir dan laut. Dalam dokumen kontribusi penurunan emisi (NDC) dijelaskan,
Indonesia akan mengambil
aksi seperti implementasi
adaptasi berbasis ekosistem
dalam pengembangan wilayah
pesisir.
Terkait pemanfaatan potensi karbon biru di pesisir
RI, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan
dan Kehutanan Kemenko
Kemaritiman dan Investasi
Nani Hendiarti mengatakan,
perlu keseimbangan antara
konservasi dan pemanfaatan
ekosistem laut.
Pengawasan Bank Lemah, Dana Nasabah Melayang
Nyatanya, tak perlu serangan siber canggih untuk membobol bank di era digital. Di tengah euforia bisnis bank digital, dugaan pembobolan dana nasabah kembali terjadi. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa keuangan (OJK), Anto Prabowo bilang, regulator mendorong bank bersangkutan menjelaskan kepada para pihak terkait. Juga melakukan penggantian dana bila bank terbukti bersalah.
Pengusaha properti asal Makassar, Andi Idris Manggabarani mengaku kehilangan dana deposito senilai Rp 45 miliar di Bank BNI. Nasabah BNI Emerald ini mengalihkan tabungannya di BNI ke dalam bentuk deposito sejak Juli 2020 dengan total Rp 70 miliar. Andi menerima bilyet giro layaknya deposan lain. Adapun suku bunga 3,5% hingga 6,6%, tergantung program yang sedang ditawarkan BNI Februari 2021, Andi berniat mencairkan depositonya Rp 30 miliar. Namun, ia hanya memperoleh Rp 25 miliar. Tak sesuai orderan, ia mendapati penjelasan manajemen BNI Makassar, deposito miliknya tak terdata di sistem BNI. "Andai saya hanya mencairkan Rp 20 miliar, saya tak pernah tahu dana deposito saya tak tercatat dalam sistem BNI," kata pemilik PT Anugerah Aset Utama ini, kepada KONTAN, Sabtu (11/9).
Bank punya pengawasan internal, penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai atas SOP adalah tanggung jawab internal bank. Sementara, bank dirugikan oknum pegawai yang melakukan tindakan melanggar ketentuan internal mereka. Sehingga termasuk ini yang dilaporkan, ujar Anto, kepada KONTAN. Nakalnya oknum bank bukan baru kali ini. Citibank, Maybank, Bank Mega pernah dibobol karyawan sendiri. Modus pembobolan hampir sama; memanfaatkan lengahnya pengawasan internal. Ada baiknya bank memperbaiki ini, mengingat bisnis bank adalah kepercayaan. Seperti rutin melakukan mutasi relationship manager dan melakukan pemeriksaan mendadak.
(Oleh - HR1)
Persaingan Dompet Digital Makin Sengit
Persaingan dompet digital bakal semakin semarak. Apalagi, transaksi dompet digital meningkat pesat selama pandemi. Beberapa kali survei dari berbagai lembaga memang menunjukkan bahwa persaingan ketat terjadi diantara para pemain. Tiga pemain, yakni Ovo, Shopee dan Gopay, memang menjadi tiga besar penguasa pasar. Di tengah persaingan ini, para pemain terus menggenjot kinerja dengan berbagai strategi. Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit menjelaskan, saat ini, salah satu fokus strategi mereka adalah perluasan ekosistem dan peningkatan pemakaian untuk mendukung transformasi digital masyarakat. Selain itu, Ovo terus berupaya meningkatkan akses masyarakat kepada layanan finansial melalui produk baru mereka.
Gopay juga sedang fokus meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital serta memberikan solusi untuk mitra UMKM dan konsumen dengan menggandeng seluruh ekosistem GoTo. "Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat tiga kali lipat dan total transaksi juga meningkat hampir enam kali lipat dibanding sebelum pandemi, ujar Winny Triswandhani sebagai Head of Corporate Communications GoPay. ShopeePay populer karena biaya top up rendah, hanya Rp 500. Kini, ShopeePay populer di kalangan konsumen e-commerce.
(Oleh - HR1)
RUU KUP Kelar, Program Sunset Policy Siap Digelar
Rencana pemerintah memberikan pengampunan pajak nampaknya terus berjalan. Ini nampak jelas dalam Rancangan Undang Undang Ketentuan umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, program pengampunan pajak akan digelar mulai awal Januari 2022. Program ini, akan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022. Program ini dilakukan, pasca pembahasan RUU KUP selesai yang targetnya selesai tahun ini dan dan berlaku tahun depan. Meski begitu, pemerintah akan menimbang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jika memberatkan, program pengampunan pajak berpotensi molor pelaksanaannya yakni awal tahun 2023.
Ada dua skema program pengampunan pajak yang akan dijalankan. Pertama, pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh (WP) peserta Tax Amnesty tahun 2015-2016. Ini tertuang di pasal 37 B-37 D RUU KUP. Alumni Tax Amnesty 2015-2016 itu akan dikenai pajak penghasilan (PPh) final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh final sebesar 12,5%. Kedua, pengungkapan aset bagi WP perorangan yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019. Dalam rencana program pengampunan pajak, WP tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 30% dari nilai aset, atau 20% dari nilai aset jika diinvestasikan SBN yang ditentukan pemerintah. Jika WP perorangan gagal menginvestasikan di SBN, pemerintah menetapkan tarif 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN itu. Sementara, WP harus membayar dengan tarif 15% dari nilai aset SBN jika ditetapkan atau ditemukan oleh pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.
Mitra Bukalapak Melakukan Transaksi Rp 23,9 Triliun
Total transaksi yang benar-benar terjadi atau total processing value Mitra Bukalapak pada semester I-2021 naik 227 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 atau menjadi Rp 23,9 triliun. Rata-rata nominal setiap transaksi (average transaction value) yang terjadi di Mitra Bukalapak meningkat 98 persen pada triwulan II-2021 dibandingkan
dengan setahun sebelumnya.
Pada akhir Juni 2021, jumlah warung/toko kelontong mitra terdaftar telah mencapai 8,7 juta unit usaha.
Industri Bahan Peledak, Dahana Ekspor Lagi ke Australia
PT Dahana (Persero) mengekspor bahan peledak Cartridge Emulsion sebanyak 250 ton ke Australia atas pesenan Johnex Explosives Australia. Direktur Operasi PT Dahana (Persero) Bambang Agung mengatakan ekspor tahun ini merupakan prestasi tersendiri untuk perseroan di tengah situasi pandemi Covid-19. "Keberhasilan melaksanakan ekspor ke empat kalinya ini lahir dari kepercayaan konsumen Dahana di Australia atas kualitas bahan peledak yang kami produksi." katanya.
Cartridge Emulsion Dahana memiliki keunggulan dengan standar kualitas yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahan baku terbaik, proses produksi yang sangat presisi dan kualitas yang tinggi. Pada prosesnya, Dahana melibatkan konsumen untuk melakukan quality control melalui pertemuan daring, sehingga mutunya dapat dipastikan sesuai dengan keinginan konsumen "Harapan kami kedepannya, tidak hanya mengirim Cartridge Emulsion saja, tetapi produk bahan peledak lainnya juga dapat eksis di Australia." katanya.
Perwakilan Johnex Australia di Indonesia Benny Benyamin menambahkan pihaknya mengimpor 250 ton Catridge Emulsion dari Dahana karena dipicu tingginya permintaan di Benua Kanguru "Meningkatnya permintaan ini juga disebabkan oleh performa produk Dahana yang baik dan mampu melampui para pesaingnya dengan produk sejenis dari negara tetangga." kata Benny. (YTD)
RI Akhiri Kerja Sama REDD+ dengan Norwegia
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/Lol) antara Pemerintah RI dan Kerajaan Norwegia tentang Kerja sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emission From Deforestation and Forest Degradation/REDD+) terhitung mulai 10 September 2021. Pemutusan kerja sama REDD+ tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia dalam pemenuhan target pengurangan emisi. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan disampaikan melalui Nota Diplomatik, sesuai ketentuan Pasal XIII Lol REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.
Merespon hal tersebut, Pemerintah Norwegia menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung upaya Indonesia melindungi hutan dan lahan gambut pasca pemutusan REDD+. "Kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin dan kami siap untuk terus mendukung upaya Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut, dalam langkah-langkah yang disepakati bersama." demikian isi pernyataan Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia seperti dilansir Antara, Sabtu (11/9). Norwegia menyatakan, tahun lalu pemerintahnya mengumumkan kontribusi 530 juta krona untuk hasil capaian pengurangan deforestasi Indonesia pada 2016/2017, sejalan dengan apa yang tertuang dalam Lol REDD+.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) telah memasuki babak baru, benar-benar hanya jadi holding, semua yang berbau operasional sepenuhnya diserahkan ke subholding. Dahlan juga mendengar selentingan bahwa setelah restrukturisasi, Pertamina lebih bisa mencari uang. Terutama dari pasar modal. Sub-sub holding itu bisa go public. Satu-persatu. Mereka sudah bukan BUMN, mereka sudah berstatus anak perusahaan. Bahkan anak-anak perusahaan subholding-cucu pertamina- juga bisa go public sendiri-sendiri, (YTD)
Tunda Vaksinasi Dosis Ketiga Sampai Akhir Tahun 2021
Ketimpangan akses terhadap vaksin Covid-19 masih terjadi. Karena itu, Organisasi Kesehatan Dunia menyerukan agar negara-negara dengan pasokan besar vaksin tersebut menunda pemberian booster atau dosis ketiga vaksin. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta negara-negara dengan pasokan besar vaksin Covid-19 menahan diri untuk tidak memberikan suntikan booster hingga akhir tahun. Hal ini diperlukan untuk menyediakan dosis vaksin bagi masyarakat di negara-negara miskin yang lebih membutuhkan.Seruan ini disampaikan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pertemuan pers, Rabu (8/9/2021) waktu Geneva, Swiss, untuk menegaskan permintaan sebelumnya agar dilakukan moratorium atau penundaan booster (penguat) vaksin Covid-19.
Tedros sebelumnya menyerukan moratorium booster hingga akhir September 2021. Akan tetapi negara-negara kaya, termasuk Israel, Amerika Serikat, Inggris, Denmark, Perancis, Yunani, Jerman, dan Spanyol, mulai atau mempertimbangkan rencana memberikan suntikan ketiga vaksin kepada orang-orang mereka yang rentan, seperti orang lanjut usia atau mereka yang memiliki sistem kekebalan lemah.
Merunut Konsolidasi Amandemen UUD 1945
Sejumlah pertemuan politik digelar Presiden Jokowi dengan elite partai pendukung pemerintah. Pertemuan ini sebagai upaya konsolidasi politik, terutama terkait wacana amandemen UUD 1945. Rangkaian pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para tokoh politik dan parpol menyiratkan langkah besar yang akan diambil pemerintah. Bahasan di forum elit itu memicu isu persoalan kebangsaan, termasuk amandemen UUD 1945. Ketua umum didampingi para sekretaris jenderal dari partai pendukung koalisi bertemu dengan Presiden Joko Widodo pada Rabu (25/8/2021) lalu di Istana Merdeka.
Sekjen partai Nasdem Johny G Plate maupun Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan, pertemuan tersebut membahas sejumlah hal terkait kerja pemerintah dan isu kebangsaan. Penjelasan mengenai pokok bahasan dalam diskusi elit yang diungkap ke muka publik itu menyisakan banyak pertanyaan. Terlebih, pembahasan wacana amandemen UUD 1945 pun kian menguat setelah pertemuan berakhir.
Selain PDIP dan Nasdem, ketua umum dan sekretaris jenderal dari partai koalisi, yaitu Golkar, PPP, PKB, dan Gerindra turut hadir dalam forum tersebut. Hal yang juga menjadi perhatian adanya kehadiran ketua umum dan sekretaris jenderal PAN. Seperti yang diketahui, partai belambang matahari tersebut sejauh ini memilih dalam posisi partai non pendukung pemerintah. Meskipun demikian, sikap PAN juga tak secara tegas sebagai bagian dari oposisi pemerintah.
Selesai rapat itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sejumlah hal yang dibahas presiden dan lembaga negara tersebut. Mulai dari situasi penanganan Covid-19, rencana pemindahan ibu kota negara, hingga sinergisitas dan kekompakan lembaga-lembaga dalam pemerintah yang semestinya terus dioptimalkan. Terkait amandemen UUD 1945, politisi PDIP itu pun mengatakan tak ada dalam bahasan. Deretan pertemuan presiden berlanjut dengan mengundang partai-partai koalisi non parlemen. Sekalipun gagal menduduki kursi parlemen nasional, beberapa partai politik seperti Hanura, Partai Bulan Bintang, Partai Solidaritas Indonesia, Perindo, dan PKPI masih eksis ambil bagian di barisan pendukung kebijakan pemerintah.
Panen Raya, Pabrik Rokok Diminta Borong Tembakau Petani
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta pabrik rokok untuk segera menyerap tembakau hasil panen raya di daerah Temanggung Jawa Tengah dan sekitarnya. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dari hasil pengecekan gudang tembakau di Temanggung Senin (6/9) menunjukkan dua gudang pabrik rokok milik PT Djarum masih kosong yang berarti belum menyerap tembakau hasil panen dari petani. Dia mengatakan sudah berkomunikasi dengan bos PT Djarum untuk membantu percepatan serapan tembakau petani agar roda ekonomi bergerak cepat. “Saya telepon pemiliknya agar segera menyerap tembakau petani. Hari ini saya lihat isi gudangnya masih sedikit. Maka saya minta ada percepatan,” kata Ganjar dalam keterangannya, Senin (6/9).Ganjar kemarin mengecek sejumlah gudang tembakau milik perusahaan rokok di Temanggung. Dia mendatangi dua gudang tembakau milik PT Djarum yang berada di Jl Perintis Kemerdekaan dan Jl Raya Temanggung—Bulu serta satu gudang tembakau PT Gudang Garam.
“Momentumnya kan bagus, panen raya, cuaca bagus dan panennya juga sudah banter. Kalau pabrikan sudah menyerap, maka ekonomi masyarakat akan menggelinding. Ini penting karena saat ini lagi pandemi. Kalau ekonomi menggelinding, maka pemerintah juga akan terbantu,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan petani tembakau saat ini diselimuti kekhawatiran karena saat panen raya tiba justru serapan industri masih rendah.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









