Pelaku pasar menunggu hasil kerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA). Kehadiran lembaga yang berperan sebagai sovereign wealth fund (SWF) tersebut dinilai tidak lagi menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham-saham BUMN karya. Hal ini karena INA  belum menunjukkan progres signifikan seperti harapan awal para pelaku pasar saat lembaga tersebut didirikan. Pembentukan INA merupakan amanat Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dua regulasi turunan UU Cipta Kerja yang menjadi payung hukum pembentukan INA yakni Peraturan Pemerintah (PP) No.73 Tahun 2020 tentang Modal Awal Lembaga Pengelola Investasi dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi (LPI)

Direktur Asosiasi Riset dan Investasi Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, kehadiran INA ketika pertama didirikan memang sempat menjadi sentimen positif bagi pergerakan saham BUMN karya dengan asumsi akan ada kucuran dana bagi emiten tersebut. Nico menjelaskan, sentimen apapun sebenarnya berpotensi menggerakkan pasar "Bisa jadi kehadiran INA kembali menjadi sentimen positif, misalnya tiba-tiba disebutkan INA mengucurkan dana untuk emiten untuk BUMN karya, tapi untuk saat ini tidak ada sentimen itu, jadi semua kembali melihat kinerja fundamental perusahaan," ujar Nico.

Ekonom Ryan Kiryanto mengatakan, kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan kinerja INA belum optimal untuk mendanai pembangunan infrastruktur. Ditengah kondisi pandemi, banyak lembaga keuangan, termasuk perbankan, fokus terhadap pembiayaan dengan ticket size lebih kecil. "Kita sebut saja UMKM, makanya pertumbuhan kredit UMKM dibandingkan segmen korporasi. Karena, ticket sizenya lebih besar yaitu segmen korporasi, sedang menahan diri untuk ekpansi." ucap Ryan INA fokus pada investasi di sektor yang memiliki dampak pada pertumbuhan tinggi dan mitra investasi.

Selain itu INA juga akan memperhatikan standar Environmental and Social Goverment, "Untuk saat ini kita fokus awal infrastruktur, dan selain jalan tol tentu ada pelabuhan dan bandara dan infrastruktur digital dan infrastruktur lainnya dan kesehatan ada 11 sektor kami lihat dan semuanya itu cukup penting untuk melanjutkan dan mempertahankan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi." tuturnya. Apalagi saat kondisi pandemi sudah teratasi, pemerintah juga sudah bisa mengikuti pembiayaan Pelaksanaan Proyek Strategis  Nasional, Pemerintah memiliki sejumlah PNS, itu bisa didanai sumber dana dari LPI," lanjut Ryan.(YTD)

Presiden Joko Widodo meresmikan dimulainya pembangunan pabrik baterai mobil listrik PT HKMI Battery Indonesia di Karawang, Jawa Barat. Proyek tersebut memiliki investasi sebesar US$ 1,1 miliar atau setara Rp15,6 triliun. Pabrik ini merupakan proyek investasi antara konsorsium asal Korea Selatan yakni LG Energy Solution dan Hyunday Motor Group dengan PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesian Battery Corporation (IBC). Pada tahap pertama, kapasitas produksinya akan mencapai 10 GWh. Proyek ini, lanjut Presiden, merupakan salah satu upaya pemerintah mendorongan penghiliran industri. 

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menambahkan pembangunan pabrik kendaraan listrik ini merupakan bagian dari rencana investasi Korea Selatan senilai total US$ 9,8 miliar atau setara dengan  Rp142 triliun. Dia memproyeksikan setidaknya pada mei 2022 pabrik ini akan bisa memulai operasi. Kim Jonghyun, CEO LG Energy Solution melanjutkan baterai yang diproduksi secara massal ini akan menerapkan teknologi generasi terbaru LG Energy Solution yang berbasis nikel, kobalt, mangan, dan aluminium. Produk tersebut akan dipasang diberbagai kendaraan dengan platform eksklusif Hyunday-Kia mulai 2024. "Ekosistem kendaraan listrik telah berhasil dibangun dan diharapkan Indonesia akan berperan penting sebagai pusat bagi pasar kendaraan listrik Asean dimasa mendatang," tambah Chung Euisun Chairman Hyundai Motor Group.

"Saat ini, tren industri otomotif dunia semakin mengarah pada pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, ketersediaan sumber daya minyak dan gas sebagai bahan bakar kendaraan konvensional semakin menipis. Karenanya, butuh partisipasi semua pihak untuk mempercepat migrasi kendaraan konvensional berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik," ujar Bamsoet dalam keterangannya.

Saat menerima General Manager Motor Listrik Gesit Bali, Sari Suryati dan Komunitas Kendaraan Listrik Dewata EVi Association (DEVA) di Bali, Rabu (15/9/21), Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum ini menuturkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), hingga akhir tahun 2020 sedikitnya terdapat 143,75 juta unit motor berbahan bakar minyak di Indonesia. Sedangkan, jumlah kendaraan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil angkutan barang berbahan bakar minyak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2018 lalu sudah mencapai 19,8 juta unit.

"Akibatnya, subsidi BBM terus meningkat. Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun," tambah Bamsoet.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terus melakukan langkah untuk mendorong masuknya karbon biru dalam dokumen kontribusi penurunan emisi atau Nationally Determined Contribution (NDC) mengingat potensinya dalam menyimpan karbon. Karbon biru (blue carbon) adalah istilah yang digunakan merujuk pada karbon yang disimpan di dalam laut dan ekosistem pesisir seperti mangrove dan padang lamun. 

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dhewanthi mengatakan, potensi karbon biru yang dimiliki Indonesia ada di wilayah laut yang luas yang mana 23% mangrove di dunia berada di Nusantara. Ini merupakan hamparan luasan yang sangat signifikan bila dikaitkan dengan kebutuhan atau potensi penyerapan iklim, tidak hanya di Indonesia tapi juga kontribusi di tingkat global. “Di dalam dokumen NDC belum masuk blue carbon sebagai bagian dari perhitungan target NDC mitigasi. Tapi saat ini KLHK sebagai national focal point UNFCCC sudah mengembangkan atau melaksanakan langkah-langkah untuk kemudian memasukkan perhitungan atau potensi blue carbon dalam konteks NDC," kata dia seperti dilansir Antara.

“Di dalam dokumen updated NDC telah diuraikan beberapa program yang dikaitkan dengan adaptasi perubahan iklim, program-program kelautan yang dikontekskan dengan adaptasi perubahan iklim," kata Laksmi, kemarin. Beberapa program itu seperti pengarusutamaan adaptasi dalam kebijakan dan program di wilayah pesisir dan laut. Dalam dokumen kontribusi penurunan emisi (NDC) dijelaskan, Indonesia akan mengambil aksi seperti implementasi adaptasi berbasis ekosistem dalam pengembangan wilayah pesisir. Terkait pemanfaatan potensi karbon biru di pesisir RI, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti mengatakan, perlu keseimbangan antara konservasi dan pemanfaatan ekosistem laut.

Nyatanya, tak perlu serangan siber canggih untuk membobol bank di era digital. Di tengah euforia bisnis bank digital, dugaan pembobolan dana nasabah kembali terjadi. Deputi Komisioner Humas dan Logistik Otoritas Jasa keuangan (OJK), Anto Prabowo bilang, regulator mendorong bank bersangkutan menjelaskan kepada para pihak terkait. Juga melakukan penggantian dana bila bank terbukti bersalah. 

Pengusaha properti asal Makassar, Andi Idris Manggabarani mengaku kehilangan dana deposito senilai Rp 45 miliar di Bank BNI. Nasabah BNI Emerald ini mengalihkan tabungannya di BNI ke dalam bentuk deposito sejak Juli 2020 dengan total Rp 70 miliar. Andi menerima bilyet giro layaknya deposan lain. Adapun suku bunga 3,5% hingga 6,6%, tergantung program yang sedang ditawarkan BNI Februari 2021, Andi berniat mencairkan depositonya Rp 30 miliar. Namun, ia hanya memperoleh Rp 25 miliar. Tak sesuai orderan, ia mendapati penjelasan manajemen BNI Makassar, deposito miliknya tak terdata di sistem BNI. "Andai saya hanya mencairkan Rp 20 miliar, saya tak pernah tahu dana deposito saya tak tercatat dalam sistem BNI," kata pemilik PT Anugerah Aset Utama ini, kepada KONTAN, Sabtu (11/9).

Bank punya pengawasan internal, penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai atas SOP adalah tanggung jawab internal bank. Sementara, bank dirugikan oknum pegawai yang melakukan tindakan melanggar ketentuan internal mereka. Sehingga termasuk ini yang dilaporkan, ujar Anto, kepada KONTAN. Nakalnya oknum bank bukan baru kali ini. Citibank, Maybank, Bank Mega pernah dibobol karyawan sendiri. Modus pembobolan hampir sama; memanfaatkan lengahnya pengawasan internal. Ada baiknya bank memperbaiki ini, mengingat bisnis bank adalah kepercayaan. Seperti rutin melakukan mutasi relationship manager dan melakukan pemeriksaan mendadak. 

(Oleh - HR1)

Persaingan dompet digital bakal semakin semarak. Apalagi, transaksi dompet digital meningkat pesat selama pandemi. Beberapa kali survei dari berbagai lembaga memang menunjukkan bahwa persaingan ketat terjadi diantara para pemain. Tiga pemain, yakni Ovo, Shopee dan Gopay, memang menjadi tiga besar penguasa pasar. Di tengah persaingan ini, para pemain terus menggenjot kinerja dengan berbagai strategi. Head of Corporate Communications Ovo Harumi Supit menjelaskan, saat ini, salah satu fokus strategi mereka adalah perluasan ekosistem dan peningkatan pemakaian untuk mendukung transformasi digital masyarakat. Selain itu, Ovo terus berupaya meningkatkan akses masyarakat kepada layanan finansial melalui produk baru mereka. 

Gopay juga sedang fokus meningkatkan penetrasi layanan keuangan digital serta memberikan solusi untuk mitra UMKM dan konsumen dengan menggandeng seluruh ekosistem GoTo. "Sepanjang 2020, jumlah mitra usaha GoTo Financial meningkat tiga kali lipat dan total transaksi juga meningkat hampir enam kali lipat dibanding sebelum pandemi, ujar Winny Triswandhani sebagai Head of Corporate Communications GoPay. ShopeePay populer karena biaya top up rendah, hanya Rp 500. Kini, ShopeePay populer di kalangan konsumen e-commerce. 

(Oleh - HR1)

Rencana pemerintah memberikan pengampunan pajak nampaknya terus berjalan. Ini nampak jelas dalam Rancangan Undang Undang Ketentuan umum Perpajakan (RUU KUP) yang masih dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Berdasarkan informasi yang diterima KONTAN, program pengampunan pajak akan digelar mulai awal Januari 2022. Program ini, akan berlangsung selama enam bulan atau sampai akhir Juni 2022. Program ini dilakukan, pasca pembahasan RUU KUP selesai yang targetnya selesai tahun ini dan dan berlaku tahun depan. Meski begitu, pemerintah akan menimbang pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Jika memberatkan, program pengampunan pajak berpotensi molor pelaksanaannya yakni awal tahun 2023.

Ada dua skema program pengampunan pajak yang akan dijalankan. Pertama, pengungkapan aset hingga 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan oleh (WP) peserta Tax Amnesty tahun 2015-2016. Ini tertuang di pasal 37 B-37 D RUU KUP. Alumni Tax Amnesty 2015-2016 itu akan dikenai pajak penghasilan (PPh) final 15% atas nilai aset yang belum diungkapkannya. Namun, jika aset tersebut diinvestasikan ke dalam surat berharga negara (SBN) yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka berlaku tarif PPh final sebesar 12,5%. Kedua, pengungkapan aset bagi WP perorangan yang diperoleh pada 2016-2019 dan masih dimiliki hingga 31 Desember 2019, tapi belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2019. Dalam rencana program pengampunan pajak, WP tersebut akan dikenakan PPh Final sebesar 30% dari nilai aset, atau 20% dari nilai aset jika diinvestasikan SBN yang ditentukan pemerintah. Jika WP perorangan gagal menginvestasikan di SBN, pemerintah menetapkan tarif 12,5% dari nilai aset jika mengungkapkan sendiri kegagalan investasi di SBN itu. Sementara, WP harus membayar dengan tarif 15% dari nilai aset SBN jika ditetapkan atau ditemukan oleh pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak.

Total transaksi yang benar-benar terjadi atau total processing value Mitra Bukalapak pada semester I-2021 naik 227 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 atau menjadi Rp 23,9 triliun. Rata-rata nominal setiap transaksi (average transaction value) yang terjadi di Mitra Bukalapak meningkat 98 persen pada triwulan II-2021 dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Pada akhir Juni 2021, jumlah warung/toko kelontong mitra terdaftar telah mencapai 8,7 juta unit usaha.

PT Dahana (Persero) mengekspor bahan peledak Cartridge Emulsion sebanyak 250 ton ke Australia atas pesenan Johnex Explosives Australia. Direktur Operasi PT Dahana (Persero) Bambang Agung mengatakan ekspor tahun ini merupakan prestasi tersendiri untuk perseroan di tengah situasi pandemi Covid-19. "Keberhasilan  melaksanakan ekspor ke empat kalinya ini lahir dari kepercayaan konsumen Dahana di Australia atas kualitas bahan peledak yang kami produksi." katanya.

Cartridge Emulsion Dahana memiliki keunggulan dengan standar kualitas yang sangat tinggi, dengan menggunakan bahan baku terbaik, proses produksi yang sangat presisi dan kualitas yang tinggi. Pada prosesnya, Dahana melibatkan konsumen untuk melakukan quality control melalui pertemuan daring, sehingga mutunya dapat dipastikan sesuai dengan keinginan konsumen  "Harapan kami kedepannya, tidak hanya mengirim Cartridge Emulsion saja, tetapi produk bahan peledak lainnya juga dapat eksis di Australia." katanya.

Perwakilan Johnex Australia di Indonesia Benny Benyamin menambahkan pihaknya mengimpor 250 ton Catridge Emulsion dari Dahana karena dipicu tingginya permintaan di Benua Kanguru "Meningkatnya permintaan ini juga disebabkan oleh performa produk Dahana yang baik dan mampu melampui para pesaingnya dengan produk sejenis dari negara tetangga." kata Benny. (YTD)

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengakhiri Pernyataan Kehendak (Letter of Intent/Lol) antara Pemerintah RI dan Kerajaan Norwegia tentang Kerja sama Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (Reducing Greenhouse Gas Emission From Deforestation and Forest Degradation/REDD+) terhitung mulai 10 September 2021. Pemutusan kerja sama REDD+ tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap komitmen Indonesia dalam pemenuhan target pengurangan emisi. Dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI disebutkan disampaikan melalui Nota Diplomatik, sesuai ketentuan Pasal XIII Lol REDD+, kepada Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di Jakarta.

Merespon hal tersebut, Pemerintah Norwegia menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung upaya Indonesia melindungi hutan dan lahan gambut pasca pemutusan REDD+. "Kami sangat menghargai kolaborasi yang terjalin dan kami siap untuk terus  mendukung upaya Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut, dalam langkah-langkah yang disepakati bersama." demikian isi pernyataan Inisiatif Iklim dan Hutan Internasional Kementerian Iklim dan Lingkungan Norwegia seperti dilansir Antara, Sabtu (11/9). Norwegia menyatakan, tahun lalu pemerintahnya mengumumkan kontribusi 530 juta krona untuk hasil capaian pengurangan deforestasi Indonesia pada 2016/2017, sejalan dengan apa yang tertuang dalam Lol REDD+.

Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) telah memasuki babak baru, benar-benar hanya jadi holding, semua yang berbau operasional sepenuhnya diserahkan ke subholding. Dahlan juga mendengar selentingan bahwa setelah restrukturisasi, Pertamina lebih bisa mencari uang. Terutama dari pasar modal. Sub-sub holding itu bisa go public. Satu-persatu. Mereka sudah bukan BUMN, mereka sudah berstatus anak perusahaan. Bahkan anak-anak perusahaan subholding-cucu pertamina- juga bisa go public sendiri-sendiri, (YTD)