Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan vaksin penguat atau booster tahun depan. Salah satu perkembangan dari rencana ini adalah memasukkan jenis Vaksin Merah Putih sebagi booster selain jenis vaksin Covid-19 yang sudah digunakan saat ini. Juru Bicara Vaksinasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pembahasan soal kebijakan vaksin booster masih sangat dinamis dalam arti pemerintah masih akan melihat kondisi ke depan, salah satunya rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait aturan vaksin booster atau dosis ketiga.

Nadia menyebut pada prinsipnya skenario untuk vaksin dosis ketiga bagi masyarakat umum sudah disusun, yakni dengan dua skema, yakni gratis dan berbayar. Meski begitu, Nadia menyebut belum ada kisaran harga vaksin booster berbayar. Adapun untuk skema gratis, "Skenario saat ini hanya peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) yang akan ditanggung pemerintah tapi yang mandiri kita lakukan dengan vaksinasi gotong royong," ungkap Nadia sembari menegaskan hingga kini harga vaksin mandiri belum diputus. Sebagai informasi vaksinasi Covid-19 dosis ketiga atau booster di Indonesia kini baru ditujukan bagi para tenaga kesehatan (nakes). Jika skenario gratis ini disiapkan, maka ada lebih dari 100 juta orang yang akan menerima vaksin booster gratis.

Anomali rendahnya harga telur ayam ditengah kenaikan harga pakan jagung bukan persolan baru bagi peternak di Jawa Timur. Faktor bantuan sosial yang tidak kunjung cair serta munculnya acuan harga di media sosial menambah persoalan bagi peternak. Kenaikan harga jagung yang tidak diimbangi kenaikan harga telur membuat peternakan rugi hingga  Rp6.000-Rp7.000/kg. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah terjadi 11 bulan terakhir. Ketua Asosiasi Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN) Blitar Rofi Yasifun mengatakan harga telur saat ini jauh dibawah acuan Pemendag No.7 Tahun 2020. Harga telur on farm atau ditingkat peternak Blitar sekitar Rp13.000-Rp14.000/kg.

Sementara itu, dikutip dari data Sistem informasi Ketersedian dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) Jatim per 22 Sepetember 2021 tercatat harga telur di pasar saat ini merata Rp18.155/kg, harga tertinggi di Gresik Rp.20.000/kg dan harga terendah di Nganjuk, Kediri dan Bondowoso Rp17.000/kg. Harga telur ayam tersebut terus mengalami penurunan dibandingkan dengan Agustus yang merata Rp23.000/kg. Rofi menambahkan bahwa stok telur di peternak selalu habis setiap hari, namun tidak berhasil mengerek harga di pasar.

Pekerja disalah satu peternak ayam petelur di kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang Dani Uluf Suwanda mengatakan bahwa Afkir dini terhadap 2.500 ekor ayam harus dilakukan lantaran harga telur belum membaik. "Kami terpaksa afkir dini 2.500 ekor ayam, meskipun ayam itu masih produktif. Namun kami tidak punya pilihan lain," ujar Dani dilansir dari Antara. Dani menjelaskan, harga ayam pada saat dilakukan afkir dini, berada pada kisaran Rp12.000-Rp14.000/kg. Harga tersebut masih dibawah kondisi normal, yang sebelumnya berada pada angka Rp16.000. (yetede)

Dua eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Angin Prayitno Aji dan Dadan Ramdani didakwa menerima suap total mencapai Rp57 miliar terkait rekayasa hasil penghitungan pajak dari tiga perusahaan. Angin Prayitno Aji merupakan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jendral Pajak 2016-2019, sedang Dadan Ramdani  adalah Ketua Sub Direktorat Kerja Sama dan Dukungan Pemeriksaan Direktorat Jendral Pajak 2016-2019. "Uang seluruhnya sebesar Rp15 miliar dan 4juta dolar Singapura (sekitar Rp42,17 miliar)" Kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Nur Haris Afhadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta dikutip dari Antara, Rabu (22/).

Penghitungan pajak yang direkayasa adalah wajib pajak PT Gunung Madu Plantation (GMP) tahun pajak 2016, PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk, tahun pajak  2016, dan wajib pajak PT Jhonlin Baratama (JB) tahun pajak 2016 dan 2017. "Terdakwa kemudian memberitahukan kepada para 'Supervisor' Tim Pemeriksa Pajak agar pada saat melaporkan hasil pemeriksaan sekaligus melaporkan fee untuk pejabat struktural (Direktur dan Kasubdit). Selain itu juga melaporkan jatah Tim  Pemeriksa Pajak dimana pembagiannya adalah 50% untuk pejabat struktural yang terdiri atas  Direktur dan Kepala Sub Direktorat, sedangkan 50% untuk jatah pemeriksa.

Sementara itu, Samsul Huda, Kuasa Hukum Veronika Lindawati dan kuasa hukun PT Bank Panin Tbk, menyatakan keberatan terhadap temuan tim pemeriksa. Upaya keberatan telah dilakukan oleh Bank Panin dengan menyampaikan data riil pajak bank, serta mempertanyakan rasionalitas dan legalitas temuan pajak tersebut. Selain upaya keberatan, bank Panin juga sudah mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan.  Terkait dengan adanya janji kepada pejabat di DJP oleh Veronika Lindawati. Samsul menegaskan tidak ada hadiah atau janji yang diberikan oleh Veronika kepada pejabat DJP atau pihak manapun. (yetede)

Facebook & Bain Company memperkirakan jumlah konsumen digital di Asia Tenggara pada akhir tahun ini mencapai 350 juta, dengan 47,2% atau sebanyak 165 juta berasal dari Indonesia. Country Director untuk Facebook di Indonesia Pieter Lydian mengatakan bahwa jumlah konsumen Indonesia yang pada 2020 hanya mencapai 144 juta diproyeksi meningkat 14,5% pada akhir 2021. Menurutnya, proyeksi ini mengacu survei Facebook dan Bain & Company kepada sekitar 16.700 konsumen digital lain dan wawancara dengan lebih dari 20 chief experince officer (CXO) di enam negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Lyndian menjelaskan konsumen di Indonesia tidak hanya berbelanja lebih banyak lewat kanal daring, seperti yang diperkirakan pada 2020, juga makin banyak yang menggunakan platform daring untuk melakukan pembelian. "Melihat belanja daring konsumen Indoensia dan gaya hidup digital yang makin berkembang, sangatlah penting bagi untuk mengatur kembali strategi untuk berinteraksi dengan konsumen," katanya dalam siaran pers, Kamis (16/9). CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan Tokopedia telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 11 juta lebih penjual, dengan 94% diantaranya merupakan pedagang ultra mikro.

 "Pebisnis baru ini tadinya tidak memiliki usaha dan usaha terbarunya adalah penjualan e-commerce,"kata William di DPR, Rabu (15/9). William menjelaskan Tokopedia juga mencatat Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi kota dengan jumlah peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi di Tokopedia yang masing-masing mencapai 66%, 42%, dan 28,3%. Selain itu, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan sekitar 63,2% dari total populasi Indonesia telah mengakses internet. Hal ini juga membuka pasar Indonesia, Bukalapak juga mencatat pendapatan senilai US$95,4 juta pada 2020. Jumlah pengguna terdaftar mencapai 104,9 juta pada akhir 2020. (yetede)

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengingatkan para penyelenggara negara agar segera melaporkan harta kekayaan. ”Dari 377.344 wajib lapor itu, masih ada 19.967 penyelenggara negara yang belum melengkapi LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). KPK sebaiknya mengingatkan kembali pejabat yang belum melapor,” kata Bambang.

Jakarta - Pemerintah akan membuka kembali izin vaksinasi mandiri atau vaksinasi berbayar untuk perorangan. Menteri Keuangan mengatakan rencana yang juga mencakup penjualan vaksin dosis ketiga atau booster itu bisa diterapkan jika pelaksanaan vaksinasi gratis sudah mendekati rampung dan pandemi Covid-19 mulai terkendali. Skema penyaluran vaksin akan disesuaikan dengan perkembangan status Covid-19 di Indonesia. Peluang vaksin mandiri, dibuka setelah pemerintah menyusun skenario peralihan pandemi menjadi endemi. Skenario endemi itu memakai basis hasil riset yang dilakukan para ahli di 23 negara. 

Hingga saat ini ada 91,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan. Sebanyak 58,41 juta dari jumlah itu merupakan dosis pertama dan 32,6 juta sisanya adalah dosis kedua. Rencana pembukaan kembali izin vaksinasi berbayar perorangan tidak etis di tengah lambannya pelaksanaan vaksinasi gratis yang menyasar mayoritas penduduk ini bisa diselesaikan sebelum tahun depan karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau vaksinasi. 

Tak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru. Sejumlah fraksi di DPR belum satu kata dengan pemerintah terhadap sejumlah poin penting revisi kelima UU No 6/1983 tersebut. Diluar sikap dan pandang fraksi DPR, Wakil Ketua Hipmi Anggawira berharap DPR dan pemerintah agar menimbang masak-masak rencana untuk menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini 4,8 miliar. Harapannya, rencana ini ditunda agar usaha kecil pulih dari efek pandemi dan bisa memulihkan omzetnya. 

Emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyebutkan, tes PCR yang berlangsung di laboratorium yang dikelola KAEF meningkat dua kali lipat dari jumlah pemeriksaan normal pada Agustus 2021. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan, pada Juli 2021 jumlah pemeriksaan PCR di laboratorium malah sampai meningkat tiga kali lipat dari jumlah pemeriksaan biasanya. "Pada Juli 2021 meningkat tiga kali lipat dari pemeriksaan normal, sementara Agustus 2021 masih dua kali lipat dari pemeriksaan PCR rata-rata yang normal. Sementara tes antigen masih normal," jelasnya kepada Kontan, Minggu (19/9).

Indonesia kembali kedatangan vaksin Pfizer yang merupakan donasi pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Covax Facility. Dalam kedatangan tahap ke-69 ini tiba di tanah air sebanyak 1.140.750 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Dengan demikian, total vaksin yang telah tiba di Indonesia mencapai 257.350.400 dosis yang terdiri dari vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Janssen (Johnson & Johnson). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menjelaskan, pengiriman tahap ketiga pemerintah AS ini merupakan bagian dari 4.644.900 dosis tambahan melalui dose-sharing mechanism.

Sejak Krisdayanti ungkap pendapatannya sebagai anggota DPR, publik mempertanyakan gaji anggota DPR dan dana reses yang diperoleh. Hal ini mengingatkan kembali efektivitas reses anggota DPR dan praktiknya selama ini. Dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama ini seolah tidak pernah jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya kepada publik. Padahal, setiap anggota DPR menerima ratusan juga setiap kali reses berlangsung. Pengakuan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Krisdayanti, dalam akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, 13 September 2021, menyingkap sedikit bagaimana dana reses itu dikelola. Dana itu rupanya langsung mengalir ke rekening pribadi anggota DPR. Setiap tanggal 1 setiap bulannya, ia mendapat Rp 16 juta, dan kembali menerima kiriman Rp 59 juta pada tanggal 5. Di luar pendapatan itu, anggota legislatif yang berlatar belakang penyanyi itu juga menerima dana aspirasi dan uang kunjungan daerah pemilihan (kundapil). Pelantun lagu ”Menghitung Hari” itu juga menyebutkan dana aspirasi itu sebagai dana wajib untuk anggota DPR, yang disebutnya sebagai uang negara. Ia menerima Rp 450 juta, lima kali dalam setahun, untuk dana aspirasi.

Terlepas dari klarifikasi KD ataupun penjelasan pimpinan DPR, pertanyaan selama ini tentang dana reses dan penggunaannya oleh anggota DPR belum terjawab dengan jelas. Selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban dana reses secara rinci dan transparan kepada publik. Di situs resmi DPR pun demikian halnya. Wajar jika publik mempertanyakan soal besarnya gaji DPR dan dana reses yang mereka terima. Selama ini, kerap kali ada kesenjangan antara apa yang menjadi aspirasi rakyat dan kebijakan DPR.