Facebook & Bain Company memperkirakan jumlah konsumen digital di Asia Tenggara pada akhir tahun ini mencapai 350 juta, dengan 47,2% atau sebanyak 165 juta berasal dari Indonesia. Country Director untuk Facebook di Indonesia Pieter Lydian mengatakan bahwa jumlah konsumen Indonesia yang pada 2020 hanya mencapai 144 juta diproyeksi meningkat 14,5% pada akhir 2021. Menurutnya, proyeksi ini mengacu survei Facebook dan Bain & Company kepada sekitar 16.700 konsumen digital lain dan wawancara dengan lebih dari 20 chief experince officer (CXO) di enam negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Lyndian menjelaskan konsumen di Indonesia tidak hanya berbelanja lebih banyak lewat kanal daring, seperti yang diperkirakan pada 2020, juga makin banyak yang menggunakan platform daring untuk melakukan pembelian. "Melihat belanja daring konsumen Indoensia dan gaya hidup digital yang makin berkembang, sangatlah penting bagi untuk mengatur kembali strategi untuk berinteraksi dengan konsumen," katanya dalam siaran pers, Kamis (16/9). CEO Tokopedia William Tanuwijaya mengatakan Tokopedia telah memiliki lebih dari 100 juta pengguna aktif dan 11 juta lebih penjual, dengan 94% diantaranya merupakan pedagang ultra mikro.

 "Pebisnis baru ini tadinya tidak memiliki usaha dan usaha terbarunya adalah penjualan e-commerce,"kata William di DPR, Rabu (15/9). William menjelaskan Tokopedia juga mencatat Bali, Yogyakarta, dan Jakarta menjadi kota dengan jumlah peningkatan jumlah pelaku usaha tertinggi di Tokopedia yang masing-masing mencapai 66%, 42%, dan 28,3%. Selain itu, CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin mengatakan sekitar 63,2% dari total populasi Indonesia telah mengakses internet. Hal ini juga membuka pasar Indonesia, Bukalapak juga mencatat pendapatan senilai US$95,4 juta pada 2020. Jumlah pengguna terdaftar mencapai 104,9 juta pada akhir 2020. (yetede)

Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengingatkan para penyelenggara negara agar segera melaporkan harta kekayaan. ”Dari 377.344 wajib lapor itu, masih ada 19.967 penyelenggara negara yang belum melengkapi LHKPN (laporan harta kekayaan penyelenggara negara). KPK sebaiknya mengingatkan kembali pejabat yang belum melapor,” kata Bambang.

Jakarta - Pemerintah akan membuka kembali izin vaksinasi mandiri atau vaksinasi berbayar untuk perorangan. Menteri Keuangan mengatakan rencana yang juga mencakup penjualan vaksin dosis ketiga atau booster itu bisa diterapkan jika pelaksanaan vaksinasi gratis sudah mendekati rampung dan pandemi Covid-19 mulai terkendali. Skema penyaluran vaksin akan disesuaikan dengan perkembangan status Covid-19 di Indonesia. Peluang vaksin mandiri, dibuka setelah pemerintah menyusun skenario peralihan pandemi menjadi endemi. Skenario endemi itu memakai basis hasil riset yang dilakukan para ahli di 23 negara. 

Hingga saat ini ada 91,1 juta dosis vaksin Covid-19 yang sudah disuntikkan. Sebanyak 58,41 juta dari jumlah itu merupakan dosis pertama dan 32,6 juta sisanya adalah dosis kedua. Rencana pembukaan kembali izin vaksinasi berbayar perorangan tidak etis di tengah lambannya pelaksanaan vaksinasi gratis yang menyasar mayoritas penduduk ini bisa diselesaikan sebelum tahun depan karena masih banyak masyarakat yang belum terjangkau vaksinasi. 

Tak mudah bagi pemerintah untuk menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (UU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang baru. Sejumlah fraksi di DPR belum satu kata dengan pemerintah terhadap sejumlah poin penting revisi kelima UU No 6/1983 tersebut. Diluar sikap dan pandang fraksi DPR, Wakil Ketua Hipmi Anggawira berharap DPR dan pemerintah agar menimbang masak-masak rencana untuk menurunkan batasan pengusaha kena pajak (PKP) yang saat ini 4,8 miliar. Harapannya, rencana ini ditunda agar usaha kecil pulih dari efek pandemi dan bisa memulihkan omzetnya. 

Emiten farmasi PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menyebutkan, tes PCR yang berlangsung di laboratorium yang dikelola KAEF meningkat dua kali lipat dari jumlah pemeriksaan normal pada Agustus 2021. Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno mengatakan, pada Juli 2021 jumlah pemeriksaan PCR di laboratorium malah sampai meningkat tiga kali lipat dari jumlah pemeriksaan biasanya. "Pada Juli 2021 meningkat tiga kali lipat dari pemeriksaan normal, sementara Agustus 2021 masih dua kali lipat dari pemeriksaan PCR rata-rata yang normal. Sementara tes antigen masih normal," jelasnya kepada Kontan, Minggu (19/9).

Indonesia kembali kedatangan vaksin Pfizer yang merupakan donasi pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui Covax Facility. Dalam kedatangan tahap ke-69 ini tiba di tanah air sebanyak 1.140.750 dosis vaksin Pfizer dalam bentuk jadi. Dengan demikian, total vaksin yang telah tiba di Indonesia mencapai 257.350.400 dosis yang terdiri dari vaksin Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Janssen (Johnson & Johnson). Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate menjelaskan, pengiriman tahap ketiga pemerintah AS ini merupakan bagian dari 4.644.900 dosis tambahan melalui dose-sharing mechanism.

Sejak Krisdayanti ungkap pendapatannya sebagai anggota DPR, publik mempertanyakan gaji anggota DPR dan dana reses yang diperoleh. Hal ini mengingatkan kembali efektivitas reses anggota DPR dan praktiknya selama ini. Dana reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat selama ini seolah tidak pernah jelas penggunaan dan pertanggungjawabannya kepada publik. Padahal, setiap anggota DPR menerima ratusan juga setiap kali reses berlangsung. Pengakuan anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Krisdayanti, dalam akun Youtube Akbar Faizal Uncensored, 13 September 2021, menyingkap sedikit bagaimana dana reses itu dikelola. Dana itu rupanya langsung mengalir ke rekening pribadi anggota DPR. Setiap tanggal 1 setiap bulannya, ia mendapat Rp 16 juta, dan kembali menerima kiriman Rp 59 juta pada tanggal 5. Di luar pendapatan itu, anggota legislatif yang berlatar belakang penyanyi itu juga menerima dana aspirasi dan uang kunjungan daerah pemilihan (kundapil). Pelantun lagu ”Menghitung Hari” itu juga menyebutkan dana aspirasi itu sebagai dana wajib untuk anggota DPR, yang disebutnya sebagai uang negara. Ia menerima Rp 450 juta, lima kali dalam setahun, untuk dana aspirasi.

Terlepas dari klarifikasi KD ataupun penjelasan pimpinan DPR, pertanyaan selama ini tentang dana reses dan penggunaannya oleh anggota DPR belum terjawab dengan jelas. Selama ini tidak pernah ada pertanggungjawaban dana reses secara rinci dan transparan kepada publik. Di situs resmi DPR pun demikian halnya. Wajar jika publik mempertanyakan soal besarnya gaji DPR dan dana reses yang mereka terima. Selama ini, kerap kali ada kesenjangan antara apa yang menjadi aspirasi rakyat dan kebijakan DPR.

Akses pembiayaan ke sektor pertanian menjadi satu segmen yang dinilai cocok dikembangkan skema pendanaannya melalui modal ventura. Jumlah perusahaan pasangan usaha di industri pertanian cukup besar. Data Otoritas Jasa keuangan (OJK) hingga Juli 2021, terdapat 66.202 unit perusahaan pasangan usaha (PPU). Jumlah itu kedua tertinggi setelah perdagangan besar eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan kendaraan bermotor. Akan tetapi, dari sisi lain nilai pembiayaan ke sektor pertanian itu masih relatif kecil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Selain itu, kegiatan berkaitan sektor ini, biasanya membutuhkan komitmen jangka panjang, serta kerap belum memiliki model bisnis yang mapan, sehingga membutuhkan pendampingan.

Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia (Amvesindo) sekaligus managing Patner Gayo Capital Jefri R. Sirait mengatakan bahwa ada peluang pendanaan ke sektor pertanian karena selama ini kebutuhan permodalan di sektor ini terbilang sulit."Apalagi, kalau (proyek) berangkatnya dari hasil research. Kita ini kan punya banyak paten di sektor agri, tapi akademisi itu tidak semuanya bisa jualan, karena memang bukan tugas mereka," ujarnya kepada Bisnis, Minggu (19/9). Hal ini juga demi menanggapi  maraknya fenomena kredit macet dan bahkan gagal bayar di perusahaan financial teknologi.

Indonesia pun menjadi sorotan, karena menjadi tempat lahirnya 4 dan 5 unikorn terbesar yang beroperasi di kawasan ini. Selain itu, porsi jumlah transaksi dan nilai transaksi PEVC buat wilayah Indonesia dibanding negara Asean lain pun konsisten menjadi nomor ke-2 terbesar yang beroperasi di kawasan ini. "PEVC masuk karena kebutuhan modal yang besar di Asia Tenggara , dimana peran pendanaan mereka juga siginifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kedepan kami proyeksi jenis kesepakatan model Ventura semakin beragam. (yetede)

Margin bunga perbankan di Tanah Air masih cukup gemuk. Di tengah tantangan pandemi Covid-19, Net Interest Margin (NIM) perbankan tercatat meningkat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), margin bunga bersih bank umum konvensional per Juni 2021 mencapai 4,66% atau naik 0,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jika dilihat secara individu bank, mayoritas bank besar menorehkan kenaikan NIM. BRI misalnya menorehkan NIM 7, 02% per Juni 2021, naik dari 5,72% pada periode yang sama tahun lalu. BNI mencatat kenaikan dari 4,5% menjadi 4,9%, Bank Mandiri membukukan peningkatan dari 4,93% ke 5,05%, CIMB Niaga naik dari 5,05% menjadi 5,08%. Hanya BCA yang tercatat turun dari 6% jadi 5,3%.

Sebelum penerapan Satu Data Indonesia, integrasi data antar-sistem dan aplikasi pemerintahan masih memiliki sejumlah kelemahan. Data kerap ”redundant”, memiliki beragam standar, dan tidak satu referensi. Integrasi data sangat dibutuhkan dalam digitalisasi layanan publik. Dengan begitu, layanan dapat lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Untuk mewujudkan integrasi data ini, pemerintah tengah mempercepat penerapan Satu Data Indonesia atau SDI. Namun, itu tidaklah cukup karena harus disertai pula penguatan pertahanan siber agar data tak mudah diretas. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Taufik Hanafi saat dihubungi pada Selasa (21/9/2021) mengatakan, kunci pemerintahan di era digital adalah integrasi data. Dengan integrasi data, diharapkan terjadi integrasi layanan pemerintah, integrasi administrasi dan birokrasi, serta integrasi pembangunan nasional.

Dari hasil evaluasi penerapan kebijakan SDI pada 2021, Bappenas menemukan sejumlah tantangan. Pertama, banyak kebijakan mengamanatkan penyelenggaraan data dengan berbagai model tata kelola kepada sejumlah instansi. Ini mempersulit proses standardisasi tata kelola data pemerintah. Kedua, penerbitan regulasi pelaksanaan SDI di daerah tergolong lambat. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, dari 34 provinsi, baru 17 provinsi yang menerbitkan regulasi pelaksanaan SDI di daerah. Adapun 5 dari 17 provinsi itu akan diselaraskan dengan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang SDI.