Ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia berpotensi menjadi pisau bermata dua. Selain mampu menaikkan bauran energi bersih dan menekan emisi karbon, rencana tersebut juga beresiko membebani keuangan negara. Adapun, arah dominasi energi baru terbarukan (EBT) tersebut ditegaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persro) 2021-2030. Untuk pertama kalinya, rencana penambahan pembangkit listrik dalam jangka waktu 10 tahun akan didominasi oleh energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 51,6% dari total kapasitas yang akan dibangun.

Guna mengantisipasi harga listrik yang berpotensi melonjak akibat peningkatan bauran EBT, kebijakan subsidi dan kompetensi akhirnya akan terus dilakukan. Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030, kebutuhan senilai Rp72 trilliun pada 2021 dan melonjak hingga rata-rata Rp186 triliun per tahun pada periode 2025-2030. Direktur Eksekutif Energi Wacth Mamit Setiawan menilai dalam pengembangan EBT, konsekuensi tingginya harga listrik yang dihasilkan menjadi masalah utama. Menurutnya, dengan harga listrik EBT yang lebih mahal, terdapat dua kemungkinan  yang akan terjadi.

Yaitu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) atau penambahan subsidi kelistrikan khusus EBT dari pemerintah. "Kedua opsi ini akan berdampak kepada masyarakat jika naik dan ke negara jika harus ditambah subsidi. Belum lagi pertambahan konsumsi listrik yang tidak siginifikan akan terus menyebabkan PLN kelebihan pasokan," katanya, Selasa (5/10). Adapun, Direktur Keuangan TGRA Daniel Taqu Dedo mengatakan perseroan giat pengembangan pembangkit EBT berbasis air, dimana sudah ada tujuh proyek yang dikerjakan. (yetede)

Penerapan pajak karbon mulai Januari 2022 diprediksi menggerus daya saing industri Petrokimia. Sebab, biaya produksi akan meningkat, seiring naiknya harga listrik dan pembangkit berbasis batu bara. Sejalan dengan itu, industri petrokimia khawatir barang impor kian mendominasi pasar domestik, lantaran produk lokal tidak kompetitif. Saat ini impor petrokimia jenis polimer sangat besar, mencapai 55% dari total pasar domestik. Pajak karbon akan dikenakan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tarif Rp30 per kilo gram karbon diokasida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara pada Januari 2022.

Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (inaplas) Fajar Budiono menerangkan, penerapan pajak karbon pasti akan membuat tarif listrik naik, yang akan membebani biaya produksi. Sebab, setelah bahan baku, biaya paling besar adalah listrik, baik untuk industri petrokimia hulu dan hilir, dengan porsi 80%. Dia menerangkan negara-negara lain, terutaman di Asean belum mengenakan pajak karbon.  Dia mencatat, 55% kebutuhan polimer dalam negeri ditutup dari barang impor. Kemudian, terapat 115 nomor HS produk plastik yang diimpor dengan volume 1 juta setahun.

Pajak karbon tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Calon beleid ini merupakan perubahan nama dari usulan sebelumnya yakni RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan anggota DPR RI dan seluruh pihak, sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan "RUU HPP merupakan bagian dari informasi struktural dibidang perpajakan dan ini bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju," ujar Menkeu. (yetede)

Pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, klausul ini sebagai salah satu bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan. Ia berharap, lewat transformasi ini, pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama orang pribadi, akan semakin efektif dan efisien.

Aliran modal asing diperkirakan mengalir deras pada kuartal IV/2021 sekaligus menjadi bahan bakar bagi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang siap melaju. Berdasarkan data Blooberg, investor asing telah melakukan aksi beli bersih atau net buy senilai Rp2,15 triliun pada kuartal III/2021. Jumlah itu naik 457%% bila dibandingkan dengan kuartal  1/2021 yang mencatat net sell Rp1,18 triliun. Presiden Direktur RHB Sekuritas Indonesia Iwanho mengatakan IHSG berpotensi melaju hingga level 6.500 pada akhir tahun. Level itu lebih tinggi 4,36% dibandingkan dengan penutupan Jumat (1/10) di posisi 6.228.

Iwanho menjagokan beberapa sektor seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain itu, telekomunikasi serta ritel high-end seperti MAPI dan saham-saham sektor properti dinilai layak untuk dikoleksi. "Telekomunikasi didorong dengan kepastian merger antara ISAT dan Hutchinson yang diharapkan  menurunkan kompetisi di industri," imbuhnya. Dia pun mengamini aliran modal asing berkat pemulihan ekonomi secara global dan nasional. Terkait hal tersebut, Iwanho berpendapat pemulihan ekonomi pada pasar global akan terus membuat investor untuk pro-cyclical, yaitu kecenderungan menargetkan sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Sementara itu, Presiden Direktur BCA Sekuritas Mardy Sutanto mengatakan perseroan masih melakukan kalkulasi untuk menghitung kemungkinan level IHSG dan dana asing yang masuk. Namun katanya, selama tidak ada krisis baru dari pandemi, kemungkinan aliran dana asing yang masuk akan terus membesar. Adapun, strategi perseroan pada kuartal IV/2021 adalah dengan terus meningkatkan intensitas hubungan dengan investor asing. "Kami senantiasa rajin melakukan enggagement dengan para nasabah institusi dengan memberikan informasi faktual positif mengenai keadaan dan potensi Indonesia." katanya kepada Bisnis. (yetede)

Sepanjang 2021, aksi merger dan akusisi cukup marak baik dari emiten swasta, BUMN, hingga perusahaan rintisan. Hal ini dinilai sebagai langkah kolaboratif dan konsolidasi demi meningkatkan nilai tambah pada masa mendatang. Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada aksi merger yang cukup besar dan 24 aksi akuisisi yang melibatkan korporasi besar, termasuk emiten di pasar modal. Terbaru ada aksi merger Pelindo I, II, III dan IV yang menghasilkan Holding Pelabuhan Indonesia dengan total aset mencapai Rp112 triliiun. Sementara aksi akusisi teranyar dilakukan oleh PT Itaman Ronaraya Tbk, (IRRA) yang mengakuisisi 51% saham perusahaan yang terafiliasi PT Oneject Indonesia yang merupakan produsen jarum suntik. 

Heru Firdaus Syarif, Direktur Utama Itama Ronaraya, mejelaskan saham lama dan juga saham baru. Penerbitan saham baru tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan juga belanja modal Oneject. "Tahun depan penjualan ekspor alat suntik akan naik signifikan. Selain alat suntik, awal tahun depan Onejct juga suah mulai produksi alat kesehatan lainnya seperti kantung darah untuk kebutuhan PMI dan juga produksi produk reagen test milik Abbott, jadi dana akuisisi juga digunakan untuk pendanaan modal kerja dan belanja modal kerja dan belanja modal Oneject," jelasnya Kamis (30/9)

Pasca akuisisi, IRRA akan menjadi pemegang saham mayoritas di Oneject dengan porsi kepemilikan mencapai 51%. Transaksi pembelian akan dilakukan dalam dua tranche yaitu pembayaran diawal senilai Rp 198, miliar yang dibayarkan saat penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat dan pembayaran final sebesar nilai total akuisisi yang disepakati dikurangi nilai pembayaran awal. Selain IRRA, ada pula aksi Blibli.com yang akan mengakuisisi 51% saham PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC). Pada perdagangan kemarin terjadi transaksi jumbo saham RANC di pasar negoisasi sekitar Rp2 triliun. (yetede)

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen (Persero) batal melebur ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Kepastian ini nampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal 57 huruf f dan pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai peleburan Taspen ke BP Jamsostek. Permohonan uji materi ini teregistrasi dengan 72/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh 15 pensiunan pejabat negara dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 57 huruf f dan pasal 65 ayat (2) UU No 24/2011 tentang BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Kamis (30/9).

Publik belakangan ini tak henti disuguhi penangkapan politikus akibat tersandung kasus korupsi. Sayangnya, partai-partai politik yang punya fungsi merekrut politisi calon pemimpin bangsa seolah tak kunjung berbenah. Pemberian sanksi tegas bagi parpol patut dipertimbangkan agar demokrasi tak terus digerogoti praktik korupsi yang berkepanjangan.Satu bulan terakhir, setidaknya tiga kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut korupsi. Mereka adalah Bupati Probolinggo,Jawa Timur, Puput Tantriana Sari; Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono;dan Bupati Kolaka Timur,Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur.Tak hanya kepala daerah,politikus yang duduk di lembaga tinggi negara juga terjerat rasuah. Baru satu pekan lalu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Politikus Partai Golkar itu disangka menyuap bekas penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, untuk pengurusan perkara korupsi dana alokasi khusus Lampung Timur,Lampung.

Bincang-bincang yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo itu turut menghadirkan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini,serta sejumlah narasumber yang tersambung melalui telekonferensi video, yakni politisi PDI-P, Masinton Pasaribu; aktivis antikorupsi Saor Siagian; serta mantan penyidik KPK, Ronald Paul. Sementara itu, Saor Siagian berpendapat, penyelesaian persoalan korupsi kader parpol ini harus holistik. Jika tidak ingin lagi ada kader parpol yang terjerat korupsi, publik tidak boleh menerima uang dari mereka saat tahapan kampanye.Titi kembali mengingatkan bahwa korupsi merupakan persoalan laten bangsa Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga strategi untuk memberantas juga harus luar biasa. Tanpa langkah yang luar biasa, korupsi oleh para politikus akan sulit terhenti. Apalagi,selama ini, parpol seolah lepas tangan jika ada kader yang tersandung rasuah.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan jumlah peserta Program Petani Milenial kedepan terus bertambah dengan seriusnya dukungan perbankan dan Offtaker. Dengung ribuan lebah madu di desa Lengkongjaya Cigalontang Tasikmalaya, kilau jamur kayu di Lembang Bandung Barat, kicau burung puyuh di Tanjungsari Sumedang, wangi kopi serta tanaman hias di Garut dan Sukabumi menemani hari-hari puluhan peserta Program Petani Milenial. Aneka komoditas tersebut bukan sembarang komoditas, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan komoditas yang dikembangkang oleh para peserta merupakan komoditas yang tengah diburu pasar lokal dan Internasional, juga berdaya jual tinggi. Sadar akan besarnya Petani Milenial, Ridwan Kamil berharap Organisasi Perangkat Daerah OPD yang menghelat program ini bisa menggenjot jumlah peserta terutama pada 2022 mendatang. 

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat menilai program petani milenial dapat menjadi solusi untuk kaderisasi profesi petani Jawa Barat ditengah berkurangnya minat generasi muda pada posisi mereka. "Saya kira petani milenial ini baik agar ada kaderisasi di tataran petani bisa terus berlangsung. Jangan sampai kedepannya tidak ada lagi profesi petani, karena ada yang  meninggal sesepuh lalu terhenti dan tidak tertarik lagi jadi anak muda untuk menjadi petani," katanya.

Turunan Program Petani Milenial mulai bisa berjalan dengan adanya kepastian offtaker dan pembiayaan perbankan. Gubernur Ridwan Kamil menununjuk tanaman hias yang bisa masuk pangsa pasar yang besar. Pihaknya meminta agar offtaker Petani Milenial Tanaman Hias diperbanyak.  "Tanaman hias ini adalah pangsa pasarnya besar, karena itu saya minta cari lagi off taker-off taker selain CV Minaqu dan PT Aqro Jabar. " (yetede)

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mencium aroma korupsi di PT Krakatau Steel (Persero). Erick pun sudah melaporkan dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ali berkata pihaknya telah menjalin kerja sama dengan sejumlah institusi pemerintah, termasuk BUMN dan BUMD lewat aplikasi Whistleblowing System Terintegrasi. Sistem itu memungkinkan masyarakat bisa melaporkan aduan dengan cepat, mudah, dan kerahasiaan identitas tetap terjamin.

Erick sebelumnya dalam sebuah diskusi daring menyebut adanya dugaan korupsi di PT Krakatau Steel Tbk (Persero). Indikasi korupsi itu berasal dari proyek blast furnace yang sempat mangkrak selama 6 tahun dari 2012 hingga 2018. Padahal nilai proyeknya cukup fantastis, mencapai US$ 850 juta. Akibatnya, beban utang perseroan tembus USD 2 miliar atau sekitar Rp 31 triliun.

Krakatau Steel, punya utang US$2 miliar. Salah satunya investasi US$850 juta dari proyek blast furnace yang hari ini mangkrak. Pasti ada indikasi korupsi. Ini hal-hal yang tidak bagus. Kita akan kejar siapa pun yang merugikan.

Proyek Ibu Kota negara baru terus berjalan. Pemerintah resmi mengirimkan Surat Presiden (Surpres) Rancangan Undang Undang pemindahan Ibu Kota Negara (RUU IKN). Surpres RUU IKN diserahkan secara perwakilan oleh Mensesneg Pratikno dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di ruang pimpinan DPR, Rabu (29/9). Pemerintah berharap RUU Ibukota Negara Baru ini dapat segera diundangkan oleh DPR RI. Suharso juga berharap Ibukota Negara baru yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dapat mengakomodasi kemajuan perkembangan yang terjadi serta perubahan iklim ke depannya. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap rencana pemindahan Ibu Kota baru masih perlu ada sosialisasi dan persiapan yang matang. "Semuanya sampai hal teknis harus dikoordinasikan dengan DPR RI." katanya.