Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meresmikan Mandaya Royal Hospotal Puri (MRHP) di Kota Tangerang, Sabtu (9/10). Menkes mengatakan fasilitas medis yang baik di Rumah Sakit (RS) akan mendorong percepatan kesembuhan bagi pasien dan memberikan pengalaman yang baik. "Buat pengalaman yang baik dengan fasilitas yang baik juga sehingga ketika pasien datang ke RS itu, termotivasi untuk sembuh dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bagus," kata Menkes Budi Gunadi Sadikin dalam acara peresmian Mandaya Royal Hospital Puri di Kota Tangerang, Sabtu (9/10).

Menkes mengatakan, perkembangan zaman saat ini mendorong setiap RS juga harus melakukan terobosan sehingga pengalaman yang dirasakan oleh setiap pasien akan berdampak positif dan tak khawatir ketika ingin melakukan pemeriksaan. Kemudian dirinya juga mendorong setiap RS melakukan kerja sama antar RS dalam menambah pelayanan medis bagi pasien. Sebab saat ini telah banyak inovasi antar dokter di Indonesia dengan di luar negeri, President Direktur Mandaya Hospital Group, Ben Widjaya mengatakan bagi kalangan yang memilih ke luar negeri tentu ada alasan tertentu untuk melakukan itu. "Kepercayaan dan Pelayanan," ujar dia menjelaskan alasan pasien memilih berobat ke mancanegara.

Saat ini bersama MRHP telah bergabung 169 tenaga dokter specialis dan sub-spesialis. Sekitar 60 Dokter merupakan lulusan atau telah memperoleh training di luar negeri. Rumah sakit ini juga berkolaborasi dengan The Clinic-Cleveland Clinic-Rumah sakit rangking kedua terbaik di AS versi US News&World Report dan kedua di dunia dalam peringkat Rumah Sakit Terbaik Dunia Newsweek, 2021. Lalu kolaborasi juga dengan Royal Brompton & Harefield Hospital, rumah sakit terbaik dibidang jantung di Inggris versi Newsweek. CEO Mandaya Hospital Group, Dr Anastina Tahjono MARS, mengatakan MRHP benar-benar secara tegas menerapkan konsep Patient-Centered Care, perawatan yang berpusat pada pasien, bukan berpusat pada penyakit. (yetede)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah akan mereplikasi metode pengembangan tanaman bakau (Mangrove) di Taman Harian Raya (Tahura) Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, ke daerah lainnya di Indonesia. Hutan Mangrove tersebut akan menjadi salah satu tempat yang dipamerkan kepada para pemimpin negara G20 tahun depan. Tahura Ngurah Rai merupakan tempat percontohan rehabilitasi hutan Mangrove di Indonesia karena memadukan pendidikan, pariwisata, dan pengutan ekonomi masyarakat. Pola pengembangan mangrove dengan model di Bali akan terus dilakukan, khususnya dikawasan pesisir pantai guna memulihkan dan melestarikan kawasan hutan mangrove, serta mengantisipasi dan memitigasi perubahan iklim dunia yang terus terjadi.

Tahura Ngurai Rai meruakan salah satau objek wisata menarik yang menghadirkan suasana alam hijau. Objek wisata hutan mangrove ini dilengkapi dengan jembatan kayu (boardwalk) menuju ketengah hutan dan telah dikenal sebagai tempat rekreasi trecking. Kawasan hutan mangrove ini memiliki luas 268 hektare (ha), sebelumnya merupakan lahan eks tambak ikan dan udang terbengkalai.  Sejak 1992, direhabilitasi dan berhasil dengan baik, kini terdapat 92 jenis burung dan 33 jenis tanaman mangrove. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas lahan mengrove di Provinsi Bali mencapai 2.143,97 ha.

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, keberhasilan konservasi hutan mangrove di Mangrove Conservation Forest itu beriringan dengan alih usaha dari budidaya tambak menjadi multi usaha lain berbasis ekosistem mengorve, seperti budidaya tangkap ikan, hasil pengolahan produk mangrove nonkayu, serta pariwisata. "Ini bukti pemulihan ekosistem mangrove dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal maupun regional. Dari kunjungan kerja ini dapat diperoleh gambaran akan prestasi dan komitmen ekonomi hijau RI yang dapat ditunjukkan kepada para anggota delegasi G20," ujar Siti. (yetede) 

Aplikasi Peduli Lindungi sudah resmi terintegrasi dengan aplikasi Tokopedia dan Gojek. Integrasi membuat masyarakat bisa mengakses Peduli Lindungi di dua aplikasi yang menjadi bagian dari ekosistem GoTo itu. Namun, kekhawatiran muncul terkait langkah tersebut. Keamanan data pribadi masih menjadi isu yang diperbincangkan publik terkait aplikasi Peduli Lindungi. Kasus kebocoran data yang masih berulang terjadi membuat sebagian masyarakat waswas menggunakannya. Apalagi ada sejumlah data pribadi yang mesti diunggah sebelum menggunakannya. Kini, aplikasi itu bahkan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi warga untuk beraktivitas di tempat publik, seperti pusat perbelanjaan, obyek wisata, restoran, bahkan pasar rakyat.Ada kekhawatiran integrasi PeduliLindungi dengan aplikasi lain mengabaikan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Sebab, ada ketidakjelasan tujuan untuk terhubung satu sama lain serta pengelolaan dan kedalaman pemrosesan data.Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, penelusuran kontak(contacttracing) dengan memanfaatkan teknologi penting untuk mempercepat penanggulangan Covid-19. Pihaknya mengapresiasi sikap GoTo yang responsif menjadikan Tokopedia dan Gojek sebagai aplikasi pertama yang menyediakan akses pada aplikasi Peduli Lindungi.Budi Gunadi berharap platform digital lain dapat mengikuti langkah GoTo untuk memperkuat deteksi berbasis contact tracing. Dia menegaskan bahwa aplikasi Peduli Lindungi dikelola sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan. Kerja sama dengan aplikasi lain,seperti GoTo, tidak membuat proses verifikasi atau pemrosesan data pribadi dilakukan pihak aplikasi lain selain aplikasi Peduli Lindungi.

Ambisi pemerintah untuk mendorong dominasi energi baru terbarukan di Indonesia berpotensi menjadi pisau bermata dua. Selain mampu menaikkan bauran energi bersih dan menekan emisi karbon, rencana tersebut juga beresiko membebani keuangan negara. Adapun, arah dominasi energi baru terbarukan (EBT) tersebut ditegaskan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persro) 2021-2030. Untuk pertama kalinya, rencana penambahan pembangkit listrik dalam jangka waktu 10 tahun akan didominasi oleh energi baru terbarukan (EBT) yang mencapai 51,6% dari total kapasitas yang akan dibangun.

Guna mengantisipasi harga listrik yang berpotensi melonjak akibat peningkatan bauran EBT, kebijakan subsidi dan kompetensi akhirnya akan terus dilakukan. Berdasarkan RUPTL PLN 2021-2030, kebutuhan senilai Rp72 trilliun pada 2021 dan melonjak hingga rata-rata Rp186 triliun per tahun pada periode 2025-2030. Direktur Eksekutif Energi Wacth Mamit Setiawan menilai dalam pengembangan EBT, konsekuensi tingginya harga listrik yang dihasilkan menjadi masalah utama. Menurutnya, dengan harga listrik EBT yang lebih mahal, terdapat dua kemungkinan  yang akan terjadi.

Yaitu kenaikan tarif dasar listrik (TDL) atau penambahan subsidi kelistrikan khusus EBT dari pemerintah. "Kedua opsi ini akan berdampak kepada masyarakat jika naik dan ke negara jika harus ditambah subsidi. Belum lagi pertambahan konsumsi listrik yang tidak siginifikan akan terus menyebabkan PLN kelebihan pasokan," katanya, Selasa (5/10). Adapun, Direktur Keuangan TGRA Daniel Taqu Dedo mengatakan perseroan giat pengembangan pembangkit EBT berbasis air, dimana sudah ada tujuh proyek yang dikerjakan. (yetede)

Penerapan pajak karbon mulai Januari 2022 diprediksi menggerus daya saing industri Petrokimia. Sebab, biaya produksi akan meningkat, seiring naiknya harga listrik dan pembangkit berbasis batu bara. Sejalan dengan itu, industri petrokimia khawatir barang impor kian mendominasi pasar domestik, lantaran produk lokal tidak kompetitif. Saat ini impor petrokimia jenis polimer sangat besar, mencapai 55% dari total pasar domestik. Pajak karbon akan dikenakan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang pembangkit listrik tenaga uap batu bara dengan tarif Rp30 per kilo gram karbon diokasida ekuivalen (CO2e) atau satuan yang setara pada Januari 2022.

Sekjen Asosiasi Industri Aromatik Olefin dan Plastik (inaplas) Fajar Budiono menerangkan, penerapan pajak karbon pasti akan membuat tarif listrik naik, yang akan membebani biaya produksi. Sebab, setelah bahan baku, biaya paling besar adalah listrik, baik untuk industri petrokimia hulu dan hilir, dengan porsi 80%. Dia menerangkan negara-negara lain, terutaman di Asean belum mengenakan pajak karbon.  Dia mencatat, 55% kebutuhan polimer dalam negeri ditutup dari barang impor. Kemudian, terapat 115 nomor HS produk plastik yang diimpor dengan volume 1 juta setahun.

Pajak karbon tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Calon beleid ini merupakan perubahan nama dari usulan sebelumnya yakni RUU tentang Perubahan Kelima atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi dukungan anggota DPR RI dan seluruh pihak, sehingga proses pembahasan dapat diselesaikan "RUU HPP merupakan bagian dari informasi struktural dibidang perpajakan dan ini bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju," ujar Menkeu. (yetede)

Pemerintah memutuskan untuk mengintegrasikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, klausul ini sebagai salah satu bentuk transformasi dan reformasi administrasi perpajakan. Ia berharap, lewat transformasi ini, pengelolaan kewajiban perpajakan, terutama orang pribadi, akan semakin efektif dan efisien.

Aliran modal asing diperkirakan mengalir deras pada kuartal IV/2021 sekaligus menjadi bahan bakar bagi indeks harga saham gabungan atau IHSG yang siap melaju. Berdasarkan data Blooberg, investor asing telah melakukan aksi beli bersih atau net buy senilai Rp2,15 triliun pada kuartal III/2021. Jumlah itu naik 457%% bila dibandingkan dengan kuartal  1/2021 yang mencatat net sell Rp1,18 triliun. Presiden Direktur RHB Sekuritas Indonesia Iwanho mengatakan IHSG berpotensi melaju hingga level 6.500 pada akhir tahun. Level itu lebih tinggi 4,36% dibandingkan dengan penutupan Jumat (1/10) di posisi 6.228.

Iwanho menjagokan beberapa sektor seperti batu bara dan minyak kelapa sawit. Selain itu, telekomunikasi serta ritel high-end seperti MAPI dan saham-saham sektor properti dinilai layak untuk dikoleksi. "Telekomunikasi didorong dengan kepastian merger antara ISAT dan Hutchinson yang diharapkan  menurunkan kompetisi di industri," imbuhnya. Dia pun mengamini aliran modal asing berkat pemulihan ekonomi secara global dan nasional. Terkait hal tersebut, Iwanho berpendapat pemulihan ekonomi pada pasar global akan terus membuat investor untuk pro-cyclical, yaitu kecenderungan menargetkan sektor yang mempunyai potensi pertumbuhan lebih tinggi.

Sementara itu, Presiden Direktur BCA Sekuritas Mardy Sutanto mengatakan perseroan masih melakukan kalkulasi untuk menghitung kemungkinan level IHSG dan dana asing yang masuk. Namun katanya, selama tidak ada krisis baru dari pandemi, kemungkinan aliran dana asing yang masuk akan terus membesar. Adapun, strategi perseroan pada kuartal IV/2021 adalah dengan terus meningkatkan intensitas hubungan dengan investor asing. "Kami senantiasa rajin melakukan enggagement dengan para nasabah institusi dengan memberikan informasi faktual positif mengenai keadaan dan potensi Indonesia." katanya kepada Bisnis. (yetede)

Sepanjang 2021, aksi merger dan akusisi cukup marak baik dari emiten swasta, BUMN, hingga perusahaan rintisan. Hal ini dinilai sebagai langkah kolaboratif dan konsolidasi demi meningkatkan nilai tambah pada masa mendatang. Berdasarkan catatan Bisnis, setidaknya ada aksi merger yang cukup besar dan 24 aksi akuisisi yang melibatkan korporasi besar, termasuk emiten di pasar modal. Terbaru ada aksi merger Pelindo I, II, III dan IV yang menghasilkan Holding Pelabuhan Indonesia dengan total aset mencapai Rp112 triliiun. Sementara aksi akusisi teranyar dilakukan oleh PT Itaman Ronaraya Tbk, (IRRA) yang mengakuisisi 51% saham perusahaan yang terafiliasi PT Oneject Indonesia yang merupakan produsen jarum suntik. 

Heru Firdaus Syarif, Direktur Utama Itama Ronaraya, mejelaskan saham lama dan juga saham baru. Penerbitan saham baru tersebut ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja dan juga belanja modal Oneject. "Tahun depan penjualan ekspor alat suntik akan naik signifikan. Selain alat suntik, awal tahun depan Onejct juga suah mulai produksi alat kesehatan lainnya seperti kantung darah untuk kebutuhan PMI dan juga produksi produk reagen test milik Abbott, jadi dana akuisisi juga digunakan untuk pendanaan modal kerja dan belanja modal kerja dan belanja modal Oneject," jelasnya Kamis (30/9)

Pasca akuisisi, IRRA akan menjadi pemegang saham mayoritas di Oneject dengan porsi kepemilikan mencapai 51%. Transaksi pembelian akan dilakukan dalam dua tranche yaitu pembayaran diawal senilai Rp 198, miliar yang dibayarkan saat penandatanganan perjanjian jual beli saham bersyarat dan pembayaran final sebesar nilai total akuisisi yang disepakati dikurangi nilai pembayaran awal. Selain IRRA, ada pula aksi Blibli.com yang akan mengakuisisi 51% saham PT Supra Boga Lestari Tbk. (RANC). Pada perdagangan kemarin terjadi transaksi jumbo saham RANC di pasar negoisasi sekitar Rp2 triliun. (yetede)

PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri atau PT Taspen (Persero) batal melebur ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. Kepastian ini nampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi pasal 57 huruf f dan pasal 65 ayat (2) UU Nomor 24 tahun 2011 tentang BPJS. Kedua pasal tersebut mengatur mengenai peleburan Taspen ke BP Jamsostek. Permohonan uji materi ini teregistrasi dengan 72/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh 15 pensiunan pejabat negara dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan pasal 57 huruf f dan pasal 65 ayat (2) UU No 24/2011 tentang BPJS bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," ujar Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan, Kamis (30/9).

Publik belakangan ini tak henti disuguhi penangkapan politikus akibat tersandung kasus korupsi. Sayangnya, partai-partai politik yang punya fungsi merekrut politisi calon pemimpin bangsa seolah tak kunjung berbenah. Pemberian sanksi tegas bagi parpol patut dipertimbangkan agar demokrasi tak terus digerogoti praktik korupsi yang berkepanjangan.Satu bulan terakhir, setidaknya tiga kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tersangkut korupsi. Mereka adalah Bupati Probolinggo,Jawa Timur, Puput Tantriana Sari; Bupati Banjarnegara, Jawa Tengah, Budhi Sarwono;dan Bupati Kolaka Timur,Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur.Tak hanya kepala daerah,politikus yang duduk di lembaga tinggi negara juga terjerat rasuah. Baru satu pekan lalu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Politikus Partai Golkar itu disangka menyuap bekas penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju, untuk pengurusan perkara korupsi dana alokasi khusus Lampung Timur,Lampung.

Bincang-bincang yang dipandu Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas Budiman Tanuredjo itu turut menghadirkan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini,serta sejumlah narasumber yang tersambung melalui telekonferensi video, yakni politisi PDI-P, Masinton Pasaribu; aktivis antikorupsi Saor Siagian; serta mantan penyidik KPK, Ronald Paul. Sementara itu, Saor Siagian berpendapat, penyelesaian persoalan korupsi kader parpol ini harus holistik. Jika tidak ingin lagi ada kader parpol yang terjerat korupsi, publik tidak boleh menerima uang dari mereka saat tahapan kampanye.Titi kembali mengingatkan bahwa korupsi merupakan persoalan laten bangsa Indonesia. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga strategi untuk memberantas juga harus luar biasa. Tanpa langkah yang luar biasa, korupsi oleh para politikus akan sulit terhenti. Apalagi,selama ini, parpol seolah lepas tangan jika ada kader yang tersandung rasuah.