Epidemiolog Dr Larry Brilliant menyampaikan bahwa pandemi virus Corona Covid-19 tidak akan segera berakhir, mengingat baru sebagian kecil dari populasi dunia yang sudah divaksinasi dengan lengkap. Dalam beberapa bulan terakhir, AS, India, dan Tiongkok serta negara-negara lain di Eropa, Afrika, dan Asia telah bergulat  dengan variant Delta virus yang sangat menular. WHO sendiri telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global  pada maret 2020, setelah penyakit ini muncul pertama kali di Tiongkok pada akhir 2019, dan menyebar keseluruh dunia.

"Namun baru 15% dari populasi dunia yang divaksinasi dan, lebih dari 100 negara  baru memvaksinasi kurang lebih 5% penduduk mereka. Saya pikir, kita lebih dekat ke awal dari pada ke akhir (pandemi), dan itu bukan karena varian yang kita lihat sekarang akan bertahan selama itu. Kecuali kita memvaksinasi semua orang di 200 lebih negara, varian baru akan terus ada," ujar Brilliant, yang merupakan bagian dari tim WHO yang membantu memberantas cacar, kepada CNCB pada jumat (6/8).

Dia memprediksi, virus corona itu pada akhirnya akan menjadi virus selamanya ada seperti influenza. "Hal itu menyiratkan bahwa infeksi meningkat sangat cepat, tetapi juga akan menurun dengan cepat. Jika prediksi itu ternyata benar, itu berarti varian Delta menyebar begitu cepat sehingga pada dasarnya kehabisan kandidat untuk menginfeksi," jelas Brilliant. 

Di sisi lain, beberapa negara dengan tingkat vaksinasi yang relatif tinggi seperti AS dan Israel sedang merencanakan suntikan penguat untuk populasi mereka. WHO telah meminta supaya  negara-negara kaya  menunda pemberian vaksin booster Covid untuk memberi kesempatan kepada negara-negara berpenghasilan rendah untuk mevaksinasi penduduknya. "Katagori masyarakat inilah yang kami lihat menghasilkan banyak mutasi ketika virus lolos ke tubuh mereka, Jadi orang-orang itu, menurut saya, harus diberi dosis ketiga dengan segera. Secepat memindahkan vaksin ke negara-negara yang belum meiliki kesempatan untuk membelinya atau memiliki akses ke sana. Saya menganggap dua hal itu setara," Kata Brilliant. (YTD)

Di tengah kucuran insentif untuk sektor properti, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya permasalahan dalam penyaluran belanja subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin kredit pemilikan rumah Tahun Anggaran 2020.Berdasarkan data yang diperoleh Bisnis, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus adanya penyaluran subsidi yang tidak tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2020.Selain itu, belanja subsidi selisih bunga atau subsidi selisih margin kredit pemilikan rumah (KPR) tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Lembaga itu mencatat, dana Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang tersimpan dalam Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) dan rekening penampung tidak tersalurkan kepada debitur.Hal ini kemudian menyebabkan alokasi anggaran tidak terserap dengan maksimal.Tidak tersalurkannya SBUM tersebut juga menyebabkan adanya utang subsidi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Sementara itu, Kementerian PUPR dalam Laporan Kinerja 2020 menuliskan bahwa penyaluran SBUM pada tahun lalu terkendala lesunya ekonomi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada daya beli masyarakat.Terlebih, pada tahun lalu pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah selama beberapa bulan yang berimplikasi pada macetnya roda perekonomian.

Target Penerimaan Pajak tahun ini sulit tercapai akibat Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3-4. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mobilitas dan kegiatan masyarakat yang turun akibat PPKM berimplikasi langsung ke penerimaan pajak terutama sektor perdagangan konvensional, transportasi, dan akomodasi. "Kami terus memantau penerimaan bulan Juli atau bahkan kuartal III dan kuartal IV bagaimana rekaman penerimaan pajak sesuai dengan kegiatan ekonomi," kata Sri Mulyani,

Menurut Menteri Keuangan ini pemerintah membidik target penerimaan pajak sebesar Rp 1.229,0 triliun. Hingga semester 1-2021, Kementerian Keuangan mencatat , realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 567,77 triliun atau sekitar 45,4% dari target. Perolehan tersebut juga tumbuh 4,9% secara year on year (yoy). Alhasil, aparat pajak harus mengejar Rp 671,83 triliun hingga akhir tahun ini agar bisa mencapai target. Meski memperkirakan setoran Pajak Seret , Menkeu Sri Mulyani memastikan defisit anggaran tahun 2021 tak melebar dari target yakni 5,7% dari produk domestik bruto ( PDB). Pemerintah akan menutupi kebutuhan anggaran penanganan dampak pandemi Covid-19, dari realokasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ( K/L) yang sulit terealisasi di tahun ini.

Direktur Jenderai Pajak Suryo Utomo sudah mengantisipasi tren penerimaan pajak yang lambat akibat PPKM. Ditjen Pajak akan menjalankan tiga upaya agar setoran tahun ini tetap optimal.Pertama, memperkuat pelayanan online click, call, and counter (3C).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mencatat masih terdapat terlapor yang belum menjalankan putusan KPPU soal pembayaran denda meski kasus hukumnya telah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU menjelaskan setelah ada keputusan berkekuatan hukum tetap terkait persaingan usaha, maka KPPU akan memasukkan pemohonan eksekusi ke pengadilan negeri (PN). Dari perintah eksekusi oleh PN, KPPU menyampaikan surat penagihan ke pelaku usaha. "Kami tetap mengupayakan penagihan sambil bekerjasama dengan Kejaksaan maupun Ditjen Pajak," katanya kepada KONTAN, Jumat (6/8). 

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Wawan Sunarjo menyatakan Kementerian Keuangan berencana memberi sanksi bagi perusahaan yang belum membayar denda. Misalnya bakal meminta Kementerian Hukum dan HAM mencabut fasilitas keimigrasian, hingga menghentikan layanan ekspor impor. "Ini jika ada badan usaha punya kegiatan ekspor impor," jelasnya.  

Berdasarkan data KPPU per 31 Juli 2021, terdapat 339 terlapor, mayoritas perusahaan, belum menjalankan putusan KPPU. Total denda yang belum terbayarkan oleh para terlapor itu mencapai Rp 380,79 miliar. Umumnya terkait putusan perkara persekongkolan tender.

(Oleh - HR1) 

Sejumlah produsen batu bara menaikkan target produksi untuk memenuhi permintaan, terutama dari pasar global. Rencana ekspor di tengah tren kenaikan harga batu bara akan membantu meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. PT Indika Energy Tbk merupakan salah satu perusahaan yang tak ingin melewatkan momentum tersebut.

Ricky mengatakan, selama semester I 2021 emiten berkode INDY ini telah mengekspor 11,8 juta ton batu bara. Sebanyak 11,7 juta ton diantaranya berasal dari Kideco dan 900 ribu ton lainnya dari Multi. Sebagian besar diekspor ke Cina, yaitu 33 persen. Sisanya mengalir ke India serta negara-negara Asia Tenggara.

Ekspor tersebut menjadi salah satu pemicu perusahaan mencatat pendapatan sebesar US$ 1,2 miliar atau naik 14,1 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebabnya adalah kenaikan harga jual rata-rata batu bara Kideco yang mencapai 21,9 persen dari US S 39,8 menjadi US$ 48,6 per ton. Harga jual rata-rata batu bara Multi juga naik 30,4 persen dari US$ 63,1 menjadi US$ 82,3 per ton.

PT Bukit Asam (Persero) Tbk juga merevisi rencana kerja tahun ini dengan menambah produksi menjadi 30 juta ton dari awalnya 29,5 juta ton. "Kami optimistis target ini bisa tercapai, mengingat realisasi produksi di semester I 2021 naik menjadi 13,27 juta ton, " kata Sekretaris Perusahaan Bukit Asam, Apollonius Andwie. Pada paruh pertama 2020, produksi perusahaan sebanyak 12 juta ton.

Apollonius optimistis rencana kerja tersebut akan berdampak signifikan pada kinerja keuangan perusahaan. Sebab, saat ini harga batu bara masih dalam tren naik. Hingga kemarin, harga batu bara telah mencapai kisaran US$ 154 per ton. Harganya terpaut jauh dari posisi akhir tahun lalu yang berada di kisaran US$ 80 per ton.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku menaruh perhatian besar terkait sumbangan Rp2 triliun dari keluarga almarhum Akidi Tio yang belum juga cair hingga hari ini. PPATK kemudian menyatakan profil penyumbang dana penanganan Covid-19 tidak sesuai dengan jumlah yang akan disumbangkan Rp2 triliun. Ketua PPATK Dian Erdiana Rae mengatakan sejak rencana sumbangan itu dipublikasi, PPATK memberikan perhatian untuk dilakukan analisis profil penyumbang dalam hal ini adalah keluarga Akidi Tio.

Perusahaan yang berkantor pusat di Beijing ini, ingin menjadi destinasi bagi kaum muda untuk membeli barang-barang yang berhubungan dengan game. JD mengumumkan rencana kerja sama dengan perusahaan seperti, produsen personal coomputer Tiongkok, Lenovo dan raksasa game Tencent guna mengembangkan ponsel pintar dengan meningkatan kemampuan pada game mobile. Sedangkan bagian kedua dari strateginya adalah berkisar pada e-sports atau pertandingan video game. Tahun lalu, mereka meluncurkan tim game mobile bernama JD Esports.

Vmware, perusahaan Information Communication Technology (ICT) global melakukan riset tentang kompetisi layanan finansial di Indonesia. Berdasarkan VMware Digital Frontiers 3.0 Study, peta pertarungan industri layanan finansial telah beralih ke daring (online). Sebanyak 9 dari 10 (90%) responden Indonesia menyatakan lebih memilih beralih dari sistem pembayaran tunai ke nirkontak. Angka ini tertinggi dari pada negara-negara Asia Tenggara lain yang disurvei, Singapura (88 %), Filipina (76%), Malaysia (87%), dan Thailand (85%). Pasalnya, sektor industri layanan keuangan di Indonesia telah mengambil loncatan besar sejak merebaknya pandemi tahun lalu. Meski demikian, menurut riset ini, masih terdapat kesenjangan yang perlu segera dibenahi dalam membangun fondasi digital yang kokoh dan tepercaya di tengah sengitnya kompetisi di sektor ini. “Industri layanan finansial di Indonesia gesit beralih ke dunia digital selama pandemi ini. Mereka mengembangkan inovasi-inovasi dalam menghadirkan digital experience mutakhir yang mulus berbasis pada teknologi masa depan. Kini nasabah telah mahfum dengan teknologi-teknologi tersebut dalam mendukung interaksi mereka dengan layanan bank,” kata Cin Cin Go, Country Manager VMware Indonesia melalui siaran pers, Selasa, (3/8/2021).

Sementara itu, Group Chief Information Officer and Head of Technology & Operations DBS Jimmy Ng menuturkan, DBS menjadi yang terdepan dalam menghadirkan solusi-solusi invisible banking yang cerdas dan intuitif bagi nasabah di pasar-pasar utama kami. Pandemi Covid-19 lanjut dia, menjadi pemicu semakin cepatnya pengadopsian perilaku digital. Hal ini menjadi alasan utama bagi DBS untuk meluncurkan teknologi-teknologi dan solusi-solusi perbankan digital sepanjang tahun lalu. “Ini termasuk peluncuran layanan-layanan khusus yang sangat personal, dengan teknologi AI dan biometrik wajah untuk mendukung proses autentikasi informasi yang cepat dan aman,” ucap Jimmy

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Industri pusat perbelanjaan (mal) berpotensi merumahkan sekitar 84 ribu karyawan akibat perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 hingga 9 Agustus mendatang. Pusat perbelanjaan juga harus menelan kerugian hingga Rp 5 triliun per bulan karena kebijakan pengetatan aktivitas masyarakat tersebut. Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja kepada Investor "Seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, berbagai pembatasan yang diberlakukan dalam PPKM berdasarkan Level masih belum efektif untuk membawa banyak wilayah keluar dari level 4. Sementara, itu, penutupan usaha yang terus berkepanjangan akan mengakibatkan kembali banyak PHK dan memulai terjadinya penutupan usaha para penyewa secara permanen," terang dia. Pertama, yang masih tetap dibayar utuh. "Sekarang sudah masuk tahap dua, dan ada juga yang beberapa masuk tahap tiga,"tegas Alphon. "250 pusat perbelanjaan anggota APPBI yang berlokasi di Jawa-Bali . Menurut dia, penyebaran wabah Sementara itu, pembatasan-pembatasan yang diberlakukan selama ini lebih banyak dilakukan di tingkat makro, sehingga dikawatirkan pembatasan akan berkepanjangan akibat penanganan tidak fokus pada dasar atau akar permasalahan.