Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengusulkan agar pejabat di pemerintahan yang rangkap jabatan sebagai komisaris menerima gaji tunggal. Pejabat itu dihargai karena dia punya kepakaran atau keahlian. Jadi, dia digaji negara, single salary. Bukan malah asyik rangkap jabatan semata-mata untuk dapat tambahan penghasilan.

Adapun Guru Besar Administrasi Negara Universitas Indonesia Eko Prasojo mengusulkan pemerintah mendata orang-orang yang bertalenta untuk menduduki posisi komisaris. Adanya talent pool ini bisa mencegah masuknya orang-orang tak berkualitas menjabat komisaris. Hal itu juga bisa mencegah masuknya kepentingan politik.

Bisnis, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bersiap menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dengan dugaan praktik kartel obat-obatan Covid-19. Plt. Juru Bicara KPK mengatakan bahwa masyarakat dipersilahkan untuk melapor apabila menemukan praktik kartel obat tersebut. Lembaga antirasuah juga menyatakan tidak akan ragu untuk mengusut kasus tersebut apabila menemukan keterlibatan pihak tertentu. 

KPK mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-19 untuk keuntungan pribadi. Wakil Ketua KomisiII DPR meminta KPK dan Kepolisian untuk mengusut dugaan kartel besar terkait obat Covid-19. Pasalnya, diduga ada penyelenggaraan negara yang ikut bermain dalam bisnis obat Covid-19. Di sisi lain, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan jejaring tersebut menunjukkan adanya upaya mencari keuntungan di tengah krisis pandemi Covid-19 lewat relasi politik.

(Oleh - IDS)

Bank Indonesia (BI) menyatakan, perkembangan harga komoditas di pasar relatif terjaga hingga pekan keempat Juli 2021. Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, berdasarkan hasil survei pemantauan harga bank sentral, hingga pekan keempat Juli 2021 indeks harga konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,01 persen secara month to month (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, perkiraan inflasi Juli 2021 secara tahun kalender sebesar 0,75 persen year to date (ytd). dan secara tahunan sebesar 1,45 persen (year on year/yoy).

Berdasarkan hasil pemantauan BI, inflasi pekan keempat Juli disebabkan naiknya harga sejumlah komoditas. Cabai rawit menjadi komoditas utama penyumbang inflasi, dengan kenaikan sebesar 0,04 persen mtm, kemudian tomat 0,02 persen, serta bawang merah, bayam, kangkung, rokok kretek filter, dan kacang panjang masing-masing naik sebesar 0,01 persen mtm. Inflasi tahun berjalan sampai dengan Juni 2021 tercatat sebesar 0,74 persen.

Perusahaan pelopor sistem pembayaran dan prinsipal layanan ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) sebagai penyedia layanan solusi total teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berkolaborasi menghadirkan layanan baru, Third Party Card Management (TPCM). Kolaborasi konsorsium ini didukung PT Worldline Internasional Indonesia (Worldline). Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar mengungkapkan, TPCM merupakan solusi lengkap untuk pengembangan proses bisnis produk berbasis kartu kredit hingga paylater account. “Layanan Third Party Processor (TPP) pertama di Indonesia ini terbilang lengkap dengan cakupan layanan aktivasi, transaksi, pembuatan tagihan, hingga pengawasan dari fraud,” kata Arya melalui virtual conference, Kamis, (22/7). Dia mengatakan, salah satu pilihan efisien yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat mendukung sistem dan menangani operasional dari proses bisnis berbasis kartu hingga paylater account. “Untuk itu, layanan TPCM ini menjadi jawaban atas kebutuhan institusi perbankan ataupun institusi keuangan lainnya,” tandas Arya. 

(Oleh - HR1)

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Selasa (20/7). Presiden mengungkapkan kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19. Serta mengendalikan kapasitas rumah sakit menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat hingga pukul 21.00 waktu setempat, dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar Rp55,21 triliun.

Khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Syahruddin Alrif mengatakan berkat bantuan Kementerian Pertanian, porang dan walet kini menjadi primadona di Sulsel, Bahkan, harga jual porang dan walet yang cukup tinggi membuat banyak petani yang naik haji.

Saat mendampingi kunjungan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan beberapa waktu lalu, Syahruddin mengatakan masyarakat Sulsel sebenarnya sudah lama memproduksi porang dan walet. Hanya saja waktu itu harganya tidak semahal sekarang. Dan sekarang harganya cukup tinggi, sehingga banyak petani yang naik haji gara gara menanam porang dan walet.

Syahruddin berjanji akan mendukung gerakan pemerintah untuk menghidupkan dan mengembangkan sektor pertanian Indonesia. Khususnya untuk komoditas porang dan walet. Hari ini gerakan tanam porang bersama Pak Menteri akan dimasifkan, Ini luar biasa dan berkah buat masyarakat Sulsel, khususnya masyarakat kabupaten Pangkep. Indonesia saat ini memiliki unggulan ekspor yang bisa mendongkrak ekonomi nasional.

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemkab Pangkep mulai menggarap lahan porang di Kampung Celai, Kelurahan Balleangin, Kecamatan Balocci, Sulawesi Selatan. Ada kurang lebih mencapai 550 hektare lahan porang yang digarap dari total 1000 hektare lahan yang disiapkan di dua kecamatan.

Serapan anggaran untuk penanganan Covid-19 dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021 terlihat mulai menunjukkan peningkatan dalam sepekan terakhir. Meski demikian, kerja ekstra tetap perlu dilakukan pemerintah pusat dan daerah mengingat serapan anggaran oleh daerah secara agregat masih di bawah 25 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mencontohkan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa Rp 28,8 triliun untuk 8 juta kelompok penerima hingga kini serapannya masih rendah. Dari alokasi dana tersebut, realisasinya baru Rp 6,11 triliun atau 21,2 persen. Hanya 21 daerah yang telah merealisasikan anggaran di atas 50 persen. Kami meminta seluruh daerah segera meningkatkan akselerasi dalam penyerapan anggaran desa. Dengan demikian, masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.

 Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Mochamad Ardian Noervianto menjelaskan, sepekan terakhir mulai terlihat adanya kenaikan penyerapan dana penanganan Covid-19 dalam anggaran pemerintah daerah.

Hal ini terjadi setelah dilakukan asistensi dan pemantauan kepada seluruh provinsi. Asistensi dilakukan mengingat pada masa pandemi pola belanja anggaran pemerintah daerah masih sama dengan saat kondisi normal. Dengan kata lain, serapan anggaran baru menanjak pada akhir tahun.

Total penyesuaian APBD 2021 untuk penanganan Covid-19 secara agregat provinsi/kabupaten/kota pada 9 Juli 2021 Rp 37,07 triliun. Pada 17 Juli 2021, nilai anggaran ini naik menjadi Rp 37,29 triliun.

Bareskrim Polri tengah menangani empat kasus dugaan tindak pidana penimbunan sekaligus permainan harga jual tabung oksigen untuk pasien Covid-19 di Indonesia. Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Andrianto mengemukakan bahwa keempat perkara tersebut tengah dalam proses pendalaman tim penyidik di Bareskrim Polri. Kendati demikian, Agus tidak menjelaskan lebih terperinci keempat perkara tersebut apakah penyidik sudah menetapkan tersangka atau belum. Agus mengancam akan menindak tegas oknum masyarakat yang berupaya menimbun sekaligus memainkan harga tabung oksigen untuk meraup keuntungan pribadi selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Di sisi lain, pembelian tabung oksigen melalui daring juga perlu diwaspadai oleh masyarakat karena berisiko menjadi korban penipuan.Tingginya permintaan akan tabung oksigen dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindak pidana penipuan.Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Depok Jawa Barat Dadang Wihana mengatakan penipuan telah dialami warga yang kemudian melakukan transfer sejumlah uang.

(Oleh - HR1)

Lonjakan kasus Covid-19 dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat membuat utilitas dan produktivitas sejumlah sektor industri manufaktur menurun. Kendati dilematis, pembatasan tetap diperlukan untuk mengendalikan laju penularan Covid-19 serta menstabilkan pemulihan ekonomi jangka panjang.

Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) mencatat bahwa kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan III-2021 berpotensi melambat dengan perkiraan angka sebesar 49,89 persen. Kondisi tersebut lebih rendah dari capaian sebelumnya, yakni 51,45 persen pada triwulan II-2021 dan 50,01 persen pada triwulan I-2021.

BI memperkirakan volume produksi industri pada triwulan III-2021 akan terkontraksi dengan indeks sebesar 47,17 persen sebagai akibat dari PPKM darurat. Sebagai perbandingan, pada triwulan II-2021, volume produksi meningkat dan ada di level ekspansi 54,2 persen.

Pelambatan pada triwulan III-2021 juga diprediksi terjadi pada indikator volume pesanan barang input, yang diperkirakan menyentuh 53,52 persen meski masih dalam fase ekspansi. Indikator lain, seperti volume persediaan barang jadi dan jumlah tenaga kerja, juga diperkirakan menurun pada triwulan III-2021 karena dampak PPKM darurat.

Meski PPKM darurat juga ternyata tidak sepenuhnya efektif dalam menekan laju penularan Covid-19, kalau dilepas dan dilonggarkan kembali dampaknya justru akan lebih berbahaya bagi perekonomian.

Eko mengatakan, saati ni prioritas pemerintah adalah mengutamakan keselamatan dan kesehatan di lingkungan industri. Oleh karena itu, kami terus ingatkan industri untuk melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat supaya industri bisa bertahan dan berdaya saing.

Pemerintah sejauh ini belum menerbitkan regulasi mengenai harga acuan oksigen dan tabung oksigen di tengah lonjakan permintaan dan harga. Namun keputusan untuk membebaskan bea masuk terhadap dua produk esensial tersebut diharapkan dapat mempercepat terciptanya keseimbangan pasokan dan permintaan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mengancam pembekuan dan pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang terbukti menaikkan barang keperluan penanganan Covid-19 di atas batas wajar.Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono menjelaskan pembebasan bea masuk diberikan sebagai antisipasi pasokan. Sementara untuk tabung gas dan isotank, Indonesia merupakan net importer.“Dengan regulasi ini, perusahaan sekarang bisa melakukan impor dengan lebih leluasa. Saat ini kondisinya mirip seperti awal pandemi ketika kita membutuhkan masker tambahan impor, relaksasi diperlukan sehingga masyarakat bisa segera akses barangnya,” katanya, Minggu (18/7).Fridy mengatakan sebagian besar produksi oksigen sebelumnya ditujukan untuk industri. Oksigen pun didistribusi dalam bentuk gas melalui pipa penyaluran. Sementara itu, oksigen untuk medis memiliki kriteria bentuk cair dengan tingkat kemurnian yang berbeda.

Senada, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan sekaligus juru bicara untuk penanganan Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan sejauh ini belum ada regulasi harga eceran tertinggi untuk oksigen dan tabung oksigen.Dia tidak memperjelas apakah pemerintah akan menerbitkan regulasi HET dalam waktu dekat. Namun jika merujuk pada laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terdapat lonjakan harga untuk oksigen portable di kisaran 16%—900% di pasaran.Adapun harga tabung oksigen ukuran 1 m3 di lokapasar bervariasi di kisaran Rp500.000—Rp700.000.Merujuk data Covid-19 Oxygen Needs Tracker yang dirilis oleh Path.org, kebutuhan oksigen harian Indonesia per 16 Juli 2021 mencapai 1,85 juta meter kubik (m3). Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan kebutuhan rata-rata per 5 Juli yang berkisar di angka 1,07 juta m3 dan kebutuhan harian rata-rata pada April yang berada di kisaran 200.000 m3.Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa kebutuhan oksigen harian di Jawa Bali telah melampaui pasokan harian dari para produsen. Jika dikalkulasi, kebutuhan oksigen di wilayah tersebut mencapai 2.032 ton per hari.