Industri Alat Kesehatan, Waktunya Memacu Investasi

;

Industri Alat Kesehatan, Waktunya Memacu Investasi

Sosial, Budaya, dan Demografi Yuniati Turjandini 12 Aug 2021 Bisnis Indonesia

Pasar alat kesehatan atau alkes Indonesia masih didominasi oleh produk inpor. Dukungan berupa kemudahan regulasi diharapkan mampu memacu investasi pabrikan di dalam negeri. Sekretaris Jendral Gabungan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia Randy H Teguh mengatakan iklim investasi di Idonesia saat ini sudah sangat mudah. "Kemudian akan ada tambahan sampai 2024 sebesar Rp1,7 trilliun dari 24 hingga 25 perusahaan," katanya, Selasa (10/8). Randy menjabarkan dari nilai investasi tersebut, mayoritas merupakan pembangunan, wilayah produksi atau pabrik.

Adapun, investasi baru hingga 2024 nantinya juga tidak hanya datang dari produk terkait Covid-19. Namun banyak diferensiasi produk yang akan masuk dan menyesuaikan dengan kebutuhan terkini. Country General Manager Becton Dickinson Indonesia Hari Nurcahyo mengatakan dalam pembangunan industri alkes, sangat penting adanya peta jalan untuk mengembangkan ekosistem binsnis. Hal tersebut diperlukan demi memastikan keberlangsungan industri dan tersedianya layanan kesehatan terbaik untuk mengakomodasi penggunaan alkes yang tepat guna. "Peta lain dimulai dengan kesiapan lokasi produksi, SDM, sertifikat, dan perizinan fasilitas," ujarnya.

Adapun jumlah industri alkes pada tahun 2019 hanya berkisar 313 perusahaan dan melonjak hingga 817 perusahaan pada 2020. Sayang hanya 3,4% atau 18 perusahaan yang mengantongi sertifikat tingkat komponen dalan negeri. Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi Septian H. Seto mengatakan jika merangkum berbagai data statisitk sejak 2013, alkes selalu mencatat defisit perdagangan, bahkan meningkat empat kali lipat hingga tahun lalu. "Sementara ekspornya selalu tumbuh sedikit 3%-5% selama 3 tahun ini. Jadi, kami harap investasi baru bisa terus ada. Meski dengan investasi kecil, tetapi pemerintah akan tetap mengakomodir insentif khusunya di kawasan KEK (ekonomi khusus)," tuturnya. (YTD)