Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan dua orang pegawai pajak sebagai tersangka penerima suap. Dua pegawai pajak ini adalah WR alias Wawan Ridwan dan AS alias Alfred Simanjuntak. Penetapan dua pegawai pajak sebagai tersangka ini merupakan hasil pengembangan penyidikan dari kasus korupsi yang menjerat Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Direktorat Jenderal Pajak Angin Prayitno Aji alias APA. Wawan Ridwan merupakan Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan pada Ditjen Pajak/Kepala Pajak Bantaeng Sulawesi Selatan sampai dengan Mei 2021/ saat ini menjabat selaku Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi Dan Penilaian Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat Dan Tenggara (Sulselbartra)

Presiden Tiongkok Xi Jinping mengingatkan pada Kamis (11/11) agar Asia Pasifik tidak kembali ke masa perpecahan Perang Dingin. Hal ini disampaikan menyusul meningkatnya ketegangan atas keamanan Taiwan. Menjelang pertemuan puncak virtual dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada awal pekan depan, Xi mengungkapkan bahwa negara-negara di kawasan harus bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama.

"Upaya untuk menarik garis ideologi atau membentuk lingkaran kecil dengan alasan geopolitik pasti akan gagal. Alasan Asia-pasifik tidak dapat dan tidak boleh terulang kembali kedalam konfrontasi dan perpecahan era Perancis Dingin." Ujarnya dalam konferensi bisnis virtual. "KIta semua dapat memulai jalur pembangunan berkelanjutan yang hijau dan rendah karbon. Bersama-sama kita, mengantarkan masa depan pembangunan hijau," katanya tanpa menyebutkan kesepakatan AS secara langsung.

Disisi lain, kendati pemerintah Biden telah mengidentifikasikan iklim sebagai bidang utama untuk potensi kerja sama dengan Tiongkok, tetapi ada lonjakan ketegangan akibat visi rival mereka dikawasan Asia-Pasifik, terutama Taiwan-sebuah negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri, namun masih di klaim sebagai bagian dari Tiongkok. Bahkan Republik Rakyat Tiongkok telah meningkatkan kegiatan militer di dekat Taiwan, dengan memerintahkan pesawat menyeberang ke zona identifikasi pertahanan udara pulau itu pada awal Oktober. (Yetede)

Sungguh sebuah kejutan besar ketika Presiden Joko Widodo dalam kunjungan ke negara Uni Emirat Arab (UEA) pekan lalu mengantongi komitmen investasi senilai  US$ 44,6 miliar atau setara Rp 642 triliun. Tentu itu nilai yang amat fanstastis , bahkan Menteri Investasi Bahlil Lahadahlia menyebut angka tersebut bukan 'kaleng krupuk' alias bukan ecek-ecek. Belum jelas UEA masuk IKN dalam proyek apa saja. Namun kemungkinan besar negara kaya di Timur Tengah itu tertarik pada proyek-proyek pembangunan fasilitas gedung dan sarana informasi  dan teknologi (IT), kawasan industri hijau ,serta energi terbarukan. 

Diluar IKN, UEA tertarik pada proyek infrastruktur seperti pelabuhan, data center, sektor kesehatan, dan pertanian. Tim kedua negara masih akan membahas lebih detail untuk menindaklanjuti komitmen investasi tersebut. Selain melalui INA senilai US$ 18 miliar, investasi UEA juga masuk melalui Kementerian Investasi, dengan nillai US$ 26,6 miliar. Termasuk didalamnya adalah investasi US$ 15 miliar dan Air Product and Chemicals Inc. (APCI) dengan sejumlah BUMN seperti PT Pertamina (persero), PT Bukit Asam (persero) Tbk, dan swasta. APCI membangun hilirisasi gasifikasi batu bara untuk mengubah  komunitas energi fosil tersebut menjadi  dimethyl ether (DME)  sehingga memiliki nilai lebih tinggi. (Yetede)

Sungguh mulia apa yang dilakukan oleh anggota polisi Polsek Pamarican, Polres Ciamis, Polda Jawa Barat (Jabar) bernama Brigadir Ruslan Hadiyatna. Polisi yang bertugas dia Bhabinkamtibnas Polsek Pamarican ini rela menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk membantu pembangunan sebuah rumah layak huni untuk Ustadz Muhhamd Alfin Zikri (30) yang akrab disapa Ustadz Alfin yang tinggal di dusun Malabar, Desa Sidamulih, Kecamatan Pamarican. Ustadz yang kondisinya lumpuh sejak lahir (difabel) ini tinggal di mushola sederhana. Ustadz yang belum berkeluarga ini hidup ditemani oleh kedua orang muridnya yang membantu kegiatan sehari-hari.

Disamping Mushola sebenarnya ada sebuah gubuk yang dibangun warga untuk Ustadz Alfin tinggal namun kondisinya sempit dan tak layak huni.  Ustadz Alfin sudah sebelas tahun tinggal di desa itu dan kegiatan sehari-hari mengajar anak-anak mengaji di Mushola Masalikul Huda  serta memberikan ceramah pengajian, termasuk pengajian untuk ibu-ibu. "Saya ingin Ustadz Alfin mendapat tempat yang layak dekat Mushola sehingga aktivitas mengajarnya bisa berjalan lancar," kata Ruslan kepada Investor Daily. Melihat kondisi Ustadz Alfin yang tinggal ditempat kurang layak, Brigadir Ruslan kemudian berinisiatif mencarikan tanah didepan Mushola untuk dibangun sebagai tempat tinggal.

"Alhamdulillah dari donasi bisa terkumpul sekitar Rp 10 juta sehingga pada Oktober kemarin kita membangun pondasinya, Dan kabar baiknya saya dapat sumbangan lagi dari Ibu Astuti  dari Depok sekitar Rp 20 juta sehingga kemudian saya bisa mulai proses pembangunan rumahnya, semoga bisa segera tuntas," Kata Bapak satu anak ini.  Brigadir punya cita-cita setelah membangun rumah untuk Ustadz Alfin selesai maka renovasi mushola akan menjadi prioritasnya. Hal ini mengingat kondisi mushola yang sejak dibangun pada tahun 1987 belum dilakukan renovasi.

"Saya berharap ada donatur yang mau membantu  Ustadz Alfin agar beliau lebih mudah mobilitasnya. Bila Ustadz memiliki motor matic beroda tiga (untuk disabilitas) maka akan sangat membantu tugas-tugasnya untuk berdakwah dan mengajar," harapnya. Pada kesempatan ini Brigadir Ruslan menyampaikan, dirinya ikut membina pemuda di desa dengan mengembangkan usaha madu hutan. Selama ini banyak yang mencari madu hutan, namun bingung cara menjualnya. Brigadir turun langsung membina mereka dan mengarahkan agar membuat kemasan yang lebih baik. Sekarang ini sudah dikasih merek Malega dan punya kemasan yang baik, (Yetede)

Pemerintah disarankan untuk fokus memberikan perlindungan kepada masyarakat  yang rentan miskin, selain masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Sebab masyarakat rentan ini yang paling cepat terkena dampak sehingga masuk dalam kelompok masyarakat miskin. "Kalau menurut saya  sebetulnya yang harus dibantu itu bukan hanya mereka yang miskin, tetapi yang rentan.  Kenapa? Karena di dalam pandemi ini  orang yang rentan bisa jatuh miskin," ujar Ekonom senior Universitas Indonesia  (UI) Muhammad Chotib Basri dalam seminar daring, Rabu (10/11).

Menurut dia, kebijakan PPKM berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun di sisi lain, dalam implementasinya banyak  masyarakat yang melanggar PPKM karena harus bekerja. " Pekerja hanya bisa diminta tinggal di rumah  kalau dia diberikan kompensasi, istilahnya orang digaji untuk tinggal di rumah," ucap Chatib. Pemerintah bisa menganggarkan bantuan sosial secara tunai di kisaran Rp 1 juta sampai Rp 1,5 juta perkeluarga. Tiga hal yang harus menjadi fokus dalam penanganan pandemi Covid-19 yaitu, kesehatan menjadi perhatian, sebab perekonomian tidak bisa pulih saat pandemi belum selesai.

"Investasi tidak akan bisa naik sampai dengan pandeminya bisa diatasi. Saya selalu bilang lupakan dulu sisi produksinya, kita kasih makan orang dulu karena permintaan ini yang akan menghidupi  sampai dengan pandeminya selesai." kata Chatib. Sementara epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Universitas Pandu Riono  mengatakan, sampai saat ini banyak kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang sering berubah. Menurut dia, pemerintah harus berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan institusi yang terlibat dalam penangan pandemi-19. (Yetede)

Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) telah menghibahkan aset-aset rampasan dari para terpidana korupsi senilai Rp255,89 miliar sepanjang 2021. Hal ini sebagai upaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi. "Grafik PSP (Penetapan status pengguna) dana hibah itu terus meningkat, belum termasuk PNPB yang kami hasilkan dalam tahun ini sebagai prestasi KPK," kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis, Rabu (10/11). Pada selasa (9/11), KPK menghibahkan hasil aset rampasan dengan total senilai Rp85,1 miliar dalam wujud kendaraan, tanah, dan bangunan kepada lima instansi yakni Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Komisi Pemilihan Umum, dan Pemerintah  Kota Yogyakarta. Kejaksaan Agung menerima hibah berupa sebidang tanah dan bangunan di Manggarai, Jakarta Selatan senilai Rp14,34 miliar yang merupakan rampasan dari mantan terpidanan korupsi Muhhamad Nazaruddin.

KPK juga memberikan hibah berupa tiga unit kendaraan milik terpidana Fuad Amin Imron senilai Rp1,29 miliar kepada Kementerian Keuangan dengan rincian Toyota Land Cruiser, Toyota Navl, dan Toyota Alphard. Firli mengatakan, barang milik negara yang berasal dari barang rampasan milik KPK ini merupakan wujud dari dilaksanakannya lima asas pokok KPK. Dijelaskan dalam proses hibah ini semua asas KPK telah dilakukan,mulai dari asas kepatuhan hukum, asas keterbukaan  atau transparansi, akuntabilitas, proposionalitas  dan kepentingan umum. Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi mengapresiasi prestasi KPK di tahun ini. Acara hibah yang diberikan KPK diyakini meningkatkan sinergisitas KPK dengan instansi lain. Direktur Pengelolaan Negara dan Sistem Informasi  Kementerian Keuangan  Purnama T, Sianturi mengatakan meminta KPK tidak berhenti mengupayakan aset hibah untuk instansi pemerintah lain. (Yetede)

Pemerintah diminta cermat dan hati-hati dalam menggunakan komponen-komponen sebagai dasar pertimbangan  untuk menetapkan upah minimum 2022, salah satunya komponen rata-rata konsumsi per kapita disuatu provinsi. Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menekan konsumsi masyarakat akibat banyak  sektor usaha yang terdampak. Jangan sampai kita mengunakan data rata-rata konsumsi per kapita di tahun ini dan akhirnya keluar angka yang lebih kecil. Ketika lebih kecil, (itu) akan mempengaruhi secara keseluruhan," ujar peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet saat dihubungi Investor Daily, Selasa (9/11)

Sejumlah pihak berharap, penetapan upah minimum 2022 bisa menjaga daya beli buruh sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan secara layak. Pemerintah tengah mengkaji penetapan upah minimum 2022, diantaranya dengan mempertimbangkan usulan serikat buruh yang meminta kenaikan sebesar 10%. Menurut Yusuf, penetapan upah minimum dinilai memenuhi keselarasan dalam tripartit, yakni antara pemerintah, pengusaha, dan buruh, "Saya kira mekanisme tripartit yang terlibat dalam penentuan upah ini harus  selaras. Meskipun diatas kertas sulit dilakukan, karena sering kali permintaan buruh relatif sedikit terakomodir dalam penentuan upah secara minimum." ucap dia.

Secara terpisah, Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfuz Wuhadji mengatakan, perhitungan upah minimum mengacu pada Undang-Undang nasional Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34/2021 tentang pengupahan. Pihaknya masih menunggu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Penentuan upah minimum dilakukan berdasarkan data-data dari BPS. Data tersebut akan diserahkan BPS kepada Kemenaker. Kemenaker menetapkan upah minimum baru setelah itu ditentukan  secara lebih detail oleh pemerintah daerah. (Yetede)

Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian. 

Populasi orang kaya di Indonesia terus bertambah. Meski pandemi Covid-19 menekan perekonomian, jumlah orang tajir di negara kita bakal terus meningkat hingga 2025 mendatang. Jumlah orang kaya bertambah, karena sebelumnya,Credit Suisse Research Institue lewat laporan bertajuk Global Wealth Data Book 2021 yang rilis akhir juni lalu menyebutkan, jumlah penduduk Indonesia dengan kekayaan bersih US$ 1 juta atau lebih mencapai 171.740 orang pada 2020, melonjak 61,69% dari 2019. Sementara menurut laporan Kningt Frank berjudul The Wealth Report 2021, populasi orang super tajir di Indonesia dengan penghasilan lebih dari US$ 30 juta selama 2020 hingga 2023 bakal melonjak 67%. Angka pertumbuhan ini yang tertinggi di Asia. India menyusul di posisi dua dengan pertumbuhan sebesar 63%. 

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) masih berjibaku menyelamatkan kondisi keuangannya. Sekalipun nantinya restrukturisasi menemui titik terang, pemulihan kinerja operasional dan bisnis Garuda tak bisa instan. Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmojo membeberkan, kondisi keuangan maskapai penerbangan GIAA secara teknikal dalam kondisi bangkrut (technically bankrupt). Pasalnya, ekuitas GIAA saat ini negatif US$ 2,8 miliar atau Rp 40 triliun, dengan tambahan negatif ekuitas setiap bulan US$ 100 juta - US$ 150 juta atau Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun. "Dalam kondisi seperti ini, istilah perbankan sebenarnya technically bankrupt, tapi legally (secara hukum) belum. Ini yang sekarang kita berusaha bagaimana bisa keluar dari situasi ini," kata Tiko, sapaan akrab Kartika dalam Rapat Kerja Menteri BUMN dengan Komisi VI, Selasa (9/11).