Serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang menewaskan 10 warga Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, tak hanya tergolong sebagai pelanggaran HAM berat, tetapi juga gerakan makar serta terorisme. Pemerintah perlu mengintensifkan operasi penegakan hukum, selain upaya dialog, untuk menyelesaikan persoalan di Papua. Penegakan hukum secara tegas bukan hanya dilakukan untuk menangani aksi KKB di Nduga, melainkan juga serangkaian kekerasan yang selama ini terjadi di Papua dan Papua Barat. Termasuk di dalamnya penegakan hukum terhadap distribusi amunisi dan senjata api kepada KKB yang diyakini menjadi salah satu sumber kekerasan.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani, Minggu (17/7) mengungkapkan, sebenarnya pemerintah telah berupaya membuka dialog dengan berbagai pihak terkait. Namun, upaya itu belum mendapatkan sambutan positif dari KKB. Arsul memandang, kekerasan di Papua sudah masuk kategori pelanggaran HAM berat, juga merupakan tindakan makar dan terorisme massal terhadap warga sipil dan aparatur pemerintah, oleh karena itu sudah saatnya Polri didukung penuh TNI melakukan operasi penegakan hukum yang lebih masif dan tegas terhadap KKB di Papua. Polri dan TNI diharapkan tak ragu atau khawatir operasi penegakan hu- kum itu akan dituding sebagai tindakan pelanggaran HAM oleh pihak tertentu. Komisi III DPR akan memberikan dukungan politik. (Yoga)

Kinerja serapan anggaran daerah menjadi sorotan pemerintah pusat dan publik. Pasalnya, masih banyak pemda yang mengendapkan dana belanjanya di bank. Tak pelak, Menkeu Sri Mulyani merasa kesal lantaran akselerasi belanja modal pemda terlalu lemot. Menurut data Kemenkeu (2022), dana transfer daerah dan dana desa (TKDD) pada APBN 2022 sebesar Rp 769,6 triliun. Sementara dana daerah yang masih ”diparkir” di bank hingga akhir Mei 2022 mencapai Rp 200 triliun. Jauh lebih besar dibandingkan tahun anggaran 2021 (Rp 172 triliun) dan 2020 (Rp 165 triliun). Provinsi yang paling besar memarkirkan dana daerahnya di bank adalah Jatim (Rp 24,1 triliun), diikuti Jateng, Jabar, Papua, DI Aceh, Sumut, dan DKI Jakarta. Urutan paling buncit adalah Kepri (Rp 1,07 triliun).

Kemenkeu (2022) mencatat belanja pemda secara keseluruhan tumbuh minus 17 % (yoy), dari Rp 270 triliun menjadi Rp 223 triliun, padahal dana itu sejatinya bisa dimanfaatkan untuk membangkitkan ekonomi rakyat daerah yang belum sepenuhnya pulih akibat pukulan pandemi Covid-19. Proyek-proyek produktif yang seharusnya bisa menstimulus geliat ekonomi kerakyatan jadi terganggu karena dana yang digunakan untuk mendanai proyek itu tidak kunjung cair. Anggaran yang tak terserap selama satu tahun anggaran mengindikasikan pemda kurang produktif mengelola dana belanjanya. Jika daya serap anggarannya rendah, otomatis kinerja pemerintahannya pun rendah, terutama pertumbuhan ekonomi daerah menjadi rendah. (Yoga)

HAM menanggapi isi percakapan di telepon seluler Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat bisa membantu mengungkap misteri kematian ajudan Kepala Divisi Propam Polri  Inspektur  Jendral Ferdy Sambo ini. Polsi mesti mencari dan menelisik isi percakapan  di tiga gawai milik Brigadir Josua yang hingga kini belum ditemukan. "Sebenarnya isi percakapan di tiga seluler yang disebut hilang itu bisa dijadikan alat bukti untuk mengungkap kasus," kata Komisioner Komnas HAM, Hairansyah, Ahad, 17 Juli 2022. Polisi semestinya Tidak mempunyai  kendala dalam mengusut  kasus baku tembak Brigadir Josua- Polisi menggunakan inisial Brigadir J- dengan rekannya, Bharada E, di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren III, Pancoran. Sebab, menurut Hairansyah, polisi memiliki semua akses, termasuk menelisik semua isi percakapan di tiga gawai Josua dengan sumber daya dan tekhnologi yang ada. Hairansyah mengatakan, selain isi percakapan di Gawai Josua, tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Lsityo Sigit Prabowo mesti membongkar isi percakapan Bharada E, Irjen Ferdy Sambo dan istrinya mesti ditelisik kerena mereka termasuk dalam rangkaian peristiwa yang menyebabkan tewasnya Brigadir Josua. (Yetede)

Bagong Suyanto, Guru Besar FISIP Universitas Airlangga, menggali agar akar masalah kekerasan di pondok pesantren. Perlu desakralisasi pemimpin pesantren. Menjelang peringatan Hari Anak Nasional pada 23 Juli ini, masyarakat justru disuguhi kabar yang sangat memprihatinkan tentang pelecehan seksual di pondok pesantren. Kasus tindak kekerasan seksual yang menimpa anak-anak ini sudah sulit di nalar akal sehat. Pelaku kekerasan bukan lagi predator seksual dan penjahat cinta yang terbiasa menggunakan bujuk rayu  dan tekanan untuk memperdaya korban. Tokoh Agama, guru, dan pimpinan lembaga keagamaan pun ternyata tidak menjadi jaminan akhlaknya baik. Seperti ramai diberitakan belakangan ini, seorang pengasuh pondok pesantren  di Banyuwangi, Jawa Timur, ditangkap polisi karena melakukan pencabulan terhadap santrinya. Di masa yang sama putra seorang pemimpin pondok pesantren di Jombang juga ditangkap polisi karena diduga telah memperkosa sejumlah santri. (Yetede)

Keluarga Brigadir Josua berupaya menguak misteri kematian anak meraka. Sejumlah upaya ditempuh. Menyerahkan foto dokumentasi foto jenazah ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia (HAM)  dan mempertanyakan isi percakapan dalam gawai Josua. "Kami sudah menyerahkan ke Komnas HAM  sejumlah foto dokumentasi perihal luka yang ada di tubuh Brigadir Josua, saat dihubungi Tempo, Ahad 17 Juli 2022. Kamaruddin menerima kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Josua dari Rosti Sumanjuntak dan Samuel Hutabarat. Keduanya merupakan orang tua Josua. Menurut Polisi, Brigadir Josua meregang nyawa setelah baku tembak dengan rekannya, Bahara E, di rumah dinas Kadiv Propam Polri Inspektur Jenderal Ferdy Sambo pada Jumat sore, 8 Juli 2022. Josua tewas ditembak  karena diduga melakukan pelecehan terhadap istri Ferdy, Purti Chandrawati.  Dalam Insiden kematian Josua terdapat kejanggalan lain adalah  kamera pengawas atau CCTV  disebut rusak tiga pekan. Namun dekoder CCTV di pos satpam dekat rumah dinas itu disita polisi sehari setelah insiden (Yetede)

Pemerintah gagal memetik pelajaran  dari pandemi Covid-`9 untuk lebih sigap menangani wabah lain. Ketika  wabah penyakit mulut dan kuku menyerbu, pemerintah kembali tergagap-gagap. Pandemi Covid-19 tak cukup menjadi pelajaran bagi pemerintah untuk lebih sigap dalam menangani penyakit yang berpotensi menjadi wabah. Buktinya ketika penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak merebak, pemerintah tetap saja lamban membendungnya. Lebih buruk lagi, menurut temuan Ombudsman RI, pemerintahpun lalai menangkal wabah yang merugikan peternak itu. Akibatnya, penyakit mulut dan kuku- yang pada 1990 dinyatakan telah sirna dari negeri ini- kini kembali menjangkiti ternak di 22 provinsi. Kasus PMK pertama terdeteksi pada 28 April 2022 di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Karena tidak segera ditangani dengan baik, pada 13 Juli 2022, kuman PMK yang bisa menyebar melalui kontak, pakan, dan peralatan itu dilaporkan  menjangkiti ternak  di separuh lebih provinsi di Inonesia. (Yetede)

Polisi terus mengusut jaringan mafia tanah di BPN. Terbaru, Sabtu (16/7), Polda Metro Jaya menjadikan tersangka dan menahan tiga pejabat BPN yang terkait praktik mafia tanah di wilayah Bekasi, Jabar. Mereka adalah NS (50), Kepala Kantor BPN Pelembang yang saat kasus terjadi adalah Kasie Infrastruktur Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi. Lalu, RS (58), Kasie Survei Kantor BPN Bandung Barat, yang merupakan mantan Kasie Pengukuran dan Pemetaan Kantor BPN Kabupaten Bekasi. Kemudian P (59), pensiunan BPN, mantan Koordinator Pengukuran Kantor BPN Kabupaten Bekasi.

Ketiga tersangka terlibat kasus mafia tanah di Bekasi pada 2016-2017 dengan menerbitkan peta bidang berdasarkan warkah palsu. Mereka menambah deretan 10 pegawai BPN yang ditangani polisi terkait kasus mafia tanah di Jakarta-Bekasi. Mereka terlibat dalam empat laporan, mulai dari kasus di Jagakarsa, Jakarta Selatan; Cilincing, Jakarta Utara; Babelan, Bekasi; dan penanganan lanjutan kasus keluarga pesohor Nirina Zubir. Penangkapan tiga tersangka baru itu melegakan Waluyo (63) dan keluarganya. Mereka menjadi korban tersangka AS alias ”Pak Haji” yang memanfaatkan sertifikat palsu buatan dua tersangka dari lingkungan BPN.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi mengatakan, MB menerima ratusan juta rupiah untuk menerbitkan sertifikat tanpa prosedur yang benar. Padahal, program PTSL yang dicanangkan Presiden Jokowi sejak 2018 itu seharusnya gratis. Menurut Hengki, kini para mafioso bermain dalam penerbitan sertifikat, tidak lagi dalam proses jual beli. Mirisnya, proses ini dibantu pegawai BPN. Keterlibatan pegawai BPN juga baru-baru ini  terungkap dari penangkapan mantan Ketua Ajudikasi PTSL Jakarta Selatan berinisial PS. Ia menerbitkan sertifikat tanpa warkah yang benar pada sebidang lahan di Jagakarsa, Jaksel. (Yoga)

Hasil survei Bloomberg menunjukkan, Indonesia masuk daftar negara yang berpotensi mengalami resesi. Dengan potensi risiko 3 %, Indonesia menempati posisi ke-14 dari 15 negara di Asia. Survei yang dirilis 6 Juli 2022 itu mencatat, rata-rata potensi resesi sejumlah negara AsiaTenggara lainnya sekitar 10 %. Untuk kawasan Asia Timur, potensinya berlipat dua kali lebih tinggi. Termasuk China yang menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Potensi resesi terbesar saat ini adalah di Sri Lanka dengan besaran risiko 85 % sehingga negara ini dalam status darurat ekonomi. Munculnya potensi resesi di sejumlah negara dan kawasan tersebut tak lepas dari dampak pandemic Covid-19 yang kembali  teridentifikasi di sejumlah negara. Faktor lainnya adalah gejolak ekonomi global yang masih belum terbendung akibat invasiRusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 lalu. Kombinasi keduanya semakin melemahkan sendi-sendi perekonomian masing-masing negara dan dunia yang sedang beranjak pulih.

Jika dibandingkan dengan negara lain, posisi Indonesia saat ini relatif lebih aman, indikatornya tergambar dari cukup tingginya tingkat keyakinan konsumen di Tanah Air. Rilis terbaru BI menunjukkan, indeks keyakinan konsumen sebesar 128,2 pada Juni 2022 lalu. Meskipun sedikit lebih rendah dari bulan sebelumnya, masih menunjukkan optimisme dengan besarnya indeks di atas angka 100. Keyakinan itu terpantau di seluruh kategori, seperti level pengeluaran, usia, dan tingkat pendidikan, serta pada kondisi ekonomi saat ini maupun yang akan datang. Pemerintah melalui Menkeu juga menyebutkan bahwa APBN, ketahanan PDB, hingga kebijakan moneter Indonesia masih lebih baik daripada negara lain. Surplus neraca perdagangan yang didorong peningkatan ekspor CPO serta komoditas mineral pertambangan diprediksi akan terus meningkat seiring tingginya harga komoditas global. (Yoga)

Presiden Joko Widodo berjalan bersama Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat kunjungan delegasi IMF di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat, Minggu (17/7). IMF menaruh harapan pada kepemimpinan Indonesia dalam presidensi G20. Kepemimpinan itu diperlukan antara lain untuk mendorong para pemimpin negara G20 guna mendukung langkah institusi-institusi yang memiliki kemampuan membantu negara-negara yang sedang menghadapi krisis

Sepuluh warga meninggal akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7). Komnas HAM menyatakan, perbuatan pelaku sebagai kejahatan luar biasa. Amnesty International Indonesia mendesak tragedi keji ini diusut tuntas untuk penegakan hukum. Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menyampaikan, aksi KKB yang menyerang warga di Kampung Nogolait tidak berperikemanusiaan dan terjadi berkali-kali. Dia menilai ke- lompok ini begitu kejam karena menyerang warga sipil yang sama sekali tidak berdaya.

Serangan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya itu menyebabkan 10 warga meninggal dan dua warga lainnya kritis. Berdasarkan data Polres Nduga, serangan terhadap 12 korban terjadi di Kampung Nogolait pada pukul 09.15 WIT. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem juga mengecam aksi KKB yang menyerang 12 warga sipil di Nduga. Ia menilai perbuatan KKB sungguh di luar nalar kemanusiaan karena menyerang warga yang sama sekali tidak memiliki senjata api. (Yoga)