Komnas HAM memilih membentuk tim terpisah dari tim khusus kepolisian dalam mengusut insiden dugaan saling tembak ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan akan mengusut insiden dugaan saling tembak sesama ajudan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. "Komnas HAM akan bekerja sendiri dengan SOP dan mekanisme yang ada di Komnas HAM. Kami bukan bagian dari tim khusus ataupun tim gabungan," Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, saat konferensi pers bersama Inspektur Pengawasan Umum Polri Komisaris Jenderal Agung Budi Martoyo, di Markas Besar Polri. Komisioner Komnas HAM lainnya, Muhammad Choirul Anam, menjelaskan, lembaganya sudah membentuk  tim sejak insiden dugaan saling tembak tersebut mengemuka. "Lalu bagaimana hubungan kedua lembaga? Sifatnya adalah koordinasi. Selain itu Komnas HAM punya aksebilitas," kata Anam (Yetede)

Sejumlah polisi disebut mengganti dekoder kamera pengawas (close circuit television/CCTV) yang ada di pos satpam Komplek Polri Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. Pos itu berjarak sekitar 10 meter dari kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Pergantian dekoder dilakukan satu hari setelah baku tembak Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat atau Brigadir J dengan Bharada E di rumah Ferdy. Dekoder alias alat untuk menyimpan rekaman video dari kamera CCTV itu berada di pos satpam. Menurut Seno, kamera pengawas di lingkungan kompleks masih berfungsi dan tak mengalami kerusakan. "Saya tanya sama Satpam, ya, dia aja enggak tahu kenapa diganti," ujar pensiunan jenderal polisi itu. Brigadir J tewas dengan tujuh luka bekas tembakan di tubuhnya. Polisi menyebutkan ia terlibat baku tembak dengan rekannya, Bharada E, setelah diduga melakukan terhadap istri Sambo, Putri Cendrawati, yang saat itu berada di lantai 1 rumah dinas tersebut. (Yetede)

Sejumlah kalangan mendesak insiden baku tembak polisi di rumah dinas Kadiv Prompan Mabes Polri diungkap terbuka. DPR bakal memanggil Kapolri untuk meminta penjelasan secara rinci. Sejumlah kalangan mendesak Kepala Kepolisian RI, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menonaktifkan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Indonesia Police Wacth (IPW), misalnya, menilai Ferdy merupakan saksi kunci atas insiden  baku tembak  polisi yang menewaskan ajudannya, Brigadir Nopriansyah Josua Hutabarat, pada Jumat pekan lalu. IPW juga mendesak Kapolri membentuk tim pencari fakta untuk mengusut kejelasan motif pembunuhan yang melibatkan sesama polisi, ajudan Ferdy. "Status Brigadir J belum jelas, apakah menjadi korban atau justru orang  yang menimbulkan bahaya sehingga perlu ditembak,' ujar Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 12 Juli 2022. (Yetede)

Kekerasan seksual di Pesantren Shiddiqiyah dan SMA SPI terjadi tidak hanya karena bejadnya pelaku, tapi karena adanya relasi kuasa yang kuat antara pendidik dan anak didik. Siapapun yang melindungi atau membiarkan pelaku kejahatan seksual sama jahatnya dengan pelaku. Selain pidananya, kesamaan kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah di Jombang dan SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) di Kota Batu -keduanya di Jawa Timur- adalah lambannya aparat menegak hukum terhadap pelaku kejahatan. Akibatnya, para korban tidak hanya semakin terpuruk, tapi juga terancam karena korban  tidak hanya semakin terpuruk, tapi juga terancam karena pelaku  sempat leluasa mengintimidasi mereka. Dalam kasus di pesantren Shiddiqiyah, polisi terkesan membiarkan kasus berlarut-larut. Setelah menetapkan Subchi Anzal Tsani, anak pemimpin pesantren, sebagai tersangka sejak lebih dari dua tahun lalu, polisi tak lantas menahannya. Leletnya proses hukum memberi angin kepada Subchi. Ia menuduh para korban memfitnahnya, lalu mengerahkan pendukungnya untuk mengintimidasi korban dan pendampingnya. (Yetede)

Presiden Jokowi (12/7) kembali memperingatkan para menteri untuk fokus menjalankan tugas dan pekerjaan masing-masing guna mengatasi kesulitan rakyat. Pada tahun 2022, sudah tiga kali Presiden Jokowi mengutarakan peringatan serupa dalam konteks berbeda. ”Saya minta semua menteri fokus bekerja. Kalau Mendag, yang penting urus bagaimana menurunkan harga minyak goreng di Rp 14.000 atau di bawah Rp 14.000 per liter,” kata Presiden Jokowi seusai menyerahkan bansos di Pasar Sukamandi, Subang, Jabar.

Pernyataan itu disampaikan Presiden menanggapi kegiatan Mendag Zulkifli Hasan dalam program PAN-sar Murah di Kecamatan Telukbetung Timur, Bandar Lampung, Sabtu (9/7). Saat itu, Zulkifli yang juga Ketum PAN mengajak para ibu yang hadir untuk memilih putrinya, Futri Zulya Savitri. Pada acara itu, panitia menjual 2 liter minyak goreng Rp 10.000. Namun, warga diberi cuma-cuma karena minyak goreng itu akan dibayar Futri. Zulkifli juga menjanjikan menggelar acara serupa tiap dua bulan sekali jika warga memilih putrinya yang akan maju menjadi calon anggota legislatif dari dapil Lampung I.

Presiden juga menekankan agar para menteri, utamanya yang mengurusi bidang energ dan pangan, bisa fokus menangani dua hal tersebut. Menurut dia, saat ini situasi dunia sedang terdisrupsi di dua bidang tersebut. Sebelum itu, sepanjang tahun 2022, Presiden Jokowi sudah dua kali meminta menterinya fokus. Saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, 5 April 2022, Presiden memerintahkan semua menteri tak lagi menyuarakan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden meminta menteri fokus bekerja menangani kesulitan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebulan kemudian, dalam siding kabinet paripurna, 9 Mei 2022, Presiden kembali meminta jajarannya fokus pada tugas masing-masing. (Yoga)

Dari rumah dinas Wakil Bupati Pakpak Bharat Mutsyuhito Solin, tim sejarawan, dokter, sastrawan, dosen, dan peneliti dari sejumlah kampus dan lembaga penelitian menaiki beberapa mobil berpenggerak empat roda menelusuri jalan sepanjang 40 kilometer menuju hutan purba di sekitar Desa Sibagindar, Kecamatan Pagindar. Saat tiba di tujuan, Kepala Desa Sibagindar Sondang Manik sudah menunggu di pinggir hutan di sebuah gubuk dari kayu kapur yang disebut labah todung. Labah todung menjadi bukti peradaban pencari kapur sudah sangat tua di desa itu. Namun, beberapa puluh tahun terakhir, kapur sulit dicari. Pencari kapur memilih menjadi petani kelapa sawit dan padi. Hanya di Sibagindar, ratusan hektar hutan kapur ternyata masih terjaga.

Hutan itu didominasi pohon-pohon kapur meranti. Ada puluhan pohon kapur berdiameter 2,5 meter yang berusia 200-300 tahun. Pohon setinggi 60 meter itu lurus ke atas tanpa cabang dengan warna coklat dan bersisik. Beberapa batang pohon kapur besar tampak tumbang dan membusuk selama puluhan tahun. Sebagian pohon yang tumbang adalah bekas pengambilan kapur. Untuk mengambil kapur, batang pohon harus ditebang dan dibelah karena berada di tengah batang. Sondang menyebut, peradaban kapur hampir hilang. Satu-satunya yang tersisa adalah hutan kapur. Puluhan tahun lalu, hampir semua rumah di desanya berupa rumah kayu yang terbuat dari pohon kapur. Dinding dan atapnya pun dibuat dari kulit pohon kapur yang bisa tahan hingga 40 tahun.

Edi Cahaya Manik (50), warga Desa Sibagindar, sempat mencari kapur saat masih muda. Mereka biasanya berangkat lima orang untuk mencari kapur di tengah hutan selama dua minggu. Mereka membawa bekal dan mendirikan labah todung di tengah hutan. Sejarawan Universitas Negeri Medan (Unimed), Ichwan Azhari, menyebut, penemuan hutan kapur dan peradaban pencari kapur sangat menakjubkan. Unimed sudah mencari hutan kapur sejak 2016. Namun, mereka hanya menemukan sekitar 20 batang di ladang warga di Desa Siordang, Kecamatan Sirandorung, Tapanuli Tengah, milik Jalungan Silaban. ”Siordang pun disebut sebagai rumah kapur barus terakhir.

Bupati Pakpak Bharat Franc Bernhard Tumanggor mengatakan, mereka akan merancang hutan kapur Pakpak  sebagai destinasi wisata minat khusus. Di tengah temuan itu, lanjut Ichwan, gerakan penyelamatan hutan kapur terakhir itu harus dilakukan. Saat ini, luasan hutan kapur terus berkurang terimpit ekspansi kebun sawit. Masyarakat pun harus mendapat manfaat ekonomi dari hutan kapur agar bisa menjaganya. Jangan sampai hutan kapur Barus yang tersisa kembali tergerus. (Yoga)

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia DKI Jakartak terkait penetapan besaran UMP 2022. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1517 Tahun 2021 tentang UMP 2022 dinyatakan batal. Dalam keputusan gubernur itu, UMP DKI Jakarta 2022 sebesar Rp 4,6 juta per bulan. Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, Selasa (12/7) menyatakan, Pemprov DKI masih mengkaji dan mengevaluasi keputusan itu. (Yoga)

Pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil bukanlah hal baru di dunia. Bahkan, China, negara produsen, konsumen, eksportir sekaligus importir makanan laut terbesar di dunia memberikan subsidi BBM kepada  nelayannya. Mereka terus berinovasi melalui desentralisasi pengelolaan BBM bersubsidi dari pusat ke provinsi (Oceana, 2021). Lalu, bertransformasi ke dalam subsidi pengelolaan perikanan berkelanjutan (Song dkk, 2022).

Indonesia adalah satu dari sedikit negara di dunia yang sumbangan protein dari ikan terhadap total asupan protein hewani per kapita penduduknya telah mencapai 54 % (FAO, 2016) yang berasal dari nelayan kecil dan tradisional. Mereka berkontribusi 60 % produksi nasional, di mana 80 persennya adalah untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Maka, pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan kecil dan tradisional sejatinya telah melampaui cita-cita (keluarga) nelayan untuk hidup sejahtera. Ragam kepentingan nasional ada di balik ketepatan  pemberian BBM bersubsidi kepada nelayan: mulai dari membuka lapangan pekerjaan, menekan angka kemiskinan, hingga puncaknya melunasi tugas negara untuk mencukupi kebutuhan pangan perikanan berkualitas bagi tiap-tiap anak bangsa. Terlebih, sekitar 60-70 % biaya nelayan melaut habis untuk membeli BBM. (Yoga)

Tepat hari jadi ke-75 tahun Koperasi Indonesia, pada 12 Juli 2022, koperasi di Indonesia semakin diwarnai kegamangan. Tidak hanya kesuksesan yang diraih, sebagian koperasi gagal bayar akibat lemahnya tata kelola manajemen. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi terancam pudar. Citra koperasi tak hanya tercoreng oleh oknum pengurus koperasi, tetapi juga kegagalan dalam tata kelola keuangan, terutama terjadi pada  koperasi simpan pinjam (KSP). Namun, sejumlah koperasi lainnya tetap masih layak menjadi percontohan untuk dikembangkan dan menjadi pendorong pemulihan ekonomi nasional.

Sepanjang tahun ini, dunia perkoperasian Indonesia diramaikan oleh delapan koperasi bermasalah yang harus menyelesaikan pembayaran utang sesuai dengan putusan PKPU Pengadilan Niaga. Kedelapan KSP tersebut ialah Sejahtera Bersama, Indosurya, Pracico Inti Sejahtera, Pembiayaan Syariah Pracico Inti Utama, Intidana, Koperasi  Jasa Wahana Berkah Sentosa, Lima Garuda, dan Timur Pratama Indonesia. Total dana anggota koperasi bermasalah akibat gagal bayar tersebut diperkirakan Rp 20 triliun. Merespons situasi tersebut di atas, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah di awal 2022. Satgas ini beranggotakan lintas kementerian dan lembaga, seperti kepolisian dan PPATK, untuk melacak aliran dana koperasi yang diduga diselewengkan.

Menteri Koperasi dan UKM Tetes Masduki mengatakan bahwa sebagian besar koperasi yang bermasalah tersebut dibentuk oleh pebisnis, bukan didorong kesamaan visi dari kumpulan orang-orang kecil yang ingin membangun usaha secara kolektif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Ia menyebut koperasi jenis itu ibarat shadow banking. Koperasi semacam inilah yang dirasa perlu ditertibkan. Bagi praktisi perkoperasian, sekaligus Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), Suroto, kemelut yang terjadi pada koperasi di Indonesia menunjukkan masalah yang kian akut dan mengkhawatirkan. Bukan hanya menyangkut buruknya tata kelola, melainkan juga ada masalah serius dalam hal dasar tentang regulasi dan kebijakan tentang perkoperasian di Indonesia, termasuk pemerintah selaku regulator.Apabila koperasi tidak mampu mewujudkan cita-citanya yang mulia, tak mustahil koperasi akan ditinggalkan anggotanya. Saat ini, citra koperasi sedang dipertaruhkan. (Yoga)

Mulai 1 Juli 2022, PT Pertamina membuka pendaftaran bagi kendaraan beroda empat yang berhak mendapatkan  BBM bersubsidi, jenis solar dan bensin tertentu. Secara teknis, pendaftaran dilakukan dengan aplikasi MyPertamina dan mengisi lembaran formulir di situs Subsiditepat.mypertamina.id. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan distribusi BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran. Pendaftaran pada aplikasi itu sifatnya baru uji coba dan belum menjadi sebuah ketetapan yang diimplementasikan saat ini. Oleh sebab itu, penerapan pendataan melalui MyPertamina dan situs daringnya diharapkan dapat mengurangi ketimpangan penerima manfaat subsidi sekaligus mengurangi beban subsidi dari APBN. Sosialisasi perlu dimaksimalkan lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi dan teknis pengisian seputar pendataan penerima BBM subsidi.

Pada Mei 2022, pemerintah melakukan penyesuaian subsidi dan kompensasi energi dari semula Rp 134 triliun menjadi Rp 208,9 triliun. Jumlah tersebut ditujukan untuk kompensasi BBM Rp 52,5 triliun dan kompensasi listrik Rp 41 triliun. Berdasarkan data BPS, pada periode 2016-2020 jumlah kendaraan bermotor meningkat rata-rata 6,2 juta atau 5,3 % setiap tahunnya. Fenomena peningkatan jumlah kendaraan tersebut berpotensi besar menimbulkan celah kebocoran subsidi. Pada tahun ini, diperkirakan konsumsi BBM bersubsidi melampaui kuota yang ditentukan. Jika tidak dikendalikan, konsumsi pertalite sebagai salah satu jenis BBM bersubsidi bisa mencapai 28 juta kiloliter. Padahal, kuota yang ditetapkan hanyalah 23 juta kiloliter. (Yoga)