Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Jakarta Utara yang sebelumnya menjabat Ketua Tim Adjudikasi PTS, BPN Jakarta Selatan di tangkap di rumahnya di Depok, Jawa Barat, Selasa (12/7). Dia adalah satu dari empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ditangkap dan dijadikan tersangka kasus mafia tanah. Surat Keterangan Tanah (SKT) juga masih sering digunakan alat bukti dalam pengadilan perdata tanah. Tentang SKT, diatur dalam antara lain dalam Peraturan Pemerintah No 24/1997 yang diperbaharui dengan PP No 18/2021. Proses pelanggaran hukum yang dilakukan mafia hukum, termasuk mafia tanah, sangat terselubung dan semua terlihat sangat 'legal'. Tidak sedikit pun pejabat publik (termasuk pejabat BPN dan penegak hukum) atau hakim yang terlibat dalam praktik mafia tanah. Kegiatan mafia tanah atau mafia hukum itu tentu mengakibatkan maraknya konflik dan sengketa pertanahan, baik yang terselesaikan tanpa proses hukum maupun yang melalui pengadilan.(Yetede)

Tren positif perekonomian nasional yang tecermin dari geliat manufaktur tak boleh membuat dunia usaha terlena. Selain tensi geopolitik global masih tinggi, efek domino dari risiko resesi ekonomi Amerika Serikat (AS) akibat lonjakan inflasi patut diwaspadai. Kemarin, Kamis (14/7), Bank Indonesia merilis Prompt Manufacturing Index (PMI) Kuartal II/2022 mencapai 53,61. Angka itu lebih tinggi ketimbang kuartal I/2022 yang ada di 51,77. Kenaikan terjadi pada mayoritas subsektor, dengan indeks tertinggi pada subsektor tekstil, barang kulit dan alas kaki (56,05%); makanan, minuman dan tembakau (54,60%); serta logam dasar besi dan baja (53,47%). Bank Indonesia memperkirakan tren positif itu akan berlanjut di kuartal III/2022, dengan proyeksi PMI sebesar 54,02%. Merespons dinamika tersebut, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pelaku usaha berupaya mengantisipasi dampak global. Menurutnya, inflasi tinggi di Amerika Serikat bakal berdampak negatif terhadap arus kas dan daya saing industri manufaktur nasional lantaran kenaikan beban input produksi seperti bahan baku penolong impor. Adapun, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan lonjakan inflasi yang masih berlangsung di AS menaikkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga The Fed bulan ini hingga 100 basis poin, dari sebelumnya hanya 75 basis poin.
Menurutnya, dengan perkembangan ekonomi tersebut, resesi di AS diperki­ra­­­kan berlangsung lebih cepat, yaitu pada kuartal II/2022.
“Kalau perusahaan tidak bisa mengelola kenaikan beban ini, yang akan terjadi adalah stagnasi atau kontraksi pertumbuhan kinerja sektor manufaktur,” katanya, Kamis (14/7).

Investasi dengan tema ESG (enviromental, social and governance) saat ini marak di­ta­war­kan oleh be­ra­gam pihak. Dari sisi permintaan, minat ter­ha­dap investasi ESG juga me­­ning­kat salah satunya aki­bat ke­inginan investor un­tuk ber­kon­tribusi dalam men­cegah ke­ru­sak­an lingkungan. Peningkatan minat terhadap investasi ESG mendorong kondisi terjadinya aliran dana ke sektor hijau. Kondisi tersebut sejalan dengan isi salah satu pasal Perjanjian Paris 2015 pasal 2 (c) yang menginginkan adanya peningkatan aliran modal ke sektor hijau. Dari sisi risiko, peningkatan aliran modal ke investasi ESG disebabkan oleh potensi terjadinya stranded asset pada industri energi fosil saat perekonomian mengalami proses transisi untuk mengalihkan ketergantungan dari energi fosil menuju energi baru dan terbarukan (EBT). Praktik greenwashing me­ru­pa­kan skandal yang me­ma­n­faatkan minat investor un­tuk berkontribusi positif terhadap lingkungan. Mi­sal­nya, pada Mei 2022 DWS (yang merupakan unit usaha da­ri Deutsche Bank) diperik­sa oleh otoritas keuangan Jer­man akibat praktik greenwashing, di mana adanya du­ga­an klaim palsu DWS terkait dengan pengelo­laan dana meng­gunakan kriteria ESG. 

Pada kasus lain di Amerika pada bulan yang sama, sebuah unit dari Bank of New York Mellon (BNYM) terkena den­da dari otoritas keuangan Amerika akibat praktik green­washing pada reksa dana ESG yang dikelola oleh unit BNYM. Tema ESG merupakan isu yang kompleks dan tergolong sebagai isu yang relatif baru. Kebaruan isu ESG menyebabkan tidak adanya standardisasi terkait klaim ESG. Kondisi ini mendorong terjadinya keragaman sudut pandang terkait klaim ESG. Namun, keragaman tersebut tidak menjadi pembenaran terjadinya praktik greenwashing karena merupakan suatu bentuk kejahatan dengan cara membuat klaim palsu di seputar lingkungan. Greenwashing merupakan masalah besar yang membuat investor dan konsumen merasa telah berkontribusi untuk menjaga lingkungan, tetapi kenyataannya sama sekali ti­dak.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (persero)) atau PTPN Group melalui anak-anak usahanya terus melakukan  riset dan pengembangan guna  mendukung dan menyukseskan program swasembada pangan nasional. Hasil riset dan pengembangan  termutahkhir yang tengah yang tengah diimplementasikan perusahaan BUMN tersebut di lapangan adalah meningkatkan efisiensi pemanfaatan  lahan tebu sekaligus meningkatkan produksi kedelai melalui pilot project tumpang sari (intercropping) tebu-kedelai (Sistem Bule). Gagasan Sistem Bule tersebut diinisiasi oleh PTPN Group dan Kementerian BUMN yang mana dari luasan areal yang dimiliki PTPN  turut memberikan andil dalam meningkatkan produksi kedelai di Indonesia dan khususnya produksi tebu  untuk memenuhi kebutuhan gula konsumsi nasional. Untuk mengawal kesuksesan pengembangan Sistem Bule tersebut, PTPN Group bekerja sama dengan dua perguruan  tinggi, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institute Pertanian Bogor (IPB). (Yetede)

Kalangan pegiat hak asasi manusia menyebutkan dua bukti yang bisa membuat terang kejanggalan kematian Brigadir Josua:: bekas luka pada jenazah dan rekaman CCTV di sekitar rumah  Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo. Autopsi ulang jenazah secara independen serta serta pembukaan CCTV yang sudah disita polisi menjadi sangat penting. Sebuah layar monitor di pos satpam kompleks Polri Duren Tiga, Pancoran, menampilkan hasil enam rekaman kamera pengintai atau CCTV yang mengarah ke rumah Inspektur Jendral Ferdy Sambo maupun jalanan di sekitar kompleks, kemarin. 

Dua rekaman diantaranya jelas merekam bagian depan kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu. Polisi berseragam mulai nongkrong di pos jaga kompleks setelah kepolisian mengumumkan insiden dugaan saling tembak dua ajudan Ferdy Sambo pada Senin lalu atau tiga hari setelah kejadian. Suatu hari setelah kejadian ini, polisi mengganti dekoder CCTV di pos satpam kompleks Polri Duren Tiga. Alat penyimpanan rekaman saat ini dan yang diamati Tempo kemarin merupakan alat baru, yang terpasang setelah insiden tersebut. (Yetede)

Rekaman CCTV dan hasil autopsi jenazah Brigadir Josua menjadi kunci utama membuka insiden dugaan saling tembak dua ajudan Inspektur Jenderal Ferdy Sambo. Dekoder yang menjadi pusat CCTV di kompleks kediaman Ferdy Sambo tiba-tiba diganti oleh pihak kepolisian. Berbagai pihak mengungkap dua bukti kunci yang seharusnya bisa membuka tabir  insiden dugaan saling tembak, kedua  bukti tersebut adalah rekaman kamera pengintai atau CCTV di sekitar rumah Ferdy Sambo dan kondisi jenazah Brigadir Josua. "Kepingan informasi dari rekaman CCTV tersebut bisa menjadi barang penjelas dari keterangan yang kerap berubah oleh kepolisian," kata Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Revanlee. Ia menduga, penggantian dekoder CCTV di pos satpam kompleks tempat tinggal Ferdy  Sambo dilakukan lantaran suatu pihak menyadari  informasi dari rekaman kamera pengintai tersebut sangat penting. Hanya, kata dia, penggantian dekoder secara tiba-tiba itu mengundang kecurigaan publik bahwa ada sesuatu yang tak beres dalam pengungkapan perkara tersebut. (Yetede)

Penyerapan anggaran khusus percepatan penurunan tengkes di daerah sangat rendah. Dari total dana alokasi khusus fisik Rp 8,3 triliun, anggaran yang terealisasi baru 9,01 %. Karena itu, sosialisasi mengenai pemanfaatan anggaran tersebut perlu lebih digalakkan. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo (14/722) mengatakan, sistem pengelolaan keuangan di daerah sempat mengalami perubahan. Semula, sistem pengelolaan keuangan di daerah memakai SIMDA (sistem informasi manajemen daerah). Kini pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPD (sistem informasi pembangunan daerah). Hal ini menjadi penyebab penyerapan anggaran penanganan stunting atau tengkes kurang optimal di daerah.

Tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh kembang akibat mengalami kurang gizi. Saat ini sudah berjalan setengah tahun anggaran, tetapi penyerapan kurang dari 10 %.Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan Putut Hari Satyaka menyampaikan, dana alokasi khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2022 untuk percepatan penurunan angka tengkes sebesar Rp 8,3 triliun. Alokasi anggaran itu untuk bidang kesehatan dan keluarga berencana, penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penguatan percepatan penurunan tengkes, bidang air minum, dan sanitasi. Dari alokasi anggaran itu per 13 Juli 2022 realisasinya masih 9,01 %. (Yoga)

Salah satu penyebab kembali merebaknya penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia adalah longgarnya pengawasan lalu lintas hewan. Harian Kompas menelusuri jejak penyelundupan hewan ternak dari Thailand, melalui pesisir timur Pulau Sumatera hingga ke peternakan di Jawa. Thailand adalah negara yang belum bebas dari PMK. Transaksi kambing antarnegara ini dilakukan, antara lain, lewat media sosial. Kambing selundupan dari Thailand lolos dari jalur tidak resmi di Aceh Tamiang. Satu kiriman melalui ”pelabuhan tikus” di AcehTamiang pada Februari 2022 diketahui berhasil masuk ke Jawa. Sementara pengiriman pada April 2022 berhasil disita Bea dan Cukai Langsa dan tengah menjadi barang bukti kasus penyelundupan.

Sebuah peternakan di Wonosobo, Jawa Tengah, milik HR (31) diketahui memiliki kambing jenis saanen asal  Thailand. HR mengatakan, kambing saanen tinggal tersisa satu ekor dari 14 kambing jenis ini yang dibeli dari penjual di Thailand pada Februari 2022. Sebanyak 13 ekor lainnya diantarkan ke pembeli di berbagai kota di Jawa. Dia membeli kambing berbulu putih bersih dari pedagang Thailand bernama Suchat Putae melalui Facebook. Setahun terakhir, HR membeli kambing saanen dari Thailand lewat Facebook. Pembayaran dilakukan dengan transfer ke bank di Thailand atas nama Suchat Putae di Amphoe Bhang Bua Tong, yang berjarak 12 jam dari Pelabuhan Kantang, Thailand.

Dari Pelabuhan Kantang ini, Kecamatan Seruway di AcehTamiang dapat dicapai dengan perjalanan kapal melalui Selat Malaka selama sekitar 30 jam. Tak sampai satu pekan, kambing pesanan tiba di Aceh Tamiang. ”Kami pindahkan kambing di jalan, dari mobilnya ke mobil L 300 kami,” kata HR. Tidak ada dokumen apa pun yang menyertai kambing itu. Kambing saanen kemudian ditampung di kandang penampungan yang juga milik HR di kawasan Kota Perdagangan, Kabupaten Simalungun, Sumut, HR kemudian meminta surat jalan di kelurahan setempat untuk mengantar kambing ke Lampung. Dari Lampung, kambing diseberangkan ke Jawa melalui jalur Bakauheni-Merak menggunakan jasa calo.

Pada 8 Mei 2022, Balai Besar Veteriner (BB Vet) Wates Yogyakarta mengambil sampel kambing milik HR. Hasilnya, seekor kambing saanen dan dua ekor domba wonosobo dinyatakan positif PMK pada 9 Mei 2022. Dari data Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, saat itu belum ada satu pun kasus PMK dilaporkan di Wonosobo. PMK mulai menyebar di Wonosobo dua pekan setelah hasil pengujian sampel oleh BB Vet Wates terbit, tutur Kadis Pangan, Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Wonosobo Dwiyama Satyani Budyayu. (Yoga)

Teguran Presiden Jokowi kepada para menteri untuk fokus bekerja mesti direspons dengan perbaikan kinerja dari para menteri. Selain bisa menyebabkan terganggunya kinerja pemerintahan, manuver menteri yang tidak sesuai etika juga dapat menurunkan simpati publik kepada mereka. Di sisi lain, Presiden juga menegaskan peluang untuk perombakan kabinet masih terbuka. ”Menteri tidak bisa bekerja biasa-biasa. Harus bekerja ekstra. Tidak bisa hanya bekerja secara makro, tetapi juga mikro bahkan supermikro, melihat secara detail satu per satu,” tutur Presiden saat berbincang-bincang dengan pemimpin redaksi media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/7).

Saat ditanya apakah sudah tidak ada lagi pergantian anggota kabinet, Presiden Jokowi langsung menyanggahnya. ”Hmm, kata siapa!” kata Jokowi sambil tersenyum. Terkait menteri yang berkampanye untuk parpol menjelang pemilu, menurut Jokowi, hal itu boleh-boleh saja. Menteri, selain pejabat publik, juga merupakan pejabat politik. Namun, kampanye tak boleh mengganggu pekerjaan utama sebagai menteri, terlebih di tengah situasi yang tak mudah ini. Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto menambahkan, Presiden perlu menegur sekaligus memperingatkan menteri yang tidak etis dan berpotensi menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Menteri juga diingatkan agar tidak mencampuradukkan urusan negara dengan urusan politik pribadi dan keluarga. (Yoga)

Kasus mafia tanah di wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai terkuak. Penyidik Polda Metro Jaya menangkap empat pejabat Badan Pertanahan Nasional atau BPN serta sejumlah tersangka lain. Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Hengki Haryadi menyatakan, ada 10 pegawai BPN yang ditangkap. Sebanyak enam orang berstatus pegawai tidak tetap. Kepala Subdirektorat Harta Benda Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya AKBP Petrus Silalahi menambahkan, satu dari empat pejabat BPN, berinisial PS, merupakan Koordinator Substansi Penataan Pertanahan BPN Kota Administrasi Jakarta Utara. PS ditangkap di Depok, Jabar, Selasa (12/7) pukul 23.30.  Saat tersangkut kasus, ia menjabat Ketua Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di BPN Jakarta Selatan. ”PS menerbitkan sertifikat dengan warkah palsu dan tanpa melalui prosedur yang benar,” kata Petrus.

Pejabat lainnya berinisial MB. Ia ditangkap atas keterlibatan kasus mafia tanah di Jakarta Utara. MB disebut menerima uang ratusan juta rupiah dari cukong mafia tanah untuk menerbitkan sertifikat tanah tanpa prosedur yang benar. Padahal, program PTSL seharusnya gratis. Petrus menyebutkan, pihaknya juga menahan dan menetapkan tersangka oknum pegawai BPN Kabupaten Bekasi. Pelaku menerbitkan sertifikat di obyek tanah yang secara keseluruhan milik orang lain yang telah lama bersertifikat. Selain 10 pegawai BPN, polisi juga menetapkan status tersangka terhadap 2 ASN pemerintahan lain, 2 kepala desa yang sudah purnatugas, serta 1 pegawai jasa perbankan. Total ada 27 tersangka, dengan 22 orang di antaranya ditahan. Mereka menjadi tersangka terkait kasus di Jagakarsa, Jakarta Selatan; Cilincing, Jakarta Utara; Babelan, Bekasi; serta penanganan lanjutan kasus yang menimpa keluarga figure publik Nirina Zubir. (Yoga)