;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10118 )

Jaga Akuntabilitas Penyaluran Bansos

20 Jul 2022

Penyaluran bansos ke masyarakat mesti memenuhi sejumlah aspek, yaitu akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Akuntabilitas bisa dicapai melalui mekanisme umpan balik dari penerima manfaat dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Chief Executive Officer of Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja, akuntabilitas lembaga pengelola bansos dapat dibangun dengan membuat prosedur standar operasi. Hal ini mencakup kebijakan internal yang antisuap, antikorupsi, anti-penipuan, anti-pencucian uang, hingga anti-terorisme. Selain itu, lembaga juga perlu menyusun mekanisme pengaduan dan umpan balik dari penerima manfaat. ”Umpan balik akan menguatkan akuntabilitas (lembaga),” kata Nanang dalam diskusi daring berjudul ”Meningkatkan Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kemanusian Melalui E-Bansos dan Mekanisme Umpan Balik”, Selasa (19/7).

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri mengatakan, mekanisme umpan balik menyediakan ruang komunikasi dua arah antara penerima bantuan donor dan pihak lain. Mekanisme umpan balik juga berperan menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi di lapangan. Menurut pimpinan Loop Indonesia, Daris Fauzan, lembaga kemanusiaan dapat menggunakan platform digital untuk menerapkan mekanisme umpan balik dari penerima manfaat bansos. Penerima manfaat bansos dapat menyampaikan umpan balik melalui pesan singkat, Whatsapp, Facebook Messenger, dan laman mereka. (Yoga)


Kerja Sama Biayai Restorasi Mangrove

20 Jul 2022

Upaya memulihkan mangrove seluas 600.000 hektar di Sembilan provinsi prioritas sampai saat ini masih terkendala  pendanaan. Salah satu upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk melalui lembaga internasional dari banyak negara. Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, tahun ini rehabilitasi mangrove  melalui penanaman kembali ditargetkan mencapai 11.000 hektar. Rehabilitasi menunggu waktu penanaman yang tepat untuk mengurangi risiko rusak karena terjangan ombak. Dana rehabilitasi sekarang masih berasal dari APBN dan sumber-sumber lainnya,” ujarnya dalam diskusi media di kantor BRGM, Jakarta, Selasa (19/7).

Guna mempercepat rehabilitasi mangrove, kata Satyawan, skema pendanaan lainnya juga harus diupayakan, seperti kerja sama dengan pihak luar negeri ataupun bentuk komitmen-komitmen lainnya. Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kus Prisetiahadi mengakui kendala pendanaan terjadi karena belum ada sinergi antar-kementerian dan lembaga. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki tugas area rehabilitasi mangrove yang berbeda-beda, Kemenko Marves berupaya menyelesaikan kendala ini dengan memfasilitasi BRGM untuk mendapatkan sejumlah pendanaan. Selain anggaran dari pemerintah, dilakukan juga kerja sama dengan lembaga internasional dari berbagai negara.

Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan UEA untuk pengembangan mangrove di  Bangka Belitung seluas 10.000 hektar. Pada Maret 2022, ada juga kerja sama dengan Singapura untuk mengembangkan riset ekonomi biru sebagai solusi mitigasi perubahan iklim. Dalam kerja sama riset ini, Indonesia mengusulkan beberapa alternatif lokasi untuk proyek percontohan. Indonesia dengan Bank Dunia juga menjalin kerja sama dalam proyek mangrove untuk ketahanan pesisir (M4CR). Proyek ini fokus pada program rehabilitasi mangrove, konservasi, dan pengembangan masyarakat pesisir. Lokasi untuk proyek percontohan itu adalah Sumut, Riau, Kaltim, dan Kaltara. (Yoga)


Warga Tolak Kenaikan Tiket TN Komodo

20 Jul 2022

Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, NTT, dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta menutup ruang bagi banyak orang untuk menikmati destinasi wisata superprioritas itu. Kunjungan wisatawan dikhawatirkan berkurang sehingga berdampak pada industri pariwisata setempat serta kehidupan masyarakat di sana. ”Binatang komodo kebanggaan orang NTT. Tapi tidak semua orang NTT bisa melihat komodo. Sebab harus kumpul duit banyak dulu,” kata Vita Kire (24), warga Kota Kupang, Selasa (19/7). Ia berencana liburan ke TNK Agustus nanti. Rencana itu ia batalkan ketika mendengar kenaikan tarif masuk ke sana.

 Menurut catatan Kompas saat mengikuti tur wisata ke TNK pada Juni 2022, biaya perjalanan dengan kapal kayu serta jasa pemandu sebesar Rp 700.000. Selain itu, biaya tiket masuk sekitar Rp 200.000. Wisatawan dibawa ke Pulau Padar, Pantai Pink, dan Pulau Komodo. Tiga lokasi itu paling digemari wisatawan. Di Pulau Padar, mereka naik ke puncak lalu berpose dengan latar belakang lekukan bukit yang saling membelakangi. Di Pantai Pink mereka berenang, kemudian ke Pulau Komodo untuk melihat reptil purba, yaitu komodo.

 Warga lokal terdampak Kenaikan tarif masuk TNK, menurut Direktur Yayasan Insan Lantang Mundur (Ilmu) Doni Pareira, menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat ataupun lingkungan sekitarnya. ”Sudah banyak sekali tamu yang batal ke Labuan Bajo gara-gara tarif baru. Ini sangat memukul,” katanya. (Yoga)


Mendag: Surplus Semester I-2022 Terbesar Sepanjang Sejarah

20 Jul 2022

Ditengah pemulihan global, kinerja perdagangan Indonesia pada Juni 2022  berhasil mencatatkan surplus sebesar US$ 5,09 miliar. Surplus ini melanjutkan tren surplus beruntun yang dicapai sejak Mei 2020 atau tepatnya selama 26 bulan terakhir. Secara kumulatif, neraca perdagangan Indonesia semester I (Januari-Juni) 2022 mencatatkan surplus US$ 24,89 miliar. Surplus tersebut disokong  sektor nonmigas US$ 36,59 miliar dan defisit  sektor migas sebesar US$ 11,70 miliar. Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan bersyukur, surplus semester I-2022 menjadi surplus persemester  yang terbesar dalam sejarah, mengungguli surplus semester I-2007 yang sebesar US$ 20,15 miliar, hal tersebut membuktikan bahwa berbagai tantangan global yang kian masif tidak  menyurutkan performa positif neraca perdagangan Indonesia. "Secara historis, surplus perdagangan semesteran terbesar sepanjang masa. Kondisi ini patut kita syukuri," ujar Mendag dalam keterangan tertulisnya. (Yetede)

Memacu Geliat Transaksi REPO

20 Jul 2022

Geliat pasar modal mendorong PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) untuk meningkatkan transaksi repurchase agreement atau repo pada 2022. KPEI yang melayani proses transaksi debitur dan kreditur serta menjaga kontrak repo yang dibuat antar pihak, turut berperan kala pasar modal makin ramai. Dirut KPEI Iding Pardi (18/7) mengatakan, KPEI tengah berupaya membangun kesadaran pelaku beralih pada transaksi repo yang lebih aman dan teratur dengan jasa pihak ketiga melalui layanan Triparty Repo KPEI. Dengan peningkatan pemahaman pelaku akan manfaat layanan Triparty Repo, diharapkan dapat meningkatkan jumlah partisipan dan nilai serta volume transaksi Triparty Repo. (Yoga)


Polri Nonaktifkan Irjen Pol Ferdy Sambo Dari Kadiv Propam

19 Jul 2022

Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit  Prabowo menonaktifkan  Irjen Pol Ferdy Sambo dari Jabatannya  sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan ( Kadiv Propam) Polri terhitung mulai Senin (18/7). "Malam itu kami putuskan untuk Irjen Pol. Ferdy Sambo untuk sementara jabatannya di nonaktifkan dan kemudian jabatan tersebut  diserahkan ke Pak Waka Polri untuk selanjutnya tugas dan tanggung jawab  di Propam akan diemban Wakapolri," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta. Kapolri membentuk tim gabungan melibatkan pihak internal dan eksternal Polri untuk mengungkapkan kasus penembakan antar anggota yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam. Tim ini, kata dia, beranggotakan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum), Kabareskrim, Asisten Kapolri Bidang SDM. Tim ini juga melibatkan tim mitra kepolisian dari unsur eksternal, yakni Kompolnas dan juga Komnas HAM. (Yetede)

Bola Salju Kematin Josua

19 Jul 2022

Lebih dari sepekan, penyelidikan terhadap kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat tak kunjung membuahkan hasil yang terang. Kasus yang menurut versi polisi dilatar belakangi pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua ini sekarang menggelinding balik ke laporan dugaan pembunuhan berencana terhadap pria berusia 28 tahun tersebut. Laporan dugaan pembunuhan berencana tersebut dilayangkan keluarga Brigadir Yosua ke badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI, kemarin. Keluarga Brigadir Yosua memberikan surat kuasa kepada tim pengacara yang dikoordinasi Kamaruddin Simanjuntak. Mereka melampirkan segepok dokumen sebagai bukti awal bahwa Yosua tewas karena dibunuh. Foto kondisi jenazah Josua yang diabadikan  keluarga menjadi satu diantara bukti tersebut. Keluarga mendapati  belasan luka di tubuh  Yosua, dari luka bekas tembakan, luka yang diduga sayatan benda tajam, hingga lebam yang ditengarai akibat pukulan benda tumpul. (Yetede)

Malam Sebelum Yosua Ditata di Peti

19 Jul 2022

Panggilan darurat itu diterima Brigadir Dua Mahareza Hutabarat pada Jumat malam, 8 Juli 2022. Adik bungsu Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat itu diminta oleh atasannya agar segera datang ke Markas Besar Kepolisian RI. Sempat menunggu beberapa jam, Mahareza, yang selama ini bertugas di pelayanan Markas Polri (Yanma), akhirnya tahu alasan sang atasan memanggilnya. "Sang atasan yang berpangkat Komisaris besar memberitahu Mahareza bahwa abangnya sudah tewas," kata Martin Lukas Simanjuntak, pengacara keluarga Brigadir Yosua, kepada Tempo, Senin, 18 Juli 2022. Martin menceritakan, pada malam itu juga Mahareza, yang belum mengetahui penyebab kematian kakaknya, pergi bersama sang atasan menuju Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto, Kramat Jati, Jakarta Timur. Disana seorang dokter forensik telah menunggu. Kepada Mahareza polisi menyodorkan surat  persetujuan autopsi sebagai tanda persetujuan  keluarga. (Yetede)

Risiko Ekstra di Tahun Politik

19 Jul 2022

Ancaman resesi global dan kenaikan inflasi di tingkat produsen bukan satu-satunya kendala yang harus dihadapi pelaku  usaha. Tahun politik yang datang lebih awal dinilai turut membawa ketidakpastian yang berpotensi melambatkan kinerja investasi. Meskipun pemungutan suara Pemilu 2024 baru dilakukan 19 bulan lagi pada 14 Februari 2024, belakangan ini suhu politik mulai menghangat. Manuver sejumlah elite politik membuat tahun politik seolah datang lebih cepat. Situasi itu menambah rumit iklim berusaha di tengah ancaman resesi global. Dalam Forum Afternoon Tea Kompas Collaboration Forum (KCF), Jumat (15/7), sejumlah pelaku usaha menyampaikan kecemasannya dalam menghadapi perkembangan situasi politik ini.

Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia Bob Azam mengatakan, di samping ancaman resesi global dan inflasi di tingkat produsen (cost-push inflation) yang saat ini mulai memberatkan pelaku usaha, risiko terbesar yang akan dihadapi dunia usaha  dalam waktu dekat adalah tahun politik dengan segala ketidakpastiannya. Menurut Bob, menjelang pemilu, berbagai kebijakan yang sifatnya populis di mata masyarakat biasanya akan lebih mendominasi. Padahal, kebijakan itu kerap berbanding terbalik dengan kebutuhan sektor riil. Potensi munculnya kebijakan populis di tahun politik itu dinilai akan melambatkan kinerja investasi. (Yoga)


PEMBIAYAAN KESEHATAN, Ibu Hamil Non-JKN Dapat Jaminan Persalinan

19 Jul 2022

Pemerintah telah mencanangkan Program Jaminan Persalinan untuk pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir. Dengan program ini diharapkan jumlah kematian ibu dan kematian bayi di Indonesia bisa ditekan secara optimal. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Suprapto mengatakan, angka kematian ibu dan bayi menjadi tantangan yang cukup besar bagi Indonesia. Padahal, dua hal itu merupakan indikator pembangunan bangsa. Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, setidaknya terdapat 355.004 ibu hamil yang menjadi sasaran dalam Program Jaminan Persalinan (Jampersal). Sasaran tersebut adalah ibu hamil yang tidak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan tidak memiliki asuransi kesehatan lainnya.

Pemerintah telah menerbitkan Inpres No 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan pada 12 Juli 2022. Program tersebut diperuntukkan bagi masyarakat fakir miskin dan tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah kematian ibu yang dilaporkan dan terdaftar menunjukkan tren meningkat. Pada 2019 tercatat 4.197 kematian ibu. Jumlah ini meningkat menjadi 4.627 kematian pada 2020 dan 7.389 kematian pada 2021. Sementara untuk kematian bayi, data yang dilaporkan pada 2019 sebanyak 26.089 bayi, lalu menjadi 25.652 bayi (2020) dan 25.037 bayi (2021). (Yoga)