Sepuluh warga meninggal akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua, Sabtu (16/7). Komnas HAM menyatakan, perbuatan pelaku sebagai kejahatan luar biasa. Amnesty International Indonesia mendesak tragedi keji ini diusut tuntas untuk penegakan hukum. Kepala Perwakilan Komnas HAM Wilayah Papua Frits Ramandey menyampaikan, aksi KKB yang menyerang warga di Kampung Nogolait tidak berperikemanusiaan dan terjadi berkali-kali. Dia menilai ke- lompok ini begitu kejam karena menyerang warga sipil yang sama sekali tidak berdaya.

Serangan KKB yang dipimpin Egianus Kogoya itu menyebabkan 10 warga meninggal dan dua warga lainnya kritis. Berdasarkan data Polres Nduga, serangan terhadap 12 korban terjadi di Kampung Nogolait pada pukul 09.15 WIT. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua Theo Hesegem juga mengecam aksi KKB yang menyerang 12 warga sipil di Nduga. Ia menilai perbuatan KKB sungguh di luar nalar kemanusiaan karena menyerang warga yang sama sekali tidak memiliki senjata api. (Yoga)

Carl Sagan, seorang astrofisikawan, dalam karyanya yang berjudul Kosmos, pada bagian Harmoni Dunia-Dunia, mengatakan, jika kita hidup di dalam planet yang tidak ada perubahan, amat statis, maka sedikit sekali hal yang perlu atau menarik untuk dilakukan menggunakan sains. Sementara itu, jika dunia kita terlampau acak dan sama sekali tidak ada dasar apa pun, maka akan sulit untuk melakukan penelusuran ilmiah. Akan tetapi, menurut Sagan, kita hidup dalam semesta di antara (in between), bahwa perubahan itu terjadi, meski demikian, perubahan tersebut mengikuti suatu pola, aturan, yang disebut sebagai hukum alam.

Carl Sagan merupakan ilmuwan yang lantang menyerukan kewaspadaan terhadap pemanasan global. Ia menggunakan pengetahuan antar planet untuk memberikan ilustrasi betapa unik dan istimewanya Bumi di tata surya. Ia memberikan kesaksian di Kongres AS tahun 1985 untuk mengingatkan kegentingan terkait bahaya dari efek rumah kaca. Ia memberikan contoh dengan permukaan Venus yang amat panas dan ganas. Kondisi tersebut tidak hanya disebabkan kedekatan jarak Venus dengan Matahari, tetapi disebabkan karbon dioksida yang tertahan di permukaan planet itu. Komparasi ini memberikan kilasan muram kebencanaan di masa depan jika suhu terus meningkat dan permukaan Bumi terus memanas.

Karya tari Sardono W Kusumo yang berjudul Meta Ekologi (1975), sarat eksperimentasi dengan menampilkan tubuh-tubuh yang terbenam, bergelimang menjadi satu dengan bumi. Kala itu sang seniman tari merasa cemas dengan  deforestasi yang terjadi di Indonesia disebabkan modernisasi dan industrialisasi. Meta Ekologi berarti melampaui bagaimana ilmu membingkai bumi. Meta Ekologi menempatkan manusia tak hanya sebagai pengamat interaksi antar keanekaragaman hayati, melebihi itu, manusia adalah bagian dari alam yang mustahil terpilah. Krisis iklim mengharuskan kita mengevaluasi nilai-nilai serta wawasan dunia kita. Termasuk bagaimana sistem pengetahuan serta pendekatan saintifik diterapkan demi keberlanjutan lingkungan hidup. (Yoga)

Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021 menunjukkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi instansi kedua terbanyak yang dilaporkan masyarakat ke lembaga itu. Adapun lembaga yang terbanyak diadukan ke Ombudsman ialah pemda. Ada 811 laporan masyarakat yang mengadukan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, dari sisi substansi laporan yang masuk ke Ombudsman, bidang agraria ada di urutan tertinggi dengan jumlah 1.227 laporan atau 17,08 % dari semua laporan yang masuk. Pada 15 Juni 2022, Presiden Jokowi melantik ”pilot” dan ”kopilot” baru di Kementerian ATR/BPN. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Sementara Raja Juli Antoni, politisi PSI, menjadi Wamen ATR / Wakil Kepala BPN.

Pada Rabu (13/7) Raja Juli Antoni mengungkapkan, “Kami akan mendorong perbaikan kualitas layanan publik. Saya sudah bilang ke bagian organisasi kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan follow up dan menyelesaikan komplain publik. Hal itu harus dijadikan indikator penilaian semua kepala pertanahan di berbagai tingkatan. Komplain masyarakat harus terhubung dengan KPI (key performance indicator) pegawai sehingga penentuan reward atau punishment juga ditentukan dari sejauh mana dan secepat apa mereka bisa menyelesaikan komplain masyarakat.  Memang ada masalah-masalah yang tidak bisa langsung diselesaikan, tetapi perkembangannya bisa diketahui publik. Kalau mau wajah ATR/BPN diperbaiki, harus meningkatkan kualitas layanan masyarakat.” (Yoga)

Program Wirausaha Merdeka yang diluncurkan Jumat (15/7) menyediakan kuota 10.000 mahasiswa. Peserta akan berkesempatan mengasah jiwa kewirausahaan serta keterampilan nonteknis dan manajerial. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  Nadiem Anwar Makarim berharap, mahasiswa bisa mendirikan perusahaan dan membuka banyak lapangan kerja di Indonesia. (Yoga)

Tokopedia menggelar konferensi teknologi START Summit pada Sabtu (16/7) secara daring dengan tema ”Driving Innovation at Scale”. Menurut Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia Leontinus Alpha Edison dalam siaran pers, Jumat (15/7), pada konferensi ini, Tokopedia akan berbagi pengalaman mendorong inovasi dalam skala besar untuk menjawab berbagai tantangan, khususnya pandemi Covid-19. ”Berbagai inovasi Tokopedia tidak lepas dari kolaborasi bersama para mitra strategis,” katanya. (Yoga)

Menyikapi adanya dugaan penyalahgunaan dana desa untuk pembelian amunisi dan senjata di Papua, Kemendes PDTT,  akan mengeluarkan aturan lebih ketat terkait penggunaan dana desa yang akan diterbitkan akhir Juli 2022. Pemerintah juga berjanji untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan dana desa tersebut. Sebelumnya, Polda Papua menduga ada penyalahgunaan dana desa untuk membiayai pembelian amunisi dan senjata bagi kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Pegunungan Bintang dan Intan Jaya. Temuan polisi itu sejalan dengan investigasi Aliansi Demokrasi untuk Papua. Hasil kajian mereka menyebutkan, 80 % dari 29 kasus perdagangan senjata api dan amunisi di Papua terindikasi bersumber dari dana desa. Fakta itu dikumpulkan dari periode 2011-2021 (Kompas, 15/7).

Mendes PDTT  Abdul Halim Iskandar, Jumat (15/7), mengatakan, pihaknya telah menerima laporan penggunaan dana desa di Pegunungan Bintang dan Intan Jaya. Sejauh ini belum ditemukan penyalahgunaan dana desa seperti temuan polisi. Pemanfaatannya disebut masih sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Akan tetapi, Halim melanjutkan, kementeriannya akan terus menelusuri alur penggunaan dana desa itu. Dia akan meminta pendamping dana desa di daerah-daerah di Papua untuk ikut mendalami dugaan itu. Selain itu, dia juga menyambut baik upaya polisi mengungkap indikasi penyalahgunaan itu. Penggunaan dana desa untuk membeli amunisi ataupun senjata bagi KKB tidak dapat dibenarkan. (Yoga)

Pemerintah mengalokasikan dana Rp 25 triliun untuk penyaluran pupuk subsidi tahun ini. Alokasi itu setidaknya akan menyasar sekitar 16 juta petani yang menanam sembilan komoditas pangan strategis dengan total produksi mencapai 9 juta ton. Komoditas pangan tersebut: padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu, kopi, dan kakao. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, kebijakan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10/2022 Tentang Tata Cara Penerapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Pupuk subsidi yang akan pemerintah salurkan adalah pupuk urea dan pupuk NPK yang sesuai untuk sembilan komoditas pangan itu. Musdhalifah menerangkan, salah satu kegiatan yang saat ini pemerintah lakukan adalah memperbaiki tata kelola pupuk subsidi, baik melalui digitalisasi dalam distribusi maupun penebusan. Termasuk, penyiapan data pertanian penerima pupuk subsidi agar lebih tepat sasaran.

Hasrat masyarakat mencari instrumen investasi yang aman justru digelayuti mendung ketidakpastian yang tak berkesudahan. Mulai dari kasus binari, robot trading tapi menghimpun dana, hingga penipuan investasi berkedok perdagangan kripto ponzi yang tak terdaftar dan sulit dilacak. Persoalannya, setiap kali mencuat kasus, terdapat kecenderungan memojokkan instrumen investasi tertentu yang kerapkali tidak dipelajari lebih dulu oleh para calon investor. Aset kripto sebagai instrumen investasi berusia belia seringkali duduk di kursi yang selalu dipersalahkan. Padahal, perdagangan aset kripto sendiri perlahan diperkuat dengan berbagai legalitas. Mulai dari persyaratan menjadi pedagang fisik aset kripto terdaftar, hingga perangkat pengenaan pajak yang sangat menjamin keandalan sistem perdagangan serta memenuhi kaidah transparansi. Terkait perdagangan aset dan komoditas berjangka, sebenarnya pemerintah bisa kembali mengingat pada saat perumusan dalam membentuk regulasi tentang Sentra Dana Berjangka (SDB) termasuk di dalamnya perangkat seperti Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB).

Lembaga kemanusiaan Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) kini tengah mendapat sorotan publik setelah Tempo melaporkan hasil investigasi yang menyatakan adanya dugaan penyimpangan dana bantuan kemanusiaan Yayasan ACT. Hasil investigasi tersebut mengejutkan publik sebagaimana reputasi Yayasan ACT di bidang kemanusiaan yang tersohor dan sering berada di jalur terdepan dalam setiap aksi kemanusiaan.  Dalam laporan investigasi disampaikan, bahwa mantan Presiden ACT Ahyudin diduga melakukan penyelewengan dana ACT dengan menggunakan sebagian dana untuk kepentingan pribadi, mulai dari membeli rumah dan perabotannya hingga transfer belasan miliar ke keluarganya. Berdasarkan izin operasionalnya, ACT mendapatkan izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) dari Kementerian Sosial melalui Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 239/HUK-UND/2020 untuk kategori umum dan 241/HUK-UND/2020 untuk kategori bencana. Dalam mendukung operasionalnya sendiri, ACT menyampaikan mengambil dana rata-rata mencapai 13,7% dari donasi tersebut bahkan ada potongan donasi mencapai 40% dikutip https://newsletter.tempo.co/read/1608842/prahara-act. ACT mengklaim sebagai lembaga filantropi. Apabila terbukti, maka pihak ACT harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku agar menjadi efek jera bagi pengelola dana sosial dan dana umat. Tentu, kita tidak ingin prahara ACT membuat masyarakat tidak mau lagi berdonasi kepada lembaga filantropi dan lembaga dana umat. Polemik ACT tidak boleh mematikan simpati, sikap dan rasa kemanusian untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan bantuan kemanusiaan.  

Pemerintah hanya memberikan subsidi pupuk kepada sembilan komoditas pertanian, yakni padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao. Ketentuan tersebut tertuang dalam Permentan No10 Tahun 2022 tentang  Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi  Sektor Pertanian. Pembatasan komoditas menjadi sembilan dari sebelumnya 70 komoditas  dilakukan pemerintah agar produksi hasil pertanian yang memiliki kontribusi terhadap inflasi dapat terus terjaga dan pemanfaatan pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Ali Jamil mengatakan, merujuk tata kelola pupuk bersubsidi yang baru seperti diatur dalam Permentan No10 Tahun 2022, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani dan luas lahan maksimal dua hektar  setiap musim tanam. Tidak hanya itu, petani juga harus tergabung dalam kelompok tani  serta terdaftar dalam Simluhtan (Sistem Informasi Manajeman Penyuluhan Pertanian).  (Yetede)