PERTANAHAN, Berusaha Lebih Cepat Merespons Aduan
Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2021 menunjukkan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi instansi kedua terbanyak yang dilaporkan masyarakat ke lembaga itu. Adapun lembaga yang terbanyak diadukan ke Ombudsman ialah pemda. Ada 811 laporan masyarakat yang mengadukan pelayanan di Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, dari sisi substansi laporan yang masuk ke Ombudsman, bidang agraria ada di urutan tertinggi dengan jumlah 1.227 laporan atau 17,08 % dari semua laporan yang masuk. Pada 15 Juni 2022, Presiden Jokowi melantik ”pilot” dan ”kopilot” baru di Kementerian ATR/BPN. Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto menjadi Menteri ATR/Kepala BPN. Sementara Raja Juli Antoni, politisi PSI, menjadi Wamen ATR / Wakil Kepala BPN.
Pada Rabu (13/7) Raja Juli Antoni mengungkapkan, “Kami akan mendorong perbaikan kualitas layanan publik. Saya sudah bilang ke bagian organisasi kepegawaian untuk meningkatkan kemampuan follow up dan menyelesaikan komplain publik. Hal itu harus dijadikan indikator penilaian semua kepala pertanahan di berbagai tingkatan. Komplain masyarakat harus terhubung dengan KPI (key performance indicator) pegawai sehingga penentuan reward atau punishment juga ditentukan dari sejauh mana dan secepat apa mereka bisa menyelesaikan komplain masyarakat. Memang ada masalah-masalah yang tidak bisa langsung diselesaikan, tetapi perkembangannya bisa diketahui publik. Kalau mau wajah ATR/BPN diperbaiki, harus meningkatkan kualitas layanan masyarakat.” (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023