Upaya terbaru untuk mengungkap kematian Brigadir Yosua Hutabarat, 27 tahun, berlangsung lewat ekshumasi atau menggali makam untuk autopsi ulang jenazah. Autopsi ulang ini dilakukan  diusulkan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua dan sudah disetujui oleh Badan Reserse Kriminal Polri, kemarin, 20 Juli 2022. Direktur tindak pidana umum Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Andi Rian Dajjadi, berjanji akan segera berkoordinasi dengan kedokteran forensik Polri, termasuk unsur eksternal, seperti Persatuan Dokter Indonesia, Komisi Kepolisian Nasional,  dan Komnas HAM, mengenai rencana autopsi ulang tersebut. "Akan saya komunikasikan untuk menjamin bahwa proses ekshumasi nanti berjalan lancar dan juga hasilnya valid," kata Andi Rian, Rabu, 20 Juli 2022.Kuasa hukum Yosua, Kamaruddin Simajuntak, berharap penggalian makam melibatkan tim independen. "Yaitu  melibatkan dokter forensik, tapi bukan lagi dokter yang dulu," kata Kamaruddin di gedung Bareskrim, kemarin. (Yetede)

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berencana menelisik dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan penyelidikan kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Indikasi pelanggaran itu muncul setelah Kompolnas menemukan sejumlah kejanggalan oleh polisi yang tidak sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP) dalam menangani kasus tersebut. Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto menyatakan indikasi  pelanggaran  prosedur tersebut misalnya tidak adanya pemasangan garis polisi secara langsung setelah insiden. Polisi menyebutkan aksi baku tembak antara Brigadir Yosua dan Bahayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu terjadi di rumah Dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Inspektur Jenderal Ferdy Sambo, pada Jumat, 8 Juli 2022. Namun pemasangan garis polisi dilakukan pada Selasa sore, 12 Juli, atau empat hari kemudian. "Hal-hal itu yang kami dalami, kami crosscek," kata Benny ketika diwawancara di Markas Besar Kepolisian RI, Jakarta Selatan, Rabu, 20 Juli 2022. (Yetede)

Pemerintah akan kembali menebar anggaran perlindungan sosial (perlinsos) alias bantuan sosial (bansos) tahun depan, bahkan nilainya lebih tinggi. Pada 2022 anggaran bansos Rp 431, 5 triliun, di 2023 nilainya bisa mencapai Rp 432,2 triliun – Rp 441,3 triliun, tergantung keputusan parlemen dan pemerintah. Alasan dana bansos membengkak adalah ancaman resesi global yang bisa berefek ke dalam negeri. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target ditengah inflasi komoditas energi dan pangan sebagai efek resesi dan konflik geopolitik, jalan termudah adalah menambah bansos untuk menjaga dan mempertahankan daya beli.

Masalahnya tahun depan memasuki tahun politik, banyak pihak khawatir dana bansos disalahgunakan lantaran dana ini tersebar di sejumlah kementerian yang dipimpin dari parpol, termasuk jadi alat untuk berkampanye. Salah satu yang memantik perhatian adalah aksi Mendag Zulkifli Hasan, yang memberi bantuan minyak goreng murah ke masyarakat. Tudingan mengarah aksi ini adalah kampanye Mendag untuk anaknya yang akan maju Pileg tahun 2024. (Yoga)

Kementrian Investasi / BKPM masih harus mengejar target investasi Rp 615,4 triliun hingga akhir tahun untuk memenuhi target Rp 1.200 triliun yang dicanangkan Presiden Jokowi. Data terakhir Kemeninves / BKPM menunjukkan realisasi penanaman modal semester I-2022 mencapai Rp 584,6 triliun, melonjak 32 % pencapaian periode yang sama tahun lalu. Menteri Investasi / Kepala BKPM Bahlil lahadalia (20/7) mengatakan realisasi investasi yang moncer pada kuartal II-2022 sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang diprediksi akan menembus 5 %, melampaui kuartal I-2022. (Yoga)

Tren kenaikan inflasi menggerus daya beli masyarakat di tengah kenaikan upah yang tidak seberapa. Untuk menjaga daya beli, kebijakan upah minimum yang akan kembali dibahas dalam waktu dekat bisa menjadi instrumen untuk mendorong kenaikan upah yang lebih proporsional dan selaras dengan tren inflasi. Dalam waktu setengah tahun, tingkat inflasi tahunan meningkat dari 1,87 % pada Desember 2021 menjadi 4,35 % pada Juni 2022. Meski masih lebih moderat dibandingkan dengan inflasi di negara lain, kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok telah menggerus daya beli masyarakat, khususnya mereka yang bergantung pada gaji dengan besaran upah minimum. Itu karena rata-rata kenaikan upah minimum tahun 2022 secara nasional hanya 1,09 %, di bawah inflasi yang terus meningkat dan diperkirakan menyentuh 5 % akhir tahun ini.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah (19/7) mengatakan, melihat kondisi saat ini, kebijakan upah minimum tahun 2023 yang akan segera dibahas dalam waktu dekat harus menyesuaikan dengan tren kenaikan inflasi agar daya beli pekerja tidak tergerus habis oleh kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ia menilai, kenaikan upah minimum yang sejalan dengan inflasi seharusnya dimungkinkan, dengan asumsi pemulihan ekonomi Indonesia berlanjut. ”Indonesia diyakini tidak akan resesi. Dengan asumsi pemulihan ekonomi kita terus berlanjut upah minimum seharusnya bisa didorong naik, minimal sebesar angka inflasi tahun 2022, yaitu sekitar 5 %,” kata Piter. (Yoga)

Indeks demokrasi yang dikeluarkan sejumlah lembaga internasional menunjukkan kehidupan demokrasi di Indonesia masih rentan. Menurut hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada empat aspek utama yang harus dibenahi untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu, yakni penataan regulasi, biaya politik, penguatan pengawasan, dan pendidikan politik. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno pada konferensi ”Peran dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Kemunduran Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Ketimpangan Sosial dan Ekonomi”, Selasa (19/7) di Jakarta, yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menuturkan, hasil indeks demokrasi sejumlah lembaga masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat (flawed democracy).

Indonesia pernah di peringkat ke-48 dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2016. Posisi Indonesia menurun drastis pada 2017 menjadi peringkat ke-68 karena pengaruh politik identitas. Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-52, atau sedikit meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya (2019-2020), yang hanya di peringkat ke-64. Wariki menjelaskan, dari hasil kajian   Bappenas, empat hal yang mendesak untuk diperbaiki adalah penataan regulasi, penataan biaya politik, penguatan pengawasan, dan pendidikan politik. Ia mengakui biaya politik begitu mahal. Bahkan, untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa saja butuh modal Rp 6 miliar. Saat ini, Bappenas sedang berkoordinasi dengan Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membahas pembiayaan parpol oleh APBN. (Yoga)

Dua belas hari menjelang tahapan pendaftaran partai politik peserta pemilu, KPU belum menerima pencairan kekurangan dana penyelenggaraan pemilu tahun 2022 dari pemerintah sebesar Rp 5,6 triliun. KPU  membutuhkan dukungan anggaran untuk melaksanakan tahapan Pemilu 2024 yang sudah diatur ketat  jadwalnya. Tahapan pendaftaran parpol peserta pemilu akan dimulai oleh KPU pada 1-14 Agustus 2022 seperti diatur dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024. Setelah pendaftaran dibuka, secara simultan KPU akan melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual parpol calon peserta pemilu sampai 13 Desember 2022. Parpol peserta pemilu akan ditetapkan pada 14 Desember 2022.

Yulianto Sudrajat, anggota KPU Divisi Perencanaan Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik (19/7) mengatakan, pemerintah dan DPR telah menyetujui pagu anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk anggaran tahun 2022 sebesar Rp 8 triliun. Sekjen KPU sudah menindaklanjuti kesepakatan itu dengan membahas dan menelaah bersama Ditjen Anggaran Kemenkeu. Sebagian dari pagu itu telah dicairkan, tetapi kekurangannya Rp 5,6 triliun hingga saat ini belum ditransfer Kemenkeu. Yulianto menjelaskan, tahapan di depan mata, yang membutuhkan anggaran cukup besar adalah verifikasi faktual karena harus dilaksanakan di 514 kabupaten dan kota di Indonesia. Petugas verifikasi factual akan mengecek kebenaran data di lapangan terkait tentang data keanggotaan parpol, kepengurusan, kantor, dan sebagainya. (Yoga)

Penyaluran bansos ke masyarakat mesti memenuhi sejumlah aspek, yaitu akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. Akuntabilitas bisa dicapai melalui mekanisme umpan balik dari penerima manfaat dan pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Chief Executive Officer of Islamic Relief Indonesia Nanang Subana Dirja, akuntabilitas lembaga pengelola bansos dapat dibangun dengan membuat prosedur standar operasi. Hal ini mencakup kebijakan internal yang antisuap, antikorupsi, anti-penipuan, anti-pencucian uang, hingga anti-terorisme. Selain itu, lembaga juga perlu menyusun mekanisme pengaduan dan umpan balik dari penerima manfaat. ”Umpan balik akan menguatkan akuntabilitas (lembaga),” kata Nanang dalam diskusi daring berjudul ”Meningkatkan Kepercayaan, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Penyaluran Bantuan Sosial Kemanusian Melalui E-Bansos dan Mekanisme Umpan Balik”, Selasa (19/7).

Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI) Avianto Amri mengatakan, mekanisme umpan balik menyediakan ruang komunikasi dua arah antara penerima bantuan donor dan pihak lain. Mekanisme umpan balik juga berperan menghilangkan hambatan yang mungkin terjadi di lapangan. Menurut pimpinan Loop Indonesia, Daris Fauzan, lembaga kemanusiaan dapat menggunakan platform digital untuk menerapkan mekanisme umpan balik dari penerima manfaat bansos. Penerima manfaat bansos dapat menyampaikan umpan balik melalui pesan singkat, Whatsapp, Facebook Messenger, dan laman mereka. (Yoga)

Upaya memulihkan mangrove seluas 600.000 hektar di Sembilan provinsi prioritas sampai saat ini masih terkendala  pendanaan. Salah satu upaya mengatasi kendala tersebut adalah dengan meningkatkan kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk melalui lembaga internasional dari banyak negara. Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) Satyawan Pudyatmoko menyampaikan, tahun ini rehabilitasi mangrove  melalui penanaman kembali ditargetkan mencapai 11.000 hektar. Rehabilitasi menunggu waktu penanaman yang tepat untuk mengurangi risiko rusak karena terjangan ombak. Dana rehabilitasi sekarang masih berasal dari APBN dan sumber-sumber lainnya,” ujarnya dalam diskusi media di kantor BRGM, Jakarta, Selasa (19/7).

Guna mempercepat rehabilitasi mangrove, kata Satyawan, skema pendanaan lainnya juga harus diupayakan, seperti kerja sama dengan pihak luar negeri ataupun bentuk komitmen-komitmen lainnya. Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Kus Prisetiahadi mengakui kendala pendanaan terjadi karena belum ada sinergi antar-kementerian dan lembaga. Sebab, setiap kementerian/lembaga memiliki tugas area rehabilitasi mangrove yang berbeda-beda, Kemenko Marves berupaya menyelesaikan kendala ini dengan memfasilitasi BRGM untuk mendapatkan sejumlah pendanaan. Selain anggaran dari pemerintah, dilakukan juga kerja sama dengan lembaga internasional dari berbagai negara.

Pada Februari 2022, Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan UEA untuk pengembangan mangrove di  Bangka Belitung seluas 10.000 hektar. Pada Maret 2022, ada juga kerja sama dengan Singapura untuk mengembangkan riset ekonomi biru sebagai solusi mitigasi perubahan iklim. Dalam kerja sama riset ini, Indonesia mengusulkan beberapa alternatif lokasi untuk proyek percontohan. Indonesia dengan Bank Dunia juga menjalin kerja sama dalam proyek mangrove untuk ketahanan pesisir (M4CR). Proyek ini fokus pada program rehabilitasi mangrove, konservasi, dan pengembangan masyarakat pesisir. Lokasi untuk proyek percontohan itu adalah Sumut, Riau, Kaltim, dan Kaltara. (Yoga)

Kenaikan tarif masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK) di Labuan Bajo, NTT, dari sekitar Rp 200.000 menjadi Rp 3,75 juta menutup ruang bagi banyak orang untuk menikmati destinasi wisata superprioritas itu. Kunjungan wisatawan dikhawatirkan berkurang sehingga berdampak pada industri pariwisata setempat serta kehidupan masyarakat di sana. ”Binatang komodo kebanggaan orang NTT. Tapi tidak semua orang NTT bisa melihat komodo. Sebab harus kumpul duit banyak dulu,” kata Vita Kire (24), warga Kota Kupang, Selasa (19/7). Ia berencana liburan ke TNK Agustus nanti. Rencana itu ia batalkan ketika mendengar kenaikan tarif masuk ke sana.

 Menurut catatan Kompas saat mengikuti tur wisata ke TNK pada Juni 2022, biaya perjalanan dengan kapal kayu serta jasa pemandu sebesar Rp 700.000. Selain itu, biaya tiket masuk sekitar Rp 200.000. Wisatawan dibawa ke Pulau Padar, Pantai Pink, dan Pulau Komodo. Tiga lokasi itu paling digemari wisatawan. Di Pulau Padar, mereka naik ke puncak lalu berpose dengan latar belakang lekukan bukit yang saling membelakangi. Di Pantai Pink mereka berenang, kemudian ke Pulau Komodo untuk melihat reptil purba, yaitu komodo.

 Warga lokal terdampak Kenaikan tarif masuk TNK, menurut Direktur Yayasan Insan Lantang Mundur (Ilmu) Doni Pareira, menjadi ancaman serius bagi masyarakat setempat ataupun lingkungan sekitarnya. ”Sudah banyak sekali tamu yang batal ke Labuan Bajo gara-gara tarif baru. Ini sangat memukul,” katanya. (Yoga)