Penataan Biaya Politik Bisa Perbaiki Kualitas Demokrasi

;

Penataan Biaya Politik Bisa Perbaiki Kualitas Demokrasi

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 20 Jul 2022 Kompas

Indeks demokrasi yang dikeluarkan sejumlah lembaga internasional menunjukkan kehidupan demokrasi di Indonesia masih rentan. Menurut hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ada empat aspek utama yang harus dibenahi untuk memperbaiki kualitas demokrasi itu, yakni penataan regulasi, biaya politik, penguatan pengawasan, dan pendidikan politik. Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno pada konferensi ”Peran dan Ketahanan Masyarakat Sipil dalam Pembangunan Berkelanjutan di Era Kemunduran Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, serta Ketimpangan Sosial dan Ekonomi”, Selasa (19/7) di Jakarta, yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menuturkan, hasil indeks demokrasi sejumlah lembaga masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat (flawed democracy).

Indonesia pernah di peringkat ke-48 dalam indeks demokrasi yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) tahun 2016. Posisi Indonesia menurun drastis pada 2017 menjadi peringkat ke-68 karena pengaruh politik identitas. Tahun 2022, Indonesia berada di peringkat ke-52, atau sedikit meningkat dibandingkan dua tahun sebelumnya (2019-2020), yang hanya di peringkat ke-64. Wariki menjelaskan, dari hasil kajian Bappenas, empat hal yang mendesak untuk diperbaiki adalah penataan regulasi, penataan biaya politik, penguatan pengawasan, dan pendidikan politik. Ia mengakui biaya politik begitu mahal. Bahkan, untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa saja butuh modal Rp 6 miliar. Saat ini, Bappenas sedang berkoordinasi dengan Direktur Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri untuk membahas pembiayaan parpol oleh APBN. (Yoga)