Pemerintah dengan mantap menyiapkan transisi pandemi seiring dengan terus melandainya kasus Covid-19. Pentahapan transisi pun telah disusun, tanpa mengabaikan adanya risiko kembali mewabahnya virus Corona.Presiden Joko Widodo, menyampaikan di tengah upaya penanganan pandemi pada 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di jalur yang positif. “Kuartal III/2022 berada di angka 5,72% dan year on year 2022, 5,3%, kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik,” kata Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi. Antara lain tetap berjalannya Satgas Covid-19, vaksinasi booster kedua, hingga mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis. "Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing," katanya.

Upaya pemerintah untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 tak ubahnya jauh panggang dari api. Langkah mempercepat pencapaian target melalui dukungan empat proyek strategis nasional di sektor hulu migas belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), keempat PSN hulu migas tersebut adalah Jambaran Tiung Biru, Tangguh Train 3, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Abadi Masela. Proyek Jambaran Tiung Biru, misalnya, yang sudah onstream sejak 20 September 2022, hingga kini baru memproduksi sekitar 75 MMSCFD dari target 190 MMSCFD. Belum optimalnya produksi akibat terganggunya fasilitas pengolahan produk turunan. Di sisi lain, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi migas tidak dapat diaplikasikan oleh semua KKKS. Alasannya, diperlukan investasi yang cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi sebuah lapangan migas.

Kelompok pekerja melakukan gugatan uji formil dan materi Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini ditempuh karena proses perumusannya dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Substansi kluster ketenagakerjaan dalam peraturan itu juga dinilai tidak mendukung kerja layak. ”Kami memandang pelanggaran norma hukum dan konstitusi itu tidak boleh dibiarkan,” kata Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana, Kamis (26/1) di Jakarta. Firma hukum Integrity menjadi kuasa hokum serikat pekerja yang mengajukan gugatan terhadap Perppu tentang Cipta Kerja. Sebanyak 13 serikat pekerja mengajukan uji formil Perppu Cipta Kerja ke MK, Rabu (25/1). Serikat pekerja itu antara lain Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan  Kesehatan, serta Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan.

Denny mengatakan, pihak nya memberikan advokasi dalam perkara itu karena melihat ada masalah kepastian hokum dan konstitusi yang dilanggar pemerintah. Ia menambahkan, sebelum mengajukan uji formil Perppu No 2/2022, firma hukum Integrity telah menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain 13 serikat pekerja tersebut, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) juga telah mendaftarkan permohonan uji formil sekaligus uji materi Perppu No 2/2022 ke MK, Rabu (11/1). Sekretaris Jenderal Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik (F-Lomenik) afiliasi KSBSI Eduard Parsaulian Marpaung mengatakan, perumusan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dari sisi serikat pekerja. Lalu, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No 2/2022, ini merupakan tindakan yang otoriter. (Yoga)

Badan Pengusahaan Batam merespons persoalan air bersih di Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam waktu dekat, instalasi pengelolaan air di Waduk Duriangkang dan Waduk Mukakuning akan dibangun. Instalasi itu mampu menghasilkan air baku hingga 750 liter per detik. Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait, Kamis (26/1) berjanji meningkatkan pelayanan. (Yoga)

Pemerintah Kota Jambi meminta pemerintah pusat merespons keluhan masyarakat atas masifnya kemacetan akibat angkutan batubara yang tidak sesuai ketentuan, dengan mengurangi kuota produksi tambang sampai investor membangun jalan sendiri. Pada 2023, kuota tambang batubara di Provinsi Jambi mencapai 30,29 juta ton. Besarnya target produksi tanpa ketersediaan jalan produksi hanya membikin kehidupan rakyat makin susah. ”Kami meminta Kementerian ESDM untuk kurangi kuota tambang batubara di Provinsi Jambi,” ujar Wali Kota Jambi Syarif Fasha, di Jambi, Kamis (26/1).

Desakan itu, lanjut Fasha, demi menghentikan persoalan masifnya angkutan yang memenuhi jalan-jalan di Jambi, termasuk dalam Kota Jambi. Padahal, tak ada tambang batubara di Kota Jambi. Situasi itu merugikan masyarakat Kota Jambi. Kondisi tersebut menyebabkan kemacetan, kecelakaan, hingga konflik sosial berlarut. Banyak pengemudi angkutan batubara nekat menembus ruas jalan dalam kota untuk menuju pelabuhan meski telah dilarang. Pengemudi angkutan batubara yang kedapatan melintasi dalam Kota Jambi akan kena sanksi dan denda, mulai dari penahanan kendaraan dua pekan hingga satu bulan, tilang akumulatif, sampai pengenaan denda hingga Rp 50 juta. (Yoga)

JAKARTA-Pemerintah memastikan berbagai program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan meski kebijakan PPKM pandemi Covid-19 telah dicabut pada akhir Desember 2022. "Aneka bansos dan subsidi tetap berjalan demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi 2023," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, kemarin. Keputusan ini, menurut Arilangga, juga diambil untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Anggaran program perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp476 triliun, lebih tinggi dari realisasi anggaran program  serupa pada tahun lalu. Berdasarkan catatan Menteri Keuangan, per Oktober lalu, realisasi program perlindungan sosail mencapai Rp333,8 triliun, belum termasuk realisasi program bansos tambahan sebesar Rp 15 triliun. (Yetede)

Wapres Ma’ruf Amin mengingatkan bahwa subsidi yang diberikan terhadap biaya haji selama ini sudah terlalu besar. Oleh karena itu, biaya perjalanan haji perlu dinaikkan guna menjaga keberlanjutan subsidi haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. ”Saya kira kemarin itu (2022) subsidi yang diberikan pada ongkos haji terlalu besar, 59 %. (Oleh) Karena itu, hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji terambil banyak,” kata Wapres Amin, Rabu (25/1) di Jakarta.

Wapres menuturkan hal itu saat menjawab pertanyaan media terkait langkah Kemenag yang   mengusulkan biaya perjalanan ibadah haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 sebesar Rp 69,19 juta per orang, naik dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 H/2023 Masehi Rp 98,8 juta. Dari total BPIH itu, Rp 69,19 juta di antaranya merupakan ongkos haji yang dibebankan kepada jemaah. Adapun sisanya yang 30 % atau Rp 29,7 juta akan diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji. (Yoga)

PT Indika Energy Tbk melalui anak usahanya, PT Bioneer Indika Group dan PT Indika Medika Nusantara, mendirikan usaha patungan PT Bioneer Indika Diagnostik (BID) yang bergerak di bidang distribusi alat kesehatan. ”Ini merupakan langkah perseroan secara grup melakukan ekspansi dan diversifikasi usaha ke sektor kesehatan di Indonesia,” kata Sekretaris Perusahaan Indika Energy Adi Pramono, Rabu (25/1) di Jakarta. (Yoga)

Malang benar nasib anggota Koperasi Simpan Pinjam Indosurya (KSP). Para anggota koperasi itu sempat berharap bisa mendapatkan hak mereka melalui jalur pengadilan. Namun, para anggota tersebut masih harus terus bersabar. Bak belut nan licin, Henry Surya Bos KSP Indosurya berhasil lolos dari jeratan tuntutan pidana penjara selama 20 tahun, denda Rp 200 miliar subsider 1 tahun kurungan. Majelis hakim memutuskan, pendiri KSP Indosurya Henry Surya lepas. Terbukti melakukan penggelapan dan penipuan ke anggota, Hakim berpandangan kasus ini masuk ke perdata, bukan pidana (onslag van recht vervolging). Dengan begitu, Henry lepas dari segala tuntutan pidana. Ini artinya harapan anggota KSP bergantung ke ranah perdata agar bisa mendapatkan dana mereka. Iman Santoso, anggota Indosurya bilang, cicilan yang ia terima seharusnya sudah 40%. Ini dihitung sudah berjalan selama dua tahun. Kenyataannya, total assets under management (AUM) Iman sebesar Rp 2,25 miliar baru dicicil Rp 3,5 juta saja.

Prospek PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) akan semakin cerah di tahun 2023. Pemulihan ekonomi dan rendahnya biaya produksi bakal mendorong prospek emiten Grup Salim ini. Analis BRI Danareksa Sekuritas Natalia Susanto mengatakan, harga gandum untuk bahan baku terigu dan mi instan melandai. Penurunan harga ini seiring meredanya tensi konflik Rusia dan Ukraina. Selama ini, anak usaha INDF, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) dan Bogasari menjadi sumber pertumbuhan INDF. Bogasari, sebagai produsen terigu dan turunannya, melaporkan pertumbuhan pendapatan terkuat 24,7% secara tahunan hingga kuartal III-2022. Sejatinya penurunan komoditas akan berpengaruh pada divisi agribisnis. Analis Ciptadana Sekuritas Putu Chantika menilai, kontribusi segmen agribisnis akan menurun di 2023. Sebab menurut dia, harga CPO akan lebih rendah. Harga CPO telah turun menjadi RM 3.950 per ton pada awal Desember 2022. Kemarin (25/1), harga CPO telah berada di RM 3.760 per ton. Natalia menambahkan, meski margin naik, INDF masih terbebani bunga yang lebih tinggi dan kerugian valuta asing. Sejatinya kondisi ini sudah terlihat pada laba kuartal III yang turun 14% secara tahunan menjadi Rp 4,64 triliun. Realisasi kinerja itu tidak mengikuti kenaikan penjualan 11,01% menjadi Rp 80,82 triliun hingga kuartal III-2022.