Bertambahnya jumlah penduduk miskin pada September 2022 dinilai menunjukkan pemulihan ekonomi yang masih timpang. Meski ada upaya meredam dampak inflasi melalui bantuan sosial, solusi jangka panjang dibutuhkan lewat penciptaan lapangan kerja yang layak dan perbaikan upah, khususnya di sektor-sektor rural yang masih banyak terdapat kantong kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan September 2022 meningkat seiring kenaikan harga BBM dan inflasi yang mendorong biaya hidup menjadi lebih mahal. Garis kemiskinan naik 5,95 % dari Rp 505.469 per kapita per bulan pada Maret 2022 menjadi Rp 535.547 per kapita per bulan pada September 2022, tertinggi dalam sembilan tahun terakhir. Garis kemiskinan di perdesaan naik lebih tinggi, yaitu 5,98 %, sementara di perkotaan meningkat 5,92 %. Seiring dengan hal itu, jumlah orang miskin di desa bertambah lebih banyak ketimbang di kota.

Tingkat kemiskinan di perkotaan naik 0,03 % poin, di perdesaan naik 0,07 % poin. Menurut Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal, Selasa (17/1) naiknya angka kemiskinan pada September 2022 serta semakin timpangnya tingkat kemiskinan di perkotaan dan perdesaan menunjukkan pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 belum terjadi secara merata. Kendati pemerintah mencoba mengompensasi kenaikan harga BBM melalui penyaluran bantuan langsung tunai (BLT), bantuan itu belum sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan, terutama di area perdesaan yang umumnya lebih susah dijangkau. Menurut Faisal, solusi jangka panjang dibutuhkan untuk menurunkan angka kemiskinan lewat perbaikan lapangan kerja dan peningkatan  pendapatan masyarakat, khususnya di sektor rural, seperti sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan, yang paling banyak menyerap masyarakat miskin di desa. (Yoga)

Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli saat dihubungi di Jakarta, Selasa (17/1) mengatakan, saat ini hanya ada tiga perusahaan tambang yang menghasilkan tembaga, yakni PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan PT Batutua Tembaga Raya. Konsentrat tembaga baru diolah sebagian, yaitu 1 juta ton di PT Smelting Gresik, Jatim. Dari 3  juta ton konsentrat tembaga yang dihasilkan di Indonesia per tahunnya, praktis lebih banyak konsentrat yang diekspor ketimbang yang dimurnikan di dalam negeri. Sembari memperbesar kapasitas smelter tembaga di dalam negeri, industri hilirnya perlu disiapkan. ”Seperti produk kelistrikan, alat-alat medis dan kimia, otomotif, serta keperluan militer. Jadi, banyak sekali potensi dan itu perlu dikembangkan, baik pada industri manufaktur maupun industri antaranya. Ini yang perlu dipetakan,” ujar Rizal.

Menurut Rizal, semangat hilirisasi, termasuk tembaga, yang dicanangkan pemerintah harus disambut pelaku industri hingga pemerintah melalui BUMN. Dengan demikian, setelah diolah menjadi katoda, tidak perlu diekspor lagi, tetapi dimanfaatkan di dalam negeri. Apalagi, kendaraan listrik dan baterainya, yang sedang dikembangkan pemerintah, memerlukan banyak tembaga. Pjs Wakil Ketua Umum Bidang ESDM Kadin Indonesia Carmelita Hartoto menambahkan, pihaknya mendukung sekaligus berharap adanya hilirisasi sumber daya alam. Hal itu perlu dibarengi pembangunan industri untuk menyerap katoda tembaga guna meningkatkan konsumsi dalam negeri dari hasil hilirisasi. Sementara itu, proyek pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik telah mencapai 51,7 %. Pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat tembaga ini mulai beroperasi pada Mei 2024. Agar pemanfaatan megaproyek Rp 45 triliun itu optimal, industri manufaktur tembaga di dalam negeri perlu didorong. (Yoga)

Pemerintah Kota Tangerang, Banten, memberikan diskon hingga 70 % untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan serta 25 % untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kebijakan itu berlaku mulai 16 Januari hingga 31 Maret 2023. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah, Selasa (17/1) mengatakan, ini upaya menekan laju inflasi dan salah satu program dalam rangka Hari Jadi Ke-30 Kota Tangerang. (Yoga)

Pembangunan infastruktur masih menjadi agenda utama pemerintah saat ini. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, secara spesifik disebutkan bahwa pembangunan infrastruktur diharapkan bisa menjadi alat untuk mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.Meskipun demikian, tidak murah untuk membangun infrastruktur. Diperkirakan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp6.445 triliun, di saat yang bersamaan alokasi belanja modal relatif kecil dan proyek infrastruktur belum terklasifikasi berdasarkan jenis sehingga cukup sulit untuk menyusun prioritas dan bagaimana bentuk pendanaan yang sesuai. Hal ini ditambah fakta bahwa, pemerintah pusat hanya dapat memberikan kontribusi mencapai 37% saja dari total kebutuhan pendanaan di atas. Dari 542 daerah hanya ada 1 daerah yang masuk dalam kategori sangat mandiri dalam hal pengelolaan fiskal daerah. Baru 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri serta 18 provinsi dan 36 kabupaten/kota dengan kondisi fiskal menuju mandiri. Adapun Pemda yang kondisi fiskalnya belum tergolong mandiri ada 8 provinsi dan 458 kabupaten/kota (DJPK, Kementerian Keuangan,2022). Oleh karena itu, diperlukan terobosan dan sinergi pendanaan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Inovasi dilakukan oleh Pemda Provinsi Sulawesi Utara ketika membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Pada pembangunan RSUD tersebut, Pemda melakukan kolaborasi pembiayaan yang merupakan gabungan dari APBN, APBD, hibah dan pinjaman melalui PT SMI, dengan total pinjaman mencapai Rp300 miliar. Tentu apa yang dilakukan oleh Pemda Sulawesi Utara bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membiayai infrastruktur di daerah

Penghentian Liga 2 dan Liga 3 berdampak negatif yang luas terhadap pemain dan klub. Akibat ketiadaan kompetisi, pemain harus menyambung hidup bermain di kompetisi antarkampung atau ”tarkam” dan klub menderita kerugian materiil hingga miliaran rupiah karena sudah mengontrak pemain, pelatih, dan tenaga pendukung. Gelandang klub Liga 2 PSKC Cimahi, Syahroni, Senin (16/1) mengatakan, setelah PSSI mengumumkan penghentian Liga 2 dan Liga 3 pada Kamis (12/1), ada pemain yang tetap menerima gaji dari klub dan ada yang tidak lagi digaji karena timnya telah dibubarkan. Pemain yang tak lagi menerima gaji mesti menyambung hidup dengan segala cara.

Sebagian pemain fokus menjalani usaha sampingan yang sudah lama dirintisnya. Selebihnya, paling banyak pemain yang menyambung hidup dengan bermain tarkam. Namun, pertandingan tarkam tidak ada setiap saat dan pemain harus berpindah-pindah daerah. ”Jadi, bermain tarkam juga tak pasti bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Ini benar-benar berpengaruh ke mental pemain,” ujar Syahroni, anggota Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI). Menpora Zainudin Amali berkomitmen mencari jalan keluar agar dua kompetisi itu bisa dilanjutkan. Zainudin akan berkomunikasi dengan PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi, ujarnya seusai beraudiensi dengan perwakilan klub Liga 2 dan anggota APPI di Kemenpora, Jakarta, Senin. (Yoga)

BPS mencatat, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26,36 juta jiwa, meningkat 0,2 juta jiwa dibandingkan situasi Maret 2022. Kenaikan inflasi seiring kenaikan harga BBM dinilai memicu penambahan jumlah penduduk miskin. Guna mengerem angka kemiskinan, pemerintah dinilai perlu memastikan inflasi terkendali dan bantuan sosial tersalur tepat sasaran. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya menyelesaikan prioritas nasional, termasuk penurunan kemiskinan ekstrem. Kepala BPS Margo Yuwono dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (16/1) menyebutkan, dengan penambahan 0,2 juta jiwa, jumlah penduduk miskin mencapai 9,57 % total penduduk pada September 2022, meningkat dari Maret 2022 di 9,54 %.

Selain inflasi akibat kenaikan harga BBM, sejumlah hal terjadi pada triwulan III-2022, yaitu penurunan upah harian buruh tani dan PHK yang terjadi sepanjang September 2022. Selain itu, angkatan kerja yang terdampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya terserap di pasar kerja. Upaya meredam dampak inflasi pada masyarakat sebenarnya telah dilakukan pemerintah untuk mengiringi keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni melalui program bantuan langsung tunai hingga subsidi upah. Namun, dampak kenaikan harga barang kebutuhan tak terhindarkan, termasuk bahan pangan Ekonom Center of Reformon Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, saat dihubungi, Senin, berpendapat, program penciptaan lapangan kerja juga penting. Tidak hanya menyuapi masyarakat dengan bantuan, tetapi bagaimana mendorong masyarakat mandiri dan berdikari secara ekonomi. (Yoga)

Presiden Jokowi berharap para pelaku industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri. Para pelaku di sektor ini juga diajak menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menyampaikan hal itu dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (16/1). Seusai pertemuan itu, Ketua Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) Sunarso menyatakan, Presiden meminta industri jasa keuangan mendukung hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam.

”Hilirisasi bagian dari point of no return, enggak bisa berhenti. Karena itu, industri perbankan berkomitmen mendukung proses hilirisasi agar seluruh rangkaian proses nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia,” ujarnya. Menurut Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kondisi perbankan bagus. Situasi pasar modal juga relatif baik. Pertumbuhan kredit perbankan sebesar 11 %. ”Loan interest (bunga pinjaman)-nya juga bagus. DPK (dana pihak ketiga)-nya 9 %,” ujarnya. (Yoga)

Kalimantan Utara menerima subsidi ongkos angkut pesawat perintis, baik orang maupun kargo, ke daerah terpencil sebesar Rp 40,9 miliar. Anggaran yang bersumber dari APBN itu meningkat dibandingkan alokasi tahun lalu Rp 39,9 miliar. ”Rinciannya, anggaran untuk penumpang sekitar Rp 29,1 miliar dan untuk barang sekitar Rp 11,6 miliar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kaltara Andi Nasuha, Senin (16/1). (Yoga)

Beban yang harus ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bertambah. Ini menyusul keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif layanan kesehatan di puskesmas, klinik dan rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Padahal, iuran masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dinaikkan. Artinya, kenaikan tarif layanan kesehatan itu sepenuhnya menjadi tanggungan BPJS Kesehatan. Alhasil, BPJS Kesehatan harus menyiapkan lebih banyak dana untuk membayar klaim layanan kesehatan yang diterima para pesertanya. "Ini merupakan kali pertama adanya kenaikan tarif layanan kapitasi yang akan diterima puskesmas/klinik/dokter praktek dari BPJS Kesehatan sejak 2016," ujar Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Senin (16/1). Dalam penyesuaian tarif ini, tenaga kesehatan (nakes) akan mendapatkan kapitasi/insentif/remunerasi yang lebih baik. Sementara peserta BPJS Kesehatan juga dipastikan akan mendapatkan peningkatan mutu dan kualitas layanan kesehatan yang lebih prima. Menkes menyatakan, penyesuaian tarif ini merupakan hasil pembahasan bersama dengan Kementerian Keuangan (Kemkeu). "Kenaikan tarif pelayanan kesehatan ini berkisar 9,5%," ujar Menkes.

Perlindungan konsumen jasa keuangan memasuki era baru dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menegaskan salah satu tujuan OJK adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sebagaimana dimuat dalam Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 21/2011 tentang OJK. Amanat UU itu dijalankan sebagai prioritas utama oleh OJK dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Tidak sampai disitu, OJK terus melakukan penguatan perlindungan konsumen dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Penguatan perlindungan konsumen pada POJK 6 ditunjukkan dalam lima prinsip dasar yaitu pertama, peningkatan literasi keuangan melalui program edukasi keuangan. Pondasi terbaik melindungi konsumen adalah peningkatan literasi keuangan masyarakat. Kedua, transparansi informasi. Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dan konsumen didorong untuk saling menyampaikan informasi jelas dan benar ketika akan melakukan perjanjian atau transaksi di sektor jasa keuangan sehingga konsumen dapat memahami manfaat, risiko dan biaya dari produk yang dibeli. Ketiga, perlakuan adil dan perilaku bisnis bertanggung jawab. OJK juga mendorong PUJK untuk memperlakukan konsumen jasa keuangan dengan adil. Keempat adalah prinsip perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen. Usaha di sektor jasa keuangan merupakan bisnis kepercayaan, sehingga perlindungan aset, privasi dan perlindungan data konsumen juga sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kelima, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan PUJK didorong agar dilakukan secara cepat dan tepat untuk semakin melindungi konsumen.