;
Kategori

Sosial, Budaya, dan Demografi

( 10113 )

Polri dan BNN Akan Tindak Tegas Liquid Vape Mengandung Sabu

21 Jan 2023

JAKARTA, ID - Mabes Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) berkomitmen untuk menindak tegas penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun termasuk kandungan narkoba yang dikemas dalam cairan rokok elektronik (vape). Mabes Polri berupaya memonitor jalur masuk liquid vape mengandung narkoba bekerja sama dengan BNN dan Bea Cukai. Hal ini ditegaskan Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo di Jakarta, Jumat (20/1/2023). “Polri bersama BNN dan lain-lain komitmen akan terus menindak tegas terhadap penyalahgunaan narkoba dalam bentuk apapun termasuk liquid vape,” kata Dedi. Dedi mengatakan kasus narkoba dalam liquid vape itu telah diungkap jajaran Polda Metro Jaya. Untuk itu, Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri akan menyelidiki ada atau tidaknya kasus serupa di wilayah lain. Sementara itu, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Halomoan Siregar mengungkapkan, saat ini kasus liquid vape mengandung narkoba baru ditemukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan belum ditemukan di wilayah lain. (Yetede)

Subsidi Kedelai Belum Jelas

20 Jan 2023

Harga kedelai dunia terus naik sejak awal tahun ini sehingga membuat harga kedelai impor di dalam negeri tetap tinggi. Pemerintah belum memutuskan kelanjutan program subsidi kedelai impor, baik besaran maupun mekanisme penyalurannya. Trading Economics mencatat, kedelai berjangka diperda- gangkan 15,23 USD per gantang pada Kamis (19/1). Dengan satu gantang setara 27,2 kg dan kurs Jisdor Rp 15.113 per USD, harga kedelai berjangka itu Rp 8.462 per kg. Harga tersebut naik 2,94 % secara bulanan dan 6,84 % secara tahunan. Tren kenaikan harga itu dipicu perkiraan penurunan produksi kedelai di AS, Argentina, dan Brasil serta peningkatan permintaan dari China. Hal itu juga disebabkan kekhawatiran pasar terhadap hambatan ekspor biji-bijian akibat perang Rusia-Ukraina. Di dalam negeri, harga rata-rata nasional kedelai impor berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan kebutuhan Pokok Kemendag, per 18 Januari 2023, sebesar Rp 15.200 per kg. Harga itu naik 0,66 % dari awal tahun. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Kamis, mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kelanjutan program penggantian selisih harga kedelai impor bagi produsen tempe/tahu.

Usulan itu akan dibahas dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) di Kemenko Bidang Perekonomian. ”Dalam rakortas nanti, besaran dan mekanisme subsidi juga akan dibahas dan ditentukan. Kita lihat nanti kemungkinan yang lebih sederhana, tetapi tetap tertata dan terkelola dengan baik,” kata Arief ketika dihubungi dari Jakarta. Tahun lalu, pemerintah meyubsidi selisih harga kedelai impor Rp 1.000 per kg. Subsidi diberikan kepada produsen tempe/tahu anggota koperasi melalui Bulog. Pada tahun ini, Mendag Zulkifli Hasan usul agar subsidi diberikan langsung kepada importir. Untuk menstabilkan harga kedelai, pemerintah juga me- nugaskan Bulog mengimpor 350.000 ton kedelai. Dari jumlah itu, Bulog baru merealisasikan impor kedelai 56.000 ton dari AS melalui importir swasta. Kedelai impor itu akan dijual kepada produsen tempe/tahu Rp 12.000 per kg atau sesuai dengan harga acuan penjualan (HAP). Ketentuan soal harga itu diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional No 11/2022 tentang HAP di Tingkat Konsumen untuk Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi. Selain impor, Badan Pangan Nasional bersama Kementan dan pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri. (Yoga)


Desalinasi Air Laut Bakal Ada di Pulau Bintan

20 Jan 2023

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan membangun dua fasilitas desalinasi air laut untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga Pulau Bintan. Pelayanan air bersih di sana baru menjangkau 48 persen warga. Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kamis (19/1) mengatakan, Perumda Air Minum Tirta Kepri telah menandatangani nota kesepahaman dengan PT Tirta Bintan Perkasa untuk membangunnya. (Yoga)

Mewaspadai Dampak Kenaikan Bunga

20 Jan 2023

Bank Indonesia tancap gas mengerek suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%, kemarin. Kenaikan tiada henti dalam 6 bulan terakhir sejak terjadi gonjang-ganjing ekonomi dunia dan lonjakan inflasi dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sejak Agustus 2022, Bank Indonesia (BI) menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 225 basis poin (bps) secara kumulatif. Ada kalanya bunga naik 25 bps atau 50 bps dalam sebulan. Dalih utama kenaikan BI7DRR itu karena kenaikan harga BBM. Akibat lonjakan harga energi dunia tersengat perang Ukraina-Rusia. Faktor lainnya, sikap hawkish bank sentral Amerika Serikat—The Federal Reserve—dalam menaikkan suku bunga. The Fed, begitu biasa disebut, lebih agresif dalam menaikkan suku bunga acuan. Terakhir, pada Desember 2022, bank sentral AS itu menaikkan Fed Fund Rate sebesar 50 bps ke kisaran 4,25%-4,5%. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Dampak kenaikan harga BBM ‘masih ramah’ terhadap lonjakan inflasi di Tanah Air. Saat bahan bakar subsidi naik pada awal September 2022, dampak terhadap kenaikan inflasi tidak sebesar perkiraan. Ramalan ekonom dan Perry Warjiyo, Gubernur BI, meleset. Mereka heran angka inflasi turun lebih cepat dari proyeksinya. Konsensus ekonom memprediksi inflasi sebesar 6,5% pada tahun lalu. Angka inflasi inti pun tercatat lebih rendah dari ramalan BI. Bank sentral memperkirakan inflasi inti dalam setahun penuh sekitar 4,61%, tetapi realisasinya pada akhir 2022 sebesar 3,36%.

LAPORAN DARI SWISS : Pemerintah Promosikan 5 Destinasi di WEF 2023

20 Jan 2023

Pemerintah mengkampanyekan lima destinasi pariwisata dalam jamuan makan malam pada rangkaian World Economic Forum (WEF) 2023 yang digelar di Davos, Swiss, pada 16—20 Januari 2023. Kelima destinasi yang ‘dijual’ ke para tamu dalam ajang tersebut adalah Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, mengatakan jamuan yang digelar di Hotel Morosani Schweierhof, Promenade 50, Davos itu diikuti oleh sedikitnya 700 orang dari berbagai negara.


PEKERJA RUMAH TANGGA, Pernyataan Presiden Menjawab Kebuntuan

19 Jan 2023

Perjuangan para pekerja rumah tangga (PRT) untuk mendapatkan pengakuan melalui hadirnya UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai mendapat titik terang. Presiden Jokowi memerintahkan Menkumham serta Menaker untuk segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR terkait UU ini. Rabu pagi, di Istana Merdeka, Presiden Jokowi, didampingi Menaker Ida Fauziyah, menegaskan, pemerintah berupaya keras memberikan perlindungan terhadap PRT. Perlindungan perlu diberikan mengingat PRT di Indonesia diperkirakan berjumlah 4 juta jiwa rentan kehilangan hak-hak mereka sebagai pekerja. Presiden berharap UU PPRT segera ditetapkan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi PRT, pemberi kerja, dan penyalur kerja.

Para PRT dan Koalisi Sipil UU Perlindungan PRT (UU PPRT) menilai, pernyataan Presiden tersebut merupakan jawaban atas kebuntuan proses legislasi Rancangan UU PPRT yang sudah berjalan 19 tahun. ”Ini memang baru permulaan untuk ke babak berikutnya. Semoga pimpinan DPR mendengar dan segera membahas RUU PPRT bersama pemerintah serta segera menemukan pemahaman bersama yang bisa diterima bersama. Pengesahan UU PPRT penting karena akan menjadi warisan bagi DPR dan Presiden,” ujar Lita Anggraini, Koordinator Nasional JALA PRT, Rabu (18/1) menanggapi pernyataan Presiden di Istana Merdeka, Rabu pagi. (Yoga)


Perbaiki Permintaan Lapangan Kerja

19 Jan 2023

Fokus pelaksanaan program Kartu Prakerja tahun 2023 adalah meningkatkan kemampuan hingga memberikan keterampilan baru yang dibutuhkan oleh angkatan kerja usia produktif. Oleh karena itu, penerima manfaat program bisa berasal dari warga yang sedang mencari kerja, sudah bekerja, dan terkena dampak PHK. Program seperti ini perlu diimbangi dengan upaya pemerintah memperbaiki permintaan lapangan kerja. ”Kami tidak menjanjikan jaminan, seperti jaminan peserta bisa langsung terserap industri (pasar kerja) ataupun berwirausaha. Program ini menyiapkan suplai angkatan kerja,” ujar Direktur Kemitraan, Komunikasi, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Kurniasih Suditomo, Rabu (18/1) di Jakarta. Program Kartu Prakerja perlu dilihat sebagai upaya pemerintah memberikan ”beasiswa” pelatihan keterampilan dan keahlian kerja bagi angkatan kerja usia produktif 18-64 tahun.

Bagi siswa/mahasiswa tidak diperbolehkan ikut serta. Begitu pula dengan ASN, TNI, dan Polri juga dilarang. Lantaran pendekatannya adalah ”beasiswa” pelatihan, Kurniasih menjelaskan bahwa satu nomor induk kependudukan angkatan kerja usia produktif hanya boleh sekali berkesempatan menjadi penerima manfaat. Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies Yose Rizal Damuri berpendapat, isu ketenagakerjaan semestinya dilihat dari sisi permintaan dan suplai tenaga kerja. Kedua hal ini perlu berjalan seimbang. Sayangnya, pemerintah sering kali cenderung focus memperbaiki dari sisi suplai tenaga kerja. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, Hempri Suyatna, mengatakan, pelaksanaan program Kartu Prakerja perlu bersinergi dengan perusahaan/industri untuk memastikan agar program berjalan efektif, terutama untuk membantu mengatasi pengangguran. Harapannya adalah agar penerima manfaat Kartu Prakerja dapat mudah terserap ke pasar kerja. (Yoga)


Produk Reksa Dana Masih Diminati Investor

19 Jan 2023

Otoritas Jasa Keuangan mencatat, jumlah investor di pasar modal mencapai 10,3 juta single investor identification (SID) hingga akhir 2022 atau tumbuh 37,53 % dari 2021. ”Bank-bank yang merupakan agen penjual reksa dana terus menjual produk reksa dana, seperti untuk nasabah wealth management,” kata Direktur Investasi Schroders Investment Management Indonesia Irwanti, Rabu (18/1). (Yoga)

Pembiayaan Rumah Bersubsidi Digulirkan

19 Jan 2023

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan, pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat sektor informal disalurkan lewat kredit pemilikan rumah dengan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP). ”Akan ada 50.000 unit dari total alokasi FLPP tahun ini yang sebanyak 220.000 unit,” katanya, Rabu (18/1). (Yoga)

Mahalnya Retribusi Sampah Dikeluhkan

19 Jan 2023

Warga Tangerang Selatan di kawasan Ciputat dan Pamulang mengeluhkan retribusi sampah yang mahal. Rini (40), warga Kedaung, Ciputat, Rabu (18/1) mengaku berat harus membayar retribusi sampah Rp 20.000 per bulan. Kadis Lingkungan Hidup Tangsel Wahyunoto Lukman menyatakan, sesuai Perda No 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, retribusi berkisar Rp 5.000-Rp 10.000 per bulan, tergantung berat sampah yang dibuang. (Yoga)