Pemerintah siap memangkas anggaran insentif perpajakan tahun ini. Keputusan ini dilakukan sejalan dengan optimisme ekonomi yang akan pulih. Apalagi, pasca pencabutan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) membuat mobilitas masyarakat longgar dan bisa menggerakkan roda ekonomi domestik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, kondisi dunia usaha saat ini sudah mulai pulih. Alhasil, insentif perpajakan yang diberikan pemerintah mulai awal pandemi hingga tahun lalu akan dikurangi. Meski demikian, pemerintah tetap akan mendukung dan membuat kebijakan demi tercapainya realisasi investasi yang ditargetkan Rp 1.400 triliun tahun ini. Dukungan yang dimaksud, bisa melalui fasilitas tax allowance maupun tax holiday, mulai dari sektor pionir hiliriasi hingga manufaktur. Namun, bukan insentif baru, melainkan fasilitas yang telah diberikan sejak lama sebelum pandemi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi pajak ditanggung pemerintah (DTP) hanya sebesar Rp 7,89 triliun. Angka itu jauh lebih rendah dibanding subsidi pajak 2022 yang sebesar Rp 12,69 triliun.

Faktor musiman memperlambat laju inflasi di awal tahun. Bank Indonesia (BI) memperkirakan, Indeks Harga Konsumen (IHK) Januari 2023 naik 0,39% secara bulanan atau month on month (mom), lebih rendah daripada inflasi bulanan di Desember yang tercatat 0,66%. Proyeksi itu berdasarkan Survei Pemantauan Harga yang dilakukan BI hingga pekan keempat Januari 2023. Dari hasil survei, komoditas utama penyumbang inflasi antara lain bawang merah dan cabai rawit yang masing-masing sebesar 0,06%, cabai merah dan beras masing-masing sebesar 0,05%, rokok kretek filter sebesar 0,04%, dan emas perhiasan 0,03%.

Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya bersiap melaksanakan operasional pelayanan air secara penuh pascaberakhirnya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PAM Jaya dengan mitra swasta. Direktur Utama Perumda PAM Jaya Arief Nasrudin mengatakan bahwa instansinya telah mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menyaksikan secara langsung inspeksi final kesiapan operasional secara penuh PAM Jaya mulai 2 Februari 2023. Kegiatan inspeksi final ini merupakan puncak rangkaian persiapan operasional PAM Jaya. Persiapan tersebut telah dimulai dari kick-off yang diisi rangkaian kegiatan pemaparan tugas dan tanggung jawab, finalisasi teknis gladi bersih hari H (alur kerja, jadwal, lokasi), finalisasi checklist kesiapan hari H. ”PAM Jaya sudah siap dari berbagai aspek untuk melakukan operasional penuh air minum perpipaan di DKI Jakarta,” ujarnya. Tim Bersama Gladi Bersih juga telah memastikan tersedianya proses bisnis pengelolaan SPAM yang akan dijalankan, termasuk sistem dan aplikasi yang siap digunakan untuk peng operasian penuh dan tersedianya alat serta material penunjang operasional dan pelayanan. Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan berakhirnya kontrak PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan Aetra tidak akan berdampak terhadap karyawan. “Kontrak dari Palyja dan Aetra ini akan berakhir 1 Februari 2023, dan kontrak sudah berlangsung dari 2022. Kami melihat tidak ada masalah khususnya untuk karyawan dengan berakhirnya kontrak Palyja dan Aetra,” ujar Heru, Rabu (11/1).

JAKARTA, ID — Hingga saat ini, timbulan sampah masih menjadi masalah akibat buruknya pengelolaan. Dengan nilai ekonomi di atas Rp 150 triliun setahun, timbulan sampah sesungguhnya merupakan sumber pendapatan jika dikelola dengan baik. Karena itu, pemerintah diimbau melibatkan pelaku usaha, kaum milenial yang memiliki entrepreneurship, dan masyarakat. Selain sebagai sumber pendapatan, pengelolaan sampah secara profesional adalah langkah nyata Indonesia dalam menurunkan emisi karbon, mewujudkan ekonomi hijau, dan mengimplementasikan environmental, social, and governance (GCG). Pemerintah di berbagai daerah mengelola Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST). Pemprov DKI, misalnya, mengelola TPSP Bantargebang. Tapi, semua TPSP, termasuk Bantargebang, menampilkan pemandangan buruk dan menyebarkan bau menyengat. Dengan nilai ekonomi sampah yang sangat besar dan kewajiban setiap negara untuk mencegah kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajad Celcius, pemerintah pusat hingga daerah perlu secara besama-sama mengambil langkah konkret. (Yetede)

Prevalensi tengkes anak balita secara nasional menurun pada 2022. Namun, angka kasus tengkes baru pada kelompok usia 12-23 bulan justru meningkat. Untuk itu, intervensi harus lebih diperkuat, terutama pada masa persiapan kehamilan hingga anak usia bawah dua tahun. Berdasarkan data Kemenkes, jumlah anak tengkes pada 2021 untuk usia 0-11 bulan sebanyak 565.479 anak. Dari jumlah itu, ekspektasi jumlah anak tengkes pada 2022, atau satu tahun setelahnya untuk anak usia 12-23 bulan, diperkirakan tetap, yakni 565.479 anak. Namun, pada 2022, dilaporkan angka tengkes pada usia tersebut justru meningkat menjadi 978.930 anak.

”Jadi, pada usia 12-23 bulan itu ternyata banyak kasus stunting (tengkes) baru,” kata Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi, dalam konferensi pers pemaparan laporan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, di Jakarta, Jumat (27/1). ”Penambahan anak stunting terjadi pada kelompok usia di bawah dua tahun. Usia itu harus diwaspadai dan menjadi perhatian bersama,” kata Endang. Tengkes merupakan kondisi gagal tumbuh kembang akibat kurang gizi. Intervensi untuk mempercepat penurunan tengkes perlu lebih difokuskan pada usia di bawah dua tahun. Hal itu berarti penguatan diperlukan calon ibu hamil, ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi yang mendapatkan ASI secara eksklusif dan makanan pendamping ASI. Fase tersebut, yakni pada 1.000 hari pertama kehidupan, menjadi masa krusial untuk mencegah munculnya kasus tengkes baru. (Yoga)

Seorang perempuan pekerja migran bernama Hana mengungkapkan, dirinya menjadi korban penipuan komplotan Wowon Erawan asal Cianjur, Jabar. Hana nyaris dibunuh para pelaku sepulang dari Arab Saudi, akhir 2022. Hana adalah satu di antara 11 korban penipuan yang telah ditelusuri polisi dari riwayat transaksi di rekening tabungan komplotan Wowon cs. Para pelaku mengelabui korban agar percaya bahwa mereka bisa menggandakan uang dengan trik tertentu. Korban diminta menemui mereka dan membawa sejumlah uang, lalu mempraktikkan trik memperbanyak uang dalam amplop. Setelah itu, korban diminta menyetorkan uang secara rutin untuk diambil hasilnya kemudian hari. Pelaku juga mengajak korban merekrut pekerja migran lain untuk ikut serta (Kompas, 27/1). Sampai saat ini, di luar korban penipuan, diketahui ada sembilan korban yang dibunuh ketiga pelaku.

Penggandaan uang menjadi modus para pelaku. Tawaran mereka sangat menggiurkan. Dalam tempo singkat nilai uang bisa berlipat. Kita makin prihatinkarena kasus seperti ini terus berulang. Masyarakat mudah sekali terlena dengan tawarantawaran mendapatkan uang berlimpah atau investasi dengan suku bunga yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Di sinilah kita kembali mengingatkan kebutuhan literasi keuangan kepada semua pihak, terkhusus kepada pekerja migran. Pekerja migran perlu mendapat perhatian lebih karena mereka memegang uang dalam jumlah besar dan mudah menjadi sasaran kejahatan. Melalui kedutaan besar, lembaga keuangan, agen, dan juga otoritas, kita perlu memulai langkah-langkah literasi bagi para pekerja migran. Berawal dari pengelolaan dana, kemudian risiko yang dihadapi ketika mereka memegang uang, tawaran investasi yang tidak masuk akal, hingga langkah yang lebih lanjut, yaitu investasi setelah menjadi pekerja migran. (Yoga)

Pergolakan di dalam ekonomi global belakangan ini dan masa depan yang tidak menentu mulai mengubah orientasi generasi Z dalam memilih tempat bekerja. Sekian tahun lalu usaha rintisan (start up) menjadi idola anak muda, kini mereka mulai berubah. Perusahaan mapan kembali menjadi pilihan. Perusahaan yang terkesan kuno dan tak berubah biasanya akan sulit mendapatkan talenta baru. Generasi Z yang lahir pada 1997-2010 (di Indonesia kerap disebut lahir pada 2000-2010) memiliki ciri dan keinginan yang berbeda. Sebuah laporan tentang mereka dari Adobe yang berjudul ”Future Workforce Study” dikeluarkan pecan ini. Adobe menyurvei lebih dari 1.000 mahasiswa dan lulusan baru untuk mendapatkan wawasan dan pemikiran mereka tentang pasar kerja dan prospek ekonomi.

Temuan paling mencolok dari penelitian ini adalah, hanya 16 % responden gen Z mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk bekerja di perusahaan rintisan atau perusahaan kecil, sementara 52 % responden mengatakan mereka akan mengejar karier dengan perusahaan besar dan mapan, karena Gen Z percaya perusahaan besar dan mapan memiliki peluang lebih baik untuk mengatasi badai ekonomi yang mungkin terjadi dalam waktu dekat. ”Mereka yang baru dan akan lulus dari perguruan tinggi telah melewati ketidakpastian yang signifikan beberapa tahun ini, termasuk tantangan yang ditimbulkan pandemi dan kekhawatiran tentang resesi yang akan datang. Sebagian besar pekerja gen Z sedang mencari peluang karier dengan perusahaan  mapan, perusahaan yang dapat menawarkan lebih banyak stabilitas dan peluang untuk tumbuh,” kata Direktur Senior Akuisisi Talenta AdobeTricia Guyer, seperti dikutip Fast Company. (Yoga)

Pemerintah dengan mantap menyiapkan transisi pandemi seiring dengan terus melandainya kasus Covid-19. Pentahapan transisi pun telah disusun, tanpa mengabaikan adanya risiko kembali mewabahnya virus Corona.Presiden Joko Widodo, menyampaikan di tengah upaya penanganan pandemi pada 2022 lalu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di jalur yang positif. “Kuartal III/2022 berada di angka 5,72% dan year on year 2022, 5,3%, kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik,” kata Kepala Negara dalam Rapat Koordinasi Nasional Transisi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Kamis (26/1).Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, menyampaikan pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan untuk penyesuaian masa transisi. Antara lain tetap berjalannya Satgas Covid-19, vaksinasi booster kedua, hingga mengaktifkan crisis management protocol apabila memasuki masa krisis. "Dari sisi ekonomi, berakhirnya PPKM mengembalikan program sesuai dengan K/L masing-masing," katanya.

Upaya pemerintah untuk mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030 tak ubahnya jauh panggang dari api. Langkah mempercepat pencapaian target melalui dukungan empat proyek strategis nasional di sektor hulu migas belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), keempat PSN hulu migas tersebut adalah Jambaran Tiung Biru, Tangguh Train 3, Indonesia Deepwater Development (IDD), dan Abadi Masela. Proyek Jambaran Tiung Biru, misalnya, yang sudah onstream sejak 20 September 2022, hingga kini baru memproduksi sekitar 75 MMSCFD dari target 190 MMSCFD. Belum optimalnya produksi akibat terganggunya fasilitas pengolahan produk turunan. Di sisi lain, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) yang digadang-gadang dapat menahan laju penurunan produksi migas tidak dapat diaplikasikan oleh semua KKKS. Alasannya, diperlukan investasi yang cukup besar untuk menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut guna mengoptimalkan produksi sebuah lapangan migas.

Kelompok pekerja melakukan gugatan uji formil dan materi Perppu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini ditempuh karena proses perumusannya dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Substansi kluster ketenagakerjaan dalam peraturan itu juga dinilai tidak mendukung kerja layak. ”Kami memandang pelanggaran norma hukum dan konstitusi itu tidak boleh dibiarkan,” kata Senior Partner Integrity Law Firm Denny Indrayana, Kamis (26/1) di Jakarta. Firma hukum Integrity menjadi kuasa hokum serikat pekerja yang mengajukan gugatan terhadap Perppu tentang Cipta Kerja. Sebanyak 13 serikat pekerja mengajukan uji formil Perppu Cipta Kerja ke MK, Rabu (25/1). Serikat pekerja itu antara lain Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan  Kesehatan, serta Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan.

Denny mengatakan, pihak nya memberikan advokasi dalam perkara itu karena melihat ada masalah kepastian hokum dan konstitusi yang dilanggar pemerintah. Ia menambahkan, sebelum mengajukan uji formil Perppu No 2/2022, firma hukum Integrity telah menyampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Selain 13 serikat pekerja tersebut, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) juga telah mendaftarkan permohonan uji formil sekaligus uji materi Perppu No 2/2022 ke MK, Rabu (11/1). Sekretaris Jenderal Federasi Logam, Mesin, dan Elektronik (F-Lomenik) afiliasi KSBSI Eduard Parsaulian Marpaung mengatakan, perumusan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja tidak melibatkan pemangku kepentingan ketenagakerjaan dari sisi serikat pekerja. Lalu, pemerintah malah mengeluarkan Perppu No 2/2022, ini merupakan tindakan yang otoriter. (Yoga)