Rasa keadilan publik tercederai vonis bebas Ketua Koperasi Indosurya Henry Surya. Terdakwa penipuan dan penggelapan uang dengan nilai kerugian lebih dari Rp 100 triliun itu lolos dari jerat hukum karena pengadilan menilai kasus ini perdata, bukan pidana. Merespons hal itu, Kejaksaan Agung dan pemerintah mengajukan kasasi karena menilai kasus ini bersifat pidana. Sebagai pengampu sektor koperasi, Kementerian Koperasi dan UKM menegaskan, pemerintah perlu memberi rasa keadilan kepada publik dan mengupayakan nasabah koperasi memperoleh kembali dananya.  Kementerian Koperasi dan UKM menemukan penyimpangan praktik Koperasi Indosurya sejak 2018. Mereka berizin Koperasi Simpan Pinjam, tetapi menjalankan praktik koperasi jasa keuangan kepada non-anggota. Namun, ketentuan yang ada, PP No 9/1995 hanya mengatur sanksi administratif. Baru pada Desember 2019, dibekukan.

Dalam wawancara khusus, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki di kantornya, Jakarta, Jumat (3/2) mengatakan, “Kami sangat kecewa dengan putusan pengadilan membebaskan Henry Surya dengan alasan itu kasus perdata. Ini ngawur luar biasa. Dakwaan jaksa, itu pelanggaran pidana: penggelapan, penipuan, dan pencucian uang. Mereka menghimpun dana masyarakat, padahal bukan perbankan (shadow banking), melanggar UU Perbankan. Kami sudah mengantongi semua data melibatkan PPATK. Proses homologasi yang berjalan malah dijadi- kan alasan perdata. Ini keliru, dengan kondisi gagal bayar, vonis bebas itu justru membuat putusan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak bisa dijalankan. Aset terdakwa tidak bisa dikuasai, tidak bisa dilakukan likuidasi aset untuk memenuhi kewajiban pada nasabah. Karena itu, kami meminta Kejaksaan Agung melakukan upaya hukum kasasi termasuk upaya hukum baru”. (Yoga)

Anak muda yang baru terjun ke dunia karier terkadang menghadapi dilema, memilih antara pekerjaan mengutamakan kesesuaian dengan minat dan mementingkan aspek ekonomi. Padahal, memulai saja dulu itu lebih penting karena perjalanan karier akan terus bertumbuh dan berkembang. Curahan hati tentang kebingungan minat pekerjaan muncul dari beberapa Sobat Muda dalam acara ”Gelora Muda Menjelajahi Dunia” yang diselenggarakan Kompas Muda, Sabtu (4/2), di ruang kelas Kompas Institute, Palmerah, Jakarta, dalam rangka HUT Ke-16 Kompas Muda. Berdiri sejak 12 Januari 2007, Kompas Muda merayakan ulang tahun ke-16 secara hibrida yang diramaikan dengan tagar#Muda16thAnn.

Asti Candramaya, Konsultan Senior Imogen Public Relations, dan Dinda Richfiela, HR & Learning Development Manager Harian Kompas (Kompas.id), menjadi pembicara dalam sesi itu. Mereka adalah dua contoh yang bertolak belakang terkait minat (passion) dalam pekerjaan. Asti memutuskan mengikuti minatnya dalam bidang pentas seni sebagai pekerjaan sampingan. Minatnya itu diwujudkan sebagai creator konten yang berbicara tentang kehidupan korporat. Di Tiktok, dia memiliki 113.500 pengikut. Sementara Dinda yang kuliah dan sempat bekerja di bidang hukum memilih pindah ke bidang  pengembangan SDM yang sesuai dengan minatnya. ”Karier itu dua hal utama, yakni soal transaksi dan aktualisasi. Terserah kita mau mengutamakan yang mana. Kalau transaksi pasti ada bayaran. Kalau aktualisasi yang dipilih, tumbuhkan saja nilainya dan terus berproses karena nanti nilai atau transaksi itu akan mengikuti dengan sendirinya,” ucap Dinda. (Yoga)

Masyarakat yang miskin ekstrem di DKI Jakarta semakin bertambah. Pemberian bantuan sosial tidak cukup untuk mengatasi hal ini. Dibutuhkan program penanganan kemiskinan di DKI yang efektif dan tepat sasaran. Kehidupan di Ibu Kota yang kian berat dirasakan Arif (49), nelayan di Kampung Apung, Penjaringan, Jakut. Di rumahnya yang terbuat dari papan, Sabtu (4/2), Arief mengaku pendapatannya kurang dari Rp 300.000 per bulan. Ia pernah menerima dana bansos saat pandemi Covid-19, 2020. Namun, hanya sekali dan tidak pernah lagi. Warga Kampung Apung lainnya, Indah (50), mengatakan hal senada. ”Saya dengar ada BLT (bantuan langsung tunai) yang dibagiin pemerintah, tapi sampai sekarang enggak ada yang kami terima tuh,” katanya.

Laporan BPS DKI Jakarta, Senin (30/1), menyebutkan, kemiskinan ekstrem di DKI pada Maret 2022 sebanyak 0,89 %. Dibandingkan Maret 2021, kemiskinan ekstrem di DKI 0,6 %. Artinya, ada kenaikan 0.29 %. Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana menyebutkan, penduduk miskin ekstrem paling banyak di Jakut dan paling sedikit di Jakbar. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, pemprov mengupayakan sejumlah intervensi. Pertama, memutakhirkan data kemiskinan. Kedua, memberikan bansos. Ketiga, meningkatkan produktivitas dengan pelatihan keterampilan kerja dan  kewirausahaan. Terakhir, menerapkan program berbasis kewilayahan. (Yoga)

Tawaran investasi dengan iming-iming bunga tinggi menjadi senjata paling ampuh memikat banyak orang. Tidak hanya masyarakat awam, para figur publik tak luput dari jeratan kata-kata manis tim pemasaran yang menawarkan investasi dengan pengembalian atau return tinggi. Fenomena ini terjadi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Setelah koperasi ini gagal bayar hingga triliunan rupiah, para nasabah masih harus menerima kenyataan pahit. Hasil putusan hakim malah memvonis lepas para terdakwa. Seorang presenter di Tanah Air, Anya Dwinov menjadi salah satu nasabah yang menjadi korban koperasi ini. Uangnya senilai Rp 5 miliar yang ditempatkan dalam bentuk deposito kini belum bisa kembali. Awal mula Anya menempatkan dananya di KSP Indosurya terjadi pada tahun 2018. Tahun 2018, suku bunga Bank Indonesia (BI) paling tinggi sebesar 6%. Tentu angka 7,5% cukup menggiurkan. Untuk membangun kepercayaan nasabah, KSP Indosurya selalu mengadakan gathering dengan beberapa nasabah loyal. Gathering KSP Indosurya selalu diselimuti kemewahan dengan goodie bag yang selalu menarik. Selain itu, selalu ada tawaran bunga gila-gilaan di malam gathering tersebut jika nasabah top up di saat itu juga. Setelah kasus gagal bayar mencuat, Anya sempat mengikuti kesepakatan dari KSP Indosurya yang menawarkan dana akan dicicil selama 10 tahun. Janjinya, cicilan setiap bulan ada sekitar Rp 43 juta mulai Januari 2021. “Sampai Februari 2023, uang saya baru dikirim Rp 2,9 juta,” jelasnya.

Lagi-lagi minyak goreng menjadi masalah. Seperti Dejavu yang berulang. Tahun lalu, harga minyak goreng melangit dan dipermainkan sejumlah oknum pengambil untung. Komoditas itu juga sempat langka, memicu antrean panjang dan perebutan, dan aksi tipu-tipu. Tahun ini, harga minyak goreng juga naik. Kendati belum sampai memicu keresahan sosial seperti tahun lalu, tetap ada problem krusial yang tak boleh diabaikan, yaitu kenaikan harga minyak goreng kemasan merek Minyakita. Karena Minyakita merupakan ”senjata” pemerintah untuk meredam kenaikan harga minyak goreng di pasar dalam negeri. Minyak goreng ini merupakan bagian program Minyak Goreng Rakyat yang diluncurkan Kemendag pada 6 Juli 2022. Minyak goreng ini bersumber dari implementasi kebijakan kewajiban memasok kebutuhan pasar domestik (DMO) CPO dan tiga produk turunannya. Kemendag mematok HET Minyakita di tingkat konsumen Rp 14.000 per liter. Namun, harganya malah naik sehingga kehilangan fungsinya. Mulai medio Desember 2022, harga Minyakita merangkak naik menjauhi HET. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 1 Februari Rp 14.900 per liler, naik 5,67 % dari bulan lalu dan 6,43 % dibandingkan dengan awal Desember 2022.

Harga Minyakita tertinggi ada di Gorontalo yang mencapai Rp 20.000 per liter. Investigasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di sejumlah daerah di Indonesia mengafirmasi kenaikan harga Minyakita. Bahkan, Minyakita sulit ditemukan di beberapa daerah. KPPU juga menjumpai Minyakita diperdagangkan secara bersyarat (tying-in) dengan produk lain di Surabaya, Balikpapan, dan Yogyakarta. Ada juga yang menjadikan Minyakita sebagai minyak curah dan dijual dengan harga lebih tinggi. Selain itu, ada distributor yang tidak mendistribusikan Minyakita ke pasar dengan alasan akan disalurkan untuk industri. Center of Economic and Law Studies (Celios) menyebut akar dari masalah itu adalah trilema hulu sawit Indonesia. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, implementasi Biodiesel 35 atau B35 per 1 Februari 2023, dan pangan (Kompas, 1/2). Trilema itu justru terjadi di tengah stagnasi produksi CPO dan minyak inti sawit (CPKO), serta kenaikan konsumsi CPO dan produk turunannya dalam empat tahun terakhir. Yang paling penting di jangka pendek ini adalah mengembalikan lagi harga Minyakita sesuai HET dengan menambah stok, memeratakan distribusi, serta mengawasi dan memastikan DMO terealisasi minimal sesuai target. (Yoga)

Bursa Efek Indonesia mengembangkan produk waran terstruktur untuk menjaring lebih banyak perusahaan masuk bursa. Target rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) pada 2026 mencapai 5 % dari total RNTH di bursa. Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik, Kamis (2/2) mengatakan, saat ini baru ada satu anggota bursa yang menerbitkan waran terstruktur, yaitu RHB Sekuritas. (Yoga)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar telah mengklarifikasi pemberitaan media massa yang melaporkan dirinya jengkel lantaran anggaran program kemiskinan sekitar Rp500 triliun hanya habis untuk rapat, seminar, dan studi banding. Meskipun demikian, bukan berarti sinyal MenPANRB sepenuhnya keliru. Tidak hanya di tingkat kementerian, di instansi pemerintah daerah pun masih sering terjadi pengalokasian anggaran kemiskinan tidak seperti yang diharapkan. Walaupun bukan berarti dana Rp500 triliun anggaran kemiskinan semua habis untuk kegiatan yang sia-sia dan tidak berkaitan langsung dengan upaya penanganan kemiskinan. Akan tetapi harus diakui ada banyak instansi yang mengalokasikan anggaran kemiskinan untuk hal-hal yang tidak selaras. Indeks kedalaman kemiskinan menurun sebesar 0,024 poin, sedangkan indeks keparahan kemiskinan menurun 0,016 poin. Penurunan tersebut juga terjadi baik di perkotaan maupun di perdesaan. Tetapi, yang menjadi masalah adalah kesenjangan yang terjadi antara masyarakat miskin dan masyarakat menengah ke atas, terlebih masyarakat kelas atas. Di Indonesia, kalau dibuat perbandingan kekayaan 4 konglomerat ternyata sama dengan kekayaan yang dimiliki 100 juta penduduk miskin. Kekeliruan yang terjadi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini dikembangkan di Indonesia sebetulnya ada pada banyak hal. Lebih dari sekadar kekeliruan dalam pengalokasian anggaran kemiskinan, kurang efektivitasnya upaya penanganan kemiskinan bermuara pada ketidaktepatan substansi program dan pada tata kelola pajak yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat miskin.

Kementerian Perhubungan tengah merancang peta jalan Zero ODOL sebagai kebijakan larangan truk sarat muatan dan dimensi pada 2023. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan bahwa perancangan peta jalan atau roadmap Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) dilakukan secara komprehensif. “Roadmap sedang dirancang, untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. Kami akan akomodir banyak pihak agar langkah–langkah kerjanya jelas. Pokoknya pada 2023 ini harus ada progres yang kita kerjakan terkait zero ODOL,” katanya, Rabu (1/2). Dia berjanji mengundang Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) untuk berdiskusi terkait dengan pemberlakuan Zero ODOL di Indonesia. Rencananya, diskusi tersebut akan dilakukan pada 7 Februari 2023. Kebijakan tersebut tidak dapat dibebankan hanya pada Kementerian Perhubungan karena dampaknya yang akan dirasakan oleh berbagai sektor. Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan pemerintah memberikan insentif untuk pelaku usaha angkutan truk guna mendukung kebijakan Zero ODOL. Dia menyarankan tiga program untuk memperlancar kebijakan Zero ODOL. Salah satu program tersebut adalah pemberian kepada para pelaku usaha angkutan yang bersedia memodifikasi atau mengganti armadanya sesuai dengan regulasi zero ODOL. Insentif dari segi keringan fiskal itu mencakup pembebasan seluruh bentuk pajak, bea, maupun pungutan yang dibebankan kepada pengusaha.

Mayoritas anggaran Kementerian Sosial 2023 yang sebesar Rp 78 triliun dialokasikan untuk program perlindungan sosial. ”Dari anggaran Rp 78 triliun, Rp 74 triliun untuk program perlindungan sosial yang langsung diserahkan kepada penerima manfaat. Kemudian, Rp 4 triliun untuk penanganan bencana, anak, warga lansia, orang dengan disabilitas, orang kena narkoba, dan orang telantar lainnya,” kata Menteri Sosial Tri Rismaharini, Selasa (31/1). (Yoga)

Minyak goreng kemasan sederhana merek Minyakita, ”senjata” penstabil harga minyak goreng di pasar domestik, naik harganya. Hal ini dinilai menjadi tanda pemerintah belum berhasil menjaga stabilitas harga dan stok Minyakita yang bersumber dari pemenuhan kewajiban memasok pasar domestik atau DMO. Berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kemendag, harga rata-rata nasional Minyakita per 31 Januari 2023 sebesar Rp 14.900 per liter, naik 5,67 5 ketimbang bulan lalu dan 6,43 % di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen yang dipatok pemerintah Rp 14.000 per liter. Harga Minyakita tertinggi berada di Gorontalo, yakni Rp 20.000 per liter.

DirekturCenter of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, Rabu (1/2) berpendapat, Minyakita merupakan ”senjata” penstabil harga minyak goreng di dalam negeri. Jika harganya turut naik, berarti pemerintah gagal dalam mengawasi dan menjaga stabilitas harganya. Pemerintah juga kurang optimal mengawasi stok dan sumber pasokan Minyakita yang berasal dari pemenuhan DMO CPO dan tiga produk turunannya. Realisasi DMO justru turun. ”Di sisi lain, hulu sawit di Indonesia tengah menghadapi trilema. Ada perebutan bahan baku sawit untuk ekspor, program Biodiesel 35 atau B35, dan pangan,” katanya ketika dihubungi dari Jakarta. (Yoga)