JAKARTA, KOMPAS — Maraknya praktik perjokian publikasi ilmiah para dosen hingga guru besar untuk memenuhi kewajiban publikasi ilmiah di perguruan tinggi dinilai memprihatinkan. Pemerintah diminta memperbaiki sistem penilaian dan penerapan tridarma perguruan tinggi yang tak lagi seragam dan menganggap para dosen Indonesia ”super” dalam menghasilkan publikasi ilmiah. Selain itu, ”obral” pemberian gelar doktor kehormatan ataupun profesor kehormatan dari perguruan tinggi pada para pejabat ataupun politisi dipertanyakan relevansinya bagi pengembangan keilmuan. Hal ini menodai integritas perguruan tinggi dan mencederai para dosen yang perjuangannya tak mudah untuk melanjutkan kuliah hingga doktor serta meraih jenjang gelar guru besar. ”Menjadi dosen di Indonesia perlu passion. Sebab, profesi sebagai dosen di negeri ini belum menjamin kehidupan lebih sejahtera jika hanya mengandalkan gaji. Selain itu, gelar jadi profesor dilihat sebagai gelar prestisius dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Ketua Umum Asosiasi Profesor Indonesia Ari Purbayanto, yang dihubungi dari Jakarta, Sabtu (11/2/2023). (Yoga)

Sudah sekian lama ini pelaku usaha gundah. Pemicunya adalah gangguan impor bahan baku pasca implementasi kebijakan Neraca Komoditas yang telah dirintis bertahap sejak 2 tahun terakhir. Dari industri otomotif misalnya, beberapa produsen waswas karena pasokan bahan baku, khususnya baja, sulit dipastikan. Padahal, persediaan periode sebelumnya telah menipis. Keluhan yang sama sebelumnya juga diutarakan pelaku industri ban yang tak kunjung mendapat kepastian perihal impor bahan baku. Mereka khawatir situasi itu akan merembet pada pengurangan jumlah karyawan lantaran produksi terganggu. Adapun, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia menilai bahwa kebijakan Neraca Komoditas justru menyulitkan pengusaha dalam melakukan impor. Kini para importir dihantui ketidakpastian. Mereka juga terancam merugi karena barang yang sudah masuk akhirnya tertahan di pelabuhan akibat izin impor tak direspons oleh sistem Sistem Nasional Neraca Komoditas. Implementasi Neraca Komoditas digadang-gadang menjadi jawaban atas kebijakan pengendalian ekspor dan impor yang belum terintegrasi serta tidak adanya acuan data yang sama. Jika mengacu pada Perpres No.32/2022, tujuan kebijakan Neraca Komoditas antara lain penyederhanaan dan transparansi perizinan ekspor dan impor, menyediakan data akurat dan komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan ekspor dan impor, jaminan kemudahan dan kepastian berusaha untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Tawaran menggunakan jalan pintas sangat menggiurkan. Apalagi terbayangkan akan mendapat tiket naik jenjang kepangkatan. Dosen-dosen yang tak tahan godaan mencobanya dengan risiko kehilangan uang, bahkan integritas. Penyedia jasa pembuatan karya ilmiah terhubung dengan jaringan pengajar di kampus. Sesama dosen saling menawarkan jalan pintas untuk kenaikan pangkat, juga tiket pencalonan guru besar dengan mengirim artikel ke jurnal internasional. ”Tawaran untuk kampus kami lebih tinggi tarifnya. Mereka tahu, kampus kami memberi insentif untuk dosen yang mampu menerbitkan artikelnya di jurnal terindeks Scopus Q1 dan Q2,” kata WJ, pengajar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Rabu (18/1) di Medan, biaya pengiriman artikel ke jurnal internasional yang melibatkan makelar di kampus  negeri Medan Rp 15 juta, sedangkan di UMSU tarifnya Rp 25 juta. Metodenya beragam. Pertama, bahan jurnal ilmiah tersebut murni dari klien. Kedua, bahan mentah dari klien lalu diperbaiki makelar. Ketiga, makelar mengerjakan semua hal, ini yang paling banyak dilakukan joki di Medan.

Menjelang 2020, ON, dosen di Universitas Negeri Medan (Unimed), menggunakan jasa joki untuk mengirimkan puluhan naskah prosiding (kumpulan makalah seminar yang telah dibukukan) ke penerbit internasional. Makelar mematok tarif lebih dari Rp 100 juta setelah prosiding mereka terbit di salah satu jurnal di Eropa. ON kaget, karena makelar jurnal sudah di kampus saat konferensi selesai. Atas permintaan pimpinannya, ON diminta mengurus prosiding peserta konferensi ke makelar itu. ”Mereka bisa menuliskan artikel untuk terbit di jurnal, tentu jasanya pakai biaya,” katanya, Kamis (19/1). Langkah ON dan tim dosen di kampus itu merupakan jalan pintas. Prosedur yang seharusnya adalah panitia menghubungi penerbit melalui laman resmi. Kemudian membicarakan regulasi, biaya, template, toleransi plagiasi, referensi, format sitasi, tenggat penerbitan, batas minimal artikel, termasuk harga per artikel.Setelah sepakat dan membuat kontrak kerja sama publikasi, panitia mengirim seluruh artikel yang sesuai standar penerbit. Biasanya dua hingga tiga bulan kemudian, artikel itu terbit. Menurut ON, godaan menggunakan jasa joki bagi dosen relatif kuat karena beberapa kampus menawarkan insentif untuk artikel yang terbit di jurnal terakreditasi. Dosen tersebut juga ingin naik pangkat. Syarat untuk naik pangkat dari 3D ke 4A, adalah adanya artikel yang terbit di jurnal internasional. (Yoga)

Realisasi anggaran Kementerian Sosial tahun 2022 mencapai 98,58 %. Dari total anggaran Rp 97,9 triliun, realisasi di Kementerian Sosial Rp 96,5 triliun. Penyerapan anggaran paling banyak untuk belanja bantuan sosial, yakni Rp 91,8 triliun. Hal ini disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Jakarta, Rabu (8/2). Pada 2023, anggaran Kementerian Sosial Rp 78 triliun dan sebagian besar untuk program perlindungan sosial. (Yoga)

JAKARTA, ID – Indonesia akan memasuki masa puncak bonus demografi, di mana penduduk usia produktif atau angkatan kerja jumlahnya melampaui populasi usia tidak produktif. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk memastikan sumber daya manusia Indonesia memiliki kualitas dan kapabilitas untuk beradaptasi dengan segala disrupsi yang mengikutinya, salah satunya melalui pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas. Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mendirikan BLK Komunitas hingga menjangkau ke seluruh wilayah Tanah Air, akan memudahkan kelompok usia angkatan kerja dalam mengakses pelatihan kerja. “Selain untuk menekan angka pengangguran, penguatan dan perluasan pelatihan vokasi melalui BLK Komunitas utamanya diharapkan untuk mampu menciptakan pekerja terampil sekaligus berdaya saing,” kata Ma’ruf Amin dalam peresmian BLK KomunitasProgram Pembangunan Tahun 2022 dan Festival Kemandirian BLK Komunitas, Jumat (10/2/2023). (Yetede)

Setelah sempat melandai pasca efek penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak September 2022, ekspektasi inflasi pada tahun ini kembali meningkat. Kenaikan sejumlah harga pangan menjelang Ramadan, dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan inflasi. Alhasil, baik pemerintah maupun kalangan pelaku usaha pun menyiapkan kuda-kuda untuk mengantisipasi risiko tersebut. Secara historis, inflasi indeks harga konsumen (IHK) selalu meningkat sepanjang periode Ramadan dan Idulfitri. Namun, kondisi pada tahun ini jauh lebih berat. Musababnya, inflasi masih jauh berada di atas target bank sentral. Sejalan dengan itu, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) pun terus merangkak yakni 114,53 pada Januari 2023, tertinggi setidaknya sejak Januari 2022. Indeks Harga Produsen (IHP) dan inflasi harga produsen pun terus menanjak sehingga berpotensi mengatrol pergerakan harga di tingkat konsumen. Alarm dari pemerintah pun makin nyata tatkala harga sejumlah komoditas pangan terpantau naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), harga gula pasir kualitas premium tercatat naik 0,32% atau Rp50 menjadi Rp15.900/kg dan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik 0,75% menjadi Rp20.250/kg. Harga beberapa jenis cabai juga tercatat meroket. Cabai merah keriting naik 0,23% menjadi Rp43.800/kg, cabai rawit hijau naik 0,66% menjadi Rp46.100/kg, cabai merah besar naik 0,12% menjadi Rp41.000/kg, dan cabai rawit merah naik 1,86% menjadi Rp57.450/kg. Lalu harga beras kualitas bawah I naik 0,42% menjadi Rp11.900/kg, beras kualitas super I naik menjadi Rp14.400/kg, dan daging sapi kualitas I naik menjadi Rp138.050/kg. Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungan di Medan, kemarin, menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi bahan-bahan pokok sehingga harga lebih stabil. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta Miftahudin, menyarankan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera merespons kondisi ini sehingga risiko tertekannya konsumsi dapat diminimalisir.

JAKARTA, ID – Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap) Indonesia harus melakukan transformasi sektor riil dalam bentuk peningkatan produktivitas dan nilai tambah sektor ekonomi formal. Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan, ada lima aspek penting yang saling mendukung dan perlu diintegrasikan, yaitu pembangunan infrastruktur, hilirisasi, reformasi struktural, digitalisasi ekonomi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Sampai saat ini Indonesia telah mencapai kemajuan yang pesat dalam 5 aspek tersebut, di mana pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah, hilirisasi sejumlah komoditas telah mulai menuai hasil, dan digitalisasi yang sedemikian pesat di masyarakat. “Reformasi struktural juga menjadi komitmen pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja guna memperbaiki kemudahan berusaha,” ujar Dody saat dihubungi Investor Daily, Rabu (8/2/2023). (Yetede)

Arsitek republik ini mewariskan mimpi indah tentang Indonesia Raya. Indonesia yang makmur, bebas dari kemiskinan. Impian itu terekam pada pidato 1 Juni 1945 ketika Soekarno berjanji bahwa ”tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.” Hampir 78 tahun kemudian, kemiskinan dan kesenjangan menjadi momok yang membahayakan bagi keberlangsungan republik ini. Bayangkan, ”tingkat kesenjangan Indonesia kini relatif tinggi dan meningkat lebih cepat dibandingkan sebagian besar negara tetangganya di Asia Timur” (World Bank, 2014) dan ”empat orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan lebih banyak dari total gabungan 100 juta orang termiskin” (Oxfam, 2017). Padahal, kesenjangan bukan sekadar bentuk ketidakadilan yang menistakan martabat kemanusiaan jutaan orang miskin dan mayoritas warga yang rentan miskin, tetapi juga merobek-robek inti republik yang bersendikan pada keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Hampir 78 tahun silam, keadilan dan kesejahteraan sosial menjadi impian utama pendiri republik. Impian  kesejahteraan itu terefleksikan pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945: ”Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela, ataukah semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan. Soekarno menjawabnya, ”rakyat ingin sejahtera... kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.” Impian keadilan dan kesejahteraan ini  dirumuskan secara brilian oleh Mohammad Hatta, arsitek utama UUD 1945 di bidang ekonomi. Hampir 78 tahun kemudian, Impian keadilan dan kesejahteraan sosial, ternyata masih jauh dari kenyataan.

Bangsa ini harus berani bersikap jujur atas fakta brutal Indonesia hari ini: mulai dari kesenjangan, pengangguran, kemiskinan, tengkes, kelaparan, korupsi, kolusi, nepotisme, mafia peradilan,  kebangkrutan moral, kerusakan lingkungan, hingga rendahnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Pembangunan manusia dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan menjadi penentu utama bagi keberhasilan pemimpin bukan saja dalam mewujudkan impian Indonesia yang dititipkan oleh Soekarno-Hatta, melainkan juga dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Pada momen perayaan 100 tahun merdeka, kita sudah tumbuh dan bangkit bersama serta mampu berdiri tegak dan setara sebagai sesama warga negara Indonesia (Yoga)

Penurunan permintaan pasar ekspor mengakibatkan sejumlah industri pengolahan yang menopang perekonomian nasional belum pulih pascapandemi Covid-19. Pelaku industri dan pemerintah pun  menggencarkan penyerapan pasar dalam negeri serta pasar mancanegara nontradisional demi mendongkrak permintaan. Data BPS menunjukkan, perekonomian Indonesia tumbuh 5,31 % secara kumulatif sepanjang triwulan I hingga triwulan IV 2022. Berdasarkan lapangan usaha, kinerja pertumbuhan industri pengolahan punya andil tertinggi, yakni 18,34 %, dengan pertumbuhan 4,89 %. Meskipun demikian, kinerja pertumbuhan sejumlah subsektor industri pengolahan belum pulih seperti sebelum pandemi atau 2019. Subsektor ini, antara lain, industri makanan dan minuman, pengolahan tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kertas dan barang dari kertas, furnitur, serta kimia, farmasi, dan obat tradisional. Andil sejumlah subsektor itu terhadap industri pengolahan secara keseluruhan 50 %.

Berdasarkan data BPS, nilai PDB atas dasar harga berlaku industri makanan-minuman sepanjang 2022 sebesar Rp 1.238,09 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan subsektor industri pengolahan nonmigas lainnya. Sepanjang 2022, industri makanan-minuman tumbuh 4,9 %, lebih rendah daripada pertumbuhan pada 2019 yang 7,78 %. ”Pertumbuhan industri makanan-minuman pada 2022 lebih lambat dibandingkan dengan 2019 karena belum pulihnya daya beli masyarakat seperti sebelum pandemi,” kata Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika saat di-hubungi, Rabu (8/2). (Yoga)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah meluncurkan 69 proyek investasi yang masuk dalam Peta Peluang Investasi (PPI) 2022. Adapun 69 proyek investasi tersebut tersebar di 20 kabupaten/kota di 13 provinsi. Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melaporkan, dari 69 proyek investasi yang telah diluncurkan, 16 proyek berhasil laku dan diminati oleh investor dengan total nilai investasi mencapai Rp 53,18 triliun. Namun dirinya tidak memerinci identitas investor tersebut. "Dari 69 proyek ini yang sudah laku kurang lebih sekitar 16 proyek berkat adanya promosi dan eksekusi," ujar Bahlil di Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (6/2). Salah satu proyek dengan nilai terbesar adalah industri mono ethylene glycol (MEG) di Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan dengan nilai investasi mencapai Rp 19,51 triliun. Tidak hanya itu, faktor lain yang juga menjadi daya tarik investasi di Indonesia adalah jumlah penduduk Indonesia yang mencapai sebesar 43% dari total populasi penduduk Asia Tenggara.