MEWASPADAI GEJOLAK HARGA

;

MEWASPADAI GEJOLAK HARGA

Sosial, Budaya, dan Demografi Hairul Rizal 10 Feb 2023 Bisnis Indonesia (H)

Setelah sempat melandai pasca efek penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sejak September 2022, ekspektasi inflasi pada tahun ini kembali meningkat. Kenaikan sejumlah harga pangan menjelang Ramadan, dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan inflasi. Alhasil, baik pemerintah maupun kalangan pelaku usaha pun menyiapkan kuda-kuda untuk mengantisipasi risiko tersebut. Secara historis, inflasi indeks harga konsumen (IHK) selalu meningkat sepanjang periode Ramadan dan Idulfitri. Namun, kondisi pada tahun ini jauh lebih berat. Musababnya, inflasi masih jauh berada di atas target bank sentral. Sejalan dengan itu, Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) pun terus merangkak yakni 114,53 pada Januari 2023, tertinggi setidaknya sejak Januari 2022. Indeks Harga Produsen (IHP) dan inflasi harga produsen pun terus menanjak sehingga berpotensi mengatrol pergerakan harga di tingkat konsumen. Alarm dari pemerintah pun makin nyata tatkala harga sejumlah komoditas pangan terpantau naik. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPSN), harga gula pasir kualitas premium tercatat naik 0,32% atau Rp50 menjadi Rp15.900/kg dan minyak goreng kemasan bermerk 2 naik 0,75% menjadi Rp20.250/kg. Harga beberapa jenis cabai juga tercatat meroket. Cabai merah keriting naik 0,23% menjadi Rp43.800/kg, cabai rawit hijau naik 0,66% menjadi Rp46.100/kg, cabai merah besar naik 0,12% menjadi Rp41.000/kg, dan cabai rawit merah naik 1,86% menjadi Rp57.450/kg. Lalu harga beras kualitas bawah I naik 0,42% menjadi Rp11.900/kg, beras kualitas super I naik menjadi Rp14.400/kg, dan daging sapi kualitas I naik menjadi Rp138.050/kg. Presiden Joko Widodo, saat melakukan kunjungan di Medan, kemarin, menekankan pentingnya keberadaan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi bahan-bahan pokok sehingga harga lebih stabil. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta Miftahudin, menyarankan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan untuk segera merespons kondisi ini sehingga risiko tertekannya konsumsi dapat diminimalisir.