Semoga nasib Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan tak berujung seperti UU Cipta yang memantik polemik panjang. Pasalnya, RUU Kesehatan yang berformat Omnibus Law itu juga mulai mencuatkan pro dan kontra. Protes menguar dari organisasi profesi serta akademi karena RUU ini disebut kurang melibatkan publik dalam pembahasan. Padahal, banyak pasal-pasal krusial yang berubah dalam RUU ini. Salah satunya tentang independensi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terancam. Dalam RUU berformat Omnibus Law ini, BPJS tidak lagi berada langsung di bawah Presiden. BPJS akan berada di bawah menteri terkait. Itu berarti, BPJS Kesehatan akan berada di bawah Menteri Kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan berada di bawah Menteri Ketenagakerjaan. Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dari unsur pekerja, Subiyanto, mengatakan, menempatkan BPJS di bawah menteri sama saja dengan meruntuhkan sistem jaminan sosial yang sudah dibangun. BPJS Kesehatan sendiri menolak konsep baru yang ditawarkan Omnibus RUU Kesehatan. Asisten Deputi Bidang Komunikasi Publik dan Humas BPJS Kesehatan Agustian Fardianto menilai, usulan perubahan UU SJSN dan UU BPJS dalam Omnibus RUU Kesehatan harus memiliki dasar kuat, baik dari sisi filosofi maupun praktik operasional. Usulan perubahan, juga harus memiliki urgensi yang jelas.

PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) mencatat pertumbuhan volume bongkar muat kendaraan dengan kondisi utuh atau completely built up (CBU). Volume bongkar muat kendaraan CBU tersebut melonjak 86,28% secara tahunan. Reza Priyambada, Investor Relations IPCC, memaparkan, di sepanjang Januari 2023, IPCC mencatat volume bongkar muat kendaraan CBU di Terminal Internasional IPCC mencapai 32.629 unit. Volume bongkar muat IPCC berasal dari CBU impor dan ekspor. Perinciannya, bongkar muat CBU impor naik 99,43% secara tahunan jadi 5.283 unit. CBU ekspor melejit 83,94% secara tahunan jadi 27.346 unit. Menurut Reza, pertumbuhan bongkar muat IPCC didorong masih tingginya permintaan kendaraan roda empat di Tanah Air. Selain itu, meningkatnya permintaan CBU di pasar luar negeri. "Ini berkah bagi IPCC yang berujung pada peningkatan kinerja operasional," kata Reza, Rabu (15/2).

Pemerintah dan DPR menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dibayar jemaah haji tahun ini rata-rata sebesar Rp49,81 juta atau melonjak 24,8% dari tahun sebelumnya rata-rata sebesar Rp39,88 juta. Wakil Ketua Komisi VIII DPR sekaligus Ketua Panja BPIH Marwan Dasopang mengatakan, dengan kesepakatan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) itu, biaya ditanggung jemaah pada tahun ini sekitar 55,3% dari total biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp90,05 juta.Adapun, sebanyak 44,7% atau Rp40,23 juta akan ditalangi oleh subsidi yang berasal dari nilai manfaat dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dirjen Penyelenggaraan Haji Kemenag Hilman Latief menyampaikan rerata biaya sebesar Rp90,05 juta didapat setelah mengombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan Masyair untuk tahun ini. “Setelah kami kombinasikan dengan harga terbaru maupun layanan untuk tahun ini, maka biaya BPIH yang dirumuskan oleh pemerintah adalah Rp90,05 juta,” kata Hilman. Dengan berbagai pertimbangan, Kemenag memutuskan untuk menambah jatah konsumsi menjadi 4 kali untuk 2 hari jelang Armuzna, sehingga jika di total konsumsi yang didapatkan adalah sebanyak 44 kali di Mekkah.

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN jadi pasar ekspor terbesar kedua Indonesia setelah China. Di tengah perlambatan ekonomi global tahun ini, RI dapat mendorong ekspor ke ASEAN yang pertumbuhan ekonominya diperkirakan masih relatif baik. Berdasarkan data BPS, Rabu (15/2) ekspor nonmigas Indonesia ke ASEAN pada Januari 2023 mencapai 3,3 miliar USD atau Rp 50,05 triliun (kurs Jisdor Rp 15.168 per USD). Komoditas utama ekspor RI ke ASEAN adalah bahan bakar mineral serta kendaraan dan bagiannya. Di kawasan itu, pangsa ekspor terbesar RI adalah Filipina dan Malaysia, masing-masing 1,03 miliar USD dan 926,6 juta USD, disusul Singapura dengan 807,3 juta USD.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, ASEAN berkontribusi 18,86 % terhadap total ekspor nonmigas RI pada Januari 2023 yang mencapai 20,23 miliar USD. ASEAN jadi pasar ekspor terbesar kedua setelah China yang berkontribusi 25,22 %. ”Hal ini jadi peluang positif bagi ekspor RI di tengah keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023,” ujarnya dalam konferensi pers secara hibrida di Jakarta. Sepanjang 2018-2022, surplus neraca perdagangan nonmigas RI terhadap ASEAN terus meningkat. Pada 2018, surplus tercatat 3,92 miliar USD. Surplus membesar hingga 20,42 miliar USD pada 2022. Adapun pada Januari 2023, neraca perdagangan RI atas ASEAN surplus 1,42 miliar USD. (Yoga)

JAKARTA, ID - Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membenahi kawasan kumuh untuk mendukung upaya percepatan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Ibu Kota. “Kawasan kumuhnya sudah ada sasarannya, nanti kami lakukan tapi akan kami validasi lagi,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/2/2023). Dia menjelaskan, pemerintah akan mempercepat pembenahan kawasankumuh di Ibu Kota guna mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem. Pembenahan kawasan kumuh di Jakarta menjadi salah satu topik yang dibahas dalam rapat antara Muhadjir Effendy,Pemprov DKI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengemukakan ada sekitar 14 kawasan kumuh di Jakarta yang menjadi prioritas untuk mendapatkan pembenahan bersama Pemerintah Pusat. Sebanyak 14 kawasan kumuh itu di antaranya ada di Kalibaru dan Muara Angke di Jakarta Utara. (Yetede)

Guncangan kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) masih belum akan berhenti. Kasus gagal bayar baru yang akan berujung di pengadilan mirip KSP Indosurya Cipta tampaknya akan segera muncul di ranah publik lagi. Hingga kini dalam catatan Satgas Penanganan Koperasi Bermasalah setidaknya ada delapan koperasi yang dimohonkan dan berstatus Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Nah, celakanya pembayaran koperasi itu ternyata tak mulus. Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki mengungkapkan, putusan homologasi yang perlu dijalankan oleh setidaknya delapan KSP masih minim dari sisi realisasi. Hal tersebut dikarenakan tidak ada aturan pengenaan sanksi jika kewajiban pembayaran tidak dilaksanakan sesuai perjanjian perdamaian. Dalam catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tindak pidana pencucian uang (TPPU) koperasi nilainya hingga ratusan triliunan rupiah. Tepatnya, PPATK menemukan, dari periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 saja, ada 12 koperasi simpan pinjam dengan dugaan TPPU dengan jumlah dana melebihi Rp 500 triliun. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana mengatakan, PPATK memiliki 21 hasil analisis atau informasi terkait 12 koperasi simpam pinjam ilegal. Ivan menjelaskan dana-dana tersebut ada yang dibawa ke luar negeri termasuk KSP Indosurya Cipta.

Pemerintah mesti waspada soal kuota Solar dan Pertalite. Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan perihal siapa saja yang berhak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi itu. Hal itu berisiko membuat kuota jebol.Jika kota BBM bersubsidi luber, imbasnya akan merembet ke mana-mana, salah satunya target defi sit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, yakni di bawah 3%, bakal sulit dicapai.Berdasarkan simulasi yang dibuat Institute for Development of Economics and Finance (Indef), apabila kuota Pertalite dan Solar jebol dengan masing-masing mencapai 27,8% dan 12,8%, alokasi subsidi mesti ditambah hingga Rp51,9 triliun. Asumsinya, rerata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) tetap sama dengan ketetapan APBN 2023 di level US$90 per barel, sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS stagnan di level Rp14.800. Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef Abra Talattov, Selasa (14/2), mengatakan skenario tersebut menjadi alarm meskipun ICP dan kurs sejauh ini masih sesuai dengan APBN. Sebab, jika terjadi lonjakan kuota, katanya, belum tentu APBN bisa memenuhinya. erlebih, kuota Solar yang tahun ini ditetapkan 17 juta kiloliter masih di bawah proyeksi pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi itu.“Mengacu pada APBN 2023, kuota Solar ditetapkan 17 juta kiloliter, di mana kuota yang ditetapkan tersebut di bawah proyeksi konsumsi Solar pada 2023,” kata Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM saat Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (14/2).

Pemerintah dan DPR tengah melakukan pembahasan untuk menyusun skema penerima Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran.Kekhawatiran melonjaknya jumlah kuota BBM bersubsidi pada tahun ini muncul ketika terjadi kecenderungan peningkatan pemakaian dari bulan ke bulan. Dalam APBN 2023, kuota BBM Jenis Bahan Bakar Khusus Penguasan jenis Pertalite diperkirakan sebanyak 32,56 juta kilo liter, BBM Jenis Bahan Bakar Tertentu minyak tanah sekira 0,5 juta kilo liter dan minyak solar 17 juta kilo liter. Kuota BBM Pertalite pada tahun ini naik 2,6 juta kiloliter dibandingkan dengan kuota 2022 karena tren konsumsi masyarakat yang makin mendekati konsumsi normal pascapandemi. Kenaikan konsumsi itu memperlihatkan dua sisi mata uang yang berlawanan dampaknya terhadap keuangan negara. Di satu sisi, pertumbuhan konsumsi mencerminkan indikasi positif karena perekonomian mulai pulih, tetapi di sisi lain beban anggaran justru makin meningkat bila pemakaian BBM bersubsidi ternyata tidak tepat sasaran. Untuk itu, harian ini berharap agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa benar-benar tepat sasaran dengan dilakukannya pengendalian secara ketat. Pola subsidi BBM dari komoditas ke pola distribusi tertutup seyogianya dapat segera diwujudkan agar tepat sasaran sehingga secara tidak langsung memberikan perlindungan bagi masyarakat lemah atau berhak menerima dan untuk menjaga daya beli masyarakat.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan ada dugaan tindak pidana pencucian (TPPU) uang di 12 koperasi simpan pinjam (KSP) dengan total Rp 500 triliun. Temuan itu sudah diserahkan kepada aparat penegak hokum untuk ditelusuri lebih lanjut. Khusus terkait kasus KSP Indosurya, PPATK juga menemukan adanya aliran dana ke luar negeri. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, selama 2020-2022 PPATK menelusuri dugaan praktik TPPU di koperasi. Berdasarkan 21 hasil analisis yang dilakukan, PPATK menemukan ada 12 KSP yang diduga melakukan TPPU, salah satunya KSP Indosurya.

”Jumlah dana secara keseluruhan melebihi Rp 500 triliun kalau bicara kasus yang pernah ditangani koperasi. Jadi, artinya, kami melihat bahwa dana yang dihimpun oleh koperasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang itu memang luar besar,” ujarnya. Untuk kasus KSP Indosurya, PPATK telah beberapa kali melaporkan hasil analisis tersebut kepada Kejaksaan Agung. Ivan juga telah melapor ke Menteri Koperasi dan UKM terkait skema Ponzi yang dijalankan Indosurya.Skema ponzi merupakan skema penipuan berkedok investasi dengan menawarkan imbal hasil besar kepada nasabah. Namun, sumber dana untuk pemberian imbal hasil itu sebenarnya bukan dari hasil investasi,tetapi dari dana nasabah berikutnya. PPATK juga menemukan ada dana nasabah Indosurya yang dialirkan ke luar negeri lewat perusahaan afiliasi. Dana itu kemudian dipakai untuk transaksi bisnis yang tidak selayaknya di- lakukan koperasi, seperti pembelian jet dan operasi kecantikan. (Yoga)

Revisi Perpres No 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM yang mengatur penyaluran BBM bersubsidi belum jelas penyelesaiannya. Apabila revisi tak bisa tuntas tahun ini, kuota BBM bersubsidi tahun anggaran 2023 bisa kembali jebol. Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2) mengatakan, percepatan penerbitan revisi Perpres No 191/2014 mendesak. Terdapat sejumlah pertimbangan terkait perlunya perbaikan perpres tersebut. Menurut Tutuka, pengaturan jenis BBM tertentu (JBT/biosolar dan minyak tanah) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP/pertalite) diperlukan agar tepat sasaran.

Pasalnya, saat ini belum ada pengaturan yang jelas untuk konsumen pengguna pertalite, sedangkan pengaturan pengguna biosolar dan minyak tanah yang berlaku masih terlalu umum sehingga menimbulkan multitafsir. ”Jika tidak dilakukan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014, kuota solar bersubsidi dan pertalite tahun ini berpotensi akan terlampaui. Perlu pengaturan melalui revisi perpres itu agar dapat dilakukan pengendalian konsumsi sehingga subsidi menjadi lebih tepat sasaran,” ujar Tutuka. Tahun lalu, kuota solar bersubsidi yang ditetapkan sebanyak 15,1 juta kiloliter, realisasinya 17,83 juta kiloliter. Kuota pertalite yang ditetapkan 23,05 juta kiloliter, realisasinya 29,91 juta kiloliter. Untuk tahun ini, kuota solar bersubsidi dan pertalite ditetapkan masing-masing 17 juta kiloliter dan 32,56 juta kiloliter. (Yoga)