Pemerintah melakukan segala upaya, termasuk memperbanyak populasi kendaraan listrik di Tanah Air untuk memastikan penghiliran sumber daya mineral yang menjadi kekayaan Indonesia bisa berujung pada baterai EV. Setelah mengambil sikap tegas terkait dengan penghiliran sejumlah sumber daya mineral yang menjadi bahan baku baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV), pemerintah kini berupaya memastikan Indonesia memiliki pasar yang menarik agar investor mau membangun fasilitasnya di dalam negeri. Upaya pemerintah meningkatkan populasi EV di dalam negeri didorong dengan sejumlah insentif yang telah disiapkan. Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan insentif kendaraan listrik yang disiapkan bakal jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam. Pemerintah berencana untuk menyisipkan sejumlah insentif tambahan yang tidak ditawarkan Thailand untuk mendorong investasi, serta penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri, seperti pemotongan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi hanya 1%. Selain itu, ada subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta per unit, dan Rp5 juta untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi berbasis setrum. Deputi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto mengatakan bahwa pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan diskon bea masuk impor EV completely built up (CBU). “Izin CBU bisa diberikan kalau mereka berkomitmen untuk investasi pabrik di dalam negeri. Jadi mereka bisa impor CBU ketika periode konstruksi pabrik,” katanya, Selasa (21/2)

Perusahaan sebesar Meta yang dulunya Facebook melihat bahwa hierarki yang ada sudah tertinggal. Perubahan teknologi, pandemi, dan perubahan kultur menjadi pendorong perusahaan untuk mulai memikirkan ulang hierarki yang ada. CEO Meta Mark Zuckerberg saat pertemuan manajemen dengan investor, media, dan pihak lainnya mengatakan bahwa perusahaan berencana untuk terus menahan biaya setelah melakukan sejumlah analisis. Dia menjanjikan tahun ini sebagai ”Tahun Efisiensi” dan mengatakan bahwa Meta akan lebih proaktif dalam memotong berbagai hal dengan prioritas rendah dan juga peran dengan kinerja rendah. Meta akan merampingkan struktur organisasinya dan menghapus beberapa lapis manajemen menengah agar mereka bisa membuat keputusan lebih cepat.

Majalah MIT Sloan Management Review edisi Januari membahas persoalan perubahan hierarki. Penulis artikel ini, Nicolai J Foss and Peter G Klein, mengatakan, sekian lama orang berputar-putar di sekitar gagasan menghilangkan struktur organisasi untuk menciptakan organisasi yang lebih gesit dan simple, kenyataannya hierarki perusahaan tetap saja sama. Hierarki memungkinkan kecerdasan dan kreativitas manusia berkembang di dalam skala yang lebih besar. Ide dan kreativitas bisa terwujud menjadi produk dan layanan yang bisa menjangkau lebih banyak orang. Dari berbagai contoh masalah bisnis, kecepatan menjadi sangat penting. Intinya menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan baik. (Yoga)

Subsidi kendaraan listrik sebaiknya menyasar transportasi publik berbasis listrik dan sepeda motor listrik. Di sisi lain, ekosistem kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian ulang dan penukaran baterai, perlu terus dibangun. Peneliti Sistem Ketenagalistrikan dan Sumber Daya Energi Terdistribusi Institute for Essential Services Reform (IESR) FarisAdnan Padhilah dalam peluncuran Indonesia Electric Vehicle Outlook (IEVO) 2023 oleh IESR, secara daring, Selasa (21/2) mengatakan, insentif untuk transportasi publik tepat karena masuk dalam salah satu bagian dari strategi Avoid-Shift-Improve atau mendorong masyarakat berpindah dari menggunakan kendaraan pribadi menjadi transportasi publik.

”Bus listrik di Jakarta, biaya pembeliannya 3 hingga 4 kali lebih besar dibandingkan dengan bus biasa ber-BBM. Dengan adanya insentif, akan membuat harga lebih terjangkau. Juga membuat (pelaku usaha) pindah ke bus listrik. Sebab, bus listrik memiliki getaran cukup rendah dan noise kecil,” kata Faris. Insentif juga perlu diberikan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Pasalnya, peralihan penggunaan dari sepeda motor BBM ke sepeda motor listrik akan menghemat biaya operasional. Terlebih lagi pada program konversi dari sepeda motor BBM ke sepeda motor listrik yang membawa manfaat bagi multipihak. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah menilai tahun 2024 menjadi salah satu momentum krusial bagi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% sampai 5,7% dengan mengoptimalkan sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai Rapat Terbatas tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024 di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/2/2023). Dia mengatakan, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan KEM PPKF 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah, jelas dia, akan mengambil langkah antisipatif agar resiliensi pertumbuhan ekonomi terjaga. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Yetede)

Pada awal tahun ini, ketidakpuasan publik tertinggi di bidang ekonomi mengemuka dari aspek pengendalian harga barang dan jasa yang mencapai 55,7 %, dari survei terhadap 1.202 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia. Survei berlangsung pada 25 Januari-4 Februari 2023. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menilai  ketidak puasan publik tersebut berkaitan dengan kenaikan harga beras. Beras merupakan komoditas yang berpengaruh signifikan dalam pergerakan inflasi. ”Harga komoditas pangan (penyumbang inflasi) yang naik pada awal tahun lalu hanya minyak goreng. Awal tahun ini, harga beras dan minyak goreng naik,” ujar Rusli saat dihubungi, Senin (20/2). Data BPS menunjukkan, inflasi pada Januari 2023 mencapai 5,28 % dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Pada Januari 2023, inflasi bulanan beras sebesar 2,34 % dengan andil 0,07 %, lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan beras pada Januari 2022 sebesar 0,94 % dengan andil 0,03 %. Pusat Informasi Harga Pangan Strategis mencatat, rata-rata nasional harga beras medium di pasar tradisional per Senin (20/2) mencapai Rp 13.050-Rp 13.200 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan dengan posisi pada awal 2022 yang Rp 11.550-Rp 11.750 per kg ataupun akhir tahun di Rp 12.450-Rp 12.600 per kg. Harga ini juga berada di atas HET beras medium di tingkat konsumen Rp 9.450-Rp 10.250 per kg sesuai Peramendag No 57 Tahun 2017. Menurut Rusli, pengawasan terhadap distribusi beras juga mesti diperkuat guna menyokong upaya pengendalian harga. ”Dalam hal ini, Satgas Pangan harus memastikan tidak ada pihak yang bermain dalam distribusi beras. Selain itu, tim pengendalian inflasi daerah di tingkat provinsi juga mesti memantau pergerakan harga ditingkat kabupaten/kota agar dapat mengalirkan suplai  dari daerah yang surplus ke yang defisit,” katanya. (Yoga)

Pada akhir masa jabatan di tahun 2024, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin memasang target ambisius untuk menuntaskan berbagai program prioritas. Sejalan dengan itu, defisit fiskal ditargetkan berada di angka 2,16 sampai 2,64 % dari PDB. Target ini cukup menantang di tengah kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (20/2) pemerintah mulai membahas penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun anggaran 2024, yang akan menjadi APBN terakhir pemerintahan Jokowi. Seusai rapat terbatas, Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, APBN 2024 akan dijaga dengan mendorong pendapatan negara yang ditopang peningkatan rasio pajak. Belanja negara juga akan dijaga tetap disiplin dengan prioritas sesuai agenda nasional.

Pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Amin, sejumlah program prioritas yang akan menjadi fokus adalah penurunan angka kemiskinan ekstrem, penurunan tengkes (stunting), peningkatan laju investasi, dan pembangunan infrastruktur. Sejumlah program prioritas, seperti penurunan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol % pada 2024 dan penurunan tengkes menjadi 3 %, akan berimplikasi pada alokasi anggaran yang harus disediakan dalam APBN 2023 dan 2024. Di tengah target penuntasan program prioritas, pemerintah juga melanjutkan kebijakan defisit fiskal ke bawah 3 % dari PDB. Defisit fiskal di APBN 2024 pun diperkirakan kian ketat. Tahun ini defisit APBN ditargetkan 2,84 % dari PDB. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai, target pemerintah itu cukup menantang di tengah ketidakpastian ekonomi global yang belum tampak ujungnya. Terlebih dengan ada- nya keinginan pemerintah terus menekan defisit APBN. (Yoga)

Peningkatan apresiasi publik di berbagai bidang kerja kabinet terjadi jelang paruh akhir masa kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma’ruf Amin. Capaian ini memperkokoh kekuatan simbolik pemerintah. Peningkatan apresiasi publik terhadap kinerja pemerintahan ditunjukkan dari hasil survei periodik Kompas. Saat ini, derajat kepuasan publik terekspresikan pada lebih dari dua pertiga bagian (69,3 %) responden. Dibandingkan dengan periode survei sebelumnya, Oktober 2022, derajat kepuasan publik yang terekspresikan kali ini berbeda. Saat itu, apresiasi publik mengalami penurunan. Tak sampai dua pertiga bagian responden puas pada capaian kinerja pemerintah. Capaian kali ini menunjukkan titik balik pergerakan apresiasi yang positif. Bahkan, dibandingkan sentimen persepsi publik yang terbentuk semenjak paruh awal periode kedua masa kepemimpinan Jokowi-Amin (Oktober 2019), capaian kepuasan publik kali ini salah satu yang tertinggi.

Peningkatan kepuasan publik tampak di setiap bidang persoalan. Dari sekitar 20 indikator penilaian persoalan bangsa yang terangkum dalam aspek politik keamanan, penegakan hukum, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat, semua meningkat dengan besaran capaian yang relatif beragam. Upaya pemerintah menjaga iklim politik berjalan demokratis jadi sumbangan terbesar dari kepuasan publik. Ada tiga indikator yang mendasarinya, yakni ”upaya pemerintah dalam membangun sikap menghargai perbedaan”, ”upaya menjamin kebebasan berpendapat”, dan ”kesempatan masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan”. Meski demikian, pada indikator politik dan keamanan lainnya masih ada persoalan. Sekalipun meningkat dibandingkan periode sebelumnya, kinerja pemerintah menjaga persatuan dan ke utuhan bangsa masih menjadi catatan publik. Upaya ”menangani konflik antarkelompok, upaya mencegah dan penanganan gerakan separatis”, mendapat apresiasi rendah. (Yoga)

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Sabtu (18/2) mengatakan, pihaknya terus mendorong kapasitas tenaga kerja perempuan, antara lain lewat program Woman Innovation Camp yang menekankan pada pemahaman internet of things (IoT). Upaya itu diyakini dapat mewujudkan tenaga kerja perempuan yang terampil dan memenuhi kebutuhan industri. ”Peran perempuan amat penting mengingat 54 % pekerja Indonesia adalah perempuan,” katanya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan, pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkit listrik mulai 2039. Hal ini merujuk pada peta jalan net zero emission (NZE) 2060 dan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) yang beroperasi nantinya memiliki kapasitas sekitar 20 megawatt (MW) sampai 30 MW. “Sekarang sudah dipadankan oleh DEN (Dewan Energi Nasional) yang sedang merevisi KEN,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konser vasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana kepada Investor Daily di Jakarta, akhir pekan lalu. Dalam peta jalan NZE disebutkan kebutuhan listrik pada 2060 mencapai 1.942 Twh yang disuplai dari pembangkit energi terbarukan sebanyak 96% dan sisanya 4% dipasok oleh PLTN. Adapun total kapasitas terpasang pada 2060 mencapai 708 gigawatt (GW). Porsi PLTN dari kapasitas terpasang tersebut sebesar 31 GW. Dadan menyebut kriteria lokasi PLTN yakni dibangun pada area terpencil yang belum terjamah oleh jaringan transmisi listrik. Kemudian energi terbarukan yang tersedia hanya tenaga surya. Energi nuklir pun dinilai mampu mensubtitusi pembangkit yang berada dia area pertambangan. (Yetede)

JAKARTA – Praktik mafia sepak bola harus diganjar sanksi tegas secara hukum. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menggandeng Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan instrumen yang dimilikinya untuk mengungkap sekaligus menyeret oknum mafia ke jeruji besi. “Kita vonis kartu merah untuk para mafia bola. Sepak kita sulit berkembang selama mafia pengatur skor belum kita tendang,” ujar Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dalam keterangan persnya di media center Stadion Gelora Bung Karno, Minggu (19/2). Dalam kesempatan itu, Erick Thohir bertemu Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si untuk segera menyusun langkah tegas dalam misi menyeret mafia ke jalur hukum. Dari otak hingga pembantu aktor mafia sepak bola, kata Erick Thohir, akan diproses tegas. Selain pidana, ancaman larangan berkecimpung di sepak bola seumur hidup akan dijatuhkan PSSI. “Akarnya yang perlu kita cabut. Kita tidak boleh takut. Hukumannya bertingkat. Tapi kalau perlu, seumur hidup blacklist dari sepak bola, biar jera. Posisi saya tegas. Tumpas mafia pengatur skor sampai tuntas,” tegas Erick Thohir. (Yetede)