Problem keamanan pangan di Indonesia, terlihat dari sejumlah kasus kejadian keracunan pangan di beberapa daerah. Berdasarkan data BPOM, pada 2021 ada 50 kejadian luar biasa atau KLB keracunan pangan. Pada tahun yang sama, data Kemenkes mengungkapkan, ada 70 KLB keracunan pangan. Disebut KLB karena ada dua orang atau lebih mengalami keracunan yang sama setelah mengonsumsi sumber makanan atau minuman yang sama. Keracunan pangan yang terjadi tidak hanya menyebabkan korban mengalami gejala muntah dan diare. Namun, sebagian berdampak fatal karena sejumlah kasus keracunan makanan berujung maut. Di sisi lain, ada kerugian ekonomi yang kerap tidak dihitung sebagai dampak kasus keracunan makanan. Harian Kompas menghitung estimasi kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan di Indonesia pada tahun 2021 mencapai Rp 109,68 miliar, setara pembangunan sembilan puskesmas dengan asumsi biaya pembangunan setiap puskesmas sekitar Rp 12 miliar. Bisa juga setara dengan membangun 50 SD dengan asumsi kebutuhan dana per SD Rp 2,19 miliar.

Menurut WHO, kasus keracunan makanan di negara berkembang merupakan puncak gunung es.  Diperkirakan, kasus KLB keracunan makanan yang dilaporkan hanya 1 % dari total kasus. Dengan asumsi WHO itu, kemungkinan KLB keracunan makanan sesungguhnya yang terjadi di Indonesia pada 2021 mencapai 5.000 kasus. Jadi, kemungkinan ada 256.900 orang terpapar, 178.300 orang sakit, dan 1.000 orang meninggal. Data dasar itu lalu dipakai sebagai pengali biaya yang dikeluarkan untuk menangani kasus KLB keracunan pangan. Komponen biayanya terdiri atas tiga kelompok, yaitu biaya kesehatan langsung, biaya non-kesehatan langsung, dan biaya non-kesehatan tidak langsung. Besarnya kerugian ekonomi akibat kasus KLB keracunan pangan ini menunjukkan sisi lain dampak dari lemahnya keamanan pangan di Indonesia. Kerugian tersebut tidak hanya berimbas pada anggaran kesehatan pemerintah, tetapi juga berdampak pada pengeluaran masyarakat. (Yoga)

Inflasi yang melambung pada 2022 telah mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat. Masyarakat lebih memprioritaskan belanja kebutuhan sehari-hari ketimbang belanja barang keinginan. Riset Asian Insight SparX: Indonesia Consumption Basket, yang dirilis DBS Group Research, pekan lalu, menyebutkan, dengan inflasi yang tinggi, 96 % responden akan mengubah pola konsumsinya. (Yoga)

JAKARTA, ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, kegiatan pejabat negara khususnya pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang gemar memamerkan harta seperti motor besar (moge) akan menyebabkan degradasi kepercayaan masyarakat. Hal ini menjadi ironi tersendiri dan menimbulkan persepsi masyarakat terhadap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) termasuk DJP. “Bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat/pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” ucap Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram resmi dengan nama akun @smindrawati, Minggu (26/2/2023). Beberapa hari ini ramai pemberitaan tentang Dirjen Pajak Suryo Utomo mengendarai moge bersama klub Blasting Rijder DJP, yaitu komunitas pegawai pajak yang menyukai naik motor besar. Hal ini turut menimbulkan erosi kepercayaan dari masyarakat ke pegawai DJP. Oleh karena itu, Menkeu sudah memberikan instruksi kepada Dirjen Pajak agar membubarkan klub Blasting Rijder. “Saya meminta agar klub Blasting Rijder DJP dibubarkan. Hobi dan gaya hidup mengendarai moge (dapat) menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP,” tegas Sri Mulyani. (Yetede)

SEMARANG, ID - Partai Amanat Nasional (PAN) mengisyaratkan nama Ganjar Pranowo dan Erick Thohir akan diusung sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Hal tersebut tersirat ketika Ketua Umum PAN Zulkifli  Hasan membacakan sebuah pantun pada akhir pidato sambutan Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN di Semarang, Minggu (26/2/2023). “Izinkan saya mengakhiri pidato pada Rakornas PAN. Jalan-jalan ke Simpanglima, jangan lupa beli lumpia. Kalau Pak Ganjar dan Pak Erick sudah bersama, Insya Allah Indonesia tambah jaya,” kata Zulhas, sapaan akrab Ketua Umum PAN yang disambut tepuk tangan meriah dari ribuan kader yang menghadiri rakornas. Acara Rakornas PAN ini dibuka oleh Presiden Jokowi dan dihadiri Menteri Negara BUMN Erick Tohir, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka. Acara ini juga dihadiri sebanyak 1.4. (Yetede)

Kekayaan Rafael Alun Trisambodo terus menjadi sorotan publik. Pria yang terakhir menjabat eselon III di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebelum dicopot Menkeu Sri Mulyani itu, seperti tercatat di laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) 2021, memiliki harta Rp 56 miliar, naik 27,8 % dari kepemilikannya pada 2018, sebesar Rp 44,08 miliar. Nominal kekayaan Rafael jauh melampaui Dirjen Pajak, Suryo Utomo, yang "hanya" Rp 14,45 miliar. Nilai harta bekas Kabag Umum Kantor Wilayah DJP Jaksel II itu bahkan mendekati aset Sri Mulyani, eks direktur pelaksana Bank Dunia, Rp 58 miliar. Tak pelak, jumlah kekayaan Rafael membuat publik bertanya-tanya mengenai sumber harta tersebut.

Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menilai jumlah aset Rafael sangat fantastis untuk pejabat selevel eselon III. Berdasarkan simulasi Fitra, pejabat eselon I DJP, seperti Suryo Utomo, dengan gaji pokok Rp 5,2 juta dan tunjangan kinerja Rp 117,3 juta membutuhkan 30 tahun untuk mendapatkan harta Rp 56 miliar. Itu pun dengan catatan, selama rentang waktu tersebut, gaji dan tunjangan kinerja yang diterima ditabungkan. Adapun pejabat eselon III dengan gaji pokok Rp 4,7 juta dan tunjangan kinerja Rp 46,4 juta membutuhkan waktu 98 tahun untuk mencapai nominal Rp 56 miliar. "Tentu ini tidak masuk akal. Sulit diterima nalar sehat," ujar Sekretaris Jenderal Fitra, Misbah Hasan, kepada Tempo, akhir pekan lalu.. (Yetede)

Polisi melanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka kasus penganiayaan, Mario Dandy Satrio, Sabtu (25/2). Kuasa hukum Mario Dandy, DolfieRompas, saat ditemui Sabtu malam di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan, mengatakan, pihaknya mendampingi kliennya untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan tambahan dari penyidik. Hingga Sabtu pukul 19.00, sudah lima pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Mario Dandy. Pihak kuasa hukum masih berkomunikasi secara terbatas dengan Mario Dandy, dimana Mario Dandy menyampaikan keinginannya meminta maaf kepada David. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko (25/2) di Tangerang, Banten,  mengatakan, penanganan kasus penganiayaan terhadap David dilakukan secara proporsional, sesuai prosedur, dan didasarkan pada alat bukti.

Proses penyidikan kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban koma itu terus dilakukan. Trunoyudo menyebut, ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka ialah Mario Dandy dan Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan (19). Tersangka kedua, yakni Shane, berperan merekam penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy. Trunoyudo mengatakan, polisi bekerja secara profesional dan berdasarkan pada alat bukti. Pernyataan ini disampaikan Trunoyudo menanggapi desakan sejumlah kalangan yang mempertanyakan status dari saksi A (15). ”Polri bekerja berdasarkan scientific crime investigation dan juga profesionalisme, sesuai KUHP serta alat bukti,” ujar Trunoyudo. (Yoga)

Partai Keadilan Sejahtera ingin Indonesia dibangun dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan jika dipercaya memimpin negeri. Keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan sebelumnya perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, sedangkan inovasi pembangunan dilakukan pada aspek- aspek yang belum optimal. ”Jika ada masyarakat yang bertanya, ’apa yang akan dilakukan PKS jika diberi amanah memimpin?’ Insya Allah kita akan membangun Indonesia dengan prinsip perubahan dan keberlanjutan,” kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam pidato politik di penutupan Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Sabtu (25/2) malam.

Rakernas yang diikuti pengurus pusat hingga daerah itu merupakan konsolidasi terakhir berskala nasional sebelum menghadapi Pemilu 2024. Syaikhu mengatakan, bangsa yang besar tidak melupakan sejarah dan prestasi gemilang pendirinya serta generasi pendahulunya. Ia mencontohkan, semua Presiden RI menorehkan keberhasilan di masanya masing-masing. ”Pemerintahan boleh berganti, tetapi kesinambungan pembangunan tak boleh terhenti,” kata Syaikhu. (Yoga)

Kesuksesan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) melantai di Bursa Efek Indonesia menjadi angin segar bagi pengembangan EBT di Tanah Air yang menghadapi tantangan pendanaan. Pencapaian PGEO setidaknya tercatat dari kemampuan perseroan meraup dana segar Rp9,05 triliun dari pelepasan saham perdana atau initial public offering (IPO). Kendati harga saham turun pada perdagangan hari pertama listing, Jumat (24/2), PGEO optimistis saham akan membaik untuk jangka panjang karena fluktuasi di pasar saham bersifat temporer. Wakil Menteri BUMN I Pahala N. Mansury menyarankan agar publik melihat kinerja saham PGEO dari sisi fundamental, bukan secara jangka pendek. “Fundamental perusahaan ini kuat dengan EBITDA margin yang kuat. Balance sheet-nya pun sangat baik. Kami optimistis,” katanya dalam konferensi pers di Main Hall BEI, Jakarta, Jumat. Dengan kemampuan meraup target penggalangan dana dari IPO, PGEO diharapkan bisa mempercepat peningkatan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di dalam negeri. Maklum saja, hingga kini kapasitas terpasang geotermal di Indonesia masih tergolong minim. 

Direktur Utama PGEO Ahmad Yuniarto mengatakan dana yang diperoleh dari IPO siap untuk mendukung rencana perseroan mengembangkan kapasitas terpasang sebesar 600 MW hingga 2027. “Perseroan menargetkan untuk meningkatkan basis kapasitas terpasangnya yang dioperasikan sendiri, dari 672 MW saat ini menjadi 1.272 MW pada 2027,” katanya saat seremoni pencatatan saham perdana PGEO, Jumat (24/2). Kementerian BUMN juga berharap penambahan pasokan listrik dari PGEO dapat mendorong ketersediaan energi yang semakin efisien dan meluas. Selain itu, bersama mitra, PGEO dapat menerapkan perkembangan teknologi sehingga dapat menyediakan energi listrik dengan biaya yang lebih terjangkau. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun menyebut peluang pengembangan panas bumi di Tanah Air masih terbuka lebar. Apalagi, pemerintah bakal terus mendorong pemanfaatan panas bumi untuk mendukung penyediaan energi bersih di Indonesia.

Tahun ini harga BBM bersubsidi kemungkinan masih akan bertahan di harga sekarang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pun belum berencana menurunkan harga jual Pertalite dan Solar subsidi. Pemerintah beralasan harga minyak mentah dunia kembali menguat pada perdagangan pekan ini. Keputusan untuk menahan harga BBM bersubsidi itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Jumat (24/2). Harga minyak naik dua persen lebih tinggi pada akhir perdagangan Kamis (23/2/2023) waktu setempat, di tengah ekspektasi pemotongan tajam untuk pasokan Rusia bulan depan, tetapi dolar yang lebih kuat dan lonjakan persediaan Amerika Serikat yang lebih tajam dari perkiraan menambah kekhawatiran permintaan. Mengutip Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman April naik 1,44 dolar AS atau 2,0 persen, menjadi menetap pada 75,39 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman April menguat US$1,61 atau 2,0 persen, menjadi ditutup pada 82,21 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange, dibandingkan dengan sekitar 98 dolar AS per barel menjelang invasi Rusia ke Ukraina setahun lalu. Arifin menegaskan Kementerian ESDM terus memantau pergerakan harga minyak mentah dunia. Pemerintah, ujarnya, menaruh perhatian pada upaya penyediaan harga energi yang terjangkau bagi masyarakat. Pertengahan tahun lalu, pemerintah mengerek harga jual Pertalite menjadi Rp10.000 per liter dari posisi sebelumnya di angka Rp7.650 per liter. Sementara itu, Solar subsidi dipatok ke angka Rp6.800 per liter dari level sebelumnya Rp5.150 per liter.

Berita bohong mengenai penculikan anak yang merebak di Kampung Sapalek, Jalan Trans-Irian, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Kamis (23/2) memicu bentrokan antara warga dengan aparat gabungan TNI dan Polri. Hingga Jumat (24/2), 10 warga tewas dan 18 aparat keamanan mengalami luka-luka dalam peristiwa itu. Kapolda Papua Irjen Matius Fakhiri dalam konferensi pers di Timika, Kabupaten Mimika, Jumat (24/2), meminta maaf atas kerusuhan di Wamena. Ia pun menyampaikan dukacita bagi keluarga 10 korban yang tewas dalam peristiwa itu. Penyebab tewasnya 10 warga itu masih diusut oleh Bidang Propam Polda Papua. Matius menginstruksikan Kabid Propam Polda Papua Kombes Gustav Urbinas ke Wamena untuk mengevaluasi secara menyeluruh upaya penanganan massa sebelum kerusuhan. ”Saya telah memerintahkan Dirkrimum Polda Papua Kombes Faisal  Ramadhani untuk membantu Polres Jayawijaya menyelidiki penyebar hoaks dan aksi provokasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan. Kami akan mencegah penyebaran hoaks yang bertujuan mengganggu situasi keamanan di Tanah Papua,” kata Matius.

Berdasarkan kronologi yang dipaparkan polisi, peristiwa itu diawali tindakan beberapa warga yang  menghentikan seorang pengendara mobil dari Kampung Yomaima saat melintasi daerah Sinakma, pukul 12.30 WIT. Warga mencurigai pengendara mobil itu bagian dari komplotan penculikan anak seperti isu yang beredar di tengah masyarakat. Matius mengatakan, Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman Napitupulu bersama jajarannya mendatangi lokasi tersebut untuk menghentikan aksi main hakim warga atas sopir mobil tersebut. Namun, warga yang terus bertambah tidak menerima imbauan tersebut dan menyerang polisi dengan batu serta panah. Selain menyerang apparat keamanan, massa membakar dua kios warga dan 13 rumah di sekitar lokasi kejadian. Aparat yang diserang kemudian mendapatkan bantuan personel Brimob dan Kodim 1702/Jayawijaya. Tembakan peringatan lalu dilepaskan aparat untuk membubarkan massa. Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan, pihaknya menurunkan tim ke Wamena, Jumat, untuk melihat kondisi terakhir di Wamena dan penanganan dari pemda serta aparat keamanan. Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan BPBD Kabupaten Jayawijaya Ernawati Tappi mengatakan, aktivitas warga di Wamena belum normal pasca kerusuhan. Banyak warga memilih di rumah atau mengungsi ke tempat yang aman. (Yoga)