Beberapa bulan lagi, Jakarta akan merayakan hari ulang tahun yang ke-496 atau tepatnya pada 22 Juni 2023. Meski sudah berusia hampir lima abad, Jakarta terbilang cukup muda dibandingkan dengan sejumlah kota besar dunia, misalnya Paris atau London. Jakarta, sebagai daerah khusus ibu kota, menjadi sebuah simbol peradaban dan kebudayaan dari sebuah negara nusantara bernama Indonesia. Jakarta menjadi pencerminan Indonesia. Berangkat dari pemikiran tersebut, pemindahan ibu kota negara, dari Jakarta yang berada di pulau Jawa ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tentunya memiliki konsekuensi yang panjang. Pemerintah pun sudah menganggarkan Rp466 triliun untuk pembangunan IKN hingga 2045. Dari jumlah tersebut, APBN menanggung sekitar 20% atau Rp89,4 triliun. Adapun, sebanyak Rp253,4 triliun bakal bersumber dari kerja sama pemerintah dan badan usaha, sedangkan kontribusi swasta yang diharapkan dalam megaproyek ini mencapai Rp123,2 triliun. Pemerintah sendiri telah mengalokasikan anggaran senilai Rp23,6 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara dalam RAPBN 2023. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar hingga Rp20,8 triliun, yang akan digunakan untuk membangun sejumlah infrastruktur dasar di IKN. Harian ini meyakini bahwa IKN adalah sebuah kerja besar berupa pemindahan budaya kerja dan pola pikir baru disertai dengan sistem dan sumber daya manusia yang dipersiapkan dengan baik. Tujuan dari pemindahan itu adalah pemerataan, baik dari sisi ekonomi, penduduk, maupun pembangunan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa jumlah penduduk maupun perekonomian, sebagian besar berpusat di Pulau Jawa.

Pelaku industri terus mengharapkan perbaikan implementasi kebijakan harga gas bumi tertentu atau HGBT untuk tujuh sektor industri yang ditetapkan US$6 per MMbtu. Sejumlah kendala masih terjadi di lapangan, meski kebijakan tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing industri. Baru beberapa tahun diterapkan, pelaksanaan HGBT masih terus diperbincangkan karena implementasinya yang tidak kunjung sesuai harapan. Edy Suyanto, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki), mengatakan hingga kini pihaknya masih menghadapi kendala dalam implementasi kebijakan HGBT. Padahal, industri keramik masuk ke dalam tujuh sektor yang berhak menerima harga gas US$6 per MMbtu bersama dengan pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet. Menurutnya, saat ini suplai gas di area Jawa Barat dan Jawa Timur menghadapi gangguan, karena hanya dibolehkan menggunakan sekitar 65%–85% dari alokasi yang telah ditetapkan. Kendala serupa sebenarnya telah disampaikan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang mengatakan bahwa masih ada masalah pasokan gas di wilayah Jawa Timur yang berujung pada dibatasinya volume penggunaan gas menjadi 27%–60% dari kontrak, dan pengenaan biaya tambahan apabila penggunaannya melebihi volume yang telah dibatasi itu. “Terhadap volume gas yang dicantumkan dalam Kepmen ESDM No. 134/2021, diberlakukan kuota sebanyak 60%–90% pada 2022,” katanya beberapa waktu lalu. Selain itu, Agus juga menyampaikan masih ada industri yang menerima gas bumi dengan harga di atas US$6 per MMbtu, seperti PT Domas Agro Inti Prima yang membayar US$8 per MMbtu, Pupuk Iskandar Muda US$6,59 per MMbtu, dan Wilmar Nabati US$6,86 per MMbtu. Menteri ESDM Arifin Tasrif mempertanyakan kenapa tujuh industri tersebut tidak pernah optimal menyerap gas bumi yang dialokasikan untuk kebijakan HGBT. Padahal, pemerintah terus meningkatkan alokasi gas bumi untuk tujuh industri tersebut tiap tahunnya sejak kebijakan HGBT dimulai pada 2020.

Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN memastikan keamanan data pribadi yang ada di aplikasi Satu Sehat Mobile yang merupakan transformasi dari PeduliLindungi tetap terjaga. Sandiman Ahli Madya BSSN Anton Setiyawan mengatakan, pihaknya berupaya memperkuat keamanan sistem dari platform tersebut. Pengelolaan data pun dilakukan sesuai prinsip yang ada di Undang-Undang. “Kementerian Kesehatan selalu berkoordinasi dengan BSSN terkait dengan penerapan prinsip perlindungan data pribadi,” katanya kepada Bisnis, Senin (27/2). Lebih lanjut, dia menuturkan, BSSN bakal melakukan evaluasi terkait dengan bagian-bagian dari sistem di aplikasi PeduliLindungi untuk mengetahui apa saja yang harus ditingkatkan guna menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Sementara itu, lembaga riset siber Communication & Information System Security Research Center (CISSReC) menyebut proses transformasi aplikasi PeduliLindungi jadi Satu Sehat Mobile berpotensi melanggar Undang-undang (UU) No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Perguruan tinggi berperan strategis mendukung agenda pembangunan untuk jadi negara maju berbasis riset dan inovasi. Karena itu, Bank Pembangunan Asia (ADB) mengucurkan dana pinjaman Rp 2,3 triliun untuk pengembangan kawasan sains dan teknologi di empat perguruan tinggi di Indonesia. Empat perguruan tinggi negeri jadi model science and technology park (STP) untuk mengembangkan ekosistem riset dan inovasi sesuai kebutuhan pembangunan pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI), yakni UI, IPB University, ITB, dan UGM. Pengembangan empat STP di perguruan tinggi itu melalui program Promoting Research and Innovation Through Modern and Efficient STP Project (PRIME SteP) 2023-2027. Program ini didukung Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan  Teknologi, Kemendikbudristek dan ADB.

Plt. Dirjen Diktiristek Kemendikbudristek, Nizam menyampaikan hal itu pada peluncuran proyek PRIME Step 2023-2027, di Jakarta, Senin (27/2). Nizam mengatakan, pengembangan STP merupakan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) untuk mendukung Indonesia jadi negara maju. ”Perlu transformasi dari pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam dan upah buruh murah ke berbasis inovasi. Kita perlu memperkuat perguruan tinggi sebagai basis inovasi kemajuan bangsa lewat STP,” ujarnya. Direktur Kelembagaan Ditjen Diktiristek Kemendikbudristek Lukman menambahkan, pengembangan STP di perguruan tinggi strategis untuk mendukung hilirisasi hasil riset. (Yoga)

Koperasi menjadi salah satu motor ekonomi di Tanah Air. Namun, berbagai persoalan kelembagaan dan tata kelola membayangi sektor perkoperasian. Kasus penggelapan dana anggota koperasi datang silih berganti. Sejumlah koperasi simpan pinjam (KSP) pun harus berurusan dengan hukum karena gagal memenuhi hak anggotanya. Sebagai sokoguru ekonomi, sejatinya kehadiran koperasi berperan signifikan dalam ekosistem ekonomi kerakyatan. Hanya saja, kelembagaan koperasi belum didukung regulasi yang cukup kuat untuk mendorong tata kelola yang baik sebagaimana di industri keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, maupun perasuransian.

Meskipun inflasi inti terbilang moderat dalam 2 bulan terakhir, inflasi untuk kelompok volatile foods masih tercatat cukup mengkhawatirkan, terutama volatabilitas harga barang-barang kebutuhan pokok, seperti beras. Mau tak mau, kondisi ini akan berdampak pada pengeluaran dan daya beli masyarakat karena terkait dengan komoditas kebutuhan sehari-hari yang harus ada dalam keadaan apa pun. Makin tinggi lonjakan harganya, makin besar nominal pengeluaran masyarakat yang dikeluarkan untuk volume atau jumlah barang yang sama. Dalam bahasa ekonomi, jika Consumer Price Index (IHK/inflasi), terutama untuk barang kebutuhan sehari-hari, naik terlalu tinggi dan dalam rentang waktu yang agak panjang, maka akan ikut menaikkan Personal Consumer Expenditure Price Index (PCE-PI) atau menambah pengeluaran masyarakat untuk jumlah barang atau jasa yang sama. Sementara itu, kenaikan UMR yang secara nasional di bawah 10% dikhawatirkan kurang mampu mengimbangi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, terutama setelah harga BBM naik pada September tahun lalu. Imbasnya, bagi masyarakat kelas menengah yang berpenghasilan tetap dengan kisaran UMR, kondisi tersebut akan mempersulit kehidupan sehari-hari mereka karena di sisi lain pendapatan mereka justru tidak naik atau bertambah.

Walhasil, keputusan BI mengafirmasi keluhan Jokowi dan curhatan beberapa menteri soal besarnya beban subsidi BBM nasional di satu sisi dan membuka peluang kenaikan harga BBM setelah itu di sisi lain, meskipun rencana pengurangan subsidi BBM baru tercantum di dalam RAPBN tahun 2023. Masalahnya, jika harga BBM naik dan suku bunga BI juga naik, maka asumsi makro yang cukup moderat untuk tahun depan sebagaimana disampaikan Jokowi 16 Agustus 2022, akan sulit tercapai. Sangat bisa dibayangkan, jika kemudian kenaikan harga BBM justru menciptakan inflasi yang makin tinggi, lalu The Fed kembali menaikkan suku bunga, maka akan memaksa BI menaikkan lagi suku bunga yang akan kian mencekik likuiditas ke sektor riil. Risiko lanjutannya, pertumbuhan dan output ekonomi nasional akan ikut tertekan dan kapasitas serapan tenaga kerja akan makin mengecil di tahun ini. Bahkan dikhawatirkan kemudian terjadi deflationary spiral dan memperbesar peluang stagflasi dan resesi. Raihan ekonomi di kuartal IV tahun lalu masih terbantu oleh subsidi langsung dari pemerintah untuk kelompok rentan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM. Masalahnya, kompensasi tersebut hanya berlaku sekitar tiga bulanan. Artinya mulai awal tahun ini, kompensasi sudah tidak ada lagi dan masyarakat harus berhadapan langsung dengan segala tekanan ekonomi yang ada. Celakanya lagi, mulai awal tahun ini imbas resesi ekonomi global akan sangat terasa karena penurunan pertumbuhan di negara-negara besar seperti China, Eropa, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.

Sewindu sudah, dokumen transaksi simpanan di Pandawa Mandiri Group tersimpan rapi. Hendrias Cahyadi, masih penuh harap dokumen-dokumen itu akan membantu dirinya bila suatu saat ada kejelasan tentang nasib dananya. Bang Yas, sapan Hendrias, adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Mandiri Group. Saat ini, koperasi itu tinggal nama. Pengurusnya masuk bui. Upaya kasasi yang diajukan pengurus KSP Pandawa Group yakni Dumeri alias Nuryanto alias Salman Nuryanto, ditolak oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2018. Vonis pidana yang diterima pengurus KSP Pandawa Group itu tak diimbangi dengan kejelasan nasib dana ribuan anggotanya, termasuk Bang Yas yang menempatkan uangnya di koperasi itu senilai Rp80 juta. Berdasarkan dokumen Mahkamah Agung, Pandawa Mandiri Group menghimpun sebanyak 569.000 orang investor dengan total nilai investasi Rp2 triliun dan jumlah kontrak perjanjian 1 juta lembar sejak 2009—2016. Bunga yang dibayarkan kepada investor lama, diperoleh dari dana setoran para nasabah baru. Senyap nasib penyelesaian kasus koperasi Pandawa, kasus KSP yang model bisnisnya menyerupai Pandawa, bermunculan. Ujungnya sama, gagal bayar.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bakal mengoptimalisasi pendapatan dari tiga sektor penting yaitu perparkiran, reklame, dan makan-minum untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun ini yang mencapai Rp2 triliun. Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto mengatakan selama ini baru sekitar 50% saja potensi yang telah digali dari tiga sektor tersebut.Dia menilai jika ketiga sektor tersebut dioptimasi dengan berbagai inovasi, maka diyakini akan menghasilkan andil pendapatan yang lebih tinggi. Dia menjelaskan nantinya tiap orang yang makan di rumah makan akan diberikan undian sehingga mau mengambil bill yang telah menyertakan jumlah pajaknya. ”Tiap pembelanjaan Rp10.000, bisa dapat satu nomor kupon yang diundi per bulan dan per tahun dengan hadiah menarik, sehingga orang selalu mau ambil billnya. Dengan pencetakan bill, kami bisa lebih mengontrol pajak rumah makan,” katanya, Jumat (24/2).Sementara di sektor reklame, imbuhnya, Pemkot Makassar akan membuat teknik manajemen baru dengan mengukur reklame berdasarkan panjang jalan dan periodikal dengan perhitungan digital. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar Firman Hamid Pagarra mengungkapkan jika pihaknya akan segera mengonsep kembali sistem pendapatan secara terpadu, seperti mendigitalisasi tiap potensi pendapatan.

Setidaknya 10 juta hingga 22 juta orang di Indonesia terserang diare karena pangan dan air yang terkontaminasi. Kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun dalam setahun. Kerugian bisa jauh lebih besar karena efek jangka panjang pangan dan air yang terkontaminasi bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit selain masalah gizi hingga stunting atau tengkes pada anak-anak. Penyakit yang ditularkan melalui pangan (foodborne illness/FBI), baik akibat mikroorganisme maupun kimia, telah menjadi beban utama kesehatan masyarakat, tetapi kerap terabaikan. Laporan WHO pada 2015, sekitar 600 juta orang, atau hampir 1 dari 10 orang di dunia, jatuh sakit setelah mengonsumsi makanan tercemar dan 420.000 meninggal setiap tahun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki beban kesehatan sangat tinggi karena penyakit yang ditularkan melalui pangan. ”Kasus dan kerugian ekonomi akibat pangan yang terkontaminasi di Indonesia juga sangat besar. Orang keracunan makanan di Indonesia seperti menunggu giliran lotre saja,” kata Winiati P Rahayu, ahli keamanan pangan IPB University, Jumat (24/2). Penyakit akibat makanan di Indonesia yang lazim dijumpai adalah diare, muntaber, tifus, dan hepatitis A.

Selain kasus diare yang menjadi masalah kesehatan sehari-hari di masyarakat, kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan juga berulang kali terjadi, yang mengindikasikan adanya masalah keamanan pangan di Indonesia. Berdasarkan data Kemenkes, KLB keracunan pangan di Indonesia pada 2021 mencapai 76 kali dengan jumlah orang terdampak 3.130 dan tingkat fatalitas 0,48 %. Winiati mengatakan, kurangnya perhatian terhadap masalah keamanan pangan, antara lain, karena dampak dan besarnya kerugian tidak disadari pemangku kebijakan dan masyarakat. Mengacu panduan WHO, data KLB penyakit hanya mewakili sebagian kecil dari keseluruhan beban penyakit. Oleh karena itu, penghitungan berdasarkan KLB cenderung meremehkan kerugian sesungguhnya yang dipicu oleh pangan tidak aman di Indonesia. Bersama dengan Stephen L W On dari Faculty of Agriculture and Life Sciences Lincoln University, Selandia Baru, Winiati menghitung beban dan biaya penyakit diare yang disebabkan makanan di Indonesia. Laporan penelitian yang diterbitkan di Asia-Pacific Journal of Food Safety and Security pada 2017 menemukan, total estimasi kasus diare karena penyakit bawaan makanan di Indonesia berkisar 10,1 juta-22,4 juta kasus setahun, dengan kerugian ekonominya diproyeksikan Rp 70,5 triliun hingga Rp 250,5 triliun. (Yoga)