Bisnis skincare di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan dalam beberapa tahun terakhir seiring dengan makin tingginya kesadaran masyarakat, baik wanita maupun pria untuk merawat diri. Tak heran bila jumlah pelaku industri produk perawatan dan kecantikan terus meningkat. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, jumlah perusahaan industri kecantikan tumbuh hingga 20,65% dari 2021 yang berjumlah 819 menjadi 913 pada Juli 2022. Namun, dengan semakin banyaknya produk perawatan kecantikan yang hadir di pasaran membuat membuat persaingan di bisnis ini kian ketat. Untuk itulah para pelaku usaha harus dapat saling berlomba-lomba melakukan inovasi, kualitas terbaik, hingga branding yang membedakannya dari merek lain. Seperti disampaikan oleh Ricky Aditya Fandi, pemilik brand Teratu Beauty. Dia menuturkan sebagai brand pendatang baru yang hadir pada awal 2020 mereka harus bersaing dengan brand besar yang sudah lebih dulu eksis. Karena itulah, Ricky yang memulai bisnis bersama istrinya Alifah Ratu Saelynda harus memutar otak agar bisnis skincare yang mereka kembangkan bisa diterima masyarakat. Dari situ keduanya lantas berpikir untuk fokus membuat produk perawatan yang dikhususkan untuk kulit sensitif dan mudah breakout. Selain memiliki DNA brand, kelebihan lain yang dibawa oleh brand yang baru seumur jagung ini adalah dari sisi pelayanan konsumen dan komunikasi yang terus terjaga. “Saat awal memulai kami tidak langsung dikenal. Awal-awal kami sangat struggle karena saat itu produk kami belum sesuai dengan DNA N’Pure karena masih mengikuti maunya pasar tanpa memikirkan N’Pure mau dibawa kemana ke depannya,” ujar Devina Wijaya, Co-Founder dan CMO N’Pure

Pemerintah memutuskan meningkatkan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja migran. Keputusan meningkatkan cakupan manfaat jamsostek bagi pekerja migran Indonesia terangkum dalam Permenaker No 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menggantikan Permenaker No 18/2018, dan diundangkan pada 22 Februari 2023.”Kami mengevaluasi pelaksanaan Permenaker No 18/2018. Banyak masukan kepada kami ataupun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan agar ada perbaikan manfaat baik,” ujar Direktur Bina Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kemenaker Rendra Setiawan, Kamis (2/3) di Jakarta.

Permenaker No 4/2023 menyatakan, pekerja migran Indonesia yang ditempatkan melalui pelaksana penempatan dan bekerja 24 bulan harus membayar iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan  jaminan kematian (JKM) Rp 370.000, bekerja 12 bulan Rp 226.500, dan 6 bulan bekerja Rp 145.500. Untuk pekerja migran perseorangan, Permenaker No 4/2023 mengamanatkan iuran bekerja 24 bulan Rp 332.500, bekerja 12 bulan Rp 189.000, dan bekerja 6 bulan Rp 108.000. Peningkatan manfaat yang ditawarkan Permenaker No 4/2023 diantaranya, pekerja migran yang mengalami kecelakaan kerja di negara penempatan tidak harus pulang ke Indonesia dulu untuk mendapatkan penjaminan biaya perawatan, tetapi bisa di biayai perawatannya di negara penempatan dengan biaya maksimal Rp 50 juta per kasus kecelakaan kerja. Mereka pun mendapat pelayanan home care maksimal Rp 20 juta, diberikan kepada peserta paling lama satu tahun sejak direkomendasikan untuk perawatan di rumah. (Yoga)

Isu-isu ekonomi, seperti soal harga pangan dan ketimpangan pendapatan, dinilai jadi hal-hal yang mudah disulut untuk membuat situasi menjadi panas pada tahun politik atau menjelang pemilu. Pemerintah dan politisi diharapkan memperjuangkan penyelesaian problem itu agar situasi ekonomi dan politik stabil. Ekonom senior Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, berpendapat, pada tahun politik ini, stabilitas harga barang kebutuhan pokok serta masalah ketimpangan jadi isu yang mudah disulut oleh pihak-pihak tertentu yang ingin membuat suasana menjadi panas dan gaduh, mengingat isu-isu tersebut sangat dekat dengan ”perut” dan kelangsungan hidup warga.

”Pemerintah harus menjaga ekonomi kokoh, bukan semata soal kebutuhan pokok, tetapi karena pada tahun politik ini, masalah harga ini menjadi faktor penyulut yang mudah memanaskan suasana politik,” ujarnya dalam diskusi ”Tantangan Ekonomi di Tahun Pemilu” yang digelar Indef di Jakarta, Kamis (2/3). Berdasarkan catatan BPS, inflasi Indonesia Februari 2023 masih tinggi, di angka 5,47 % secara tahunan, karena kenaikan harga bahan pokok yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran masyarakat, seperti makanan, listrik, dan bahan bakar. (Yoga)

Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (1/3) memeriksa bekas pejabat eselon III DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo selama 8,5 jam untuk mengklarifikasi kekayaannya. Tidak berhenti pada Rafael, pemeriksaan kekayaan pejabat lain juga akan bergulir. Kemenkeu membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kekayaan Rafael yang berdasarkan profil risiko masuk kategori pegawai dengan risiko tinggi melakukan fraud atau penyelewengan. Seusai pemeriksaan, Rafael mengatakan telah memenuhi kewajibannya untuk memberikan klarifikasi atas undangan KPK. Ditanya soal kepemilikan enam  perusahaan, Rafael mengaku sudah menjelaskannya kepada KPK. Ia meminta wartawan menanyakan kepada KPK terkait materi pemeriksaan.

Dari dokumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Rafael ke KPK,  ia memiliki kekayaan Rp 56,1 miliar. Dari nominal itu, ada Rp 1,5 miliar yang dilaporkan berupa surat berharga dari enam perusahaan. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, nominal Rp 1,5 miliar itu hanya berupa nilai saham, bukan nilai riil perusahaan. Dua dari enam perusahaan Rafael ada di Minahasa Utara, Sulut, misalnya, ternyata mengelola perumahan seluas  6,5 hektar. ”Jadi, PT ini punya perumahan berapa luas pun tidak terefleksi di LHKPN-nya,” kata Pahala. (Yoga)

Elemen proteksi yang menjadi visi dalam mendukung hak atas kekayaan intelektual di Indonesia perlu diwujudkan secara nyata. Hal itu ditekankan oleh Ketua Dewan Pengarah BRIN, Megawati Sukarnoputri dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara BRIN dengan Kemenkumham untuk kolaborasi mengelola kekayaan intelektual di Gedung BRIN, Jakarta, Rabu (1/3). ”Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual,” ujarnya.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menyampaikan, dalam mendukung hak atas kekayaan intelektual di Indonesia dibutuhkan sebuah visi, yakni elemen proteksi. Demi memperkuat elemen proteksi itu, BRIN dan Kemenkumham berkolaborasi yang diharapkanterjadi pertukaran data atau informasi pada sistem informasi kekayaan intelektual demi melindungi hasil riset dan inovasi. Selain itu, kata Yasonna, diharapkan adanya dukungan manajemen kekayaan intelektual terhadap perlindungan, pemanfaatan, dan komersialisasi hasil riset dan inovasi suatu karya. (Yoga)

JAKARTA, ID - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera membentuk tiga tim untuk mendalami kasus Rafael Alun Trisambodo (RAT), pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga memiliki harta kekayaan secara tidak wajar dan gemar mempertontonkan kemewahan. Tim pertama yang akan dibentuk Kemenkeu adalah tim eksaminasi yang bertugas melakukan pemeriksaan lapangan terhadap laporan kekayaan harta Rafael. Sedangkan tim kedua yaitu tim pengurusan harta kekayaan yang dilaporkan. Adapun tim ketiga adalah tim investigasi untuk mendalami dugaan fraud (kejahatan). Ketiga tim tersebut bakalmemeriksa secara seksama harta Rafael, yang kasusnya mencuat setelah anaknya, Mario Dandy, menganiaya secara brutal anak pengurus GP Ansor, David Latumahina. Rafael diduga memiliki harta kekayaan yang diperoleh secara tidak wajar senilai Rp 56 miliar. “Ketiga tim tersebut dibentuk untuk mempercepat proses pemeriksaan dan fokus terhadap isunya,” kata Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemenkeu, Awan Nurmawan Nuh dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (01/03/2023). (Yetede)

Terhitung mulai 7 Maret 2023, pembelian solar bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum di NTT wajib menggunakan kode QR (quick response code). Deden Mochammad Idhani, Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Region Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara, Selasa (28/2) mengatakan, hal itu agar penyaluran bahan bakar bersubsidi tepat sasaran. (Yoga)

Peringatan bagi pemerintah. DBS Group meramal pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal melambat pada tahun ini. Ekonom DBS Group Research Radhika Rao memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya di kisaran 5% year on year (yoy), lebih rendah dari capaian tahun 2022 yang sebesar 5,31% yoy. Pelambatan ini dipicu penurunan konsumsi rumah tangga sebagai dampak lanjutan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang menyundut inflasi. "Biasanya, saat harga BBM dan inflasi naik akan menyebabkan penurunan konsumsi dengan jeda sekitar enam bulan," ujar Rao di hasil riset DBS edisi Februari 2023. Meski capaian inflasi tahun 2022 tak setinggi yang diperkirakan, tetapi DBS masih melihat adanya kekhawatiran masyarakat akan potensi kenaikan harga barang dan jasa. Terlebih masyarakat pernah mengalami lonjakan pengeluaran di semester II-2022 akibat kenaikan inflasi.

Sejumlah perusahaan besar di Jawa Tengah bakal turut membantu pengentasan kemiskinan di wilayah ini melalui berbagai upaya yang siap dijalankan.Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengungkapkan pihaknya sudah dihubungi sejumlah perusahaan terkait penanganan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Perusahaan-perusahaan tersebut, imbuhnya, siap membantu pengentasan kemiskinan dengan pola keroyokan.Hal itu disampaikan Ganjar seusai memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan 17 Kabupaten di Ruang Rapat Kantor Gubernur B lantai lima, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selasa (28/2). “Forum CSR kami siapkan dan beberapa perusahaan swasta kemarin hubungi saya karena kami mau mengumumkan ke publik. Kira-kira kalau kami bagi-bagi tugas, kami butuh hampir Rp500 miliar untuk mengintervensi kemiskinan ekstrem. Jadi enggak banyak sebenarnya,” jelas Ganjar. “Nanti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, Perdagangan kami banyak yang bisa membantu, atau dari perusahaan-perusahaan. Ini kami percepat,” katanya. “Sementara dari Dinasnaker [dinas ketenagakerjaan] kita sedang berkeliling untuk mengecek perusahaan agar mereka bisa membantu keluarga-keluarga yang di dalamnya ada yang tidak bekerja, terus kemudian bisa mendapatkan penghasilan. Ini yang yang ada,” ujarnya.