Masyarakat Jambi menggugat Menteri ESDM, Gubernur Jambi, dan tujuh perusahaan tambang terkait masalah pengangkutan batubara yang terus berlarut di Jambi. Para tergugat dituntut membayar denda Rp 5 triliun. Gugatan hukum tersebut disampaikan Aliansi Masyarakat Jambi Menggugat, yang mewakili masyarakat, beserta para kuasa hukum ke Pengadilan Negeri Jambi, Rabu (8/3). Jubir aliansi, Ibnu Kholdun, mengatakan, ada 13 pihak tergugat. Tergugat I adalah Menteri ESDM, tergugat II Gubernur Jambi, serta tergugat III hingga tergugat IX merupakan tujuh korporasi pemegang izin tambang batubara di Jambi. Aliansi juga menggugat KPK, Direktorat Jenderal Pajak, Kapolri cq Kapolda Jambi, serta Ketua DPRD Provinsi Jambi sebagai turut tergugat.

”Gugatan ini sebagai respons atas keresahan masyarakat atas kemacetan berkepanjangan serta jalan rusak dan rentetan kecelakaan akibat buruknya pengaturan pengangkutan batubara di Jambi,” katanya. Ia menyebut lebih dari 10.000 angkutan setiap hari melintasi jalan-jalan di Jambi. Membeludaknya jumlah angkutan batubara tak diiringi peningkatan kapasitas jalan. Tidak disediakan pula jalan khusus untuk pengangkutan batubara. Akibatnya, masyarakat menjadi korban dari aktivitas  distribusi hasil tambang itu. Kondisi itu kian menyengsarakan kehidupan warga yang disebut sebagai bentuk pengabaian negara yang menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang  sehat serta jaminan keselamatan. Aliansi menuntut pembayaran ganti rugi kepada masyarakat sebesar Rp 5 triliun, untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak dan pemulihan kesehatan masyarakat terdampak. (Yoga)

Sebagai bagian dari perkembangan teknologi informasi, era kecerdasan buatan atau artificial intelligence tak bisa dihindari. Persaingan di era ini perlu dibarengi penguatan SDM dalam memanfaatkan mahadata atau big data yang menjadi ”makanan” kecerdasan buatan. Kepala BRIN Laksana Tri Handoko  mengatakan, dengan keberagaman demografi, geografis, dan sosial budaya, Indonesia berpotensi menjadi sumber mahadata. Namun, belum semua kekayaan data itu dikumpulkan secara sistematis. Padahal, mahadata merupakan asupan bagi kecerdasan buatan, mulai dari mengenali persoalan, merangkum pengetahuan, hingga mendasari keputusan. Jadi, keputusan mesin artificial intelligence (AI) bergantung pada data yang diolah.

”Bicara AI dan memanfaatkannya sebaik-baiknya, lalu memakainya untuk menganalisis big data yang kita miliki, penguatan SDM (sumber daya manusia) nomor satu. Tak ada cara lain,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi Digitalisasi, AI, dan Masa Depan Kita, di The Telkom Hub, Jakarta, Selasa (7/3), yang digelar harian Kompas bersama Telkomsel dalam rangkaian kegiatan HUT Ke-6 Kompas.id, platform digital model berlangganan harian Kompas. Pembicara dalam diskusi itu ialah Ketua Indonesia Artificial Intelligence Society (IAIS) Lukas serta sosiolog UI Meuthia Ganie-Rochman. Diskusi dipandu Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Antonius Tomy Trinugroho. Handoko menuturkan, penguatan SDM tidak semata-mata memperbanyak tenaga sektor teknologi informasi karena persoalannya bukan sekadar pada sektor teknis, melainkan cara berpikir analisis kritis. Maka, dibutuhkan penguatan SDM pada sektor sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM). (Yoga)

Langkah pemerintah dan penegak hokum menelisik kekayaan pejabat yang tidak wajar berlanjut. Setelah kasus kekayaan bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, naik ke tahap penyelidikan, KPK, Selasa (7/3) juga memeriksa bekas Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto selama 8,5 jam untuk proses klarifikasi kekayaannya. Penelisikan terhadap pejabat lain di Kemenkeu dan di kementerian lain juga akan terus dilakukan. Terkait hal ini, Menkopolhukam Mahfud MD saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Selasa (7/3), menyebut, ada 69 pegawai Kemenkeu yang diduga melakukan pencucian uang. Dari sejumlah pegawai tersebut, ada yang melakukan pencucian uang dengan nilai hingga Rp 1,8 miliar.

Mahfud mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan ke Menkeu Sri Mulyani Indrawati bahwa ada 69 pegawai Kemenkeu yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) karena diduga melakukan pencucian uang. Informasi tersebut sudah pernah dilaporkan PPATK ke Inspektur Jenderal Kemenkeu pada September 2019. ”Oiya nanti saya (Sri Mulyani) periksa katanya. Ada 69 pegawai-pegawai kecil dan reaksinya kalau Bu Sri Mul bilang ke saya iya Pak, sudah saya cek itu transaksi kecil-kecilan sebenarnya. Ada Rp 15 juta, tetapi bisa 50 kali. Kalau saya lihat, sih, ada yang Rp 1,8 miliar,” kata Mahfud. Menurut Mahfud, Sri Mulyani berkomitmen menangani laporan dari PPATK tersebut. Bahkan, Sri Mulyani akan mengecek dugaan pencucian uang lainnya yang nilainya kecil. Mahfud juga akan memanggil PPATK untuk melihat apakah di kementerian lain juga ada hal serupa. (Yoga)

Pemerintah menjamin alokasi anggaran untuk program bantuan subsidi motor listrik sudah disiapkan. Anggaran tersebut salah satunya bisa berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). "Masalah dananya (anggaran motor listrik) ada atau tidak, dananya ada kok dari bulan lalu, kita masih ada SiLPA," kata Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata dalam Media Briefing: PP Nomor 6/2023, Dorong Penganggaran Optimal Untuk Pembangunan Nasional, Selasa (7/3). Kendati bisa bersumber dari SiLPA, tapi Kemkeu tetap harus harus berhati-hati karena prinsipnya tak boleh menyediakan dana tanpa ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Nantinya, anggaran tersebut akan disiapkan dan ditambahkan pada pagu Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian. Tentunya tidak asal menambahkan, Kemkeu akan membuat perkiraan estimasi anggaran yang pas. Jangan sampai anggarannya terlampau besar, sehingga tidak termanfaatkan karena itu bentuk inefisiensi. Yang jelas, menurutnya, anggaran motor listrik yang akan disalurkan pada dua kementerian tersebut akan berasal dari anggaran Bendahara Umum Negara (BUN), dalam hal ini Menteri Keuangan.

PT Indika Energy Tbk (INDY) terus mempecepat proyek pengembangan tambang emas Awak Mas dari PT Masmindo Dwi Area di Luwu, Sulawesi Selatan. Pada Kamis (2/3), INDY menandatangani perjanjian fasilitas kredit (Facility Agreement) senilai US$ 250 juta bersama lima anak usahanya dan sindikasi bank sejumlah bank. Yakni, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP). Bank BNI bertindak sebagai agen dan BMRI sebagai agen jaminan. Selain it, BBNI dan BMRI masing-masing bertindak sebagai bank rekening, Sedang lima anak usaha INDY yang ikut meneken kredit sindikasi ini adalah PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers and Constructors, dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd.Kelima anak usaha INDY tersebut bertindak sebagai para penanggung awal. Head of Corporate Communications Ricky Fernando mengatakan, dana kredit untuk membiayai konstruksi pembangunan infrastruktur, sarana fasilitas, dan pembukaan lahan tambang emas di proyek Awak Mas.

Satu pandangan menarik diutarakan oleh mantan Menteri Keuangan Bambang PS. Brodjonegoro terkait dengan pemanfaatan biomassa. Dalam artikelnya di salah satu media nasional, beliau menyebut biomassa sebagai energi inklusif dan sirkular. Pandangan itu menjadi bentuk dukungan sekaligus harapan supaya biomassa atau bioenergi dapat berkontribusi besar dalam upaya transisi energi menuju net zero emission (NZE). Menarik untuk mengelaborasi frasa “menciptakan transisi energi yang adil dan inklusif”, mengingat selama ini kita lebih akrab dengan Just ETP (Energy Transition Partnership) atau transisi energi yang adil. Penambahan kata inklusif memperluas kriteria ETP yang diharapkan, sekaligus menjanjikan manfaat yang lebih luas dalam proses dan hasil-hasil ETP tersebut. Transisi energi adalah upaya-upaya untuk mencapai NZE melalui dua kegiatan utama yakni, pertama, pemenuhan energi final dalam bentuk listrik dan non-listrik di semua sektor dengan menggunakan sumber energi terbarukan atau sumber energi lain yang zero atau minim emisi. Kedua, pengurangan emisi dari pembangkit listrik dan fasilitas/plant existing yang banyak menghasilkan emisi pada saat operasional. Dari enam jenis energi terbarukan yang tersedia seperti air, panas bumi, bioenergi, surya, angin, dan samudra, hanya jenis bioenergi dari biomassa, biofuel, biogas, dan sampah yang bisa dikendalikan oleh manusia. Transisi energi menuju NZE yang adil dan inklusif memang masih menjadi tantangan besar. Namun, pemanfaatan biomassa melalui beragam bioenergi ini dapat memenuhi aspek adil, inklusif plus sirkular karena potensinya di Indonesia besar dan bahkan bisa dibuat sangat besar. Berdasarkan data ESDM-EBTKE 2021, kapasitas Pembangkit Listrik Bioenergi Indonesia sekarang ini sebesar 1,92 GW, dan hanya sekitar 80 MW dalam bentuk Independet Power Producer (IPP). Dengan kapasitas sekitar 2 GW atau sekitar 3% dari total kapasitas pembangkit nasional, jelas masih sangat kecil proporsinya.

JAKARTA, ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan status kasus mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Rafael Alun Trisambodo (RAT) ke tahap penyelidikan. Dalam rangka penyelidikan, KPK akan memanggil sejumlah pihak terkait untuk dimintai keterangan. Hal ini ditegaskan Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Selasa (07/03/2023).“Terkait pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) RAT, saat ini telah ditingkatkan pada tahap penyelidikan,” kata Ali. Meski demikian Ali tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status  kasus tersebut ke tahap penyelidikan. “Perlu kami sampaikan, sebagai bagian dari strategi penyelesaian perkara maka terkait kegiatan dimaksud tentu mengenai substansi materi tidak bisa semuanya kami sampaikan ke publik,” ujarnya. Rafael sebelumnya telah memenuhi panggilan KPK untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN pada Rabu (01/03/2023). KPK membuka penyelidikan berkaitan dengan harta pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Penyelidikan dibuka untuk menelusuri dugaan ada atau tidaknya pidana korupsi yang dilakukan oleh ayah Mario Dandy Satriyo itu. “Ini sudah diputuskan masuk lidik,” kata Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan kepada wartawan, Selasa (07/03/2023).(Yetede)

Bersiaplah! Pemerintah dalam waktu dekat bakal memperketat distribusi subsidi elpiji 3 kilogram (kg). Akhir bulan lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif telah merilis Keputusan Menteri ESDM Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran. Aturan ini menjadi payung hukum pengendalian subsidi elpiji 3 kg, yang volume konsumsinya terus menanjak dan berpotensi menjebol anggaran subsidi energi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji bilang, beleid ini bertujuan untuk mewujudkan pasokan elpiji yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau. "Aturan ini juga menjamin distribusi elpiji 3 kg tepat sasaran dan tepat harga bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran," kata Tutuka, akhir pekan lalu (5/3). Chief Economist PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) Banjaran Surya Indrastomo menilai, kebijakan ini serupa dengan kebijakan registrasi pembelian bahan bakar Pertalite tahun lalu. "Dampaknya lebih ke administrasi, bukan inflasi," ujarnya, Senin (6/3).

Pemerintah akan mulai mengucurkan subsidi pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret 2023. Tapi, subsidi pembelian motor listrik tak efektif mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jika tak diimbangi dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor. Tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan subsidi motor listrik sebesar Rp 1,75 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik, serta biaya konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik yang menyasar 50.000 unit. Nilai subsidi pembelian maupun konversi ditetapkan sama, yakni Rp 7 juta per unit. Alhasil, Rp 1,4 triliun untuk subsidi pembelian motor listrik dan Rp 350 miliar untuk konversi motor listrik. "Kami berharap bantuan ini bisa mulai diberikan pada 20 Maret 2023," ungkap Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Senin (6/3). Subsidi pembelian motor listrik akan diprioritaskan bagi pelaku UMKM, terutama penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pelanggan listrik 450 VA-900 VA juga menjadi target subsidi ini. Selain motor listrik, pemerintah akan memberi subsidi untuk 39.500 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Namun, besaran subsidi pembelian mobil dan bus listrik masih digodok. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, subsidi ini hanya diberikan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% atau lebih. Saat ini baru dua merek mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN, yakni Hyundai dan Wuling. "Untuk kendaraan roda dua, ada tiga produsen motor yang memenuhi syarat TKDN, yaitu Gesits, Volta dan Selis," kata Agus.

Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Namun, bansos pangan tersebut diperkirakan tak akan signifikan mengerek daya beli masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Rencananya, bansos pangan tersebut akan diberikan kepada masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Yang helas menurut Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, bansos tersebut digelontorkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang puasa dan Lebaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini. "Apalagi momentumnya Maret sudah Ramadan dan April pada Idul Fitri, sehingga dampak multiplier-nya sangat besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi," tandas Iskandar kepada KONTAN, Senin (6/3). Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, bansos pangan tidak mampu menekan harga pangan selama momen perayaan puasa dan Lebaran. Sebab, tekanan kenaikan harga bersumber dari masalah pasokan, distribusi hingga kenaikan permintaan pasca pelonggaran mobilitas. Bhima juga bilang, bansos pangan tersebut belum mampu mengkaver potensi lonjakan inflasi periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang diramal bisa mencapai 5,8% year on year (yoy) hingga 6,7% yoy. Alhasil, bansos tidak akan signifikan mendongrak daya beli masyarakat.