Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, selain menggunakan material ramah lingkungan, konstruksi IKN Nusantara juga akan mengandalkan kecerdasan teknologi, terutama dari sisi konstruksi infrastruktur. “Hal ini seiring dengan konsep IKN sebagai smart forest city atau kota pintar yang mengutamakan aspek lingkungan berkelanjutan. Kami juga mengimbau semua badan usaha untuk berkontribusi mengurangi emisi karbon di Indonesia,” tuturnya di acara Sustainable Infrastructure Forum di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (15/3). Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat mengatakan, penggunaan teknologi cerdas juga akan diterapkan pada sistem pengelolaan tata air perkotaan dengan menerapkan smart water system yang memiliki komponen lengkap, mulai dari water resilience, smart control, portable water, dan consumption efficiency.

Pemerintah saat ini telah memberlakukan visa kedatangan atau visa on arrival bagi wisatawan mancanegara dari 86 negara. Pengawasan pelaksanaan kebijakan ini perlu diperketat agar jangan sampai muncul permasalahan turis asing melanggar aturan dengan berkedok wisata. Sebelumnya, ramai diberitakan sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) asal Rusia dan Ukraina, diduga melakukan pelanggaran dengan berkedok tengah berwisata di Bali, namun turis itu justru bekerja di Bali, bukannya berwisata. Hal ini membuat Pemprov Bali bersurat ke Kemenkumham untuk mencabut kebijakan visa kedatangan bagi warga Rusia dan Ukraina.

Pemprov Bali juga dikabarkan mengeluarkan larangan wisman mengendarai sepeda motor. Kebijakan ini untuk merespons beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat wisman yang tidak mahir mengendarai sepeda motor. ”Fenomena itu harus disikapi dengan tidak tergesa-gesa, kecuali pelanggarannya sudah masif, lama, dan berulang-ulang. Pengawasan terhadap wisman pemegang visa kedatangan menjadi penting,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah, Selasa (14/3)di Jakarta. Budijanto menyarankan pemerintah memberlakukan kebijakan visa kedatangan harus berdasarkan potensi pasar dan resiprokal. (Yoga)

JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri sumber kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kedeputian Pencegahan KPK memanggil Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, untuk memberikan keterangan ihwal  dugaan keberadaan nama istrinya dalam struktur kepemilikan dua perusahaan Rafael. Kemarin pagi, Selasa, 14 Maret 2023, Wahono datang mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat. Menenteng tas  berwarna hijau, Wahono bungkam saat dicegat awak media Gedung Merah Putih, markas KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia pun tidak menjawab pertanyaan wartawan saat keluar gedung setelah  menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam. Juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, menjelaskan pemeriksaan terhadap Wahono merupakan bagian dari proses klarifikasi yang dilakukan KPK atas asal-usul kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan ini juga untuk klarifikasi  Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wahono. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mulai melakukan pemanggilan terhadap 69 pegawai Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) dan pegawai Ditjen Bea dan Cukai yang tidak melaporkan harta secara lengkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara Kemkeu Yustinus Prastowo mengatakan, proses pemanggilan terhadap puluhan pegawai berisiko tinggi itu sudah dimulai pada Senin (12/3). Menurut Yustinus, dari 69 pegawai yang masuk kategori risiko tinggi tersebut, pihaknya melihat ada 55 pegawai yang perlu melakukan klarifikasi. Adapun yang akan diprioritaskan untuk diperiksa dalam waktu dekat sekitar 27 pegawai. Hingga saat ini, Kemkeu belum mengetahui secara detail terkait penyimpangan yang dilakukan 27 pegawai tersebut.

Badai krisis keuangan belum beranjak dan masih menggelayuti BUMN dan anak usahanya. Bahkan sengkarut tersebut berujung pada gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di meja hijau. Kabar teranyar, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI) menghadapi gugatan PKPU yang diajukan PT Tigo Agra Gemilang. Perkara ini telah didaftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (10/3). Salah satu isi petitum perkara tersebut adalah penetapan status PKPU Sementara kepada anak usaha PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) ini paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan. Sidang pertama akan berlangsung pada 21 Maret nanti di PN Jakpus. Manajemen GMFI mengaku masih mengkaji langkah yang akan diambil untuk menghadapi segala kemungkinan selama proses gugatan PKPU berlangsung. "Kami akan melakukan assessment menyeluruh mulai dari langkah strategis hingga dampak yang mungkin timbul," ungkap Rian Fajar Isnaeni, VP Corporate Secretary & Legal Garuda Maintenance Facility Aero Asia, Minggu (12/3). Asep Saepudin, Ketua Umum Presidium Vendor dan Mandor Indonesia mengungkapkan, Amarta Karya masih memiliki utang kepada 800 vendor dan mandor senilai total Rp 1,15 triliun yang belum dilunasi. "Jumlah ini termasuk utang bank dan gaji karyawan yang belum dibayar," kata dia, Minggu (12/3). Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menilai, indikator kesuksesan pemerintah semestinya tak hanya diukur dari pencapaian pendapatan dan laba BUMN, melainkan berapa banyak BUMN yang dapat pulih dari masalah keuangan. Kinerja konsolidasi BUMN pun kerap ditopang beberapa sektor industri saja. "Kinerja BUMN perbankan dan telekomunikasi sering menutupi kerugian di sektor lainnya," ujar dia, kemarin.

Bencana kebakaran di depo PT Pertamina (Persero) Plumpang, Jakarta Utara menggugah kesadaran perlunya penataan kawasan dalam jarak batas aman antara hunian penduduk dan objek vital nasional.Tidak hanya depo Pertamina yang rawan kebakaran, objek vital nasional seperti kawasan bandara, stasiun, rel kereta api, maupun areal penting lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, mesti mengikuti standar keamanan yang sudah ditentukan.Persoalan terkait dengan pengelolaan kawasan muncul karena okupasi warga yang sudah turun-temurun meghuni lahan yang bersinggungan dengan objek vital nasional. Satu sisi, pengelola objek vital juga tidak tegas dalam urusan penataan aset.Banyak kepentingan, baik bisnis dan politik di balik upaya penataan kawasan objek vital yang mestinya clear and clean dari aktivitas masyarakat sipil.

Sejumlah perusahaan rintisan atau startup kembali memangkas jumlah karyawan secara besar-besaran pada tahun ini. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kesehatan keuangan perusahaan dari tantangan dan risiko bisnis di tengah ketidakpastian situasi ekonomi. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk., misalnya, lagi-lagi mengejutkan linimasa setelah melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 600 karyawannya. Emiten berkode saham GOTO itu mengumumkan kebijakan tersebut pada akhir pekan lalu, Jumat (10/3), dengan dalih untuk memperkuat strategi efisiensi operasional perusahaan. Gelombang PHK massal karyawan GOTO beberapa hari lalu merupakan kelanjutan dari langkah perusahaan yang telah dilakukan sejak tahun lalu. Seperti diketahui, pada 18 November 2022, GOTO juga telah merumahkan 1.300 karyawan atau sekitar 12% dari total tenaga kerja di perusahaan itu. Selain GOTO, PT Shopee Internasional Indonesia juga menerapkan langkah serupa. Beberapa hari lalu, Shopee mengumumkan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 200 orang yang sebagian besar bekerja di divisi layanan pelanggan. Langkah penyesuaian jumlah karyawan terus dilakukan perusahaan sejak Juni 2022. Sepanjang tahun lalu saja, Shopee telah memangkas setidaknya 7.000 pekerja untuk mengurangi beban operasional agar kerugian perusahaan tidak makin membengkak. Kebijakan Shopee ini tentuk tidak terlepas dari dorongan perusahaan induk, yakni Sea Ltd., yang mulai fokus mengejar profitabilitas di segmen bisnis e-commerce.

Sebuah surat dari Komando Operasi Udara I Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma ditujukan kepada salah satu pengembang properti papan atas di Indonesia. Surat tertanggal 17 Oktober 2022 itu perihal verifikasi data pembangunan apartemen yang tengah berjalan. Berdasarkan surat itu, bangunan apartemen yang didirikan pengembang properti itu melanggar batas aman ketinggian bangunan Kawasan Operasional Penerbangan (KKOP) Lanud Halim Perdanakusuma. Bangunan itu disebut ber­ada pada radius 4.000—6.000 meter dengan batas ketinggian maksimum yang semestinya 145 meter. Namun, pihak Lanud TNI AU menyebut proyek itu memiliki ketinggian hingga 151,9 meter atau lebih tinggi dari batas aman maksimum tinggi bangunan. Kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma merupakan salah satu objek vital nasional. Merujuk Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, sebuah objek vital strategis setidaknya memenuhi ciri-ciri a.l. pertama, menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari; kedua, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan. Ketiga, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional, dan keempat, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai salah satu pusat kegiatan transportasi utama, kawasan Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma masuk dalam kriteria objek vital nasional. Regulasi Kementerian ESDM itu tidak memuat jarak batas aman antara objek vital dengan kawasan pemukiman maupun kawasan komersial lainnya. Bahkan, depo Plumpang bukan satu-satunya yang berjarak sejengkal dari hunian penduduk. Dari penelusuran Bisnis dengan menggunakan fasilitas Google Earth, beberapa depo Pertamina sangat dekat dengan permukiman warga. Terkait dengan batas aman, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan telah berkoordinasi dengan Pertamina guna melakukan penataan objek vital nasional, khususnya terminal dan kilang minyak.

Mistar (56), kuli angkut sayuran di Pasar Induk Kramatjati, Jaktim, yang tidak tamat SD ini tak punya pilihan lain untuk mencukupi kebutuhan keluarga selain menjadi kuli angkut. Ia ”mewarisi” pekerjaan sang ayah yang juga kuli angkut. Selama puluhan tahun bekerja sebagai kuli angkut, penghasilannya per hari berkisar Rp 50.000-Rp 100.000. Meski pas-pasan, ia berupaya menyekolahkan anak-anaknya setidaknya hingga SMP atau SMA. ”Paling tidak anak-anak memiliki pendidikan lebih tinggi dari saya yang tidak tamat SD,” katanya, Rabu (8/3). Meski penghasilan sebagai kuli angkut tidak tentu dan jauh dari sejahtera, sebagian dari mereka tetap bertahan hingga usia senja. Maru (70), kuli angkut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jatim, penghasilannya rata-rata hanya Rp 50.000 per hari.

Pendapatan yang tak menentu itu tidak lepas dari ketiadaan ikatan formal antara kuli angkut dan pengguna jasanya. Di samping itu, tidak ada standar tarif dari jasa yang diberikan, yang membuat mereka lebih berdaya. Sosiolog Universitas Halu Oleo, Kendari, Bahtiar, berpandangan, profesi kuli angkut menjadi pilihan terakhir masyarakat yang mencoba bertahan hidup. Mereka terpaksa menjadi kuli angkut karena tidak memiliki pilihan lain. Terlebih lagi jika mereka telah mempunyai tanggungan di tengah kondisi ekonomi yang tak menentu. Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kuli angkut memiliki peran signifikan, terutama dalam rantai pasok, mulai dari sektor hulu. ”Namun, mereka rentan karena upahnya tak menentu, jam kerja panjang, dan tidak terlindungi jaring pengaman sosial,” kata Bhima. (Yoga)

Selama pergelaran Indonesia International Furniture Expo (Ifex) yang berlangsung pada 9-12 Maret 2023, tercatat hadir 12.000 pembeli dari 115 negara. Sepuluh negara dengan jumlah transaksi terbanyak ialah Australia, India, Amerika Serikat, Perancis, China, Belanda, Singapura, Jepang, Malaysia, dan Spanyol. Demikian disampaikan Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, Minggu (12/3/2023). (Yoga)