Sosial, Budaya, dan Demografi
( 10113 )Alokasi Dana Bansos Pangan Rp 8,2 Triliun
Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan di bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Bansos pangan itu diharapkan bisa mengendalikan inflasi dan meredam lonjakan harga komoditas pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri.
Bansos tersebut akan diberikan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam. Bansos akan digelontorkan selama tiga bulan sejak bulan Maret, April, dan Mei 2023.
Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menyiapkan anggaran Rp 8,2 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Perinciannya, untuk anggaran bansos beras senilai Rp 7,8 triliun hingga Rp 7,9 triliun, dan bansos ayam dan telur senilai Rp 460 miliar.
Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kemkeu Isa Rachmatarwata menyebut, bansos pangan akan diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sumber inflasi yang harus diwaspadai menjelang Ramadan dan Idul Fitri adalah harga pangan bergejolak, khususnya kenaikan harga beras. Berbeda dengan harga komoditas daging ayam dan telur yang mengalami penurunan.
Sebab itu, pemerintah memutuskan memberikan bansos pangan tersebut dengan harapan bahwa harga beras bisa stabil. Sementara harga ayam dan telur tidak jatuh.
Ekonomi Menggeliat, Restitusi Pajak Melambat
Realisasi pengembalian pajak alias restitusi pajak kembali melanjutkan tren penurunan yang terjadi sejak kuartal ketiga tahun lalu. Ini pula yang menjadi pendorong moncernya realisasi penerimaan pajak.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, restitusi pajak selama periode Januari hingga 28 Februari 2023 sebesar Rp 25,67 triliun. Angka tersebut turun 28,92%
year on year
(yoy). Pada periode yang sama tahun sebelumnya, restitusi pajak tercatat sebesar Rp 36,11 triliun.
Mantan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Neilmaldrin Noor mengatakan, penurunan restitusi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia yang semakin membaik.
"Pertumbuhan negatif nilai restitusi di dua bulan pertama 2023 ini menandakan kondisi perekonomian yang semakin baik, dan basis restitusi tahun lalu yang cukup tinggi," kata Neilmaldrin yang kini menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak Jakarta Selatan II kepada KONTAN, Jumat (14/3).
Kepala Sub Direktorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Ditjen Pajak Bonarsius Sipayung menambahkan, penurunan restitusi PPN dalam negeri lantaran adanya program percepatan penyelesaian permohonan restitusi akhir tahun 2022.
KPK Cari Tindak Pidana Asal Kekayaan Rafael
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mencari tindak pidana asal kekayaan tidak wajar bekas pejabat eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo sebelum menjeratnya dengan pidana pencucian uang (TPPU). ”TPPU memerlukan tindak pidana asal. Hal ini yang masih kami dalami. Tindak pidana asal dapat berupa korupsi, suap, atau gratifikasi,” ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Jumat (17/3/2023). (Yoga)
Belajar dari Kebangkrutan Perbankan AS
Tak ada yang mengira Silicon Valley Bank (SVB) yang sebelumnya berdiri kokoh, megah, dan angkuh dengan aset kelolaan ratusan miliar dolar AS tiba-tiba kolaps demikian cepat hanya dalam 3 hari. Bak serangan jantung fatal yang membuat limbung penderitanya, keruntuhan SVB dikhawatirkan turut membawa dampak sistemis bagi industri keuangan dunia. Hal itu terjadi karena para nasabah marah dan tidak percaya atas kebijakan otoritas moneter AS. Peristiwa ini lantas tercatat sebagai kasus kegagalan bank terbesar kedua sejak Washington Mutual Bank pada 2008 yang menghanguskan US$307 miliar. Di belakang SVB ternyata ada Signature Bank dan Silvergate Bank yang ikut ambruk. Apa kaitannya sehingga bank ini ikut sempoyongan? Signature Bank yang berkantor pusat di New York ini memiliki aset kelolaan sekitar US$118 miliar. Tahu tidak? Ternyata hampir seperempat simpanan Signature Bank berasal dari mata uang kripto. Adapun, Silvergate Bank yang dikenal sebagai bank ramah kripto juga mengalami hal serupa. Semua paham bahwa permainan kripto sangat lahap akan perangkat teknologi beserta sistem transaksi perdagangan kekinian yang tak semua orang paham. Ambruknya bursa kripto milik Sam Bankman-Fried, FTX, yang menguras simpanan miliaran dolar, menjadi alasan mereka memangkas simpanan kripto hingga US$8 miliar atau sekitar Rp123,3 triliun. Meski begitu, langkah tersebut gagal menenangkan investor. Keadaan itu diperparah setelah SVB yang fokus pada teknologi juga limbung. Rontoknya bank-bank besar itu ditengarai sebagai imbas dari kebijakan penaikan suku bunga The Fed secara agresif. Kenaikan bunga The Fed sejak tahun lalu yang tujuan awalnya untuk menjinakkan inflasi menyebabkan bunga kredit meroket. Inilah yang kemudian memicu munculnya distrust massal.
Kejagung Akan Gelar Perkara Tentukan Status Jhonny Plate
JAKARTA, ID – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan melakukan gelar perkara kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2020-2022. Gelar perkara bertujuan menentukan status Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate dalam perkara tersebut. Hal ini ditegaskan Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (15/3/2023). “Tentunya gelar perkara untuk perkara keseluruhan, tetapi tentunya sekaligus termasuk juga terkait dengan posisi JP (Johnny Plate),” kata Kuntadi. Kuntadi menyampaikan, Johnny G Plate pada Rabu (15/03/2023) menjalani pemeriksaan selama 6 jam sejak pukul 8.45 WIB. Politisi NasDem itu dicecar 26 pertanyaan oleh tim jaksa penyidik. Kuntadi menyebutkan Johnny mampu menjawab pertanyaan tim jaksa penyidik dengan baik “Dari hasil pemeriksaan, kami anggap cukup dan selanjutnya kami akan melakukan gelar perkara dalam waktu secepat-cepatnya untuk menentukan sikap,” ujar Kuntadi. (Yetede)
Menkes: RUU Kesehatan Harus Mampu Tingkatkan Pelayanan
JAKARTA, ID - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Menkes tengah menginventarisasi sejumlah daftar masalah yang menghambat upaya perbaikan layanan kesehatan. “Apa pun yang kita ubah, prinsip saya harus meningkatkan layanan kesehatan masyarakat, bukan buat dokter, rumah sakit, apoteker, menteri dan lainnya, tapi untuk masyarakat,” kata Budi Gunadi Sadikin saat memimpin agenda Public Hearing RUU Kesehatan di Gedung Kemenkes Kuningan, Jakarta, Rabu. Menurut Budi, ikhtiar memperbaiki pelayanan kesehatan ditempuh Kemenkes melalui implementasi Transformasi Kesehatan yang menyasar enam pilar, di antaranya layanan primer, rujukan, sistem ketahanan kesehatan, sistem pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan. Dikatakan Budi, dasar yang melatarbelakangi transformasi kesehatan di antaranya pengalaman Indonesia selama menghadapi pandemi COVID-19. Upaya merealisasikan RUU Kesehatan berbekal filosofi yang tercantum dalam Pasal 28 dan 34 UUD 1945 yang memandatkan negara hadir memenuhi hak layanan kesehatan bagi setiap orang di Indonesia, kata Budi menambahkan. “Target kami untuk masyarakat. Itu berkaitan dengan Pasal 34 UUD 1945, negara harus hadir. Kalau izin praktik susah, negara harus hadir, kalau distribusi tidak merata, negara hadir,” katanya. (Yetede)
Surplus Dagang yang Membius
Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus dagang senilai US$5,48 miliar, melanjutkan tren selama 34 bulan berturut-turut atau sejak Mei 2020. Kondisi ini mencerminkan bahwa kinerja dagang masih positif yang ditopang oleh sektor nonmigas. Nilai ekspor Indonesia pada Februari 2023 tercatat US$21,40 miliar atau turun 4,15% dibandingkan dengan ekspor pada Januari 2023. Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (YoY), ekspor pada Februari 2023 naik 4,51% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Adapun, impor Indonesia pada Februari 2023 mencapai US$15,92 miliar, turun 13,68% dibandingkan dengan Januari 2023. Sementara itu, secara tahunan atau year-on-year (YoY), impor pada Februari 2023 turun 4,32% dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Kinerja dagang memang masih positif, tetapi tren surplus perdagangan mulai terbatas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Februari 2023 mengalami surplus US$5,47 miliar. Surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni US$6,70 miliar, tetapi tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas US$1,22 miliar. Selama Januari—Februari 2023, meskipun sektor migas mengalami defisit US$2,64 miliar, tetapi masih terjadi surplus pada sektor nonmigas US$12,00 miliar, sehingga secara total mengalami surplus US$9,36 miliar.
PEMBANGUNAN IBU KOTA BARU : IKN Nusantara Utamakan Material Ramah Lingkungan
Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, selain menggunakan material ramah lingkungan, konstruksi IKN Nusantara juga akan mengandalkan kecerdasan teknologi, terutama dari sisi konstruksi infrastruktur. “Hal ini seiring dengan konsep IKN sebagai smart forest city atau kota pintar yang mengutamakan aspek lingkungan berkelanjutan. Kami juga mengimbau semua badan usaha untuk berkontribusi mengurangi emisi karbon di Indonesia,” tuturnya di acara Sustainable Infrastructure Forum di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (15/3). Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat mengatakan, penggunaan teknologi cerdas juga akan diterapkan pada sistem pengelolaan tata air perkotaan dengan menerapkan smart water system yang memiliki komponen lengkap, mulai dari water resilience, smart control, portable water, dan consumption efficiency.
PARIWISATA, Visa Kedatangan Perlu Diperketat
Pemerintah saat ini telah memberlakukan visa kedatangan atau visa on arrival bagi wisatawan mancanegara dari 86 negara. Pengawasan pelaksanaan kebijakan ini perlu diperketat agar jangan sampai muncul permasalahan turis asing melanggar aturan dengan berkedok wisata. Sebelumnya, ramai diberitakan sejumlah wisatawan mancanegara (wisman) asal Rusia dan Ukraina, diduga melakukan pelanggaran dengan berkedok tengah berwisata di Bali, namun turis itu justru bekerja di Bali, bukannya berwisata. Hal ini membuat Pemprov Bali bersurat ke Kemenkumham untuk mencabut kebijakan visa kedatangan bagi warga Rusia dan Ukraina.
Pemprov Bali juga dikabarkan mengeluarkan larangan wisman mengendarai sepeda motor. Kebijakan ini untuk merespons beberapa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi akibat wisman yang tidak mahir mengendarai sepeda motor. ”Fenomena itu harus disikapi dengan tidak tergesa-gesa, kecuali pelanggarannya sudah masif, lama, dan berulang-ulang. Pengawasan terhadap wisman pemegang visa kedatangan menjadi penting,” ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah, Selasa (14/3)di Jakarta. Budijanto menyarankan pemerintah memberlakukan kebijakan visa kedatangan harus berdasarkan potensi pasar dan resiprokal. (Yoga)
Mengusut Kolega Rafael di Kantor Pajak
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi terus menelusuri sumber kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kedeputian Pencegahan KPK memanggil Kepala Kantor Pajak Madya Jakarta Timur, Wahono Saputro, untuk memberikan keterangan ihwal dugaan keberadaan nama istrinya dalam struktur kepemilikan dua perusahaan Rafael. Kemarin pagi, Selasa, 14 Maret 2023, Wahono datang mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat. Menenteng tas berwarna hijau, Wahono bungkam saat dicegat awak media Gedung Merah Putih, markas KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ia pun tidak menjawab pertanyaan wartawan saat keluar gedung setelah menjalani pemeriksaan yang berlangsung selama tujuh jam. Juru bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati, menjelaskan pemeriksaan terhadap Wahono merupakan bagian dari proses klarifikasi yang dilakukan KPK atas asal-usul kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Pemeriksaan ini juga untuk klarifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wahono. (Yetede)
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023









