Kemandirian hidup di era perubahan yang cepat kian penting bagi anak muda hingga orang dewasa. Bekal kemandirian ekonomi untuk bertahan hidup dan berkembang diperkuat dengan pelatihan kecakapan kewirausahaan. Hal itu juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Sebuah ruangan di gedung First Commercial Building 33 Leighton Road, Hong Kong, disewa tiga tahun lalu. Gedung itu disewa untuk mewisuda para perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang lulus pelatihan kewirausahaan bersama kelompok belajar Buruh Migran Cerdas (BMC) bimbingan Ciputra Entrepreneurship Center (CEC). Pada Minggu (19/3) acara wisuda yang tertunda karena pandemi Covid-19 bisa digelar untuk 33 orang angkatan 10, 11, dan 12. Selain buruh migran yang diwisuda, acara itu juga dihadiri puluhan alumni BMC dan Elfani Prassanti, Konsul Pendidikan, Sosial, dan Budaya Konjen RI Hong Kong

Pakar kewirausahaan Universitas Ciputra, Antonius Tanan, yang juga pembimbing BMC, menyampaikan, program kewirausahaan bagi pekerja migran merupakan impian mendiang pengusaha Ciputra agar kelak lahir konglomerat baru dari kalangan pekerja migran. Sejak tahun 2010, program pelatihan bagi pekerja migran dijalankan CEC. Selain di Hong Kong, kegiatan serupa dilakukan untuk pekerja migran di Singapura, Korsel, dan Malaysia. Pendiri dan Ketua BMC Tri Sumiyati mengatakan, BMC eksis sejak delapan tahun lalu. Lebih dari 600 alumni ikut program kelas belajar dibimbing tim CEC dari Universitas Ciputra. Banyak alumni BMC jadi pengusaha UMKM di kampong halamannya di Indonesia. Tri mengisahkan buruh  migran mudah tergoda membuka usaha penjualan pakaian. ”Kami mengajarkan peserta untuk survei pasar di kampung halaman. Ternyata yang menjanjikan bukan toko pakaian, tapi penjualan gas yang hanya ada satu toko,” paparnya. (Yoga)

Seiring berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka investasi bagi industri dalam negeri dan penanaman modal asing di perairan Indonesia, pemerintah berjanji   mendorong pemberdayaan nelayan kecil. Langkah itu, di antaranya, program pengembangan 10 kampung nelayan maju terintegrasi pada zona-zona penangkapan ikan terukur yang akan dilaksanakan tahun ini. Kampung nelayan maju terintegrasi merupakan program kerja KKP untuk transformasi kampung nelayan menjadi lebih bersih dan tertata. Selain pemberian bantuan, kampung nelayan maju juga akan ditopang pembangunan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur, pendampingan usaha, serta pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya.

Program kampung nelayan sejalan dengan terbitnya kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 6 Maret 2023.Regulasi itu mengatur pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal sesuai daya dukung dengan membagi-bagi zona penangkapan, serta kuota penangkapan ikan pada pelaku usaha perikanan tangkap. Kampung nelayan di Indonesia berjumlah 11.000. Program 10 kampung nelayan maju yang digulirkan pemerintah masih terlalu minim untuk menyelesaikan persoalan dan kemiskinan nelayan kecil kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana berpendapat, Nelayan kecil yang jumlahnya mayoritas selama ini masih minim pemberdayaan. Bantuan bagi 10 kampung nelayan dinilai tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah yang membuka investasi untuk pemodal besar. (Yoga)

Ismawati (54) yang ditemui Senin (20/3) pagi, biasa tiga kali dalam sebulan belanja di ritel lokal. Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel ini, sejak tahun 2000-an, berbelanja di Harmony Swalayan Pondok Aren, Tangsel, 5 km dari rumahnya. ”Harga barang jenis kebutuhan rumah tangga, seperti gula, minyak, sabun mandi, dan sabun cuci, lebih murah dibandingkan supermarket lain, selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 2.000,” kata Iis. Masyarakat yang masih menjadikan ritel lokal itu sebagai pilihan utama untuk berbelanja tak lepas dari harga murah dan kerap ada promo atau diskon.

Salah satu calon pembeli, Khofifah (53), bahkan kesulitan mencari troli saat berbelanja di Hari Hari Swalayan di kawasan Bintaro, Tangsel. Saat ditemui pada Jumat (17/3) siang, Khofifah bersama suami dan kedua anak perempuannya butuh setengah jam menunggu mendapat troli belanja. Baru kemudian, mereka berkeliling mencari beras, minyak goreng, dan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ia rela datang dan mengantre berjam-jam di kasir hingga sore untuk memanfaatkan potongan harga di sana. ”Sejak 2019, sudah memilih berbelanja di supermarket itu, baik di area Ciledug maupun Bintaro,” kata ibu rumah tangga yang tinggal di Petukangan Selatan, Jaksel, ini.

Wakil Kepala HRD Harmony Swalayan Sifa Fauziah menuturkan, Harmony Swalayan di bawah naungan PT Karsa Usaha Mulia terus bertahan. Salah satu kekuatan yang dimiliki Harmony  swalayan adalah kelengkapan barang dan harga lebih murah dibandingkan ritel lain. Selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 3.000 per jenis barang. ”Ada puluhan ribu jenis barang yang kami tawarkan  dan sebagian besar berupa barang kebutuhan pokok dan makanan segar. Ada juga sandang dan peralatan rumah tangga,” kata Sifa. Sejak 1993, Harmony Swalayan menyasar pangsa konsumen semua kelas, terutama untuk menengah ke bawah. Oleh karena itu, mematok harga lebih murah dibandingkan yang lain membuat ritel ini terus bertahan. Hingga kini, Harmony Swalayan hanya ada di Pondok Aren, Tangsel. (Yoga)

Tahun politik turut mengerem agenda ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah disebut-sebut meminta BUMN dan anak usahanya menahan diri untuk menghimpun dana eksternal, termasuk melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.Informasi yang diperoleh KONTAN, Kementerian BUMN mewanti-wanti para direksi perusahaan pelat merah dan anak usahanya untuk berhati-hati mengerem ekspansi. "Ada arahan agar BUMN dan anak usahanya menahan diri. Jika pun harus IPO, maksimal dilakukan Juni tahun ini. Setelah itu tidak boleh," tutur seorang direksi di salah satu BUMN, pekan lalu. Jika ditarik selama empat tahun terakhir atau sejak tahun 2019 (periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo), tidak banyak BUMN dan anak usahanya yang go public. Tercatat hanya tiga perusahaan grup BUMN yang IPO. Grup BUMN yang terakhir kali IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pada 24 Februari 2023. Anak usaha Grup Pertamina ini menjual 25% saham dan meraup dana senilai Rp 9 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, PHE akan menawarkan saham perdana ke publik sebesar 10%-15%. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas OJK, Inarno Djajadi menyatakan, dana segar yang diincar PHE berkisar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, pemilu 2024 sudah dekat, sehingga fokus pemerintah dominan ke politik. "IPO BUMN mungkin tak menjadi prioritas (di tahun politik)." kata dia, kemarin.

Peredaran pakaian bekas tengah menjadi polemik di Indonesia. Kendati terdapat regulasi larangan impor produk bekas, faktanya tak sedikit barang bekas skala ritel seperti baju, sepatu, dan tas yang berasal dari luar negeri masuk ke pasar lokal bersaing dengan produk milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lagi-lagi, urusan pengawasan menjadi sorotan. Oknum petugas di lapangan, terkesan tutup mata dan membiarkan praktik pelanggaran berjalan. Demikian pula dengan penindakan yang dianggap angin-anginan.

Startup, bakar uang, kripto dan semua hal terkait disebut oleh banyak orang, bahkan muncul di halaman utama Kompas (15/3) sebagai penyebab utama terjadinya krisis keuangan yang sementara ini kita sebut saja ‘krisis bank teknologi’. Namun, benarkah itu? Bisa jadi bukan seperti itu. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain, bahwa bukan bakar uang dan startup yang menjadi penyebab krisis itu, karena itu semua justru korban, bukan penyebabnya. Penyebab utamanya adalah karena terlalu banyak uang di dalam sistim ekonomi (excess liquidity) sehingga mendorong terjadinya krisis. Bagaimanapun fenomena bakar uang hanya mungkin terjadi jika ada uang berlebih dalam bentuk excess liquidity yang akan dibakar. Dan, bahkan ancaman terjadinya resesi global akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang saat ini mengancam kita pun semuanya boleh jadi berawal karena fenomena excess liquidity ini. Excess liquidity ini jika dilihat lebih dalam berasal dari Central Bank di seluruh dunia yang memang memiliki otorisasi untuk mencetak uang, seperti halnya Bank Indonesia. Global excess liquidity ini menurut satu estimasi jumlahnya adalah US$25 triliun. Untuk meletakkan dalam konteks betapa besarnya angka itu, jumlahnya kira-kira 26% dari global GDP yang nilainya US$95 triliun. Dalam perspektif itu kemudian, startup dan bakar uang sejatinya bukanlah penyebab terjadinya krisis, karena sekali lagi hal itu adalah akibat, bukan penyebab, karena tanpa excess liquidity tidak akan ada uang yang dibakar. Jadi di sini startup itu hanya korban. Karena kita memahami bahwa memang demikianlah model bisnis startup, yang membutuhkan banyak uang karena penemuan teknologi baru memang sangat mahal. Tanpa startup, semua teknologi dan aplikasi yang ada di handphone kita saat ini tak akan pernah ada. Masalah utamanya sebetulnya karena ada uang yang melimpah ruah itu dalam bentuk excess liquidity itu maka akhirnya semua berlomba masuk ke startup, walau tentu sangat berisiko karena historical data memperlihatkan bahwa sukses ratio startup itu sangat kecil. Namun, startup akan terus ada, model bisnisnya juga tak akan berubah dan akan berpotensi terus memicu krisis baru, jika pendanaan dari excess liquidity kembali masuk.

Pasca kebakaran pipa di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu, PT Pertamina berjanji akan melaksanakan audit internal aset-aset vital perseroan, termasuk yang masuk dalam objek vital nasional (Obvitnas) untuk mengevaluasi keberadaan dan keamanan aset tersebut sekaligus sebagai bagian dari mitigasi bencana. Tidak dapat dipungkiri, terdapat fenomena menjamurnya permukiman masyarakat di sekitar area objek vital milik Pertamina seperti di antaranya kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat; TBBM Cikampek di Karawang, Jawa Barat; TBBM Tanjung Gerem, Banten dan TBBM Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Koordinator Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendukung langkah pemerintah ter masuk Pertamina untuk menggelar audit di berbagai objek vital hilir migasnya. Objek vital hilir migas termasuk Obvitnas yang memiliki tingkat bahaya tinggi sehingga perlu dilindungi oleh aparat penegak hukum sebagai bukti komitmen menjaga keselamatan warganya.“Setiap Obvitnas terutama yang terkait dengan migas, saat perencanaan dan penataan posisinya tentu sudah dipikirkan matang, termasuk soal pertahanan dan keamanannya. Sebab, apabila lumpuh, akan berpengaruh terhadap stabilitas negara. Soal insiden kemarin, ini terkait lemahnya pengelolaan tata di tingkat Pemda,” jelasnya. Rencana tata ruang wilayah di setiap daerah yang berkaitan lahan objek vital nasional harusnya tidak bisa diganggu-gugat. Apabila sudah terlanjur dipadati penduduk, maka pemerintah dan pemilik aset harus berkolaborasi untuk menghadirkan solusi, semisal melalui pembangunan kawasan relokasi yang lebih layak huni, seperti rumah susun untuk di kota-kota besar. Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro melihat Indonesia punya gap yang sangat besar antara perencanaan dengan pemanfaatan tata ruang. Padahal, saat ini instrumen hukum dan kebijakan untuk pengendalian, pengawasan, perlindungan bahkan sampai antisipasi konflik, semuanya sudah lengkap. Sementara itu, analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan BUMN atau pemilik aset Obvitnas hilir migas harus mengumumkan aset-asetnya yang memiliki risiko tinggi. Hal ini untuk memastikan adanya mitigasi bencana, karena harus diakui banyak fasilitas hilir migas yang usianya cukup tua dan perawatannya kurang maksimal.

JAKARTA, ID-Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI sedang mengkalkulasi dampak buruk terhadap persepakbolaan Indonesia pasca-pembatalan  drawing Piala Dunia FIFA U-20 di Denpasar, Bali. Awalnya, drawing atau pembagian  group negara-negara Piala Dunia FIFA U-20 tersebut akan digelar pasal 31 Maret 2023. Hal ini ditegaskan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PPSSI, Arya Sinulingga saat jumpa per di kantor PSSI, Jakarta, Minggu (26/03/2023). "Perhitungan resiko perlu dilakukan agar persepakbolaan Indonesia bisa terselamatkan. Hingga saat ini, PSSI belum mendapatkan  alasan resmi yang menyebabkan FIFA membatalkan acara drwing tersebut," kata Arya. Arya memperkirakan pembatalan drawing salah satunya disebabkan karena penolakan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster untuk menggelar drawing Piala Dunia U-20 di Bali. Diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster berkirim surat kepada pemerintah pusat pada 14 Maret 2023. Surat bernomor T.00.425/11470/SEKRET itu berisi penolakan untuk Tim Israel Bertanding di Bali untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. (Yetede)

Anggaran yang sedianya untuk buka puasa bersama di kementerian atau lembaga pemerintah dinilai dapat dialihkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Langkah itu bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi warga yang memerlukan, misalnya kebutuhan pokok atau santunan. ”Seluruh pejabat, (seperti) Pak Mentan, Pak Bapanas, saya, semua enggak boleh buka puasa bareng,” kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan di Kompleks Istana  Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3). ”Itu maksudnya, kalau ada anggaran, anggaran itu dipakai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga,” katanya.

Menurut Zulkifli, anggaran di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian akan lebih bermanfaat jika dapat diberikan kepada yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk bahan kebutuhan pokok. Sementara Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, lebih bagus apabila ketika buka puasa bersama tidak dapat dilakukan, lantas dicarikan alternatif untuk membantu fakir miskin. Dia menampik tudingan atau stigma pemerintah anti-Islam. ”Mana ada pemerintah anti-Islam. Semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus. (Pemerintah) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama, bisa digunakan untuk santunan, untuk fakir miskin, yatim piatu, lebih bermanfaat, lebih berguna,” kata Yaqut. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Salah satunya dengan memberi insentif pembelian unit kendaraan listrik. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan kontraktor yang bergelut di sektor tambang nikel seperti PT Hillcon Tbk (HILL). Direktur HILL Jaya Angdika menyebut, insentif kendaraan listrik ini akan berdampak secara jangka panjang terhadap kinerja HILL. Sebab dalam jangka panjang akan ada kenaikan produksi nikel dari smelter, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan kinerja HILL. "Secara jangka panjang kemungkinan berpengaruh pada permintaan, sehingga volume produksi juga akan meningkat," kata Jaya, Jumat (24/3). Direktur Utama HILL Hersan Qiu menilai, secara bisnis, pengelolaan bisnis nikel di Indonesia sangat efisien, sehingga prospek bisnis nikel ke depannya cukup cerah. Apalagi, hasil produksi nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Hersan menambahkan, dengan biaya produksi hasil turunan nikel yang murah, maka industri nikel tetap bisa melakukan produksi meski harga nikel sedang dalam tren menurun. Menurut Hersan, ini karena kebijakan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi produk nikel. HILL tetap diminta memproduksi semaksimal mungkin, baik saat tren harga nikel sedang turun maupun tren harga nikel sedang naik. Ini karena pertumbuhan kapasitas smelter nikel di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga permintaan atas nikel ore terus meningkat.