Tahun politik turut mengerem agenda ekspansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah disebut-sebut meminta BUMN dan anak usahanya menahan diri untuk menghimpun dana eksternal, termasuk melalui penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia.Informasi yang diperoleh KONTAN, Kementerian BUMN mewanti-wanti para direksi perusahaan pelat merah dan anak usahanya untuk berhati-hati mengerem ekspansi. "Ada arahan agar BUMN dan anak usahanya menahan diri. Jika pun harus IPO, maksimal dilakukan Juni tahun ini. Setelah itu tidak boleh," tutur seorang direksi di salah satu BUMN, pekan lalu. Jika ditarik selama empat tahun terakhir atau sejak tahun 2019 (periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo), tidak banyak BUMN dan anak usahanya yang go public. Tercatat hanya tiga perusahaan grup BUMN yang IPO. Grup BUMN yang terakhir kali IPO adalah PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), pada 24 Februari 2023. Anak usaha Grup Pertamina ini menjual 25% saham dan meraup dana senilai Rp 9 triliun. Berdasarkan catatan KONTAN, PHE akan menawarkan saham perdana ke publik sebesar 10%-15%. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Otoritas OJK, Inarno Djajadi menyatakan, dana segar yang diincar PHE berkisar Rp 8 triliun-Rp 9 triliun. Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menilai, pemilu 2024 sudah dekat, sehingga fokus pemerintah dominan ke politik. "IPO BUMN mungkin tak menjadi prioritas (di tahun politik)." kata dia, kemarin.

Peredaran pakaian bekas tengah menjadi polemik di Indonesia. Kendati terdapat regulasi larangan impor produk bekas, faktanya tak sedikit barang bekas skala ritel seperti baju, sepatu, dan tas yang berasal dari luar negeri masuk ke pasar lokal bersaing dengan produk milik pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Lagi-lagi, urusan pengawasan menjadi sorotan. Oknum petugas di lapangan, terkesan tutup mata dan membiarkan praktik pelanggaran berjalan. Demikian pula dengan penindakan yang dianggap angin-anginan.

Startup, bakar uang, kripto dan semua hal terkait disebut oleh banyak orang, bahkan muncul di halaman utama Kompas (15/3) sebagai penyebab utama terjadinya krisis keuangan yang sementara ini kita sebut saja ‘krisis bank teknologi’. Namun, benarkah itu? Bisa jadi bukan seperti itu. Mungkin kita bisa melihat dari perspektif yang lain, bahwa bukan bakar uang dan startup yang menjadi penyebab krisis itu, karena itu semua justru korban, bukan penyebabnya. Penyebab utamanya adalah karena terlalu banyak uang di dalam sistim ekonomi (excess liquidity) sehingga mendorong terjadinya krisis. Bagaimanapun fenomena bakar uang hanya mungkin terjadi jika ada uang berlebih dalam bentuk excess liquidity yang akan dibakar. Dan, bahkan ancaman terjadinya resesi global akibat inflasi tinggi dan suku bunga tinggi yang saat ini mengancam kita pun semuanya boleh jadi berawal karena fenomena excess liquidity ini. Excess liquidity ini jika dilihat lebih dalam berasal dari Central Bank di seluruh dunia yang memang memiliki otorisasi untuk mencetak uang, seperti halnya Bank Indonesia. Global excess liquidity ini menurut satu estimasi jumlahnya adalah US$25 triliun. Untuk meletakkan dalam konteks betapa besarnya angka itu, jumlahnya kira-kira 26% dari global GDP yang nilainya US$95 triliun. Dalam perspektif itu kemudian, startup dan bakar uang sejatinya bukanlah penyebab terjadinya krisis, karena sekali lagi hal itu adalah akibat, bukan penyebab, karena tanpa excess liquidity tidak akan ada uang yang dibakar. Jadi di sini startup itu hanya korban. Karena kita memahami bahwa memang demikianlah model bisnis startup, yang membutuhkan banyak uang karena penemuan teknologi baru memang sangat mahal. Tanpa startup, semua teknologi dan aplikasi yang ada di handphone kita saat ini tak akan pernah ada. Masalah utamanya sebetulnya karena ada uang yang melimpah ruah itu dalam bentuk excess liquidity itu maka akhirnya semua berlomba masuk ke startup, walau tentu sangat berisiko karena historical data memperlihatkan bahwa sukses ratio startup itu sangat kecil. Namun, startup akan terus ada, model bisnisnya juga tak akan berubah dan akan berpotensi terus memicu krisis baru, jika pendanaan dari excess liquidity kembali masuk.

Pasca kebakaran pipa di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang, Jakarta Utara beberapa waktu lalu, PT Pertamina berjanji akan melaksanakan audit internal aset-aset vital perseroan, termasuk yang masuk dalam objek vital nasional (Obvitnas) untuk mengevaluasi keberadaan dan keamanan aset tersebut sekaligus sebagai bagian dari mitigasi bencana. Tidak dapat dipungkiri, terdapat fenomena menjamurnya permukiman masyarakat di sekitar area objek vital milik Pertamina seperti di antaranya kilang minyak Balongan, Indramayu, Jawa Barat; TBBM Cikampek di Karawang, Jawa Barat; TBBM Tanjung Gerem, Banten dan TBBM Ujung Berung, Bandung, Jawa Barat. Koordinator Pusat Studi Perkotaan Nirwono Joga mendukung langkah pemerintah ter masuk Pertamina untuk menggelar audit di berbagai objek vital hilir migasnya. Objek vital hilir migas termasuk Obvitnas yang memiliki tingkat bahaya tinggi sehingga perlu dilindungi oleh aparat penegak hukum sebagai bukti komitmen menjaga keselamatan warganya.“Setiap Obvitnas terutama yang terkait dengan migas, saat perencanaan dan penataan posisinya tentu sudah dipikirkan matang, termasuk soal pertahanan dan keamanannya. Sebab, apabila lumpuh, akan berpengaruh terhadap stabilitas negara. Soal insiden kemarin, ini terkait lemahnya pengelolaan tata di tingkat Pemda,” jelasnya. Rencana tata ruang wilayah di setiap daerah yang berkaitan lahan objek vital nasional harusnya tidak bisa diganggu-gugat. Apabila sudah terlanjur dipadati penduduk, maka pemerintah dan pemilik aset harus berkolaborasi untuk menghadirkan solusi, semisal melalui pembangunan kawasan relokasi yang lebih layak huni, seperti rumah susun untuk di kota-kota besar. Ketua Majelis Kode Etik Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia Bernardus Djonoputro melihat Indonesia punya gap yang sangat besar antara perencanaan dengan pemanfaatan tata ruang. Padahal, saat ini instrumen hukum dan kebijakan untuk pengendalian, pengawasan, perlindungan bahkan sampai antisipasi konflik, semuanya sudah lengkap. Sementara itu, analis Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna mengatakan BUMN atau pemilik aset Obvitnas hilir migas harus mengumumkan aset-asetnya yang memiliki risiko tinggi. Hal ini untuk memastikan adanya mitigasi bencana, karena harus diakui banyak fasilitas hilir migas yang usianya cukup tua dan perawatannya kurang maksimal.

JAKARTA, ID-Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI sedang mengkalkulasi dampak buruk terhadap persepakbolaan Indonesia pasca-pembatalan  drawing Piala Dunia FIFA U-20 di Denpasar, Bali. Awalnya, drawing atau pembagian  group negara-negara Piala Dunia FIFA U-20 tersebut akan digelar pasal 31 Maret 2023. Hal ini ditegaskan Anggota Komite Eksekutif (Exco) PPSSI, Arya Sinulingga saat jumpa per di kantor PSSI, Jakarta, Minggu (26/03/2023). "Perhitungan resiko perlu dilakukan agar persepakbolaan Indonesia bisa terselamatkan. Hingga saat ini, PSSI belum mendapatkan  alasan resmi yang menyebabkan FIFA membatalkan acara drwing tersebut," kata Arya. Arya memperkirakan pembatalan drawing salah satunya disebabkan karena penolakan Gubernur Provinsi Bali I Wayan Koster untuk menggelar drawing Piala Dunia U-20 di Bali. Diketahui, Gubernur Bali I Wayan Koster berkirim surat kepada pemerintah pusat pada 14 Maret 2023. Surat bernomor T.00.425/11470/SEKRET itu berisi penolakan untuk Tim Israel Bertanding di Bali untuk Piala Dunia U-20 tahun 2023. (Yetede)

Anggaran yang sedianya untuk buka puasa bersama di kementerian atau lembaga pemerintah dinilai dapat dialihkan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Langkah itu bisa diwujudkan dalam bentuk bantuan bagi warga yang memerlukan, misalnya kebutuhan pokok atau santunan. ”Seluruh pejabat, (seperti) Pak Mentan, Pak Bapanas, saya, semua enggak boleh buka puasa bareng,” kata Mendag Zulkifli Hasan dalam keterangan di Kompleks Istana  Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/3). ”Itu maksudnya, kalau ada anggaran, anggaran itu dipakai untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang lebih perlu. Kalau makan bareng, buka bareng, yang makan kita-kita juga,” katanya.

Menurut Zulkifli, anggaran di kabupaten, kota, provinsi, dan kementerian akan lebih bermanfaat jika dapat diberikan kepada yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk bahan kebutuhan pokok. Sementara Menag Yaqut Cholil Qoumas menegaskan, lebih bagus apabila ketika buka puasa bersama tidak dapat dilakukan, lantas dicarikan alternatif untuk membantu fakir miskin. Dia menampik tudingan atau stigma pemerintah anti-Islam. ”Mana ada pemerintah anti-Islam. Semua diurus dari lahir sampai mati. Ibadah haji diurus, syahadat diurus, shalat diurus, semua diurus. (Pemerintah) memberikan alternatif, jadi kalau tidak buka bersama, bisa digunakan untuk santunan, untuk fakir miskin, yatim piatu, lebih bermanfaat, lebih berguna,” kata Yaqut. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong pengembangan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) di dalam negeri. Salah satunya dengan memberi insentif pembelian unit kendaraan listrik. Ini menjadi angin segar bagi perusahaan kontraktor yang bergelut di sektor tambang nikel seperti PT Hillcon Tbk (HILL). Direktur HILL Jaya Angdika menyebut, insentif kendaraan listrik ini akan berdampak secara jangka panjang terhadap kinerja HILL. Sebab dalam jangka panjang akan ada kenaikan produksi nikel dari smelter, yang tentunya akan berdampak pada kenaikan kinerja HILL. "Secara jangka panjang kemungkinan berpengaruh pada permintaan, sehingga volume produksi juga akan meningkat," kata Jaya, Jumat (24/3). Direktur Utama HILL Hersan Qiu menilai, secara bisnis, pengelolaan bisnis nikel di Indonesia sangat efisien, sehingga prospek bisnis nikel ke depannya cukup cerah. Apalagi, hasil produksi nikel digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik. Hersan menambahkan, dengan biaya produksi hasil turunan nikel yang murah, maka industri nikel tetap bisa melakukan produksi meski harga nikel sedang dalam tren menurun. Menurut Hersan, ini karena kebijakan pemerintah Indonesia melakukan hilirisasi produk nikel. HILL tetap diminta memproduksi semaksimal mungkin, baik saat tren harga nikel sedang turun maupun tren harga nikel sedang naik. Ini karena pertumbuhan kapasitas smelter nikel di Indonesia yang terus bertumbuh, sehingga permintaan atas nikel ore terus meningkat.

Sinyal positif kembali memancar dari perekonomian Indonesia. Salah satu pemicunya adalah penyaluran kredit yang masih melanjutkan tren pertumbuhan. Hal itu membawa angin segar bagi ekonomi nasional di tengah bayang-bayang risiko ketidakpastian global yang tak kunjung reda. Kemarin, Jumat (24/3), Bank Indonesia melaporkan bahwa penyaluran kredit sepanjang Februari 2023 tumbuh 10,4% secara tahunan menjadi Rp6.348 triliun. Sebulan sebelumnya penyaluran kredit juga tumbuh 10,2%. Sebanyak Rp3.218,4 triliun penyaluran kredit pada Februari 2023 mengalir ke korporasi, sedangkan sisanya merupakan kredit perseorangan. Jika dilihat dari jenis penggunaan, maka kinerja kredit investasi dan kredit konsumsi terlihat menonjol. Pada Februari 2023 penyaluran kredit investasi tumbuh 11,8% secara tahunan menjadi Rp1.686,4 triliun, sedangkan kredit konsumsi meningkat 9,5% menjadi Rp1.844,5 triliun. Adapun, kinerja kredit modal kerja juga tidaklah buruk, lantaran tetap tumbuh 10,1% seperti halnya pada bulan Januari 2023. Total penyaluran kredit modal kerja pada Februari 2023 tembus Rp2.817, 1 triliun. Ekspansi korporasi, khususnya sektor manufaktur, digadang-gadang turut memompa ekonomi melalui jalur produksi. Hal itu sejatinya sudah tampak jika melihat pada perkembangan Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia lansiran S&P Global. Pada Februari 2023 PMI Manufaktur Indonesia masih berada di zona ekspansi yakni sebesar 51,2. Termutakhir, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam Economic Outlook Interim Report March 2023, mengestimasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) nasional hanya naik 4,7%. Belum lagi dengan risiko kenaikan inflasi, yang sepanjang tahun ini diramal mencapai 4,1%, atau di atas target Bank Indonesia di kisaran 3% maupun asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 sebesar 3,6%.

JAKARTA, ID-  Hingga kini, pekerja migran Indonesia belum cukup terlindungi. Oleh karena itu, tata kelola pengiriman buruh migran ke luar negeri perlu dievaluasi serius  agar warga negara Indonesia tidak menjadi korban human trafficiking atau perdagangan manusia. "Kalau pemerintah tidak bisa memberikan pekerjaan, minimal memberikan perlingungan kepada masyarakat," ujar Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Chrisanctus Paschalis Sitorus dalam wawancara dengan Investor Daily di Jakarta, Kamis (23/3/2023). Pastor Katolik yang biasa disapa Romo Paschal itu datang ke Jakarta untuk meminta perlindungan pada Polri. Akibat aktivitas yang gigih dalam memerangi perdagangan manusia sejak 2013. Romo Paschal mengaku mendapat teror yang tidak berkeputusan, puncaknya awal tahun 2023. Setiap hari ia diteror dan dirayu. Diteror agar ia menghentikan kegiatan  memerangi human trafficking. Dirayu agar dia diam dan bekerja sama dengan mafia human trafficikng dengan imbalan uang. "Saya diajak, ditawari sejumlah uang ditawari dengan dihitung per kepala. Ada tawaran-tawaran untuk bekerja sama dan sebagainya, supaya minimal saya tidak bicara lagi. Tidak keras lagi. Mengkritik atau bicara keras terhadap penyeludupan atau pun pengiriman pekerja migran  secara ilegal," jelas pendampaing ahli Perlingungan Perempuan dan Anak pada UUPT PPA Provinsi Kepulauan Riau, 2021-2022. (Yetede)

JAKARTA, ID- Ada lima isu prioritas dibidang  ekonomi yang harus diselesaikan  dilingkup Asean, yakni transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, kesehatan, ketahanan pangan, serta perdagangan dan investasi. Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua Asean Business Advisory  Council (Asean -BAC) Arsjad Rasjid menyatakan. Lima isu prioritas  tersebut berhasil dicapai dalam Asean Economic Ministers (AEM) Retreat 2023 di Magelang, Jawa Barat, pada  20-22 Maret. Melalui legacy project, Asean BAC berkomitmen untuk mengoptimalkan kawasan Asean dan mendukung tujuh Priority Econimic Deliverrables (PED). Salah satunya adalah pembentukan  unit pendukung Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Ini merupakan wadah dalam melakukan aktivitas perekonomian dan dan perdagangan yang inklusif  dan mampu mengakomodasi kepentingan bisnis, termasuk melakukan fasilitasi transfer  teknologi dan investasi di wilayah Asean," ungkap Arsjad. (Yetede)