Mungkin saja ada sebagian emiten BUMN yang sekarang mulai waswas karena melihat betapa mengerikannya terjangan pelemahan ekonomi global di sejumlah negara yang merontokkan sendi-sendi keuangan. Tak ada yang menyangka sektor keuangan global terus memburuk, bahkan ada yang bilang lebih parah pada tahun ini. Pada saat yang sama, keadaan ekonomi di dalam negeri belum menunjukkan performa ideal seperti yang diharapkan kalangan pebisnis setelah sempat dihajar pandemi Covid-19 dalam 2 tahun belakangan. Kendati aktivitas sosial makin longgar pada era New Normal, hal itu rupanya belum cukup membantu kegiatan ekonomi nasional pulih konsisten. Banyak sektor usaha baik finansial maupun sektor riil, yang masih terpuruk tahun ini dan butuh waktu tambahan untuk bangkit menuju normal. Apalagi, pada saat bersamaan, situasi di luar mulai penuh badai. Resonansi gelombang krisis finansial dari Amerika Serikat akibat cekikan dampak kebijakan The Fed (sebagian ekonom menyatakan demikian) sedang bergerak liar ke segala penjuru arah menggulung menjadi krisis keuangan global. Berdasarkan data Bisnis, sebanyak 18 dari 20 emiten anggota IDX BUMN 20 yang sudah menyampaikan laporan keuangan 2022, terlihat bahwa mayoritas emiten membukukan pertumbuhan pendapatan dan laba. Lonjakan laba paling mentereng dibukukan oleh emiten di sektor komoditas. Dua emiten yang labanya sangat gurih di antaranya ANTM karena meroket 105% year-on-year (YoY) menjadi Rp3,82 triliun, atau naik dari posisi Rp1,86 triliun. Adapun, laba bersih ELSA melangit 247% YoY dari Rp108,74 miliar menjadi Rp378,06 miliar sepanjang 2022. Secara umum, mayoritas emiten BUMN mencatatkan kinerja positif pada 2022. Kinerja tersebut tecermin dari adanya pertumbuhan baik dari sisi pendapatan maupun laba.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati manyampaikan paparan saat rapat dengan Komisi XI DPR RI di komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/3). Komisi XI DPR bersama jajaran Kementerian Keuangan menggelar rapat bersama tentang evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kemenkeu pascatemuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai transaksi janggal senilai Rp349 triliun.

Penataan permukiman yang sangat dekat dengan Objek Vital Nasional (Obvitnas), terutama yang berkaitan dengan migas dinilai sangat mendesak untuk segera dilakukan. Pasalnya, pembiaran banyaknya permukiman yang sangat dekat dengan sumber migas misalnya, bukan hanya mengganggu operasional tapi juga berbahaya bagi keselamatan masyarakat. Insiden kebakaran pipa di Terminal Bahan Bakar Minyak Plumpang milik PT Pertamina (Persero) di Jakarta Utara yang mengakibatkan korbanjiwa menjadi pelajaran penting bahaya bermukim di wilayah hilir migas yang rentan dengan kebakaran atau ledakan. Menteri BUMN Erick Thohir saat rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Senin (20/3/) menyampaikan bahwa buffer zone atau area penyangga di Depo Plumpang rencananya akan dibangun selebar 52,5 meter, meskipun rata-rata standar internasional itu berjarak 500 meter. Dari rencana yang kajiannya dilakukan Sucofindo itu, akan ada sekitar 783 unit bangunan yang bakal terdampak rencana pembangunan area penyangga tersebut. Master Planning Universitas Trisakti Yayat Supriatna mengatakan kecenderungan warga bermukim di lahan kosong yang dekat dengan instalasi migas atau listrik milik negara karena dianggap strategis dan juga didorong oleh tingginya kebutuhan akan tempat tinggal yang perlu segera ditempati. Ketua Umum Asosiasi AnalisKebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahardiansyah mengatakan pemerintah dan pemilik aset Obvitnas terutama Pertamina harus memastikan penyediaan buffer zone sepanjang 1 kilometer, bukan 500 meter. Hal ini untuk membuat mitigasi dampak bencana sekaligus menjaga keamanan Obvitnas dari ancaman eksternal.

JAKARTA, ID-PT Freeport Indonesia (PTFI) mendapatkan rekomondasi persetujuan  ekspor konsentrat tembaga dari Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) hanya tiga bulan, atau sampai 10 Juni 2023. Pada Juni mendatang, pemerintah menerapkan larangan ekpor  mineral mentah dan olahan, sesuai amanat Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba). "Kami telah mendapatkan rekomondasi ekspor  dari kementerian ESDM. Namun, dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023," kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas. kata Tony dalam rapat  dengar pendapat Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (27/03). TTony menerangkan volume 2,3 juta ton tersebut sesuai  dengan rencana kerja  dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan tahun 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM pada akhir tahun lalu. Dengan rentan waktu ekpor yang pendek, dia mengeaskan pengiriman konsentrat tembaga ke luar negeri tidak akan jor-joran. Pihaknya terus berkomunikasi dengan pemerintah terkait dampak yang ditimbulkan pasca berakhirnya izin ekspor di Juni nanti. (Yetede)

Menkeu Sri Mulyani memberikan klarifikasi terkait laporan transaksi keuangan mencurigakan  senilai Rp 349 triliun di Kemenkeu. Laporan transaksi keuangan mencurigakan itu disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK kepada Kemenkeu dalam 300 surat. Klarifikasi disampaikan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR dengan Kemenkeu di Jakarta, Senin (27/3/2023). Dalam rapat dengan agenda evaluasi reformasi birokrasi Kemenkeu ini, Sri Mulyani didampingi para pejabat eselon I Kemenkeu. Sri Mulyani mengatakan, dari 300 surat senilai Rp 349 triliun, bagian yang benar-benar berhubungan atau terkait dengan pegawai Kemenkeu sebesar Rp 3,3 triliun. Bagian lainnya menyangkut transaksi korporasi yang tidak ada hubungannya dengan pegawai Kemenkeu.

”Jadi, yang benar-benar berhubungan dengan pegawai Kemenkeu Rp 3,3 triliun. Ini merupakan akumulasi transaksi debit kredit dari seluruh pegawai, termasuk penghasilan resmi, transaksi dengan keluarga, jual beli aset, dan jual beli rumah dalam watu 15 tahun (2009-2023),” tuturnya. Sri Mulyani merinci, dari 300 surat yang disampaikan PPATK ke Kemenkeu, 139 surat  diminta Kemenkeu ke PPATK (inquiry Kemenkeu) untuk kepentingan penyelidikan. ”Jadi, untuk 200 surat sudah kami rekap mengenai apa isi masing-masing surat itu. Hasil atau statusnya untuk 82 audit investigasi sudah selesai dengan hukuman disiplin terhadap 193 pegawai. Kemudian, ada 13 pegawai Kemenkeu yang dilimpahkan ke aparat penegak hukum karena terkait kasus korupsi,” tuturnya. Untuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Sri Mulyani memastikan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu akan melakukan berbagai pengecekan serta pengujian melalui informasi transaksi yang mencurigakan, pengaduan masyarakat, media sosial, dan rekam jejak pelanggaran integritas pegawai. (Yoga)

Kemendag akan memperketat pengawasan barang impor baju bekas yang banyak diperjual belikan. Saat ini pemerintah sedang mengincar importir ilegal yang menyelundupkan barang bekas melalui jalur ”tikus” atau jalur tak resmi. Penggantian penjualan baju bekas impor dengan produk lokal juga tak semudah yang diinginkan pemerintah. ”Berdasar aturan yang ada, impor baju bekas ini dilarang. Saya sudah beberapa kali (memusnahkan baju bekas ilegal) di Pekanbaru, di Jatim, dan di Tangerang. Besok (Selasa, 28/3) bersama Bareskrim Polri akan ada pemusnahan dengan nilai lebih besar, sampai Rp 80 miliar pakaian bekas ilegal yang akan dimusnahkan,” kata Mendag Zulkifli Hasan seusai audiensi bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Senin (27/3) di Jakarta.

Berdasar data Kemendag, pada 17 Maret 2023 di Pekanbaru, Riau,Kemendag memusnahkan 730 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Pada 20 Maret 2023 di Sidoarjo, Jatim, Kemendag juga memusnahkan 824 bal baju bekas impor senilai Rp 10 miliar. Selain gencar memusnahkan baju bekas impor, pemerintah akan memperketat pengaturan impor yang mengganggu produk buatan UMKM. Berdasar data yang ada, Teten menyebut ada 31 % barang impor tekstil dan produk tekstil serta alas kaki yang tidak tercatat (unrecorded import). Teten menambahkan, pembatasan impor banyak dilakukan oleh sejumlah negara. Ia mencontohkan ASt yang memberlakukan aturan ketat terhadap barang impor yang diproduksi UMKM asal Indonesia, untuk memastikan agar produk lokal di negara mereka tidak terancam produk impor. (Yoga)

Di tengah cengkeraman kepentingan ekonomi industri media, bagaimana mungkin fungsi sosial media massa yang terwujud dalam berbagai kreasi jurnalistik idealnya itu dapat terus dipertahankan? Gugatan kritis reflektif inilah yang menjadi titik acuan bahasan Forum  Ombudsman Kompas, Jumat (24/3) yang secara khusus mengevaluasi liputan tematis ”Suara Tak Terdengar”. Liputan tematis ”Suara Tak Terdengar” merupakan kreasi jurnalistik khas Kompas, yang berupaya memanggungkan pergulatan kaum marjinal, yang selama ini terempas dari pusaran berbagai struktur sosial, ekonomi, ataupun politik. Semangat mengetengahkan kaum tertindas sejatinya sudah tak terpisahkan semenjak harian Kompas lahir. Kemanusiaan menjadi perspektif dalam setiap produk jurnalistiknya.

Namun, kini menjadi lebih istimewa lantaran semangat itu telah menjadi rubrikasi tematis yang terbangun dalam biduk konvergensi 4K (Kompas, Kompas TV, Kompas.com, dan Kontan). Sejak Mei 2020, ”Suara Tak Terdengar” rutin menyapa sekaligus ”mengingatkan” kaum mapan, pun elite pengambil ke bijakan, bahwa masih banyak persoalan kaum papa yang perlu dipulihkan. Khusus pada kaum yang terpinggirkan secara ekonomi di era pandemi, misalnya, banyak dipanggungkan. Membacanya, menguras sisi emosi dan sekaligus mengundang empati. Masalahnya, bagaimana pergulatanekonomi kesehariankaum ini yang bertumpu pada aktivitas fisik antar-ruang itu dapat berjalan di saat pandemi yang justru membatasi jarak ruang?

Liputan kaum pemulung (11-13 Mei 2020), nelayan (2-4 November 2020), gelandangan (1-3 Februari 2021), kaum miskin kota Jakarta (21-23 Juni 2021), pekerja migran (24-26 Januari 2022), ataupun liputan terbaru terkait kehidupan kuli angkut (13 Maret 2023) menjadi pengingat masih suburnya ketidakberdayaan. Begitu pula masih langgengnya belitan struktur sosial yang kadang mengempaskan keberadaan kaum rentan perempuan, anak, disabilitas, dan masyarakat hukum adat menjadi perhatian khusus liputan ini. Tidak kurang sering pula ”Suara Tak Terdengar” mengulas kaum yang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kerap dipandang sebelah mata. Keberadaan kaum penghayat kepercayaan (31 Mei-3 Juni 2021), kiprah kaum transpuan dalam struktur biner public (25-27 Juli 2022). Menurut Ashadi Siregar, ketua Ombudsman Kompas, perluasan pada pilihan pola-pola advokasi dalam membela hak yang terpinggirkan dapat menjadi alternatif pilihan. (Yoga)

Kemandirian hidup di era perubahan yang cepat kian penting bagi anak muda hingga orang dewasa. Bekal kemandirian ekonomi untuk bertahan hidup dan berkembang diperkuat dengan pelatihan kecakapan kewirausahaan. Hal itu juga membuka lapangan kerja bagi orang lain. Sebuah ruangan di gedung First Commercial Building 33 Leighton Road, Hong Kong, disewa tiga tahun lalu. Gedung itu disewa untuk mewisuda para perempuan pekerja migran Indonesia (PMI) yang lulus pelatihan kewirausahaan bersama kelompok belajar Buruh Migran Cerdas (BMC) bimbingan Ciputra Entrepreneurship Center (CEC). Pada Minggu (19/3) acara wisuda yang tertunda karena pandemi Covid-19 bisa digelar untuk 33 orang angkatan 10, 11, dan 12. Selain buruh migran yang diwisuda, acara itu juga dihadiri puluhan alumni BMC dan Elfani Prassanti, Konsul Pendidikan, Sosial, dan Budaya Konjen RI Hong Kong

Pakar kewirausahaan Universitas Ciputra, Antonius Tanan, yang juga pembimbing BMC, menyampaikan, program kewirausahaan bagi pekerja migran merupakan impian mendiang pengusaha Ciputra agar kelak lahir konglomerat baru dari kalangan pekerja migran. Sejak tahun 2010, program pelatihan bagi pekerja migran dijalankan CEC. Selain di Hong Kong, kegiatan serupa dilakukan untuk pekerja migran di Singapura, Korsel, dan Malaysia. Pendiri dan Ketua BMC Tri Sumiyati mengatakan, BMC eksis sejak delapan tahun lalu. Lebih dari 600 alumni ikut program kelas belajar dibimbing tim CEC dari Universitas Ciputra. Banyak alumni BMC jadi pengusaha UMKM di kampong halamannya di Indonesia. Tri mengisahkan buruh  migran mudah tergoda membuka usaha penjualan pakaian. ”Kami mengajarkan peserta untuk survei pasar di kampung halaman. Ternyata yang menjanjikan bukan toko pakaian, tapi penjualan gas yang hanya ada satu toko,” paparnya. (Yoga)

Seiring berlakunya kebijakan penangkapan ikan terukur yang membuka investasi bagi industri dalam negeri dan penanaman modal asing di perairan Indonesia, pemerintah berjanji   mendorong pemberdayaan nelayan kecil. Langkah itu, di antaranya, program pengembangan 10 kampung nelayan maju terintegrasi pada zona-zona penangkapan ikan terukur yang akan dilaksanakan tahun ini. Kampung nelayan maju terintegrasi merupakan program kerja KKP untuk transformasi kampung nelayan menjadi lebih bersih dan tertata. Selain pemberian bantuan, kampung nelayan maju juga akan ditopang pembangunan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur, pendampingan usaha, serta pelatihan bagi para nelayan dan keluarganya.

Program kampung nelayan sejalan dengan terbitnya kebijakan penangkapan ikan terukur yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 6 Maret 2023.Regulasi itu mengatur pemanfaatan sumber daya ikan secara optimal sesuai daya dukung dengan membagi-bagi zona penangkapan, serta kuota penangkapan ikan pada pelaku usaha perikanan tangkap. Kampung nelayan di Indonesia berjumlah 11.000. Program 10 kampung nelayan maju yang digulirkan pemerintah masih terlalu minim untuk menyelesaikan persoalan dan kemiskinan nelayan kecil kata Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan. Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana berpendapat, Nelayan kecil yang jumlahnya mayoritas selama ini masih minim pemberdayaan. Bantuan bagi 10 kampung nelayan dinilai tidak sebanding dengan kebijakan pemerintah yang membuka investasi untuk pemodal besar. (Yoga)

Ismawati (54) yang ditemui Senin (20/3) pagi, biasa tiga kali dalam sebulan belanja di ritel lokal. Ibu rumah tangga yang tinggal di Kelurahan Ulujami, Pesanggrahan, Jaksel ini, sejak tahun 2000-an, berbelanja di Harmony Swalayan Pondok Aren, Tangsel, 5 km dari rumahnya. ”Harga barang jenis kebutuhan rumah tangga, seperti gula, minyak, sabun mandi, dan sabun cuci, lebih murah dibandingkan supermarket lain, selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 2.000,” kata Iis. Masyarakat yang masih menjadikan ritel lokal itu sebagai pilihan utama untuk berbelanja tak lepas dari harga murah dan kerap ada promo atau diskon.

Salah satu calon pembeli, Khofifah (53), bahkan kesulitan mencari troli saat berbelanja di Hari Hari Swalayan di kawasan Bintaro, Tangsel. Saat ditemui pada Jumat (17/3) siang, Khofifah bersama suami dan kedua anak perempuannya butuh setengah jam menunggu mendapat troli belanja. Baru kemudian, mereka berkeliling mencari beras, minyak goreng, dan berbagai bahan kebutuhan sehari-hari lainnya. Ia rela datang dan mengantre berjam-jam di kasir hingga sore untuk memanfaatkan potongan harga di sana. ”Sejak 2019, sudah memilih berbelanja di supermarket itu, baik di area Ciledug maupun Bintaro,” kata ibu rumah tangga yang tinggal di Petukangan Selatan, Jaksel, ini.

Wakil Kepala HRD Harmony Swalayan Sifa Fauziah menuturkan, Harmony Swalayan di bawah naungan PT Karsa Usaha Mulia terus bertahan. Salah satu kekuatan yang dimiliki Harmony  swalayan adalah kelengkapan barang dan harga lebih murah dibandingkan ritel lain. Selisihnya bisa Rp 1.000-Rp 3.000 per jenis barang. ”Ada puluhan ribu jenis barang yang kami tawarkan  dan sebagian besar berupa barang kebutuhan pokok dan makanan segar. Ada juga sandang dan peralatan rumah tangga,” kata Sifa. Sejak 1993, Harmony Swalayan menyasar pangsa konsumen semua kelas, terutama untuk menengah ke bawah. Oleh karena itu, mematok harga lebih murah dibandingkan yang lain membuat ritel ini terus bertahan. Hingga kini, Harmony Swalayan hanya ada di Pondok Aren, Tangsel. (Yoga)