Setelah Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional atau FIFA membatalkan status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk segera kembali membuka pembicaraan dengan FIFA. Presiden tidak ingin Indonesia terkena sanksi FIFA dan terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia. ”Saya sudah bertemu Bapak Presiden (Jokowi), melaporkan secara detail meeting Presiden FIFA dengan saya di Doha. Saya membawa surat dari Presiden FIFA yang saya langsung berikan kepada Presiden,” kata Erick Thohir, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/3).

Setelah membaca surat itu, Presiden Jokowi menginstruksikan dua hal kepadaErick. Pertama, segera membuat cetak biru transformasi sepak bola Indonesia. ”Presiden menekankan ini harus segera selesai dan harus segera disampaikan pada FIFA,” tutur Erick. Kedua, Presiden menginstruksikan kepada Erick untuk segera kembali membuka pembicaraan bersama FIFA.  “Agar kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA, yang total members-nya 216 negara, salah satunya kita. Bisa diartikan, Presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia,” ujar Erick. (Yoga)

Pemerintah AS melalui Badan untuk Pembangunan Internasional AS atau USAID telah menyalurkan lebih dari 65 juta dollar AS atau Rp 972 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Bantuan itu berupa sosialisasi pencegahan virus korona baru hingga  pengadaan vaksin di Tanah Air. Sejak kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada Maret 2020, USAID bersama dengan Kementerian Kesehatan RI telah membantu 1.983 rumah sakit dan laboratorium. Sebanyak 840.000 tenaga medis dantenaga kesehatanjuga sudah dilatih untuk menangani pasien Covid-19 dan memberikan vaksinasi kepada masyarakat. Dukungan USAID  ini menjangkau lebih dari 260 juta atau 90 % masyarakat di Indonesia.

USAID juga telah membantu mendistribusikan 59.800 viral transport medium, 1.000 ventilator,  dan 438 alat kesehatan lainnya ke 34 provinsi di Indonesia. USAID mengirimkan lebih dari 100 juta dosis vaksin ke Indonesia, termasuk 42 juta dosis yang disumbangkan AS. ”Dalam menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, Indonesia dan AS bekerja sama untuk menghadapi pandemi. Bersama-sama kita telah secara signifikan menurunkan kematian dan kesakitan yang berat,” kata Wakil Dubes AS untuk Indonesia Michael F Kleine saat acara Penutupan Penanggulangan Covid-19 USAID di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Jumat (31/3). (Yoga)

Wamenkeu Suahasil Nazara membantah adanya upaya internal untuk menutupi pelaporan terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp 349,8 triliun selama kurun 2009-2023 di Kemenkeu. Ia juga menegaskan, tidak ada bukti pegawai yang terkait dengan perusahaan cangkang. Hal  itu diungkapkan Suahasil dalam pertemuan dengan awak media, Jumat (31/3) di kantor Kemenkeu, Jakarta. Jumlah transaksi perincian data yang diungkapkan oleh Menkopolhukam  Mahfud MD di Komisi III DPR dan penjelasan Menkeu Sri Mulyani di Komisi XI DPR tetaplah sama.

”Karena memang kita bekerja dengan 300 surat, dan keseluruhannya memang sama. Sumber datanya sama, yaitu rekap surat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Cara menyajikannya bisa berbeda, tetapi kalau dikonsolidasi, ya, ketemu,” kata Suahasil. Dari 300 surat laporan hasil analisis PPATK, 200 surat dikirimkan kepada Kemenkeu, ada 135 surat terkait korporasi dan pegawai Kemenkeu dengan nilai transaksi Rp 22 triliun, dan nilai inilah yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Senin (27/3).

Namun, jumlah yang dilaporkan Mahfud selaku ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Komisi III DPR adalah Rp 35,5 triliun. Menurut Suahasil, hal itu disebabkan ada 64 surat terkait pegawai dengan nilai transaksi Rp 13 triliun yang dikirimkan kepada aparat penegak hukum, tetapi tidak kepada Kemenkeu. Dari hasil penelusuran, Suahasil mengatakan, tidak ada perusahaan cangkang sebagaimana diungkapkan sebelumnya oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Yoga)

Lebaran kali ini akan terasa berbeda dibandingkan Lebaran di masa pandemi Covid-19 yang lalu. Pemerintah secara resmi telah mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang diterapkan selama pandemi. Masyarakat tidak dibatasi lagi mobilitasnya dan dimungkinkan berkumpul dengan keluarga di kampung halaman dan berjalan-jalan bersama. Apalagi pemerintah sudah menambah jumlah hari cuti bersama. Meski para karyawan dan pekerja akan mendapatkan tambahan pendapatan melalui THR Lebaran, harus diingat bahwa pengeluaran selama perayaan Lebaran juga sangat tinggi. Kebutuhan konsumtif selama merayakan Lebaran akan sangat meningkat dibandingkan hari-hari biasa, untuk makanan, minuman, pakaian Lebaran, biaya transportasi mudik, atau kunjungan silaturahmi. Jadi sejak awal sebelum Lebaran tiba, masyarakat harus menghitung matang-matang berapa pendapatan tambahan Lebaran yang akan diraih dan berapa besar rencana pengeluarannya.

Jangan besar pasak daripada tiang alias tekor atau boncos. Agar terhindar dari keboncosan, tentu kita harus mampu mengelola gaji dan THR dengan baik. Selain untuk memenuhi kebutuhan di hari raya, THR sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya dan dapat diinvestasikan. Ada beberapa tips yang dapat dilakukan agar THR yang diperoleh dapat dimaksimalkan penggunaannya, antara lain untuk: 1. Zakat dan sedekah 2. Memilah kebutuhan Lebaran. Hindari jadi pembeli yang impulsif ketika berbelanja dan harus mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. 3. Kelola utang. Dana THR dapat digunakan untuk membayar atau bahkan melunasi utang yang dimiliki. Anda juga harus bijaksana ketika menggunakan kartu kredit untuk berbelanja sehingga tidak terjerat utang baru setelah hari raya. 4. Ingat untuk berinvestasi, yang disesuaikan dengan profil risiko, tujuan investasi, dan jangka waktu investasi yang diinginkan. (Yoga)

Kendati belum begitu berkembang, banyak perusahaan besar sudah menggarap konsep fesyen digital di metaverse. Konsep ini diprediksi bakal mengubah proses pembuat produk baru di industri pakaian. Industri mode harus terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Salah satunya adalah beradaptasi dengan kemajuan teknologi melalui pengembangan digital fesyen yang kini mulai merambah ke dalam dunia metaverse. Apalagi metaverse diproyeksi akan menjadi masa depan internet yang memberikan peluang bagi industri kreatif, termasuk sektor fesyen untuk meraih ceruk pasar yang lebih luas dan tanpa batas sehingga para pegiat industri fesyen juga perlu melirik pasar tersebut. Sejumlah merek mode ternama dunia seperti Balenciaga, Gucci, Nike, dan Burberry bahkan telah menyiapkan berbagai strategi dan menghadirkan produk fesyen digitalnya untuk merambah ke dalam metaverse. Stephen Ng, CEO Nusameta mengatakan metaverse akan menjadi sebuah bentuk perekonomian baru yang di dalamnya akan terjadi aktivitas jual beli. Terlebih di dalam metaverse terdapat avatar yang menjadi representasi personal seseorang. Avatar tersebut membutuhkan produk fesyen untuk merepresentasikan dirinya di dalam metaverse sehingga dapat menjadi lebih menarik. Pakaian digital yang dikenakannya, akan menjadi simbol status sosial seseorang dalam mengekspresikan karakter dan gaya pribadinya. Selain itu, metaverse dapat mendorong konsep sustainable fashion melalui produksi digital. Tentunya, pemakaian karbon, air, dan bahan fisik lainnya menjadi berkurang secara signifikan. Konsep fashion digital ini diperkirakan mampu menarik pelanggan, terutama Gen Z yang banyak menghabiskan waktu di internet.

Publik sepak bola Indonesia tengah berduka. Karangan bunga ungkapan dukacita memenuhi halaman kantor PSSI di Arena Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3) menyusul pencoretan RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 oleh Federasi Asosiasi Sepak Bola Internasional (FIFA). ”Turut berdukacita atas matinya mimpi anak bangsa”, bunyi salah satu karangan bunga di Arena GBK yang dikirimkan Football Institute. Para pemain ”Garuda Muda”, julukan skuad muda sepak bola Indonesia, bahkan mengenakan pita hitam ketika tampil memberikan keterangan kepada media massa, kemarin. ”Ini simbol dukacita terhadap Piala Dunia U-20 yang batal. Kami kecewa karena sudah mempersiapkan diri selama dua tahun,” ujar Kadek Arel Priyatna, bek tengah tim U-20 Indonesia. Bagi insan sepak bola, gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah ajang terbesar ketiga sepak bola dunia, setelah Piala Dunia dan Piala Dunia Putri, itu sebuah tragedi.

Belum sembuh betul dari luka menganga akibat Tragedi Kanjuruhan, Malang, Jatim, yang merenggut 135 nyawa, pada 1 Oktober lalu, sepak bola Indonesia kembali dihadapkan pada cobaan besar. ”Saya shock Piala Dunia batal terselenggara. Padahal, Palembang sudah siap 100 persen,” ujar Gubernur Sumsel Herman Deru, yang berbusana serba hitam sebagai simbol ”berkabung”. Menurut Herman, batalnya Indonesia menggelar Piala Dunia U-20 menyusul penolakan atas Israel, salah satu peserta, akan berdampak panjang untuk persepakbolaan kita. Sebelumnya, selain mencabut hak Indonesia, FIFA juga menyatakan akan menjatuhkan sanksi ke Indonesia. ”Bayangkan, jika nantinya Indonesia di-banned (dilarang tampil di ajang internasional) FIFA. Bagaimana nasib orang yang berkecimpung di dalamnya? Belum lagi, mental para (pemain) Garuda Muda yang telah berjuang membela negara, tetapi sia-sia karena penolakan segelintir pihak,” kata Herman di Palembang. (Yoga)

Bagi sebagian warga Kota Makassar, Sulsel, keberadaan waduk dan danau buatan adalah ladang rezeki. Di tepian danau dan waduk itu mereka berdagang aneka makanan dan minuman untuk menghidupi keluarga. Sore hari di tepi Waduk Tunggu Pampang, Makassar, adalah waktu menjemput rezeki bagi Nurul Rezky (30). Setiap hari pada pukul 16.00-18.00 Wita adalah saat pengunjung sedang ramai-ramainya di warung tenda miliknya. Acap kali kursi dan meja plastik yang dia siapkan tak cukup menampung pengunjung. Seperti sore itu, Selasa (21/3/2023). Belum lagi petang, kursi-kursi sudah penuh terisi. Dua mata kompor nyaris tak pernah dimatikan. Setiap kali gorengan bakwan, singkong, pisang, dan tahu matang, lalu diangkat, setiap kali pula dia mengisi kembali dengan adonan baru. Nurul juga bolak-balik ke gerobak berisi pelumat elektronik untuk membuat aneka minuman dingin.

”Biasanya pengunjung datang jam empat sore dan berkurang setelah maghrib. Namun, saya berjualan sampai malam. Sabtu dan Minggu biasanya lebih ramai lagi. Alhamdulillah hasilnya membantu keperluan keluarga selama lima tahun berjualan di sini,” katanya. Penghasilan dari berjualan gorengan dan minuman Rp 400.000-Rp 500.000 per hari. Jumlah ini cukup untuk menopang kebutuhan keluarga dan menutupi kekurangan gaji suaminya yang merupakan pegawai kontrak. Ada puluhan pedagang makanan dan minuman yang menggantungkan rezeki di tepi waduk pengendali banjir di KecamatanManggala ini. Sebagian pedagang kaki lima memanfaatkan gerobak dan tenda, sebagian lagi berupa kafe atau warung kopi. ”Kami melihat potensi perairan darat ini sebagai obyek wisata dalam kota dan pengaruhnya pada usaha kecil. Kami ingin bekerja sama dengan pengelola lokasi tersebut untuk setidaknya melakukan penataan. Jika sudah ditata, kami bisa masukkan ke paket wisata dalam kota atau setidaknya ikut mempromosikan,” ujar Kadis Pariwisata Makassar Mohammad Roem, Kamis (30/3). (Yoga)

BADUNG,ID- Pemerintah membutuhkan dana sekitar US$ 281 miliar atau sekitar Rp4.000,2 triliun, dalam upaya mencapai target pengurangan emisi dalam Nationally Detemined Contibution (NDC) hingga tahun 2030. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam NDC pemerintah menargetkan penurunan emisi secara global mencapai 43,2% pada tahun yang sama. Upaya mencapai target yang dilakukan dengan strategi jangka panjang, dan memperhatikan ketahanan iklim. "Kami memiliki komitmen, tetapi telah mengintegrasikan dalam jangka panjang rendah karbon dan rencana pada 2050. Ini adalah visi bagi Indonesia untuk  mencapai emisi nol bersih pada tahun 2060 atau lebih cepat. " kata Sri Mulyani  dalam Southeast Asia Development Symposium (SEADS) 2023: Imaging A Net Zero Asean di Bali International Convention Center, di Nusa Dua, Badung, Bali, pada Kamis (30/03/2023). Untuk pembiayaan pemerintah tidak bisa melakukan sendiri, sehingga membutuhkan dunia usaha dan filantropi. Pemerintah sudah mengeluarkan dana sebesar Rp 313 triliun hingga tahun 2021 untuk kebutuhan investasi dalam upaya mengurangi emisi karbon," imbuh Sri Mulyani. (Yetede)

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat terdapat 8,9 juta surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan yang telah dilaporkan oleh wajib pajak sampai dengan 23 maret 2023 atau meningkat 3,78% secara year-on-year dengan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan hingga 46,65%.Adapun, jumlah pelaporan tersebut terdiri atas 271.000 SPT Tahunan PPh Badan dan 8,6 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (OP). Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai juga memperlihatkan kinerja yang luar biasa. Setelah targetnya direvisi ke atas melalui Perpres 98/2022, kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai masih tetap melampaui target dengan mengumpulkan Rp317,8 triliun atau 106,3% target, tumbuh 18%. Harian ini tentu saja mengapresiasi capaian-capaian positif Ditjen Pajak. Persoalannya, pada saat bersamaan institusi yang sama juga tengah dirundung persoalan menyangkut dugaan ketidakpatuhan oknum aparat pajak sendiri dalam membayar pajak. Belum selesai persoalan di Ditjen Pajak, muncul persoalan lain di Ditjen Bea dan Cukai terkait ulah oknum, yang ujung-ujungnya bisa memicu ketidakpercayaan publik.Harian ini berharap capaian-capaian positif tersebut juga diikuti dengan upaya keras dari Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih guna memulihkan kepercayaan publik

Dalam rapat dengar pendapat umum Komisi III DPR bersama Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Mahfud MD, Rabu (29/3) terungkap ada tafsir yang berbeda sehubungan dengan transaksi mencurigakan Rp 349 triliun terkait Kemenkeu. Mahfud mengungkap data yang disampaikan Menkeu Sri Mulyani jauh dari fakta yang sebenarnya. Terkait hal itu, Komisi III DPR akan menggelar rapat lagi guna mempertemukan Mahfud, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, dan Sri Mulyani. Rapat yang dimulai pukul 15.00 ini berlangsung hingga pukul 23.00. Rapat sempat diskors untuk berbuka puasa. Mahfud didampingi Ivan Yustiavandana yang juga Sekretaris Komite TPPU.

Sri Mulyani tak hadir karena memimpin rapat ekonomi dengan menkeu se-ASEAN di Bali. Mahfud menjelaskan, data transaksi mencurigakan Rp 349 triliun di Kemenkeu merupakan data agregat sepanjang 2009-2023. Data itu didapatkan dari 300 laporan hasil analisis (LHA) PPATK yang telah diberikan, baik kepada Kemenkeu, kementerian/lembaga lain yang terkait, maupun penegak hukum.Transaksi mencurigakan yang dimaksud terbagi dalam tiga kelompok. Pertama, transaksi keuangan mencurigakan pegawai Kemenkeu yang jumlahnya Rp 35,5 triliun. Ada pula transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain yang mencapai Rp 53,8 triliun. Selain itu, transaksi keuangan mencurigakan Rp 260,5 triliun diduga terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPPU yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. Dari tiga jenis itu, jumlah transaksi mencurigakan Rp 349,8 triliun. (Yoga)