Kinerja PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) diyakini kembali tumbuh tahun ini. Performa AMRT bakal terangkat meningkatnya konsumsi masyarakat. Sepanjang tahun lalu, AMRT mencetak laba bersih sebesar Rp 2,91 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 48,3% secara tahunan dan lebih tinggi 108% di atas estimasi Indo Premier Sekuritas. "Performa yang kuat karena pertumbuhan penjualan naik 14,2% melampaui kenaikan operational expenditure 9,3%. Sementara, margin laba kotor tetap stabil di 17,8% pada tahun 2022," tulis Lukito Supriadi, Analis Indo Premier Sekuritas, dalam risetnya. Lukito memprediksikan, fee-based income AMRT akan tumbuh dengan rerata pertumbuhan per tahun alias compounded annual growth rate (CAGR) sebesar 15% di periode 2023-2025. Angka tersebut tidak jauh berbeda dengan CAGR periode 2020-2022 yang sebesar 17%. AMRT menargetkan memiliki lebih dari 1.700 unit toko. Emiten perusahaan ritel ini juga menargetkan rerata pertumbuhan penjualan per toko alias same store sales growth (SSSG) sebesar 5%. Menurut Lukito, dengan asumsi tersebut, maka pendapatan AMRT diprediksi bisa tumbuh 13,3% tahun ini. Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, kinerja AMRT berpotensi meningkat terdorong tingkat konsumsi masyarakat yang lebih tinggi. Hal tersebut didorong dengan mobilitas serta kenaikan upah yang diharapkan dapat mendorong konsumsi. "Adanya tahun pemilu serta kenaikan upah diharapkan meningkatkan konsumsi masyarakat," ujar dia, Rabu (5/4).

Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah Indonesia akan memberlakukan larangan ekspor bijih bauksit serta mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Kebijakan tersebut akan mulai berlaku pada Juni 2023. Presiden juga menegaskan kembali komitmen pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari pengurangan ekspor bahan mentah dan meningkatkan penghiliran industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri.Tidak ada yang salah dengan sikap Pemerintah untuk secara konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dapat dinikmati untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal XI GATT/WTO 1994 tentang Penghapusan Restriksi Kuantitatif dan Ketentuan Pengecualiannya secara umum melarang kebijakan pelarangan dan/atau pembatasan (“lartas”) impor dan ekspor negara anggota. Dasar pertimbangannya adalah dampak lartas tersebut akan sangat signifikan terhadap keseimbangan global supplyand demand serta harga internasional komoditas tersebut dan mendistorsi kelancaran arus perdagangan internasional. Ayat 1 Pasal XI tersebut menetapkan bahwa lartas impor dan ekspor barang tidak dibenarkan menggunakan instrumen kuota, lisensi impor atau ekspor atau tindakan lain, melainkan hanya boleh dilakukan melalui instrumen bea masuk, pajak, atau pungutan lain.

Setapak demi setapak, upaya pemerintah dan parlemen untuk menghadirkan transformasi di sektor kesehatan dengan merilis Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan, mencapat tahap yang makin serius. Saat Rapat Kerja Komisi IX dengan pemerintah, disepakati pembentukan Panitia Kerja RUU Kesehatan yang anggotanya terdiri dari perwakilan dari DPR dan pemerintah.Pada Rabu (5/4), pemerintah resmi menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) atas RUU Kesehatan yang merupakan usulan dari DPR tersebut.Wakil Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan bahwa DPR telah memperoleh penjelasan dari pemerintah terkait dengan perkembangan pembahasan RUU Kesehatan. Selanjutnya, RUU tersebut akan dibawa ke pembahasan tingkat pertama.“Pembentukan Panja [Panitia Kerja] Pembahasan RUU tentang Kesehatan dari Komisi IX DPR dan pemerintah,” ujar Melki saat membacakan simpulan rapat, Rabu (5/4). Dalam kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pemerintah mendukung RUU Kesehatan yang merupakan Inisiatif DPR, karena sejalan dengan upaya transformasi sistem kesehatan Indonesia yang terdiri dari enam pilar. “Pemerintah mendukung apapun yang akan dilakukan untuk memberikan dampak ke masyarakat semaksimal mungkin,” jelasnya. Menurut Budi, terdapat 478 pasal yang ada di RUU Kesehatan dan pemerintah menyerahan 3.020 DIM. “1.037 itu sifatnya tetap, jadi mengonfi rmasi isi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional, dan 1.584 ada perubahan dari substansi,” katanya.Dia mengatakan penyusunan DIM dilakukan setelah Kemenkes melakukan serangkaian kegiatan partisipasi publik dan sosialisasi terkait RUU Kesehatan. Terdapat 115 kegiatan partisipasi publik yang diikuti oleh 1.200 stakeholdersdan 72.000 peserta, baik secara luring maupun daring.

JAKARTA,ID- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, negara-negara Asean berkomitmen untuk  meningkatkan efisiensi energi diberbabagi sektor permintaan dibawah pengawasan Asean  Plan of Actian for Energy Cooperatian (APAEC). Bahkan, negara-negara dikawasan Asia Tenggara ini telah menetapkan target penurunan intensitas energi sebesar 32% pada tahun 2025. "Kita telah mencapai (penurunan intensitas energi) 23,8% pada 2020 dan menyoroti perlunya upaya lebih lanjut untuk mencapai target pada 2025 nanti," ujar Direktur Jenderal Energi Barum Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM Dadan Kusdiana pada pembukaan Asean Energy Eficiency merupakan platform untuk meningkatkan kerja sama negara-negara Asean  di bawah APAEC 2016-2025. Workshop ini juga bertujuan untuk memprioritaskan langkah-langkah efisiensi energi yang akan diwujudkan melalui aksi nyata. Dalam sambutannya Dadan menyampaikan, sektor energi menyumbang permintaan  energi terbesar di Asean,yakni sebesar 146,2 juta ToE atau 38,6% dari total konsumsi energi final Asean pada tahun 2020. (Yetede)

Kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari (45) di Kabupaten Banjarnegara, Jateng, mengejutkan banyak pihak. Sebanyak 12 korban dibunuh dan dikubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Jenazah korban ditemukan pada Senin (3/4). Pembunuhan yang dilakukan Slamet berawal dari penipuan dengan modus penggandaan harta. Para korban mengenal Slamet sebagai dukun yang bisa menggandakan uang. Korban dibunuh setelah berkali-kali menagih hasil penggandaan hartanya. Penipuan penggandaan uang, termasuk yang berujung pembunuhan, terjadi sejak lama. Pemberitaan Kompas pada Februari 1986 mengangkat sidang kasus penipuan penggandaan harta. Sumar Suryadilaga dan Eddy Saputra, dua petani asal Brebes, Jateng, menggaet uang Rp 50 juta dari enam korbannya. Keduanya mengaku bisa menggandakan kekayaan dengan perantaraan jin gundul (Kompas, 5/2/1986).

Pada pertengahan tahun 2007, delapan mayat korban pembunuhan dukun penggandaan uang ditemukan di Desa Cikareo, Kecamatan Cileles, Kabupaten Lebak, Banten. Enam tersangka ditangkap dalam kasus pembunuhan berencana tersebut (Kompas, 25/7/2007). Kapolrs Lebak saat itu, Ajun Komisaris Besar Dwi Gunawan berkata, ”Pada ritual terakhir, korban disuruh berkeliling lubang dan diberi minum racun. Setelah roboh, mereka dipendam bersama dalam satu lubang,” ujar Gunawan. Pada April 2012. Asep (42), pelaku pembunuhan terhadap satu keluarga, dibekuk (Kompas, 5/5/2012). Kasus serupa terjadi di Desa Ngemplak, Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang, Jateng, Juli 2013. Kasus terungkap setelah ditemukan tiga mayat tak dikenal di lereng Gunung Sumbing, Magelang. Mereka merupakan korban penggandaan uang yang dibunuh tersangka Munjaroh (Kompas, 29/7/2013).

Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Derajad Susilo Widhyarto, berpendapat, penipuan bermodus penggandaan uang terus berulang karena sebagian masyarakat Indonesia masih memiliki kepercayaan terhadap hal-hal klenik. Kondisi itulah yang menyebabkan sebagian warga percaya bahwa ada orang tertentu yang memiliki kekuatan untuk menggandakan uang tanpa bekerja, kata Derajad saat dihubungi pada Selasa (4/4). Selain kepercayaan terhadap hal-hal klenik, sifat tamak juga menjadi faktor lain yang mendorong  orang untuk percaya terhadap dukun penggandaan uang. Ketamakan itu mendorong sebagian orang ingin menjadi kaya tanpa bekerja keras sehingga mereka akhirnya menjadi korban penipuan. (Yoga)

Setelah penahanan bekas pejabat eselon III DJP Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo, Kemenkeu menarik pelajaran dengan melakukan perbaikan dan penguatan menyeluruh, baik pencegahan maupun pengawasan. Langkah perbaikan dimulai dari penguatan sistem pencegahan melalui tiga lini pertahanan, yakni manajemen, satgas sistem pengendalian intern pemerintah dan apparat pengawasan intern pemerintah, juga memperkuat saluran pengaduan.

Staf Khusus Menkeu Yustinus Prastowo mengatakan, langkah selanjutnya adalah memperkuat  pengawasan lini pertama, yaitu pengawasan oleh atasan langsung. Kemenkeu juga melakukan pemutakhiran sistem profiling (identifikasi orang) dengan memanfaatkan data pihak ketiga dan media sosial. Penguatan koordinasi kelembagaan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan apparat penegak hukum merupakan langkat berikutnya. ”Terakhir, tentu proses penegakan aturan disiplin dan kode etik pegawai,” ujar Yustinus, saat dihubungi, Selasa (4/4). (Yoga)

Nanang Mihrazan (35) sengaja datang dari Baubau, Sultra, untuk berdialog bersama menteri. Ia berharap mendapat solusi soal penjualan pakaian bekas impor yang dilarang oleh pemerintah. Namun, dia harus kecewa. Jangankan berdialog, untuk masuk ke ruangan diskusi saja dia tidak bisa. Kamis (30/3) sore, ratusan pedagang pakaian bekas impor datang ke Jakarta, dari Bandung (Jabar), Bukit tinggi (Sumbar), Manado (Sulut), hingga Manokwari (Papua Barat). Mereka ingin berdialog langsung dengan Mendag Zulkifli Hasan serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki. Teten mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan bagi penjual pakaian bekas impor untuk menghabiskan stok barang dagangannya.

”Pemerintah sudah memikirkan kalau nanti Bapak, Ibu, tidak bisa lagi jualan pakaian bekas. Kita pikirkan bisa jualan produk lokal,” ujar Teten kepada ratusan pedagang pakaian bekas yang hadir di lantai 4 Blok III, Pasar Senen, Jakpus, sore itu. Pernyataan Teten ini langsung direspons riuh sorakan para pedagang yang menolak opsi itu. ”Huuu, huuu, huuu.” Pedagang lainnya menyahuti, ”Produk lokal mahal!” Ratusan pedagang pun kecewa karena tidak berkesempatan berdialog langsung dengan Zulkifli dan Teten. Nanang menjelaskan lebih lanjut. Ia sulit menjual produk local karena kualitas pakaian bekas impor yang ia jual lebih baik daripada produk lokal. Selain kalah kualitas, produk lokal juga dirasa mahal bagi mayoritas warga Baubau yang termasuk kelas menengah ke bawah. (Yoga)

Dua emiten milik negara yang bergerak di bidang farmasi membukukan kinerja kurang baik sepanjang 2022. PT Indofarma Tbk membukukan penjualan bersih yang melorot hingga 60,5 %, sementara PT Kimia Farma Tbk merugi hingga Rp 170 miliar. Direktur Utama Kimia Farma David Utama, Selasa (4/4/2023), mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan kesempatan sekaligus tantangan terhadap industri kesehatan, termasuk Kimia Farma. (Yoga)

Cadangan pangan pemerintah (CPP) berupa 11 pangan pokok mulai terisi. Namun, sebagian cadangan pangan itu masih bersumber dari impor. Ke depan, pemerintah diharapkan bisa lepas dari ketergantungan impor. Sebelas CPP itu adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas,telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan. Cadangan beras, sudah terisi 245.370 ton per 31 Maret 2023. Sementara cadangan kedelai mencapai 775,77 ton, gula pasir 223.573,05 ton, serta daging sapi dan kerbau yang masing-masing 8.095,89 ton dan 241,03 ton. Kepala Bapanas (NFA) Arief Prasetyo Adi, Senin (3/4) menjamin kebutuhan pangan pokok pada Ramadhan dan Lebaran 2023 tercukupi. Setiap cadangan pangan itu mulai terisi, baik dari pengadaan dalam negeri maupun luar negeri.

Kendati begitu, ada sejumlah bahan pokok yang impornya perlu dipercepat, yakni daging ruminansia, gula konsumsi, dan bawang putih. Selain itu, peran Bulog perlu lebih dioptimalkan lagi dalam penyerapan gabah atau beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). ”Ke depan, pemerintah diharapkan memiliki 5-10 % stok dari kebutuhan nasional untuk tiap cadangan pangan itu,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat di Komisi IV DPR secara hibrida di Jakarta. Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo, mengaku kecewa karena pemerintah memutuskan impor sejumlah pangan pokok sebegitu mudahnya. Hal itu kurang sejalan dengan semangat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang mengedepankan peningkatan produksi dan pengadaan cadangan pangan dari dalam negeri. ”Semangat UU Pangan adalah kemandirian dan kedaulatan pangan, bukan impor. Kalau dalam negeri cukup, kenapa harus impor?” kata Firman. (Yoga)

Langkah gesit Bank Indonesia (BI) dalam merespons gerak liar indeks harga konsumen (IHK) melalui instrumen suku bunga acuan memang terbukti efektif membikin tingkat inflasi melandai. Akan tetapi, melandainya tingkat inflasi bukanlah sepenuhnya kabar baik, apalagi jika menengok tingkat inflasi inti yang ikut menurun. Hal itu dapat mengindikasikan adanya keterbatasan daya beli masyarakat. Kemarin, Senin (3/4), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka inflasi umum sebesar 4,97% (year-on-year/YoY) dan inflasi inti 2,94% (YoY). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Apalagi, Gubernur BI Perry Wajiyo dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa kenaikan suku bunga sebesar 225 bps cukup untuk menjangkar ekspektasi inflasi. Tak pelak, data terbaru itu memberikan ketenangan di kalangan pelaku usaha yang tak lagi waswas dengan langkah agresif pengetatan moneter. Kondisi ini tentu saja juga membuka peluang ekspansi. Namun, jika dicermati tingkat inflasi inti pada Maret 2023 merupakan yang terendah sejak Juli 2022 atau sebelum pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Made Arya Wijaya, mengatakan program reguler berupa bantuan sosial tetap disalurkan sebagaimana amanat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Guna menebalkan proteksi daya beli, pemerintah juga menyediakan bantuan sosial tambahan selama tiga bulan untuk menjaga konsumsi rumah tangga. Dari sisi moneter, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, mengatakan penurunan inflasi tidak terlepas dari respons kebijakan moneter serta sinergi antarlembaga.