Kinerja Satuan Tugas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) dipertanyakan. Jauh panggang dari api, mereka baru mengantongi aset obligor dan debitur 25,83% dari target yang harus ditagih Rp 110,45 triliun. Target tersebut merupakan target selama tiga tahun saat Satgas BLBI dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Sementara masa penugasan Satgas BLBI akan berakhir Desember 2023. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, aset obligor yang berhasil dikantongi baru mencapai Rp 28,53 triliun per 25 Maret 2023. Jumlah tersebut paling besar dalam bentuk sita barang jaminan atau harta kekayaan lain dan penyerahan jaminan aset, yakni Rp 13,74 triliun. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Misbakhun mempertanyakan efektivitas pembentukan Satgas BLBI. Menurutnya, pembentukan Satgas sejak awal merupakan bukti bahwa kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga terkait tidak berjalan dengan baik. Padahal, seharusnya kasus BLBI bisa diatasi oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemkeu dan jajarannya lantaran masuk sebagai bagian piutang negara. Ia melanjutkan, angka 25,83% sebagai hasil evaluasi kinerja ini telah menunjukkan bahwa pembentukan Satgas untuk menangangi kasus BLBI  bukan langkah yang efektif. Untuk itu, ia menilai, masa kerja Satgas BLBI tak perlu diperpanjang meski pekerjaan belum selesai.

Realisasi kinerja PT Adhi Karya Tbk (ADHI) di sepanjang 2022 cukup menggembirakan. Pendapatan dan laba bersih ADHI tumbuh dua digit, meski memang belum kembali seperti sebelum pandemi Covid-19. Sepanjang 2022 lalu, ADHI berhasil membukukan kenaikan pendapatan sebesar 17,43% secara tahunan menjadi Rp 13,54 triliun. Sementara laba bersih ADHI naik lebih kencang, mencapai 47,2%. menjadi Rp 81,24 miliar. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheril Tanuwijaya mengatakan, realisasi kinerja ADHI sesuai prediksi. Dia memaklumi lantaran tahun lalu Indonesia masih dibayangi pandemi Covid-19 yang membuat aktivitas masyarakat terbatas. Alhasil, kinerja ADHI masih melambat, belum pulih seperti sebelum pandemi Covid-19. Cheril memprediksi, pada tahun ini pendapatan dan laba bersih ADHI dapat kembali tumbuh sebesar 5%-10%. Analis Ciptadana Sekuritas Arief Budiman juga sepakat kinerja ADHI sudah sesuai dengan ekspektasi. Menurut dia, kinerja ADHI ditopang segmen konstruksi dan teknik, yang mencatatkan peningkatan pendapatan 15% secara tahunan jadi Rp 10,8 triliun. Kenaikan ini lebih rendah dari peningkatan total orderbook sebesar 21%. Padahal kedua segmen bisnis tersebut berkontribusi sebesar 80% dari total pendapatan. Ke depan, Arief melihat, ADHI masih berpotensi tumbuh didukung perolehan kontrak baru. Salah satunya dari proyek jalur kereta api commuter di Filipina dengan nilai Rp 3,5 triliun.

Indonesia sedang giat meng himpun dukungan dan merapatkan barisan dengan menggandeng sejumlah negara lain guna memperkokoh infrastruktur keuangan. Alasannya, kalibrasi kebijakan di sektor keuangan mendesak dilakukan dalam rangka membatasi dampak dari tekanan yang datang dari dinamika perekonomian global, terutama krisis di industri perbankan.Digitalisasi sistem pembayaran terintegrasi menjadi misi utama pemerintah sejak memegang Presidensi G20 pada tahun lalu dan berlanjut pada Keketuaan Asean tahun ini. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali pekan ini, Indonesia kembali meluncurkan sejumlah inisiatif di sektor keuangan atau pembayaran digital. Pertama, memfinalisasi Regional Payment Connectivity (RPC) yang kini telah disepakati oleh 5 negara Asean. RPC bertujuan meningkatkan konektivitas pembayaran lintas batas dalam mendukung pertumbuhan yang inklusif. Kedua, mendorong pemanfaatan diversifi kasi mata uang dengan eksplorasi transaksi mata uang lokal, atau Local Currency Transaction (LCT). Ketiga, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan terhadap aset kripto. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antar-pimpinan otoritas moneter di Asean telah dilakukan dengan sistematis.Menurutnya, gubernur bank sentral terus merumuskan bauran kebijakan yang bisa dieksekusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Gubernur BI Perry Warjiyo, mengatakan koordinasi antar-pimpinan otoritas moneter di Asean telah dilakukan dengan sistematis. Menurutnya, gubernur bank sentral terus merumuskan bauran kebijakan yang bisa dieksekusi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Di tengah gejolak global, negara-negara Asean masih memiliki peran dan kontribusi penting di level internasional. Bahkan perekonomian Asean-5 diyakini akan tetap tumbuh kuat dan menjadi episentrum pertumbuhan ekonomi dunia. Walaupun demikian, inklusi keuangan masih menjadi tantangan utama bagi perekonomian di mayoritas negara Asean, terutama dalam hal mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi dari usaha kecil dan menengah (UMKM). Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Asean di Bali, terungkap bahwa akses finansial masyarakat Asean relatif rendah. Sejumlah negara Asean masih mencatatkan indeks inklusi keuangan yang rendah, secara relatif menunjukkan bahwa kesenjangan masih sangat besar di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data Global Finance Index 2021 yang dirilis Bank Dunia, Kamboja mencatatkan tingkat inklusi keuangan terendah di Asean, yaitu sebesar 33%. Kondisi di Indonesia sebenarnya sudah lebih baik, meskipun belum setinggi pencapaian inklusi Singapura sebesar 98%. 

Oleh karena itu, inklusi keuangan bagi UMKM menjadi salah satu agenda prioritas yang paling penting dalam ekonomi Asean, termasuk di Indonesia. Pengembangan ekosistem digital dalam konteks pemberdayaan UMKM juga diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menciptakan kesetaraan. Kita sepakat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa negara-negara anggota Asean perlu memperkuat kerangka kerja sama secara regional dalam upaya mempromosikan inklusi dan literasi keuangan digital bagi UMKM. Kerja sama regional itu mencakup penyedia­an data yang akurat atau basis data seluruh UMKM di negara anggota Asean sehingga dapat dilakukan identifikasi mengenai kapasitas, tingkat inklusivitas, tata kelola, dan kualitas kelembagaan UMKM.

Hingga pekan pertama bulan Ramadhan tahun ini, harga sejumlah komoditas pangan pokok masih berada di atas acuan, terutama di Kalimantan dan wilayah bagian timur Indonesia. Selain produksi, faktor distribusi dinilai turut memicu kenaikan harga beberapa komoditas, seperti cabai rawit merah, telur ayam, dan jagung. Panel Harga Badan Pangan Nasional mencatat, rata-rata nasional harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran per Selasa (28/3) Rp 61.090 per kg atau turun 5,8 % dibandingkan dengan posisi awal Maret 2023. Meskipun turun, harga itu masih berada di atas acuan di tingkat konsumen yang ditetapkan, yaitu Rp 40.000-Rp 57.000 per kg. Ketentuan tentang harga acuan itu diatur dalam Peraturan Bapanas No 11 Tahun 2022. 

Harga cabai rawit merah tertinggi ada di Kaltara, yakni Rp 93.220 per kg. Berdasarkan wilayahnya, provinsi dengan harga cabai rawit merah di atas acuan itu berada di Kaltara, Kalsel, Kalbar, Kaltim, Kalteng, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua, Sumsel, Kepulauan Babel, Kepri, Jakarta, Banten, Jabar, NTT, NTB, Sulut, dan Sulteng. Koordinator Stabilisasi Pasokan Pangan Bapanas Yudhi Harsatriadi Sandyatma menilai, tingginya harga cabai rawit merah di Indonesia bagian timur dipicu letak geografis yang jauh dari provinsi produsen terdekat, yakni Jatim. ”Terjadi anomali pada komoditas cabai. Di sentra produksi di Jatim, harganya Rp 20.000-Rp 30.000 per kg ditingkat petani, sedangkan di Indonesia bagian timur (harganya) sedang tinggi-tingginya, mencapai Rp 60.000-Rp 70.000 per kg,” ujarnya dalam diskusi yang digelar Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) di Jakarta, Selasa (28/3).

Cabai rawit merah, lanjutnya, merupakan komoditas pangan yang mudah busuk, rusak, dan susut. Oleh karena itu, pengiriman pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit menggunakan kargo pesawat. Dalam jangka pendek, pemerintah memberikan subsidi fasilitas distribusi transportasi hingga ongkos bongkarnya di wilayah tujuan. Targetnya, disparitas harga cabai rawit merah di wilayah defisit menyempit. Langkah ini juga diterapkan untuk komoditas lainnya, seperti telur ayam ras. Rata-rata nasional harga telur ayam ras per Selasa (28/3) di tingkat pedagang eceran juga tercatat di atas acuan, yakni Rp 29.310 per kg atau naik 0,03 % dibandingkan dengan awal bulan. Berdasarkan Peraturan Bapanas RI No 5/2022, harga acuan telur ayam di tingkat konsumen ditetapkan Rp 27.000 per kg. (Yoga)

Pemerintah berupaya konsisten memberantas pakaian bekas ilegal pada tingkat hulu. Meskipun tidak mudah, kerja sama antar kementerian dan pemeda dibutuhkan agar penyelundupan melalui jalur tikus atau jalur tak resmi dapat diberantas. Pemberantasan pakaian bekas ilegal tersebut untuk melindungi UMKM. Impor baju bekas dilarang dalam Permendag No 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Mendag Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah saat ini sedang mengincar penyelundup illegal dari berbagai daerah termasuk melalui jalur tikus. Jika importir pada tingkat hulu dihentikan, penjualan pakaian bekas impor ditingkat hilir juga akan terhenti. Jika tidak segera di hentikan, pelaku UMKM akan mati.

”Langkah ini merupakan tindak lanjut instruksi presiden. Penyelundupan membahayakan ekonomi Indonesia. Ini sudah sangat mengganggu usaha bidang tekstil dan alas kaki. Ini sudah lampu merah,” katanya dalam konferensi pers seusai pemusnahan pakaian bekas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kawasan Industri Jababeka III, Kabupaten Bekasi, Jabar, Selasa (28/3). Menurut Zulkifli, kondisi geografis Indonesia yang luas menjadi kendala dalam menindak penyelundup yang beraksi melalui jalur tikus yang banyak di berbagai daerah, seperti di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Oleh karena itu, kerja sama antara aparat penegak hukum dan pemeda sangat dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera. Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menambahkan, pihaknya bekerja sama dengan Bareskrim Polri sejak awal Maret 2023 dan berhasil melakukan pencegahan 7.363 bal pakaian bekas impor senilai Rp 80 miliar. (Yoga)

Konsumsi diproyeksikan tumbuh kuat hingga akhir tahun 2023. Menjaga tingkat konsumsi diperlukan agar pertumbuhan tetap tinggi dan daya beli masyarakat terjaga. Ramadhan dan Idul Fitri menjadi momentum yang tepat untuk mulai memacu konsumsi masyarakat hingga akhir tahun 2023. Senior Economist DBS Bank Radhika Rao menjelaskan, konsumsi masyarakat Indonesia mulai membaik sejak awal tahun 2023, dan diproyeksikan tetap kuat hingga akhir  tahun. Hal tersebut didasarkan pada Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) BI yang berada di batas optimis, di atas angka 100, sejak Desember 2022-Maret 2023. Hingga awal Maret 2023, IKK berada di angka 122,4. Menjaga tingkat konsumsi penting karena menjadi salah satu pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023.

”Angka IKK ini menunjukkan sentimen terhadap konsumsi terus meningkat, apalagi bila dibandingkan dengan tahun lalu. Angkanya mungkin tidak akan naik tajam, tetapi lebih stabil ke depannya,” ucapnya di Jakarta, Selasa (28/3). Sejumlah hal menjadi pendorong tingkat konsumsi, salah satunya tingkat belanja yang tinggi di periode Ramadhan dan Idul Fitri 2023. Aktivitas jual beli diharapkan terus bergulir serta tidak adanya lagi pembatasan memungkinkan masyarakat untuk berwisata. Selain itu, pihaknya memproyeksikan konsumsi tetap kuat karena tingkat upah minimum akan terus naik setiap tahunnya. Di tahun 2023, upah minimum diprediksikan naik 7 %. (Yoga)

Pemerintah dan Komisi VII DPR membahas RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan secara intensif, termasuk di dalamnya terkait tenaga nuklir. Kendati pembahasan masih panjang, RUU tersebut diharapkan dapat tuntas tahun ini. Rapat Panitia Kerja RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan digelar di DPR, Jakarta, Selasa (28/3). Rapat yang berlangsung tertutup itu lebih banyak membahas agenda pembahasan yang tertunda karena masa reses DPR. Menurut Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana, rapat membahas daftar inventarisasi masalah (DIM). Dari 574 DIM, pembahasan baru tuntas di urutan ke-169. Kendati pembahasan masih panjang, pemerintah tetap menargetkan RUU tersebut dapat dirampungkan tahun ini. Dadan mengemukakan, rapat juga banyak membahas energi baru, seperti nuklir, hidrogen, dan amonia.

Mengenai nuklir, pemerintah dan DPR sama-sama setuju untuk memasukkan dalam RUU Energi Baru dan Energi Terbarukan. ”Kami melihat, apakah perlu persetujuan DPR atau  tidak (terkait pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir/PLTN). Hasilnya, harus dengan persetujuan DPR,” katanya. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Dyah Roro Esti, menyebutkan, DPR mendorong agar dalam pengoperasian PLTN, tetap dibutuhkan persetujuan DPR. ”Misalnya, terkait kapasitas reaktornya, apakah skala besar atau kecil? Itu yang nanti akan dijabarkan ulang pemerintah. Dalam situasi seperti itu butuh persetujuan DPR. Juga tetap perlu keterlibatan publik untuk beropini,” ujarnya. Energi nuklir diyakini sejumlah pihak bisa diandalkan dalam peralihan dari energi fosil ke energi bersih. Di sisi lain, capaian  energy terbarukan saat ini masih jauh dari target. Pada 2022, berdasarkan data Kementerian ESDM,  energi terbarukan dalam bauran energi primer baru 12,3 % atau di bawah target 15,7 %. Adapun pada 2025 ditargetkan mencapai 23 %. (Yoga)

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kamboja pada 13 November 2022 lalu, Indonesia kembali mendapatkan mandat untuk memegang Chaimanship (keketuaan) ASEAN 2023. Sebelumnya, Indonesia sendiri, telah berperan menjadi Keketuaan ASEAN antara lain pada tahun 1976, 2003, 2011. Dalam Keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mengusung tema "ASEAN Mattres: Epicentrum of Growth" yang juga menjadi tema lanjutan dan resonansi keberhasilan Indonesia menyelenggarakan Presidensi G20 pada 2022. Tema ini menunjukkan keinginan menjadikan ASEAN tetap memiliki peran penting dan relevan bagi masyarakat ASEAN dan dunia. Dalam kesempatan pembukaan High Level Seminar "From ASEAN to the World Payment System in Digital Era" (28/3), Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo menyampaikan 3 alasan ASEAN memiliki peran penting sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu Pertama, ASEAN termasuk Kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. Kedua, negara-negara ASEAN menerapkan kebijakan ekonomi makro yang prudent, mendorong perdagangan dan investasi, serta melakukan reformasi struktural serta, ketiga, ASEAN termasuk di antara kawasan dengan transformasi ekonomi digital yang berkembang pesat, didukung oleh populasi muda yang besar, penggunaan layanan internet dan pembayaran seluler yang luas, start-up yang dinamis, dan ekosistem ekonomi digital. Dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia diwakili oleh Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemkeu). BI dan Kemkeu berkolaborasi sekaligus menjadi tuan rumah menggelar kegiatan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governor Meeting (AFMGM) pertama dalam keketuaan ASEAN 2023 pada 28-31 Maret 2023. Pertemuan ini membahas solusi-solusi dalam menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara-negara di ASEAN.

LONDON,ID- Situasi volatilitas - yang terkadang tanpa adanya katalis yang jelas - telah membuat para pengamat pasar bertanya-tanya, apakah pasar bergerak berdasarkan sentimen dibandingkan fundamental terkait  kekhawatiran akan krisis perbankan sistemik. "Ini tidak seperti Lehman Brothers yang terkena resiko counterparty dalam derivatif yang kompleks selama krisis subprime mortgage. Bank-bank  besar yang menjadi berita baru-baru ini memiliki masalah manajemen resiko dengan aset-aset tradisional. Penaikan suku bunga yang cepat mengekspos kelemahan-kelemahan tersebut. Bank-bank dipaksa menjadi penjual, menyadari kerugian setelah investasi obligasi mereka jauh dibawah nilai nominal," demikian penjelasan Sarah Devereux, kepala global group pendapatan tetap di raksasa manajemen Vanguard. Dalam sesi tanya jawab pada Jumat (24/03/2023) yang diunggah CNBC pada Selasa (28/03/2023). Yang terbaru adalah Deutsche Bank, dimana saham-sahamnya dilaporkan jatuh sementara biaya asuransi bertahap gagal bayarnya menunjukkan peningkatan diakhir minggu lalu. Padahal posisi modal dan likuiditas kreditur asal Jerman ini nampak kuat. (Yetede)