JAKARTA – Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) terpaksa berakrobat untuk meredam isu penolakan tim nasional Israel berlaga di Piala Dunia U-20. Induk organisasi sepak bola nasional itu berupaya melobi federasi sepak bola dunia (FIFA) agar terhindar dari sanksi. PSSI juga mendekati sejumlah tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan politikus di DPR.

 
Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga, mengatakan PSSI telah bertemu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk membicarakan masalah itu. “Kami menjelaskan, posisi PSSI hanya sebagai penyelenggara,” katanya. Penjelasan serupa disampaikan kepada sejumlah anggota DPR, di antaranya Fraksi PKS. “Kami harap teman-teman DPR mengerti posisi kami bahwa kami berfokus memperjuangkan kemajuan sepak bola Indonesia.”

Penolakan terhadap timnas Israel di Piala Dunia U-20, kata Arya, bakal mengancam keberlangsungan sepak bola di Tanah Air. Indonesia berpotensi mendapat sanksi dari FIFA bila Israel dilarang bertanding dalam turnamen yang digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 itu.

“Jika sanksi dijatuhkan, FIFA tidak akan mengakui seluruh pertandingan sepak bola Indonesia, baik di tingkat domestik maupun internasional,” kata Arya, kemarin. Dengan demikian, kompetisi yang digelar PSSI tidak ada bedanya dengan pertandingan tarkam (pertandingan tingkat amatir antarkampung). Akibatnya, para pemain, pelatih, dan wasit akan menjadi korban. "Dan pasti perkembangan sepak bola Indonesia mengalami kemunduran.” (Yetede)

Meningkatnya aktivitas perekonomian domestik masih akan menopang pertumbuhan bisnis perusahaan menara telekomunikasi, termasuk PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Kinerja TOWR tahun ini juga akan disokong perubahan model bisnis perusahaan ini. Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Muhammad Nafan Aji Gusta mengatakan, bisnis menara base transceiver station (BTS) dan kabel serat optik ( fiber optic ) ditopang oleh peningkatan aktivitas perekonomian domestik. Hal ini akan ikut memacu kebutuhan konektivitas. "Konektivitas di bidang nirkabel saat ini sangat esensial dibutuhkan, sehingga permintaannya juga akan menguat. Kondisi ini berpotensi meningkatkan kinerja bisnis dan saham TOWR, papar Nafan, Selasa (21/3). Analis BRI Danareksa Sekuritas Niko Margaronis mengatakan, TOWR menciptakan ulang model bisnis menara dan mampu mengakomodasi klien mitra telekomunikasi, dengan relokasi lokasi menara dan menara built to suit (B2S). TOWR juga memenuhi kebutuhan fiberisasi kliennya dan menciptakan kembali bisnis infrastruktur menara pasif dengan FTTT. Analis UOB KayHian Selvi Ocktaviani mengatakan, pertumbuhan pendapatan TOWR di kuartal III-2022 lebih banyak disumbang oleh sektor non-menara. Bisnis ini menyumbang 22% dari total pendapatan TOWR pada kuartal III-2022. Di sisi lain, pendapatan TOWR di sektor menara meningkat 1,7% secara kuartalan. "Rasio jumlah penyewa tetap tinggi pada kuartal III, yaitu 1,85 kali. Sementara, permintaan colocation server baru belum pulih," tulis Selvi dalam risetnya.

Lembaran baru untuk mengangkat guru lulusan pendidikan profesi guru guna menjamin  pemenuhan pendidik bermutu bisa dibuka seusai penuntasan guru honorer di sekolah negeri. Namun, penyelesaian status guru honorer lewat seleksi guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja membutuhkan strategi baru. Karena itu, Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi, di Jakarta, Kamis (23/3) mendesak Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menuntaskan guru lulus ambang batas nilai (passing grade) yang belum dapat penempatan pada 2023. Itu termasuk 3.043 guru P1 yang batal mendapat penempatan.

”Kami mendorong pembukaan formasi guru seluas-luasnya oleh pemerintah pusat dan daerah agar target perekrutan satu juta guru dipenuhi tahun 2024,” kata Unifah. Pada 2023 Kemendikbudristek bersiap terlibat memenuhi formasi guru sesuai kebutuhan hingga pengaturan linearitas guru lebih fleksibel. Menurut Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani, Selasa (21/3), tahun ini kebutuhan seleksi guru berstatus  pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sebanyak 601.286 orang. Jika terpenuhi, berarti guru honorer di sekolah negeri, termasuk guru lulus passing grade atau disebut Prioritas 1 (P1) tuntas. (Yoga)

Kenaikan harga sejumlah pangan pokok tetap akan menggerus daya beli masyarakat kelas menengah bawah kendati mereka mendapatkan bantuan sosial. Masih ada pula di antara mereka yang tidak memiliki upah bulanan dan tidak terdaftar sebagai peserta program bantuan sosial. Berdasarkan Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasional (NFA), Kamis (23/3) sejumlah pangan pokok yang harganya masih tinggi adalah beras medium, cabai rawit merah, minyak goreng curah, daging sapi, serta daging dan telur ayam ras. Harga rata-rata nasional beras medium, mencapai Rp 11.900 per kg, naik dari pekan lalu Rp 11.830 per kg. Harga ini lebih tinggi dibandingkan harga eceran tertinggi (HET) beras medium yang ditetapkan NFA berdasarkan zona, yakni Rp 10.900-Rp 11.800 per kg. Di periode yang sama, harga rata-rata nasional minyak goreng curah Rp 15.000 per liter, naik tipis dibandingkan pekan lalu Rp 14.990 per liter. Harga tersebut tidak jauh beda dengan harga minyak goreng kemasan merek Minyakita sebesar Rp 15.100 per liter. Namun, harga Minyakita itu lebih tinggi dari yang ditetapkan Kemendag, yakni Rp 14.000 per liter.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah mengatakan, kenaikan harga sejumlah pangan pokok terjadi di tengah pulihnya pendapatan masyarakat dari imbas pandemi Covid-19. Namun, tingkat pemulihan pendapatan berbeda karena bergantung pada sektor dan kelompok penghasilan. Pekerja di sektor  formal dan berpenghasilan tetap bulanan tidak merasakan perubahan berdasarkan level pemulihan, lantaran penghasilan dasar mereka tidak berubah, ketika pandemi maupun saat ini. ”Berbeda dengan pekerja di sektor informal, seperti pengojek daring, sopir taksi, dan pedagang, merasakan perubahan pemulihan pendapatan karena ekonomi sudah menggeliat, meski harga sejumlah pangan pokok naik sejak sebelum Ramadhan,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta, Kamis. Rusli berpendapat, kenaikan harga sejumlah pangan pokok sejak sebelum Ramadhan akan menggerus daya beli masyarakat, terutama kelas menengah bawah. Hal ini terindikasi dari proporsi pendapatan yang digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan data Survei Konsumen BI, Februari 2023, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi meningkat dari 73,6 % pada Januari 2023 menjadi 75 % pada Februari 2023. (Yoga)

Kaltim saat ini berada di tahapan pertama (2020-2024) pemindahan IKN. Ketika dipilih menjadi provinsi tujuan ibu kota negara yang baru, Kaltim menjadi provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah kedua di Pulau Kalimantan. Di tahun 2019 atau sebelum pandemi, pertumbuhan ekonomi Kaltim tercatat 4,7 %, hanya berada di atas Kalsel 4,09 persen. Tiga provinsi lainnya mencatat pertumbuhan di atas 5 %. Kaltim dipilih menjadi tujuan IKN baru tatkala pandemi Covid-19 menerjang. Perekonomian nasional terpuruk dan sempat mengalami resesi. Baru pada tahun 2022 perekonomian mulai bangkit seiring dengan penyebaran Covid-19 yang lebih terkendali. Namun, perekonomian Kaltim tidak terangkat setinggi perekonomian nasional, hanya tumbuh 4,48 % di tahun 2022, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,31 persen. Juga lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelum pandemi.

Bahkan, terendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi provinsi lainnya di Kalimantan. Dengan pembangunan IKN yang terencana ke dalam empat tahapan hingga tahun 2045, Kaltim diarahkan menjadi penggerak ekonomi Indonesia masa depan. Yang paling utama, Kaltim akan menjadi wilayah paling berkelanjutan di dunia. Hal itu karena IKN didesain sesuai kondisi alam dan menjadi kawasan rendah emisi karbon. Sebanyak 75 % kawasan IKN direncanakan menjadi ruang terbuka hijau. Pemakaian energi akan menggunakan 100 % energi bersih. Dalam jangka pendek, dampak ekonomi selama masa konstruksi mendorong ekonomi melalui investasi infrastruktur. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan antar wilayah di Indonesia, mendorong output sektor lain, serta penciptaan kesempatan kerja. (Yoga)

Hingga saat ini, impor masih menjadi instrumen yang dipilih Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dan mengendalikan harga daging sapi dalam negeri. ”Fokus pemerintah adalah menjaga ketersediaan barang dan keterjangkauan harga daging,” ungkap Dirut PT Berdikari (Persero) Harry Warganegara, Jumat (17/3). Terjaganya ketersediaan daging memang tak bisa diabaikan. Sebab, stok yang tidak mencukupi akan menimbulkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan. Akibatnya, harga sebagai interaksi antara dua indikator tersebut akan meningkat. Karena itu, pemerintah mengambil langkah impor guna menambal kekurangan daging sapi dalam negeri. Berdasarkan catatan Outlook Komoditas Peternakan Daging Sapi yang dirilis Kementan tahun 2022, impor daging sapi Indonesia tahun 2021 mencapai 276.761 ton atau 12 kali lipat dari  setengah abad lalu.

Pada tahun yang sama, Indonesia mampu memproduksi 487.802 ton daging sapi. Dengan total konsumsi nasional yang tercatat 670.799 ton, gabungan pasokan dari produksi dalam negeri dan impor sudah mampu memenuhi kebutuhan nasional, bahkan surplus 93.000 ton. Jika digunakan perhitungan konsumsi berdasarkan data Susenas BPS, surplus akan lebih besar. Denganrata-rata konsumsi per kapita 0,43 kg per tahun, total konsumsi daging sapi seluruh penduduk hanya 117.253 ton. Surplus daging mencapai 647.309 ton jika produksi dalam negeri ditambah dengan impor. Idealnya, kondisi yang seimbang tersebut akan membuat harga relatif stabil dan terkendali. Namun, kondisi yang berbeda justru terjadi. Berdasarkan pengamatan data tahunan, harga daging sapi justru kian tinggi seiring dengan volume impor yang kian meningkat. Berawal Rp 2.536 per kg pada 1983, harga daging sapi terus merangkak naik hingga menembus lebih dari Rp 100.000 per kg sejak 2015. Merujuk publikasi Kementan dan BI, kini harga rata-rata daging sapi sudah lebih dari Rp 130.000 per kg. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai Rp 2,79 triliun untuk kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan pada periode Ramadhan dan Idul Fitri tahun ini. Kepala Perwakilan BI Kalimantan Selatan Wahyu Pratomo, Rabu (22/3/2023), menyampaikan, jumlah itu  meningkat 3,08 % dibandingkan tahun lalu. ”Jumlah yang disiapkan lebih besar karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi seiring pencabutan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat terkait pandemi Covid-19,” katanya. (Yoga)

Menkopolhukam Mahfud MD, menyebutkan angka transaksi mencurigakan yang lebih besar di Kemenkeu. Jika sebelumnya ia menyebut angka Rp 300 triliun, setelah ditelaah kembali datanya oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, angkanya  menjadi Rp 349 triliun. ”Itu transaksi mencurigakan dan banyak juga melibatkan dunia luar. Ada orang yang punya banyak sentuhan-sentuhan dengan mungkin orang dari Kemenkeu,” ujar Mahfud kepada wartawan, seusai rapat bersama Menkeu Sri Mulyani dan Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (20/3). Mahfud menyebut bahwa patut diduga transaksi mencurigakan itu adalah tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Oleh karena itu, Kemenkeu diminta menelusurinya melalui Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Modus dalam TPPU, menurut Mahfud, bisa berbentuk kepemilikan saham perusahaan atas nama keluarga. Bisa juga kepemilikan aset, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, atas nama pihak lain. Modus lain adalah membentuk perusahaan cangkang, mengelola hasil kejahatan agar menjadi keuntungan operasional perusahaan yang sah, hingga menggunakan rekening  atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan. Menurut dia, temuan transaksi mencurigakan dari PPATK itu masih harus ditelusuri lebih lanjut. Sebab, belum tentu transaksi itu berkaitan langsung dengan pegawai di Kemenkeu. Ada kemungkinan pula, itu bukanlah uang negara. Kemenkeu diminta melanjutkan dan menyelesaikan semua laporan hasil analisis (LHA) yang diduga sebagai TPPU. (Yoga)

Serikat pekerja/buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu, dan kulit menolak Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Mereka menilai, tanpa peraturan itu, praktik pemotongan upah sudah terjadi, bahkan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Sekjen Gabungan Serikat Buruh Indonesia Emelia Yanti Siahaan, Senin (20/3) mengklaim, sebagian dari pekerja di lima sektor industri padat karya  berorientasi ekspor yang disebut dalam Permenaker No 5 Tahun 2023 itu telah menerima upah di bawah upah minimum kabupaten/kota. Kondisi itu telah terjadi, bahkan sebelum permenaker tersebut terbit.

Kepala Biro Humas Kemenaker Chairul Fadhly Harahap, saat dikonfirmasi, mengatakan, baik penyesuaian upah maupun jam kerja harus berdasarkan kesepakatan serikat pekerja/buruh  dengan pengusaha. Artinya, peran serikat pekerja/buruh sangat penting bagi tercapai tidaknya kesepakatan. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Adi Mahfudz, Permenaker No 5/2023 adalah salah satu cara menekan PHK di lima sektor padat karya berorientasi ekspor. Selain itu, permenaker ini juga bertujuan melindungi pekerja sendiri dan kelangsungan dunia usaha. (Yoga)

Pemerintah sah mengguyur insentif pembelian kendaraan listrik. Insentif sepeda motor listrik Rp 7 juta per unit berlaku mulai 20 Maret 2023. Adapun subsidi pembelian mobil dan bus listrik baru bergulir 1 April 2023. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kebijakan ini untuk meningkatkan akses kendaraan listrik bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin mendorong investasi kendaraan listrik di dalam negeri. "Kebijakan ini bisa menarik produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) untuk memperkuat industri dan pabrik," tegas Menteri Luhut, Senin (20/3). Nilai bantuan Rp 7 juta per unit juga menyasar konversi motor listrik. Secara total, program ini menyasar 1 juta unit motor listrik baru dan konversi motor listrik dengan anggaran Rp 7 triliun. "Tahun ini diperkirakan 200.000 unit motor listrik baru dan 50.000 motor konversi. Anggarannya Rp 1,75 triliun," imbuh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai catatan, program ini hanya berlaku selama dua tahun, yakni 2023 hingga 2024. Agar subsidi kendaraan listrik efektif, pemerintah berjanji menerapkan kebijakan lain, termasuk mengurangi kendaraan konvensional. "Kami bertahap (akan mengurangi industri kendaraan non-listrik). Kami akan evaluasi dan melakukan perbaikan di sana-sini," ujar Luhut.