Para pengamat kebijakan pemerintah menganggap skema diskon tarif tol tak akan bisa mengikis potensi kepadatan kendaraan pribadi saat puncak arus mudik Lebaran 2023. Pasalnya, pengguna mobil pribadi didominasi oleh pekerja formal yang hari liburnya cenderung ditentukan oleh kantor masing-masing. Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW), Deddy Herlambang, memperkirakan arus kendaraan tetap bertumpuk menjelang Idul Fitri meski ada diskon tarif jalan tol pada dua hari sebelum dan sesudah cuti bersama, 19-25 April 2023. “Umumnya tetap ramai pada H-2, sehingga diskon untuk keberangkatan yang lebih awal bakal sama sekali tak berpengaruh,” tuturnya kepada Tempo, kemarin, 13 April 2023.

Pemerintah sebelumnya menggeser hari pertama cuti bersama dari 21 April menjadi 19 April agar arus keberangkatan masyarakat tak menumpuk sekaligus. Saat puncak arus nanti, Kementerian memperkirakan adanya 17,7 juta pemudik yang bergerak secara bersamaan di berbagai jenis moda transportasi. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memprediksi adanya 3,6 juta kendaraan yang bergerak keluar dari Jakarta dan kota sekitarnya. Arus yang bergerak khusus melalui jalan tol pada H-2 Lebaran atau 20 April 2023 bisa sebanyak 228-248 ribu unit (Yetede)

Salah satu hal yang paling diharapkan dari demokrasi adalah terciptanya kondisi yang mengharuskan negara (baca: para penguasa) menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memiliki kehidupan lebih baik. Untuk itu, demokrasi diharapkan tidak hanya mampu menjamin kebebasan (freedom), keamanan (safety), dan hak asasi warga negara, tetapi juga mampu menghasilkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Namun, ketika apa yang diharapkan dari demokrasi itu tidak kunjung tiba atau dirasa tidak sesempurna yang diharapkan, maka ada saja pihak-pihak yang dengan mudah menyalahkan demokrasi itu sendiri. Banyak yang lupa bahwa kemampuan demokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melahirkan kesejahteraan sangat ditentukan oleh para praktisi demokrasi itu sendiri.

Demokrasi kita, menjadi cacat karena banyaknya benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan korupsi belakangan ini, yang melibatkan para pejabat, politisi, dan elite negeri ini. Kita jengkel, sebal, sedih, dan marah terhadap berbagai kasus korupsi yang melanda negeri ini seperti tiada henti. Kondisi ini diakui secara terbuka oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sekarang terjadi di mana-mana, hampir di semua sector (Kompas, 25 Maret 2023). Korupsi inilah yang menjadi salah satu benalu utama yang terus-menerus menghambat dan merusak kemampuan demokrasi untuk menghasilkan capaian pembangunan yang positif. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa dan keliru mengambil kesimpulan bahwa demokrasilah yang menjadi penyebab lambannya kemajuan ekonomi. Memperkuat demokrasi menjadi agenda penting bagi pemberantasan korupsi. Kita perlu menjaga independensi dan mencegah pelemahan kewenangan dan kapasitas komisi antikorupsi dan lembaga-lembaga penegakan hokum. (Yoga)

Pengembang mengaku mulai kesulitan memasok rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi yang tertunda selama lebih dari dua tahun menyebabkan arus kas pengembang tergerus. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga triwulan I (Januari-Maret) tahun 2023, penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 46.233 unit, setara 20,1 % target FLPP sebanyak 229.000 unit tahun ini senilai Rp 25,18 triliun. Batasan harga rumah bersubsidi berkisar Rp 150,5 juta hingga Rp 219 juta per unit sesuai zonasi. Adapun batasan penghasilan untuk memiliki rumah bersubsidi maksimum Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan, sesuai zonasi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPPREI) Koordinator bidang Rumah Subsidi Moerod mengemukakan, realisasi pembangunan rumah bersubsidi ini tergolong lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 65.000 unit. Hal itu dipicu hambatan perizinan dan belum adanya penyesuaian patokan harga jual rumah bersubsidi. ”Sebagian pengembang rumah bersubsidi mulai beralih ke pasokan rumah komersial,” ujarnya dalam diskusi ”Solusi Permasalahan Pembangunan Perumahan”, yang diselenggarakan Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia, di Jakarta, Rabu (12/4). (Yoga)

Problem penempatan pekerja migran Indonesia nonprosedural belum kunjung tuntas. Upaya yang ditempuh pemerintah dinilai belum efektif mengatasi masalah tersebut. Selain itu, sejauh ini belum ada cetak biru penempatan yang aman. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah juga dinilai masih bersifat pencegahan. Salah satunya, Kemenaker mengusulkan agar ada pengetatan pemberian visa kunjungan atau visa ziarah. Sebab, warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat bekerja illegal cenderung menyalahgunakan kedua jenis visa tersebut. Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (12/4) berpendapat, pemerintah belum memiliki cetak biru penempatan yang aman, efisien, dan berbiaya terjangkau.

UU No 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengamanatkan agar ada reduksi bisnis proses penempatan yang berbiaya tinggi melalui pembebasan biaya penempatan. Akan tetapi, hal itu belum berjalan. Pemerintah bahkan mengeluarkan program KUR bagi pekerja migran Indonesia.Wahyu menilai, adanya KUR justru menambah beban biaya baru bagi pekerja migran. Akibat beban biaya penempatan yang tinggi, ada pelaku yang mencoba memanfaatkan celah pemberangkatan pekerja secara nonprosedural. ”Pemerintah sebenarnya telah menerapkan pengurusan paspor yang cepat dan berbiaya terjangkau. Akan tetapi, porsi beban biaya yang besar bukan itu, melainkan pelatihan kerja dan cek kesehatan yang semestinya ditanggung oleh anggaran pemerintah, tetapi tidak kunjung ada itikad politik untuk menganggarkan sampai sekarang,” ujar Wahyu. (Yoga)

Pemerintah masih menggodok skema restrukturisasi untuk menyelamatkan PT Rekayasa Industri atau Rekind. Anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) bidang konstruksi khusus industri ini terjebak dalam masalah keuangan. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Pahala Mansyuri menyatakan opsi restrukturisasi sudah mengerucut. Pemerintah telah mengusulkan opsi tersebut kepada Komisi BUMN DPR, kemarin. Setelah ada lampu hijau, aksi perbaikan kinerja Rekind bisa segera diimplementasikan. Dia menyebutkan salah satu strateginya adalah melibatkan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk membantu proses restrukturisasi. Rencananya, aset Rekind bakal dijual ke PPA sebagai konversi utang mereka. "Saat ini sedang dilakukan kajiannya," katanya di kompleks DPR, kemarin.

Menurut Pahala, Kementerian BUMN juga sedang memikirkan cara untuk meningkatkan ekuitas Rekind. Dia mengungkapkan, perusahaan tersebut perlu melakukan beberapa aksi korporasi untuk menambah ekuitas. Opsi penyelamatan Rekind lain yang muncul berkaitan dengan pengurangan beban biaya perusahaan. Anggota Komisi BUMN DPR RI, Harris Turino, menuturkan perusahaan ini banyak menanggung denda akibat terlambat menyelesaikan proyek. "Kalau pemilik proyeknya BUMN, jangan didenda untuk proyek-proyek yang terdampak Covid-19," ujarnya. Namun, untuk bisa meloloskan perusahaan dari beban tersebut, butuh payung hukum baru.Harris sendiri sebelumnya mengusulkan agar Rekind bisa mendapat penyertaan modal negara (PMN) supaya bisa bertahan. "Sepanjang sejarahnya, Rekind belum pernah mendapat PMN," kata dia. (Yetede)

Perburuan dana di pasar perdana saham oleh korporasi yang menggarap proyek penghiliran mineral tambang berbuah manis. Dana segar mengalir deras, sehingga bakal memuluskan ambisi pembangunan proyek smelter yang menelan investasi jumbo. Tingginya animo investor untuk mengoleksi saham perdana perusahaan penghiliran tecermin dari hasil penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL). Dari IPO, dana segar senilai Rp9,99 triliun baru saja mengalir ke kantong entitas usaha Harita Nickel itu. Realisasi itu menjadi IPO terbesar sepanjang tahun ini berjalan, mengungguli capaian PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) yang mendulang Rp9 triliun. Dana jumbo diperoleh NCKL dengan melepas 7,99 miliar saham yang dibanderol di batas atas harga bookbuilding, yakni Rp1.250 per saham. Tingginya animo investor dalam IPO diamini oleh Presiden Direktur Trimegah Bangun Persada Roy A. Arfandy. Bahkan, saham entitas usaha milik konglomerat Lim Hariyanto juga diborong oleh investor mancanegara dari Eropa, Amerika, serta Asia dan Asean. "Terjadinya oversubscribed merupakan wujud nyata kepercayaan yang diberikan oleh investor terhadap prospek cerah industri pengolahan nikel yang dikelola oleh perseroan," ujarnya, Rabu (12/4). Hal serupa terjadi dalam IPO PT Merdeka Battery Minerals Tbk. (MBMA). Anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) itu berpotensi meraup dana segar Rp8,74 triliun dari aksi go public. Potensi itu berasal dari penerbitan maksimal 1,1 miliar saham baru dalam IPO yang dibanderol di batas kanan Rp795 per saham. Dihubungi terpisah, Corporate Secretary Merdeka Battery Minerals Deny Wijaya mengatakan minat investor dalam IPO cukup baik. Menurut Deny, perseroan telah menerima penawaran dari investor institusi asing dan domestik terhadap saham perdana MBMA selama proses bookbuilding.

Bekas anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak pemerintah segera membayarkan uang penghargaan kepada 2.747 penyelenggara Pemilu 2014. Pemerintah belum membayar pesangon mereka hingga kini. Padahal mereka sudah berkali-kali menagihnya. Bekas Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Jatim, Winaryo Sujoko, mengatakan penyelenggara pemilu setelah 2014 yang sudah habis masa tugasnya sama sekali belum mendapat uang penghargaan tersebut. Terakhir kali pencairan uang penghargaan dilakukan pada 2015, yang diberikan kepada penyelenggara pemilu periode 2008-2013 dan 2009-2014. Pembayaran pesangon bekas anggota KPU terhenti sejak pemerintahan Presiden Jokowi.

Winaryo, yang menjadi penyelenggara pemilu di Pasuruan periode 2014-2019, juga belum mendapat uang penghargaan tersebut. “Uang penghargaan itu nilainya tiga kali lipat dari honor anggota KPU,” kata Winaryo, Selasa, 11 April 2023. Sesuai Perpres No 22 Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Penghargaan kepada Penyelenggara Pemilu, nilai uang penghargaan bagi ketua KPU kabupaten/kota sebesar Rp 14,4 juta dan anggota Rp 10,8 juta per orang. Lalu ketua KPU provinsi menerima Rp 21,6 juta dan anggota Rp 18 juta per orang. Ketua KPU menerima Rp 51,75 juta dan anggota Rp 45 juta per orang. Jumlah mantan penyelenggara pemilu yang seharusnya menerima pesangon itu sebanyak 2.747 orang, yang terdiri atas 2.570 orang untuk KPU kabupaten/kota, 170 orang untuk KPU provinsi, dan 7 orang untuk KPU.

Kemenkeu mengurai dan mengklasifikasikan temuan transaksi janggal senilai Rp 349 triliun yang tertuang dalam 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Menkeu Sri Mulyani memastikan seluruh temuan itu telah ditindaklanjuti dan diupayakan penyelesaiannya oleh pihak internal Kementerian sesuai dengan kewenangannya. “Sebagian ada yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, di mana 13 eks pegawai telah divonis pengadilan,” ujarnya dalam rapat kerja di Komisi Hukum DPR, kemarin. Ada 135 surat terkait dengan korporasi dan pegawai, nilai transaksinya Rp 22 triliun. Dari nilai tersebut, Rp 18,7 triliun bentuk transaksinya berupa debit dan kredit korporasi serta orang pribadi yang tak terafiliasi pegawai Kemenkeu.

100 surat lainnya telah dikirim ke aparat penegak hukum, dengan nilai transaksi Rp 74 triliun. Dari jumlah itu, 36 surat di antaranya terkait dengan perusahaan atau pihak lain senilai Rp 61 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak 64 surat terkait dengan pengawai Kementerian Keuangan sebesar Rp 13 triliun. Adapun 65 surat lainnya terkait dengan perusahaan atau korporasi, nilai transaksinya mencapai Rp 253 triliun. Mayoritas transaksinya, atau sekitar Rp 189 triliun, berupa transaksi debit dan kredit operasional perusahaan. "Ini yang terkait dengan tugas dan fungsi DJP serta Ditjen Bea dan Cukai,” ujarnya. Temuan transaksi tersebutlah yang diindikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU) berupa manipulasi keterangan impor emas batangan di Ditjen Bea dan Cukai. (Yetede)

Pemerintah mendorong masyarakat memanfaatkan transportasi umum demi mengurai kemacetan di jalan tol selama musim mudik Lebaran 2023. Hingga Selasa (11/4) sejumlah operator pesawat, kereta api, dan kapal laut memastikan ketersediaan tiket untuk menampung pemudik. Selain itu, operator menyatakan kesiapannya memenuhi kebutuhan pemudik dan mewujudkan mudik aman berkesan. ”Kami mengimbau masyarakat mudik dengan transportasi umum karena lebih nyaman, jadwal keberangkatan pasti, dan bebas macet,” kata Jubir Kemenhub Adita Irawati dalam diskusi ”Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Lebaran 1444 Hijriah 2023 Bidang Laut, Udara, dan Perkeretaapian” di Hotel Santika Premiere, Jakarta, Selasa (11/4).

Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia Hadis Surya Palapa mengungkapkan, hingga Selasa, tiket kereta masih tersedia sekitar 1,3 juta dari total 3 juta tiket untuk angkutan Lebaran periode 14 April-2 Mei 2023. Tiket pesawat pada maskapai penerbangan Garuda Indonesia Group pun masih tersedia. Dirut Citilink Dewa Kadek Rai,  menyebut, penjualan tiket baru 57 % dari total 1,2 juta tiket yang ditawarkan. ”Animo masyarakat untuk mudik meningkat. Masih ada waktu bagi pelanggan untuk memesan tiket,” kata Dewa. Untuk mendukung penggunaan transportasi publik, operator angkutan laut, darat, dan kereta api memberikan potongan harga serta program mudik gratis. PT KAI memberikan potongan harga  20 % untuk keberangkatan 14-17 April. PT Pelni mempunyai program mudik gratis sepeda motor tahun 2023 dengan rute Jakarta-Semarang dan perbantuan penyeberangan Ciwandan-Panjang. (Yoga)

Upah layak bagi jurnalis secara umum masih jauh dari harapan. Masih banyak jurnalis yang menerima upah jauh di bawah upah minimum daerah, apalagi dari kebutuhan hidup. Hasil Survei Upah Layak Jurnalis 2023 oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menunjuk-kan, pada 2022, upah layak jurnalis di Jakarta dan sekitarnya yang Rp 8.090.000 per bulan naik menjadi Rp 8.299.229 per bulan pada 2023. Ketua Divisi Advokasi dan Ketenagakerjaan AJI Jakarta Irsyan Hasyim, Selasa (11/4) mengatakan, gaji jurnalis di Jakarta paling rendah Rp 2 juta per bulan dan paling tinggi Rp 8 juta per bulan. (Yoga)