Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-21 untuk masa persidangan keempat periode 2022—2023 pada Kamis (13/4). Setelah itu, sampai dengan pertengahan Mei mendatang, anggota DPR memasuki masa reses. Meski masa reses, Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan atau RUU Kesehatan, masih melakukan sejumlah pertemuan dan pembahasan pada Jumat pekan lalu. Panja RUU Kesehatan resmi dibentuk pada Rabu (5/4). Dari Komisi IX DPR, Panja dipimpin oleh Felly Estelita Runtuwene. Sementara itu, dari pemerintah salah satunya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Bahkan, sampai dengan Jumat (14/4) malam, Panja diketahui masih melakukan konsinyasi untuk melakukan pembahasan secara insentif RUU Kesehatan tersebut. Kerja maraton tampaknya sedang dilakukan oleh Panja tersebut. Menurut informasi, RUU Kesehatan itu ditargetkan rampung pada awal Juni 2023. Pemerintah menginginkan agar pembahasan RUU Kesehatan tidak memunculkan gaduh di masyarakat. Butir-butir perbaikan atas batang tubuh dan aturan penjelasan di regulasi itu, diserahkan sepenuhnya kepada Panja. Bahkan, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat yang berisi larangan bagi pegawai negeri sipil atau PNS membahas RUU Kesehatan di luar forum resmi. 

Hal itu tercantum dalam surat nomor HK.01.01/D/4902/2023 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya pada 11 April 2023 atau tepat saat Panja RUU Kesehatan menggelar rapat pertama. Sementara itu, sejumlah perwakilan profesi dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan organisasi terkait dengan kesehatan lainnya, mengaku telah diajak untuk memberikan masukan terkait dengan RUU Kesehatan itu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengatakan bahwa terdapat dua usulan yang ditujukan kepada parlemen. Pertama, rumah sakit yang sudah mempunya izin dan terakreditasi wajib menerima pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kedua, rumah sakit dapat menjalin kerja sama dengan BPJS terkait dengan alat kesehatan. Tujuannya, untuk memperbanyak akses pasien ke rumah sakit sehingga antrean pasien dapat diurai.

Pada momen Hari Raya, seluruh umat Muslim akan berkumpul dengan keluarga, kerabat, dan sanak saudara, untuk menjalin tali silaturahim dan kembali menyucikan hati dengan saling memaafkan. Di tengah suka cita itu, tentu tak lengkap tanpa ragam hidangan yang melengkapi suasana.Sejak jauh-jauh hari, masyarakat biasanya mulai menyiapkan sajian-sajian khas Lebaran yang akan dihidangkan pada hari kemenangan, mulai dari makanan khas hingga kue-kue kering. Tak ayal, jika pada momentum Lebaran, bisnis kuliner juga cukup prospektif karena sudah menjadi bagian dari tradisi. Founder Harper & Cordon, Howey Howard, mengatakan pihaknya masih cukup optimistis dengan geliat bisnis kuliner pada momentum Lebaran tahun ini sama seperti tahun lalu. Meskipun, menurutnya, pada momentum Lebaran tahun ini masyarakat akan lebih berbelanja di toko fi sik sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak opsi produk. Howey mengatakan bahwa pada momentum Lebaran, penjualan kue kering di Harper & Cordon meningkat daripada hari-hari biasa, baik kue yang dijual secara satuan ataupun yang telah tersaji dalam bentuk hampers. Di tengah banyaknya pilihan kue kering dengan berbagai inovasi, sebagian besar masyarakat saat ini rupanya masih lebih mencari kue-kue kering tradisional yang memang identik dengan Hari Lebaran seperti nastar, kastengel, dan kue putri salju. Howey mengatakan, hal tersebut menandakan bahwa kue-kue kering khas tradisional memang bisa dinikmati oleh semua generasi.

Meningkatkan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri atau Lebaran dibandingakn pada hari-hari normal mendorong mobilitas dan konsumsi. Karakteristik perilaku konsumen selama periode ini turut memberi pengaruh pada perputaran roda ekonomi tersebut.

Penangkapan Wali Kota Bandung, Jabar, Yana Mulyana, karena disangka terlibat suap menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus rasuah menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Maraknya tindak pidana korupsi, yang dilakukan kepala daerah itu, ditengarai dipicu oleh politik transaksional. Tidak hanya harus mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan sebelumnya, para kepala daerah diduga juga dituntut membayar ongkos politik tinggi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (14/4) malam di Bandung. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya, antara lain Kepala dan  Sekdis Perhubungan Kota Bandung, ajudan, serta pihak swasta. Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sepanjang Sabtu (15/4) kemarin. Dari 10 orang yang diperiksa, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan kamera pemantau (CCTV) serta jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung.

”Dari informasi sementara, uang akan digunakan untuk kebutuhan persiapan Lebaran,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu malam. Ali mengungkapkan, dalam OTT itu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Selain itu, disita pula sejumlah uang dollar Singapura, dollar AS, baht Thailand, ringgit Malaysia, dan yen Jepang. KPK juga menyita sepasang sepatu kets merek Louis Vuitton. KPK akan menjerat para pemberi suap dengan Pasal 5 atau Pasal 13 No 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor karena menyuap penyelenggara negara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau 11 UU Tipikor karena menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman penjara 5 tahun.Ali menegaskan, KPK tak akan fokus pada jumlah uang suap yang diterima. KPK akan mendalami apakah Yana menerima suap untuk keperluan pemenangan Pilkada 2024 atau tidak.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2023, KPK menahan Bupati Kapuas, Kalteng Ben Brahim S Bahat, dan istrinya, Ary Egahni, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Keduanya disangka memotong anggaran daerah dan meminta uang serta barang mewah kepada beberapa kepala satuan kerja di Pemkab Kapuas. Diduga, uang hasil korupsi senilai Rp 8,7 miliar itu akan digunakan untuk membiayai keduanya mengikuti pemilu dan pilkada mendatang. Kamis (6/4) malam, KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, M Adil, karena disangka melakukan tiga kluster korupsi berbeda Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menambahkan, ujung dari korupsi politik adalah penggalangan dana untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Akibatnya, pemilu hanya akan jadi pertarungan para elite politik berduit kembali berkuasa untuk menjarah uang rakyat. ”Bahaya korupsi politik yang pasti kebijakan yang dilahirkan bias kepentingan pihak yang berkuasa,” katanya.  (Yoga)

Lebaran di ambang pintu, pekerja infal pun berduyun-duyun menuju perkotaan. Mereka datang jauh-jauh dari kampung untuk menjemput upah menggiurkan yang sudah jauh-jauh mereka incar. Semua dilakukan demi membahagiakan keluarga meski tak bisa Lebaran bersama. Yanti Rosmiati (41) termangu saat mendapati rumah majikannya di Selong, Jakarta. Pekerja infal itu bekerja mulai Kamis (13/4). ”Baru lihat rumah segede ini. Sampai heran,” ucapnya seraya mengamati bangunan megah bertingkat itu. Maklum saja, ia berasal dari Jasinga, Bogor, Jabar, yang berjarak 85 km. “Untung, semua lancar. Teman yang ngajarin saya baik-baik. Enggak ada yang galak,” katanya diiringi tawa. Yanti mengutarakan pertimbangannya soal pekerja infal sebagai pilihan terbaik. ”Lihat di Youtube. Kerjanya enggak beda sama ART (pekerja rumah tangga),tapi upah pekerja infal pas Lebaran lebih besar,” ujarnya. Ia dibayar Rp 2 juta untuk bekerja selama 10 hari. Pada masa normal, jumlah itu sama dengan gaji PRT selama sebulan. ”Malah, kalau di Jasinga, dapatnya paling hanya Rp 600.000 per bulan. Saya jadi pekerja infal lewat yayasan,” ucapnya. Baru Lebaran ini Yanti mencari pengalaman sebagai pekerja infal.

Annah Andayani (34) duduk bersila sambil menatap ponselnya, mendengarkan pekerja-pekerja infal lain ngobrol di gedung PT Dani Mandiri, Jakarta. ”Sehari-hari, sambil menunggu, saya dan teman-teman diskusi pekerjaan, bersih-bersih, dan belajar bahasa Inggris lagi,” kata Annah dari Pekalongan, Jateng. Sudah seminggu ia berada di perusahaan penyalur bidang jasa pelatihan dan penempatan tenaga kerja domestik di Jabodetabek itu. Berbekal keterampilan sebagai pengasuh bayi, ia harap-harap cemas menunggu. ”Saya ikut pekerja infal karena gajinya dobel,” lanjutnya. Pada hari biasa, Annah yang tinggal di Cileungsi, Bogor, bisa mendapatkan Rp 150.000-Rp 200.000 per hari. Gaji ini bisa naik menjadi Rp 350.000-Rp 400.000 per hari selama Ramadhan. Pemasukan ini menambah pendapatan suaminya yang bekerja sebagai tukang di perusahaan mebel. Ia baru menyelesaikan pekerjaan dengan majikan pada Agustus 2022, setelah bekerja sejak 2019. Ia bertekad menjadi pekerja infal dulu untuk mencari peluang sebagai pekerja permanen.

Anggota staf Administrasi PT Dani Mandiri, Aprilia, mengatakan, permintaan pekerja infal biasanya  muncul sebulan sebelum puasa. Namun, karena masih pandemi, permintaan tahun ini kebanyakan mulai saat puasa. Permintaan pekerja infal pun belum pulih seperti sebelum pandemi, ketika mereka bisa mengirim lebih dari 100 pekerja. ”Per 12 April, yang sudah berangkat kerja ada 15-20 orang, kebanyakan ART,” ujar Lia, sapaannya. Saat ini, di PT Dani Mandiri ada 30 pekerja infal yang menunggu. Kebanyakan pekerja berasal dari Jabar, Jateng, dan Lampung. ”Kami biasanya punya orang yang  merekrut di daerah, jadi tahu orangnya seperti apa. Untuk pekerja infal kami cari yang sudah punya pengalaman karena lebih banyak pekerjaan dibandingkan hari biasa,” kata Lia. Perusahaan itu menyedia-kanpaket sebulan dengan bayaran sekitar Rp 4 juta dan harian dengan bayaran Rp 250.000-Rp 300.000. Mereka menyediakan berbagai pekerja infal, seperti PRT, pengasuh anak, dan perawat lansia. (Yoga)

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali jadi sorotan. Pemicunya masih seputar pembiayaan mega proyek ini. Maklum, baru-baru ini Indonesia dan China sepakat untuk menambah biaya (cost overrun) proyek sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,76 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.800). Alhasil, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu melesat menjadi US$ 7,27 miliar. Untuk menalangi cost overrun, China Development Bank (CDB) mengucurkan pinjaman US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun. Pinjaman ini memiliki bunga 3,4% dan tenor 30 tahun. Indonesia memang masih menego permintaan China tersebut, dan menawarkan skema penjaminan utang dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Sejauh ini Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menyatakan belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menjamin utang proyek KCJB.

Optimisme masih menaungi para pelaku usaha sektor manufaktur di Indonesia. Hal itu tecermin dalam Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) edisi kuartal I/2023 yang menunjukkan angka ekspansif. Pada periode tersebut, PMI-BI mencapai 50,75%, lebih tinggi ketimbang realisasi kuartal IV/2022 yang tercatat 50,05%. Angka indeks di atas 50 memberikan sinyal adanya ekspansi usaha, sebaliknya jika di bawah 50, maka mengindikasikan telah terjadi kontraksi di sektor manufaktur. PMI-BI merupakan indeks komposit yang diperoleh dari lima indeks yaitu volume pesanan barang input, volume produksi atau output, ketenagakerjaan, kecepatan waktu pengiriman dari pemasok, serta volume persediaan. Adapun, survei kuartal I/2023 melibatkan 624 responden. Jika ditilik lebih lanjut, angka PMI-BI juga selaras dengan berbagai indikator kinerja sektor manufaktur yang dirilis sejumlah lembaga. S&P Global misalnya, merilis data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret sebesar 51,9 atau naik dari bulan sebelumnya. Alhasil, kita pun dapat berharap banyak pada kinerja sektor manufaktur ke depan. Apalagi, jika mengacu pada prakiraan PMI-BI pada kuartal II/2023, yang tembus 54,79%. Geliat sektor manufaktur tentu akan membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Kendati belakangan kontribusinya ke produk domestik bruto cenderung menurun, tetapi sektor ini tetap memainkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi.

Kesadaran para pelaku usaha lokal untuk memiliki merek atau brand saat ini makin meningkat seiring dengan keinginan untuk mengembangkan skala bisnis. Meski demikian, masih belum banyak yang menyadari untuk melindungi merek yang dimiliki dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, dengan mendaftarkan HKI ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, pelaku usaha akan terlindungi dari risiko plagiasi atau duplikasi yang mungkin akan mengancam pengembangan bisnisnya ke depan. Direktur Merek & Indikasi GeografiDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kurniaman Telaumbanua mengatakan bahwa pendaftaran merek akan membuat nilai jual dan daya saing produk lokal meningkat. Sebab, HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak bergerak. Menurutnya, ketika suatu merek sudah didaftarkan dan dapat berkembang menjadi merek yang memiliki reputasi baik, maka dapat dikomersialisasikan, salah satunya melalui perjanjian lisensi merek sehingga mereknya bisa digunakan oleh pihak lain secara aman tanpa khawatir terjadinya plagiasi. “Lisensi merek dapat menjadi salah satu sarana bagi pemilik merek untuk melindungi mereknya sekaligus mengkomersialisasikan kekayaan intelektual dengan memberikan ijin kepada pihak lain menggunakan mereknya,” kata Kurniawan. Sementara itu, Susanty Widjaya Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia mengatakan bahwa sebuah merek atau brand memiliki suatu kekuatan yang dapat membuat nilai jual sebuah produk menjadi meningkat. Dia mencontohkan secangkir kopi yang memiliki merek dan tidak memiliki merek harganya akan berbeda jauh. Susanty yang merupakan pemilik Bakmi Naga mengatakan brand produknya sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham. Bermula dari sebuah gerobakan kecil hingga dapat berkembang dan memiliki cabang di seluruh Indonesia hingga ke Merauke. “Bicara HKI maka bukan hanya merek saja yang bisa didaftarkan tetapi juga ada kemasan, paten dan keunikan dari tekstur bakmi juga bisa didaftarkan,” tuturnya.

Pembatalan impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang yang tidak dibarengi dengan alternatif lain untuk menggantikannya diprediksi akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pembengkakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Deliani Poetriayu Siregar mengkritik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) karena tak mewacanakan alternatif selain impor. Kedua perusahaan juga ia sebut kurang transparan memaparkan biaya yang dibutuhkan untuk impor dari Jepang ataupun beli baru dari PT Industri Kereta Api (Persero).

”Yang kami takutkan, PT KAI dan KCI memang tidak ada solusi lain. Takutnya, nantinya masyarakat yang tadinya commuting dari luar Jakarta dengan KRL akan berpindah ke kendaraan bermotor pribadi. Perpindahan ini bisa jadi irreversible (permanen) karena mereka sudah keluar modal untuk beli kendaraan,” kata Deliani, Jumat (14/4). Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), selama Januari-Maret 2023, sebanyak 1,84 juta unit sepeda motor terjual. Jumlah ini naik dari 1,26 juta unit pada periode yang sama 2022 dan 1,29 juta unit selama tiga bulan pertama tahun 2021. Menurut Deliani, jika jumlah rangkaian KRL yang beroperasi dibiarkan berkurang, masyarakat secara umum akan menanggung akibat ekonominya, utamanya akibat macet. ”Kalau semakin banyak kendaraan pribadi, tentunya ini akan menambah emisi karbon dan akhirnya menyebabkan masalah kesehatan. Kerugiannya akan jauh lebih besar kalau kita harus menunggu produksi kereta dalam negeri,” katanya. (Yoga)

Pemerintah menargetkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana disahkan pada Juni mendatang. Pengesahan UU ini menjadi prioritas karena pemerintah berupaya segera bergabung dengan The Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Prancis. FATF adalah organisasi yang dibentuk pada 1989 atas inisiatif negara-negara G7, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS. Lewat FATF, negara-negara itu membentuk standar kebijakan untuk melawan pencucian uang. Sejak 2001, ruang lingkup FATF diperluas, bukan hanya pencucian uang, tapi juga pendanaan terorisme. Saat ini FATF menyoroti masalah pendanaan yang membiayai kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, penipuan di ruang siber, dan kejahatan serius lainnya.

Negara yang ingin menjadi anggota FATF disyaratkan memiliki peraturan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam UU Perampasan Aset. Indonesia belum memenuhi syarat itu karena RUU Perampasan Aset yang digagas sejak 2003 hingga kini tak kunjung disahkan. Menkopolhukam Mahfud Md. mengatakan naskah UU Perampasan Aset sudah disiapkan dan telah rampung dibahas bersama sejumlah instansi pemerintah. "Saya pastikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan diberi paraf oleh para menteri serta ketua atau kepala lembaga terkait,” kata Mahfud di kantornya pada Jumat, 14 April 2023. "Dalam waktu tak lama, RUU Perampasan Aset ini akan segera dikirim ke DPR,” katanya. “Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi secara redaksional atau konsistensi narasi.” (Yetede)