Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan yang dibentuk pada 5 April 2023, mulai melakukan pembahasan dan public hearing sejak awal pekan lalu. Bahkan, beberapa pertemuan digelar ketika memasuki masa reses DPR RI.RUU Kesehatan yang menjadi inisiatif DPR itu dinilai sebagai bagian dari transformasi kesehatan di Tanah Air. Namun, di balik penyusunan dan pembahasan yang ‘ngebut’ banyak catatan dari berbagai institusi, baik kalangan tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun lembaga penyelenggara kesehatan lainnya.

Resesi telah jadi topik hangat di berbagai pemberitaan media dan diskusi publik sejak akhir 2022. Hal ini makin banyak diperbincangkan setelah prediksi dari Bank Dunia pada kuartal I/2023 yang menyebutkan perlambatan ekonomi global dapat meningkatkan risiko resesi dengan tren pertumbuhan yang cukup mengkhawatirkan. Proyeksi ini menunjukkan hampir seluruh kekuatan ekonomi yang mendorong kemajuan dan kemakmuran dunia selama tiga dekade terakhir memudar, dan akan menyebabkan rata-rata pertumbuhan PDB pada tahun 2022—2030 turun sepertiganya jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di awal dekade pada abad ini. Laporan terbaru dari Bank Dunia yang dirilis pada April 2023 juga menyatakan bahwa berbagai kondisi dunia termasuk pandemi, perang, dan pengetatan keuangan, akan menggerus pertumbuhan dan memperbesar ketimpangan negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik dengan negara berpenghasilan tinggi. Di balik pertumbuhan yang stabil pasca krisis Keuangan Asia (AFC), terdapat pengelolaan makroekonomi yang sehat dan sejarah reformasi struktural yang signifikan. Dengan pertumbuhan sebesar 5,3% (YoY) dan melampaui pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7% (YoY), Indonesia masih mencapai pertumbuhan positif sejak tahun 2022. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2023 juga mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi dimana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 sebesar 122,4, tercatat lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 sebesar 113,1. Terjaganya optimisme konsumen didorong salah satunya oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2023, Sri Mulyani juga optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik dengan kisaran 5,0-5,3%. Hal ini juga disampaikan oleh Chatib Basri, Ekonom Senior Indonesia dan Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, pada acara tahunan Grab Business Forum 2023. Ia menyatakan bahwa 2023 mungkin bukan tahun yang mudah dibandingkan 2022, tetapi Indonesia mampu melampaui 2023 dengan relatif baik.

Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan atau RUU Kesehatan pada Selasa (5/4). Pembahasan regulasi anyar soal kesehatan itu, ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Kerja. Dalam dokumen laporan kepada Komisi IX DPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan 3.020 DIM di dalam batang tubuh yang terdiri dari 1.037 DIM tetap yang dapat disetujui secara langsung, 399 DIM perubahan redak­sio­nal yang perlu dibahas dan sinkronisasi, dan 1.584 DIM perubahan substansi yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Panja RUU Kesehatan. Selain itu, terdapat 1.584 DIM dalam bagian penjelasan RUU Kesehatan, baik yang tetap, perubahan redaksional, maupun perubahan substansi. Saat rapat dengan Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa langkah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi tantangan utama yang ingin diselesaikan dengan menerbitkan RUU Kesehatan. Dia menjelaskan bahwa secara garis besar RUU Kesehatan memiliki dua tujuan utama, yakni memenuhi hak seluruh masyarakat atas pelayanan kesehatan serta memastikan negara hadir dan bertanggung jawab dalam memenuhi layanan kesehatan masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna ke-21 untuk masa persidangan keempat periode 2022—2023 pada Kamis (13/4). Setelah itu, sampai dengan pertengahan Mei mendatang, anggota DPR memasuki masa reses. Meski masa reses, Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk khusus untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan atau RUU Kesehatan, masih melakukan sejumlah pertemuan dan pembahasan pada Jumat pekan lalu. Panja RUU Kesehatan resmi dibentuk pada Rabu (5/4). Dari Komisi IX DPR, Panja dipimpin oleh Felly Estelita Runtuwene. Sementara itu, dari pemerintah salah satunya diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha. Bahkan, sampai dengan Jumat (14/4) malam, Panja diketahui masih melakukan konsinyasi untuk melakukan pembahasan secara insentif RUU Kesehatan tersebut. Kerja maraton tampaknya sedang dilakukan oleh Panja tersebut. Menurut informasi, RUU Kesehatan itu ditargetkan rampung pada awal Juni 2023. Pemerintah menginginkan agar pembahasan RUU Kesehatan tidak memunculkan gaduh di masyarakat. Butir-butir perbaikan atas batang tubuh dan aturan penjelasan di regulasi itu, diserahkan sepenuhnya kepada Panja. Bahkan, Kementerian Kesehatan menerbitkan surat yang berisi larangan bagi pegawai negeri sipil atau PNS membahas RUU Kesehatan di luar forum resmi. 

Hal itu tercantum dalam surat nomor HK.01.01/D/4902/2023 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Azhar Jaya pada 11 April 2023 atau tepat saat Panja RUU Kesehatan menggelar rapat pertama. Sementara itu, sejumlah perwakilan profesi dari tenaga medis, tenaga kesehatan, dan organisasi terkait dengan kesehatan lainnya, mengaku telah diajak untuk memberikan masukan terkait dengan RUU Kesehatan itu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Ichsan Hanafi mengatakan bahwa terdapat dua usulan yang ditujukan kepada parlemen. Pertama, rumah sakit yang sudah mempunya izin dan terakreditasi wajib menerima pasien peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kedua, rumah sakit dapat menjalin kerja sama dengan BPJS terkait dengan alat kesehatan. Tujuannya, untuk memperbanyak akses pasien ke rumah sakit sehingga antrean pasien dapat diurai.

Pada momen Hari Raya, seluruh umat Muslim akan berkumpul dengan keluarga, kerabat, dan sanak saudara, untuk menjalin tali silaturahim dan kembali menyucikan hati dengan saling memaafkan. Di tengah suka cita itu, tentu tak lengkap tanpa ragam hidangan yang melengkapi suasana.Sejak jauh-jauh hari, masyarakat biasanya mulai menyiapkan sajian-sajian khas Lebaran yang akan dihidangkan pada hari kemenangan, mulai dari makanan khas hingga kue-kue kering. Tak ayal, jika pada momentum Lebaran, bisnis kuliner juga cukup prospektif karena sudah menjadi bagian dari tradisi. Founder Harper & Cordon, Howey Howard, mengatakan pihaknya masih cukup optimistis dengan geliat bisnis kuliner pada momentum Lebaran tahun ini sama seperti tahun lalu. Meskipun, menurutnya, pada momentum Lebaran tahun ini masyarakat akan lebih berbelanja di toko fi sik sehingga memungkinkan mereka untuk mendapatkan lebih banyak opsi produk. Howey mengatakan bahwa pada momentum Lebaran, penjualan kue kering di Harper & Cordon meningkat daripada hari-hari biasa, baik kue yang dijual secara satuan ataupun yang telah tersaji dalam bentuk hampers. Di tengah banyaknya pilihan kue kering dengan berbagai inovasi, sebagian besar masyarakat saat ini rupanya masih lebih mencari kue-kue kering tradisional yang memang identik dengan Hari Lebaran seperti nastar, kastengel, dan kue putri salju. Howey mengatakan, hal tersebut menandakan bahwa kue-kue kering khas tradisional memang bisa dinikmati oleh semua generasi.

Meningkatkan kebutuhan masyarakat selama bulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri atau Lebaran dibandingakn pada hari-hari normal mendorong mobilitas dan konsumsi. Karakteristik perilaku konsumen selama periode ini turut memberi pengaruh pada perputaran roda ekonomi tersebut.

Penangkapan Wali Kota Bandung, Jabar, Yana Mulyana, karena disangka terlibat suap menambah panjang daftar kepala daerah yang tersandung kasus rasuah menjelang Pemilu dan Pilkada 2024. Maraknya tindak pidana korupsi, yang dilakukan kepala daerah itu, ditengarai dipicu oleh politik transaksional. Tidak hanya harus mengembalikan biaya kampanye yang telah dikeluarkan sebelumnya, para kepala daerah diduga juga dituntut membayar ongkos politik tinggi untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaannya. Yana Mulyana terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK pada Jumat (14/4) malam di Bandung. KPK juga menangkap sembilan orang lainnya, antara lain Kepala dan  Sekdis Perhubungan Kota Bandung, ajudan, serta pihak swasta. Mereka dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan sepanjang Sabtu (15/4) kemarin. Dari 10 orang yang diperiksa, enam di antaranya ditetapkan sebagai tersangka suap pengadaan kamera pemantau (CCTV) serta jasa penyedia jaringan internet di wilayah Kota Bandung.

”Dari informasi sementara, uang akan digunakan untuk kebutuhan persiapan Lebaran,” ungkap Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Sabtu malam. Ali mengungkapkan, dalam OTT itu, KPK menyita uang ratusan juta rupiah. Selain itu, disita pula sejumlah uang dollar Singapura, dollar AS, baht Thailand, ringgit Malaysia, dan yen Jepang. KPK juga menyita sepasang sepatu kets merek Louis Vuitton. KPK akan menjerat para pemberi suap dengan Pasal 5 atau Pasal 13 No 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor karena menyuap penyelenggara negara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau 11 UU Tipikor karena menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman penjara 5 tahun.Ali menegaskan, KPK tak akan fokus pada jumlah uang suap yang diterima. KPK akan mendalami apakah Yana menerima suap untuk keperluan pemenangan Pilkada 2024 atau tidak.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2023, KPK menahan Bupati Kapuas, Kalteng Ben Brahim S Bahat, dan istrinya, Ary Egahni, yang merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Keduanya disangka memotong anggaran daerah dan meminta uang serta barang mewah kepada beberapa kepala satuan kerja di Pemkab Kapuas. Diduga, uang hasil korupsi senilai Rp 8,7 miliar itu akan digunakan untuk membiayai keduanya mengikuti pemilu dan pilkada mendatang. Kamis (6/4) malam, KPK menangkap Bupati Kepulauan Meranti, Riau, M Adil, karena disangka melakukan tiga kluster korupsi berbeda Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto menambahkan, ujung dari korupsi politik adalah penggalangan dana untuk mempertahankan dan memperluas kekuasaan. Akibatnya, pemilu hanya akan jadi pertarungan para elite politik berduit kembali berkuasa untuk menjarah uang rakyat. ”Bahaya korupsi politik yang pasti kebijakan yang dilahirkan bias kepentingan pihak yang berkuasa,” katanya.  (Yoga)

Lebaran di ambang pintu, pekerja infal pun berduyun-duyun menuju perkotaan. Mereka datang jauh-jauh dari kampung untuk menjemput upah menggiurkan yang sudah jauh-jauh mereka incar. Semua dilakukan demi membahagiakan keluarga meski tak bisa Lebaran bersama. Yanti Rosmiati (41) termangu saat mendapati rumah majikannya di Selong, Jakarta. Pekerja infal itu bekerja mulai Kamis (13/4). ”Baru lihat rumah segede ini. Sampai heran,” ucapnya seraya mengamati bangunan megah bertingkat itu. Maklum saja, ia berasal dari Jasinga, Bogor, Jabar, yang berjarak 85 km. “Untung, semua lancar. Teman yang ngajarin saya baik-baik. Enggak ada yang galak,” katanya diiringi tawa. Yanti mengutarakan pertimbangannya soal pekerja infal sebagai pilihan terbaik. ”Lihat di Youtube. Kerjanya enggak beda sama ART (pekerja rumah tangga),tapi upah pekerja infal pas Lebaran lebih besar,” ujarnya. Ia dibayar Rp 2 juta untuk bekerja selama 10 hari. Pada masa normal, jumlah itu sama dengan gaji PRT selama sebulan. ”Malah, kalau di Jasinga, dapatnya paling hanya Rp 600.000 per bulan. Saya jadi pekerja infal lewat yayasan,” ucapnya. Baru Lebaran ini Yanti mencari pengalaman sebagai pekerja infal.

Annah Andayani (34) duduk bersila sambil menatap ponselnya, mendengarkan pekerja-pekerja infal lain ngobrol di gedung PT Dani Mandiri, Jakarta. ”Sehari-hari, sambil menunggu, saya dan teman-teman diskusi pekerjaan, bersih-bersih, dan belajar bahasa Inggris lagi,” kata Annah dari Pekalongan, Jateng. Sudah seminggu ia berada di perusahaan penyalur bidang jasa pelatihan dan penempatan tenaga kerja domestik di Jabodetabek itu. Berbekal keterampilan sebagai pengasuh bayi, ia harap-harap cemas menunggu. ”Saya ikut pekerja infal karena gajinya dobel,” lanjutnya. Pada hari biasa, Annah yang tinggal di Cileungsi, Bogor, bisa mendapatkan Rp 150.000-Rp 200.000 per hari. Gaji ini bisa naik menjadi Rp 350.000-Rp 400.000 per hari selama Ramadhan. Pemasukan ini menambah pendapatan suaminya yang bekerja sebagai tukang di perusahaan mebel. Ia baru menyelesaikan pekerjaan dengan majikan pada Agustus 2022, setelah bekerja sejak 2019. Ia bertekad menjadi pekerja infal dulu untuk mencari peluang sebagai pekerja permanen.

Anggota staf Administrasi PT Dani Mandiri, Aprilia, mengatakan, permintaan pekerja infal biasanya  muncul sebulan sebelum puasa. Namun, karena masih pandemi, permintaan tahun ini kebanyakan mulai saat puasa. Permintaan pekerja infal pun belum pulih seperti sebelum pandemi, ketika mereka bisa mengirim lebih dari 100 pekerja. ”Per 12 April, yang sudah berangkat kerja ada 15-20 orang, kebanyakan ART,” ujar Lia, sapaannya. Saat ini, di PT Dani Mandiri ada 30 pekerja infal yang menunggu. Kebanyakan pekerja berasal dari Jabar, Jateng, dan Lampung. ”Kami biasanya punya orang yang  merekrut di daerah, jadi tahu orangnya seperti apa. Untuk pekerja infal kami cari yang sudah punya pengalaman karena lebih banyak pekerjaan dibandingkan hari biasa,” kata Lia. Perusahaan itu menyedia-kanpaket sebulan dengan bayaran sekitar Rp 4 juta dan harian dengan bayaran Rp 250.000-Rp 300.000. Mereka menyediakan berbagai pekerja infal, seperti PRT, pengasuh anak, dan perawat lansia. (Yoga)

Proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali jadi sorotan. Pemicunya masih seputar pembiayaan mega proyek ini. Maklum, baru-baru ini Indonesia dan China sepakat untuk menambah biaya (cost overrun) proyek sebesar US$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 17,76 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.800). Alhasil, total biaya proyek yang berlangsung sejak 2016 itu melesat menjadi US$ 7,27 miliar. Untuk menalangi cost overrun, China Development Bank (CDB) mengucurkan pinjaman US$ 560 juta atau sekitar Rp 8,3 triliun. Pinjaman ini memiliki bunga 3,4% dan tenor 30 tahun. Indonesia memang masih menego permintaan China tersebut, dan menawarkan skema penjaminan utang dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII). Sejauh ini Direktur Utama PT PII Wahid Sutopo menyatakan belum menerima penugasan dari pemerintah untuk menjamin utang proyek KCJB.

Optimisme masih menaungi para pelaku usaha sektor manufaktur di Indonesia. Hal itu tecermin dalam Prompt Manufacturing Index Bank Indonesia (PMI-BI) edisi kuartal I/2023 yang menunjukkan angka ekspansif. Pada periode tersebut, PMI-BI mencapai 50,75%, lebih tinggi ketimbang realisasi kuartal IV/2022 yang tercatat 50,05%. Angka indeks di atas 50 memberikan sinyal adanya ekspansi usaha, sebaliknya jika di bawah 50, maka mengindikasikan telah terjadi kontraksi di sektor manufaktur. PMI-BI merupakan indeks komposit yang diperoleh dari lima indeks yaitu volume pesanan barang input, volume produksi atau output, ketenagakerjaan, kecepatan waktu pengiriman dari pemasok, serta volume persediaan. Adapun, survei kuartal I/2023 melibatkan 624 responden. Jika ditilik lebih lanjut, angka PMI-BI juga selaras dengan berbagai indikator kinerja sektor manufaktur yang dirilis sejumlah lembaga. S&P Global misalnya, merilis data Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Maret sebesar 51,9 atau naik dari bulan sebelumnya. Alhasil, kita pun dapat berharap banyak pada kinerja sektor manufaktur ke depan. Apalagi, jika mengacu pada prakiraan PMI-BI pada kuartal II/2023, yang tembus 54,79%. Geliat sektor manufaktur tentu akan membawa angin segar bagi perekonomian nasional. Kendati belakangan kontribusinya ke produk domestik bruto cenderung menurun, tetapi sektor ini tetap memainkan peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi.