Nelayan kecil di Tanah Air hingga kini masih tertinggal. Nelayan semakin terdesak oleh sejumlah hal yang mengganggu sumber penghidupan nelayan. Upaya penguatan nelayan kecil perlu menjadi perhatian pemerintah. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia Mohammad Abdi Suhufan mengemukakan, jumlah nelayan kecil dari tahun ke tahun terus menurun. Nelayan semakin terdesak oleh sejumlah isu dan persoalan yang menyebabkan mereka sulit mempertahankan sumber  penghidupan. Pada 2017, jumlah nelayan tercatat 2,67 juta orang, pada 2021 jumlahnya tinggal 2,2 juta orang. Perhatian terhadap nelayan kecil perlu menjadi keutamaan karena 96 % pelaku usaha perikanan tangkap merupakan skala kecil. Rantai pasok produk perikanan tangkap bersumber dari nelayan kecil. Beberapa isu yang membuat nelayan terdesak antara lain pertambangan dan reklamasi yang mencemari laut, merenggut ruang hidup dan mata pencarian nelayan, seperti pertambangan di Sultra dan Maluku Utara.

Akses nelayan juga sangat minim terhadap sarana produksi ataupun jaminan sosial. Dicontohkan, sentra-sentra nelayan kecil ke sulitan akses BBM. Menurut Abdi, skema pembiayaan usaha kelautan dan  perikanan memang terus meningkat, melalui KUR. Capaian KUR kelautan dan perikanan pada 2022 di Rp 9,9 triliun, naik 22,9 % dibandingkan capaian tahun 2021 sekitar Rp 8,05 triliun. Namun, hanya 20 % serapan KUR yang menyasar perikanan tangkap dan sangat sedikit yang diakses nelayan kecil. ”Perlu solusi konkret dan komprehensif dari pemerintah dalam rangka perlindungan dan menunjukkan keberpihakan negara terhadap nelayan kecil serta memperkuat kolaborasi program untuk perlindungan nelayan,” ujar Abdi dalam Ocean Talk ”Menakar Keberpihakan pada Nelayan Kecil di Indonesia”, yang diselenggarakan Ocean Solutions Indonesia, akhir pekan lalu. (Yoga)

Pasar Induk Kramatjati di Jakarta Timur jadi proyek awal pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik. Proyek digagas PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Perumda Pasar Jaya. ”Sampah di Pasar Induk Kramatjati akan diproses dan dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan, seperti bahan baku konversi energi dan pakan ternak,” ucap Syachrial Syarif, VP Corporate Secretary Jakpro, Minggu
(16/4/2023). (Yoga)

Para operator angkutan berusaha mencegah penumpukan penumpang selama puncak arus mudik Lebaran 2023 lewat pemberian diskon harga tiket. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, misalnya, menyediakan diskon tiket pesawat pada hari keberangkatan sebelum arus mudik memuncak. Meski demikian, preferensi penumpang masih lebih menyukai pulang kampung menjelang Idul Fitri. Dirut Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, menyatakan butuh upaya ekstra untuk mendorong pemudik berangkat lebih dini. “Memang masih sulit (mengurai arus),” katanya kepada Tempo, kemarin.

Garuda Indonesia sebelumnya memprediksi penerbangan mudik akan mencapai kondisi terpadat pada 20 April 2023, sedangkan puncak arus baliknya pada 26 April. Untuk memecah kepadatan penumpang, Garuda Indonesia memberikan potongan harga 15 % atas sejumlah tiket yang dijual pada periode 10-30 April 2023, untuk rute domestik ataupun internasional. Artinya, tawaran diskon hanya berlaku untuk sebagian dari total 1,2 juta kursi penerbangan yang disediakan maskapai pelat merah tersebut selama masa angkutan Lebaran. (Yetede)

Industri kesehatan memasuki babak baru setelah meredanya pandemi Covid-19. Kebutuhan kesehatan terkait dengan Covid-19 kini terus turun, sehingga pelaku industri harus bersiap memasuki era normalisasi ini dengan mendorong inovasi bisnis dan layanan non-Covid-19. Hal tersebut dirasakan oleh penyedia jaringan laboratorium klinik swasta independen, PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia). Pendapatan perusahaan tahun lalu tergerus 17,7 % dibanding pada 2021, menjadi Rp 2,18 triliun. Jumlah kunjungan pelanggan juga turun 21,6 % menjadi 2,8 juta kunjungan sepanjang 2022. Dirut Prodia, Dewi Muliaty, menuturkan, tak dapat dimungkiri pelemahan kinerja itu berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang mereda. “Pada masa pandemi, tingkat kunjungan orang ke fasilitas kesehatan, termasuk laboratorium, sangat tinggi, baik mereka yang memang terkena dampak atau menjadi suspek Covid-19 maupun mereka yang concern menjaga kesehatan dan imunitasnya,” ujarnya. Kondisi itu yang kemudian berdampak pada penurunan tingkat kunjungan dan pendapatan pada 2022, ketika pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi telah berjalan.

Di kondisi new normal sekarang ini, kemungkinan perilaku pelanggan akan kembali seperti sebelum masa pandemi. Kalau dia sehat, tidak berpenyakit, kunjungan check up setahun dua kali. Kalau dia ada penyakit, bisa 3-4 kali. Kami berstrategi untuk tetap konsisten bertumbuh. Tapi memang, kalau membandingkan dari 2022 ke 2021, kelihatannya menurun. Sebab, pada 2021, harus diingat, itu tahun vaksinasi, banyak persiapan menuju vaksinasi. Dan pasca-vaksinasi, orang mulai bepergian sehingga cek kesehatan di lab itu sangat sering. Pada 2022, seperti normalisasi pertumbuhannya, seolah-olah menurun, tapi sebetulnya karena 2021 itu sangat spesial, sehingga besar kemungkinan 2022 menjadi pijakan baru untuk pertumbuhan berikutnya. Banyak dinamika apakah perilaku ini akan benar-benar kembali ke 2019, itu belum tahu. Karena kan ada faktor lain sekarang yang mempengaruhi, seperti tingkat inflasi. Kami harus berjaga-jaga karena kami tidak ingin jatuh menurun kembali ke 2019. Kami ingin terus bertumbuh. (Yetede)

Kemenaker telah membentuk Posko Satgas THR Keagamaan 2023. Sejak dibuka pada 28 Maret 2023, Posko THR telah memberikan 1.988 layanan, terdiri atas 1.050 layanan konsultasi dan 938 layanan aduan. Pembentukan Posko THR dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan 2023. Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi mengatakan, 1.050 layanan konsultasi tersebut merupakan rekapitulasi layanan konsultasi Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 sampai dengan 14 April 2023 di 34 provinsi. “Hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR keagamaan oleh perusahaan. Oleh karena itu, kami mengimbau dan mengingatkan komitmen teman-teman pengusaha terhadap pembayaran THR tahun ini,” jelas Anwar pada Sabtu (15/4). Sedangkan 938 layanan aduan meru pakan rekapitulasi layanan aduan Posko THR pada rentang 28 Maret 2023 s.d 15 April 2023, yang mencakup 669 perusahaan. Dari 938 aduan tersebut, 23 di antaranya telah ditindaklanjuti.

“Posko THR bertujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pemberian THR keagamaan tahun 2023, yang mengintegrasikan Posko THR di tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id,” kata Anwar. Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi) menilai Kemenaker belum berperan optimal dalam menangani permasalahan penyaluran THR Keagamaan 2023. Sekjen Opsi Timboel Siregar menjelaskan, kasus pelanggaran THR masih sangat banyak terjadi. Hal ini menunjukkan Kemenaker dan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) belum optimal melakukan upaya pencegahan (preventif) atas persoalan pelanggaran THR yang terjadi setiap tahun. Menurut dia, dari 669 perusahaan yang melakukan pelanggaran THR tahun ini, juga melakukan pelanggaran THR tahun sebelumnya dan atau tahun-tahun sebelumnya. (Yetede)

Di tengah inflasi harga pangan, ancaman baru datang! Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) menimbang aksi mogok menjual dan membeli minyak goreng dari produsen/pemasok minyak goreng dalam waktu dekat. Ini adalah buntut tak kunjung pemerintah membayar selisih harga minyak goreng alias rafaksi dari program minyak goreng satu harga tahun 2022 lalu. Padahal, janji negara, pemerintah akan membayar biaya selisih itu ke peritel 17 hari setelah program satu harga dilakukan. "Opsi mogok jualan tengah kami kaji. Opsi lainnya bisa potong tagihan ke supplier atau bisa juga menggugat ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara)," ungkap Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Mandey, pekan lalu (13/4). Aprindo mencatat: saat ini peritel menombok sekitar Rp 344 miliar akibat program minyak goreng satu harga. Angka ini berasal dari tagihan pembayaran penggantian selisih harga jual dengan harga keekonomian minyak goreng (rafaksi) periode 19-31 Januari 2022 sehubungan kebijakan satu harga pada Januari 2022 yang belum dibayarkan ke pelaku usaha distribusi. Dana itu ditanggung 31 perusahaan peritel anggota Aprindo yang secara kumulatif mengelola hingga ribuan toko ritel. Untuk menutup selisih antara HET ke konsumen akhir dengan Harga Acuan Keekonomian (HAK) yang ditanggung peritel, aturan ini menjamin pelaku usaha mendapat dana pembiayaan penyediaan minyak goreng kemasan dari Badan Penyelenggara Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Pasal 11 Permendag 3/2022 menyebut, pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasar hasil verifikasi disampaikan ke BPDKS. Lebih dari setahun berselang, tagihan itu tak kunjung dibayarkan.

Prospek sektor barang konsumen akan makin cerah seiring dengan aktivitas masyarakat yang mulai meningkat menyusul melandainya pandemi Covid-19. Harapannya, konsumsi masyarakat meningkat di 2023. Analis Ciptadana Sekuritas Asia Putu Chantika Putri mengatakan, harapan tersebut karena pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mempertahankan momentum pemulihan perekonomian Indonesia. Langkah tersebut seperti dengan menaikkan upah minimum karyawan rata-rata 7,4% di tahun 2023, mempertahankan tarif listrik untuk bulan Januari–Maret 2023, dan memberikan subsidi listrik untuk pelanggan listrik 450 VA. "Pemerintah juga di awal tahun 2023 telah menurunkan harga BBM non subsidi mengikuti penurunan harga minyak dunia," ujar Putu, Jumat (14/4). Dia mengatakan, beberapa hal tersebut diharapkan bisa meningkatkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar 4,5% di tahun 2023 sementara inflasi diperkirakan melambat jadi 4,2%. Selain faktor daya beli yang bisa menopang kinerja emiten barang konsumen, Analis Trimegah Sekuritas Heribertus Ariando menyebut, emiten sektor ini akan menuai berkah dari tren penurunan harga komoditas. Dia menyebut, margin laba bakal positif dan akan menjadi katalis jangka pendek. "Sejumlah merek juga telah melakukan penyesuaian harga yang agresif sejak tahun 2022," ujar dia dalam riset 6 Februari 2023.

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan yang dibentuk pada 5 April 2023, mulai melakukan pembahasan dan public hearing sejak awal pekan lalu. Bahkan, beberapa pertemuan digelar ketika memasuki masa reses DPR RI.RUU Kesehatan yang menjadi inisiatif DPR itu dinilai sebagai bagian dari transformasi kesehatan di Tanah Air. Namun, di balik penyusunan dan pembahasan yang ‘ngebut’ banyak catatan dari berbagai institusi, baik kalangan tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun lembaga penyelenggara kesehatan lainnya.

Resesi telah jadi topik hangat di berbagai pemberitaan media dan diskusi publik sejak akhir 2022. Hal ini makin banyak diperbincangkan setelah prediksi dari Bank Dunia pada kuartal I/2023 yang menyebutkan perlambatan ekonomi global dapat meningkatkan risiko resesi dengan tren pertumbuhan yang cukup mengkhawatirkan. Proyeksi ini menunjukkan hampir seluruh kekuatan ekonomi yang mendorong kemajuan dan kemakmuran dunia selama tiga dekade terakhir memudar, dan akan menyebabkan rata-rata pertumbuhan PDB pada tahun 2022—2030 turun sepertiganya jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan di awal dekade pada abad ini. Laporan terbaru dari Bank Dunia yang dirilis pada April 2023 juga menyatakan bahwa berbagai kondisi dunia termasuk pandemi, perang, dan pengetatan keuangan, akan menggerus pertumbuhan dan memperbesar ketimpangan negara berkembang di Asia Timur dan Pasifik dengan negara berpenghasilan tinggi. Di balik pertumbuhan yang stabil pasca krisis Keuangan Asia (AFC), terdapat pengelolaan makroekonomi yang sehat dan sejarah reformasi struktural yang signifikan. Dengan pertumbuhan sebesar 5,3% (YoY) dan melampaui pertumbuhan tahun 2021 yang tercatat sebesar 3,7% (YoY), Indonesia masih mencapai pertumbuhan positif sejak tahun 2022. Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2023 juga mengindikasikan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi dimana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Februari 2023 sebesar 122,4, tercatat lebih tinggi dibandingkan Februari 2022 sebesar 113,1. Terjaganya optimisme konsumen didorong salah satunya oleh peningkatan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Pada konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2023, Sri Mulyani juga optimistis pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik dengan kisaran 5,0-5,3%. Hal ini juga disampaikan oleh Chatib Basri, Ekonom Senior Indonesia dan Mantan Menteri Keuangan periode 2013-2014, pada acara tahunan Grab Business Forum 2023. Ia menyatakan bahwa 2023 mungkin bukan tahun yang mudah dibandingkan 2022, tetapi Indonesia mampu melampaui 2023 dengan relatif baik.

Pemerintah resmi menyerahkan Daftar Isian Masalah (DIM) terkait dengan Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan atau RUU Kesehatan pada Selasa (5/4). Pembahasan regulasi anyar soal kesehatan itu, ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia Kerja. Dalam dokumen laporan kepada Komisi IX DPR, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyampaikan 3.020 DIM di dalam batang tubuh yang terdiri dari 1.037 DIM tetap yang dapat disetujui secara langsung, 399 DIM perubahan redak­sio­nal yang perlu dibahas dan sinkronisasi, dan 1.584 DIM perubahan substansi yang masih perlu ditindaklanjuti oleh Panja RUU Kesehatan. Selain itu, terdapat 1.584 DIM dalam bagian penjelasan RUU Kesehatan, baik yang tetap, perubahan redaksional, maupun perubahan substansi. Saat rapat dengan Komisi IX DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa langkah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat menjadi tantangan utama yang ingin diselesaikan dengan menerbitkan RUU Kesehatan. Dia menjelaskan bahwa secara garis besar RUU Kesehatan memiliki dua tujuan utama, yakni memenuhi hak seluruh masyarakat atas pelayanan kesehatan serta memastikan negara hadir dan bertanggung jawab dalam memenuhi layanan kesehatan masyarakat.