Kesadaran para pelaku usaha lokal untuk memiliki merek atau brand saat ini makin meningkat seiring dengan keinginan untuk mengembangkan skala bisnis. Meski demikian, masih belum banyak yang menyadari untuk melindungi merek yang dimiliki dengan mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Padahal, dengan mendaftarkan HKI ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, pelaku usaha akan terlindungi dari risiko plagiasi atau duplikasi yang mungkin akan mengancam pengembangan bisnisnya ke depan. Direktur Merek & Indikasi GeografiDirektorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kurniaman Telaumbanua mengatakan bahwa pendaftaran merek akan membuat nilai jual dan daya saing produk lokal meningkat. Sebab, HKI pada dasarnya merupakan aset yang memiliki nilai ekonomis dan dapat digolongkan sebagai aset perusahaan dalam kategori aset tidak bergerak. Menurutnya, ketika suatu merek sudah didaftarkan dan dapat berkembang menjadi merek yang memiliki reputasi baik, maka dapat dikomersialisasikan, salah satunya melalui perjanjian lisensi merek sehingga mereknya bisa digunakan oleh pihak lain secara aman tanpa khawatir terjadinya plagiasi. “Lisensi merek dapat menjadi salah satu sarana bagi pemilik merek untuk melindungi mereknya sekaligus mengkomersialisasikan kekayaan intelektual dengan memberikan ijin kepada pihak lain menggunakan mereknya,” kata Kurniawan. Sementara itu, Susanty Widjaya Ketua Umum Asosiasi Lisensi Indonesia mengatakan bahwa sebuah merek atau brand memiliki suatu kekuatan yang dapat membuat nilai jual sebuah produk menjadi meningkat. Dia mencontohkan secangkir kopi yang memiliki merek dan tidak memiliki merek harganya akan berbeda jauh. Susanty yang merupakan pemilik Bakmi Naga mengatakan brand produknya sudah terdaftar di DJKI Kemenkumham. Bermula dari sebuah gerobakan kecil hingga dapat berkembang dan memiliki cabang di seluruh Indonesia hingga ke Merauke. “Bicara HKI maka bukan hanya merek saja yang bisa didaftarkan tetapi juga ada kemasan, paten dan keunikan dari tekstur bakmi juga bisa didaftarkan,” tuturnya.

Pembatalan impor kereta rel listrik atau KRL bekas dari Jepang yang tidak dibarengi dengan alternatif lain untuk menggantikannya diprediksi akan meningkatkan pembelian kendaraan bermotor. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menyebabkan pembengkakan kebutuhan hidup masyarakat secara umum. Urban Planning, Gender, and Social Inclusion Associate dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Deliani Poetriayu Siregar mengkritik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) karena tak mewacanakan alternatif selain impor. Kedua perusahaan juga ia sebut kurang transparan memaparkan biaya yang dibutuhkan untuk impor dari Jepang ataupun beli baru dari PT Industri Kereta Api (Persero).

”Yang kami takutkan, PT KAI dan KCI memang tidak ada solusi lain. Takutnya, nantinya masyarakat yang tadinya commuting dari luar Jakarta dengan KRL akan berpindah ke kendaraan bermotor pribadi. Perpindahan ini bisa jadi irreversible (permanen) karena mereka sudah keluar modal untuk beli kendaraan,” kata Deliani, Jumat (14/4). Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), selama Januari-Maret 2023, sebanyak 1,84 juta unit sepeda motor terjual. Jumlah ini naik dari 1,26 juta unit pada periode yang sama 2022 dan 1,29 juta unit selama tiga bulan pertama tahun 2021. Menurut Deliani, jika jumlah rangkaian KRL yang beroperasi dibiarkan berkurang, masyarakat secara umum akan menanggung akibat ekonominya, utamanya akibat macet. ”Kalau semakin banyak kendaraan pribadi, tentunya ini akan menambah emisi karbon dan akhirnya menyebabkan masalah kesehatan. Kerugiannya akan jauh lebih besar kalau kita harus menunggu produksi kereta dalam negeri,” katanya. (Yoga)

Pemerintah menargetkan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana disahkan pada Juni mendatang. Pengesahan UU ini menjadi prioritas karena pemerintah berupaya segera bergabung dengan The Financial Action Task Force (FATF) yang berpusat di Prancis. FATF adalah organisasi yang dibentuk pada 1989 atas inisiatif negara-negara G7, yaitu Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS. Lewat FATF, negara-negara itu membentuk standar kebijakan untuk melawan pencucian uang. Sejak 2001, ruang lingkup FATF diperluas, bukan hanya pencucian uang, tapi juga pendanaan terorisme. Saat ini FATF menyoroti masalah pendanaan yang membiayai kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan senjata ilegal, penipuan di ruang siber, dan kejahatan serius lainnya.

Negara yang ingin menjadi anggota FATF disyaratkan memiliki peraturan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diatur dalam UU Perampasan Aset. Indonesia belum memenuhi syarat itu karena RUU Perampasan Aset yang digagas sejak 2003 hingga kini tak kunjung disahkan. Menkopolhukam Mahfud Md. mengatakan naskah UU Perampasan Aset sudah disiapkan dan telah rampung dibahas bersama sejumlah instansi pemerintah. "Saya pastikan bahwa naskah yang memuat keseluruhan substansi sudah selesai dan diberi paraf oleh para menteri serta ketua atau kepala lembaga terkait,” kata Mahfud di kantornya pada Jumat, 14 April 2023. "Dalam waktu tak lama, RUU Perampasan Aset ini akan segera dikirim ke DPR,” katanya. “Presiden juga sudah mendorong kami agar lebih cepat mengkonsolidasikan materi-materi secara redaksional atau konsistensi narasi.” (Yetede)

Menhub, Budi Karya Sumadi meminta masyarakat mewaspadai Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sebagai simpul kemacetan arus mudik Lebaran 2023. Kendaraan yang melintasi Merak dan Cipali masing-masing diprediksi mencapai 45 ribu dan 121 ribu pada puncak arus mudik H-3 atau 19 April 2023. Total pemudik tahun ini diprediksi mencapai 123,8 juta orang, melonjak 44,9% dari tahun lalu, sebanyak 27,32 juta pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi, 25,13 juta menggunakan sepeda motor, 22,77 juta menggunakan bus, dan 9,53 juta pemudik menggunakan mobil sewa.

“Lonjakan pemudik itu akan di dua tempat, satu Tol Cipali, karena di situ ada pemberhentian dua jalur dan empat jalur. Yang kedua di Merak. Kami sudah persiapan, tentu persiapan tidak berarti apa-apa apabila solusinya tidak baik,” kata Menhub usai melepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2023 B-Universe di  Jakarta, Jumat (15/4). Kalangan pengamat transportasi yang dihubungi Investor Daily meminta pemerintah jangan terlalu fokus ke jalan tol, tapi juga memperhatikan jalan-jalan arteri. Soalnya, jalan arteri juga merupakan bagian dari jalan yang dilintasi pemudik. (Yetede)

Pemerintah AS menandatangani komitmen hibah US$ 649 juta untuk Indonesia melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC). MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah AS ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013-2018, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total US$ 600 juta.

Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April 2023 di Kota Washington DC yang dihadiri Secretary of the US Department of Treasury Janet Yellen; Menkeu Sri Mulyani, Dubes RI untuk AS Rosan Roeslani, dan Vice President Department of Compact Operations of the MCC Cameron Alford. Dalam keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (14/4) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan melalui program ini Pemerintah AS terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara. (Yetede)

Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan yang berorientasi pada transportasi umum tengah menjadi buah bibir. Konsep pembangunan kota yang menempatkan transportasi massal sebagai pusat hunian kini menjadi primadona milenial. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendorong aksesibilitas ke transportasi umum. TOD memungkinkan masyarakat untuk hidup dan bekerja di dekat stasiun kereta api atau halte bus. Skema TOD pertama kali digulirkan raja real estat dari Amerika, Thomas Lowry, pada 1865. Dia memberi nama Twin Cities Rapid Transit (TCRT). Awalnya, konsep ini diimplementasikan di St. Louis Park dan Columbia Heights, AS. Lahirnya konsep TOD di Indonesia seiring dengan perkembangan transportasi massal, seperti commuterline, mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT). Proyek TOD diinisiasi oleh pemerintah, karena sejumlah lahan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN melaporkan telah menyelesaikan 8.348 unit apartemen proyek hunian milenial dengan total pendanaan mencapai Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, telah terjual sebanyak 65%. Pembeli proyek apartemen itu kebanyakan dari kalangan milenial, mencapai 41%. Hunian milenial tersebut dibangun di sejumlah lokasi, antara lain Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan apartemen berbasis TOD yang berada di Depok. Apartemen yang bernama Samesta Mahata Margonda itu terdapat 940 unit. Sebanyak 733 unit telah terjual atau sekitar 78%. Menurut harian ini, pembangunan hunian TOD sangat positif dipacu guna memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Apalagi, seperti diucapkan Presiden, 75% wilayah Indonesia merupakan laut dan 25% darat. Hal itu menimbulkan keterbatasan lahan di Indonesia.

KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalur rel di Jateng, Sulsel, Jabar, dan peningkatan kondisi pelintasan kereta api di Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Untuk mengantisipasi dampak dari kasus suap terhadap kualitas jalur, Kemenhub akan mengaudit kelaikan dan keselamatan di proyek-proyek yang terindikasi korupsi. Kasus dugaan korupsi jalur rel tersebut terungkap dari rangkaian penangkapan di sejumlah lokasi pada Selasa (11/4) KPK, Kamis (13/4) dini hari, menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan koupsi itu. Enam orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Harno Trimadi; Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jateng Putu Sumarjaya; pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jateng Bernard Hasibuan; PPK BTP Jabar Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulsel Achmad Affandi; serta PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah.

Sementara itu, empat orang yang disangkakan sebagai pemberi suap ialah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim, dan Vice President PT KA Manajemen Properti Parjono. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, para tersangka diduga terlibat pengaturan pemenang pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Sulsel, Jateng, Jabar, dan pemeliharaan kondisi pelintasan kereta api di Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Dalam pengaturan pemenangan proyek itu, pihak swasta diduga menyuap pejabat di Ditjen Perkeretaapian 5-10 % nilai proyek. Karena  itu, KPK menduga total penerimaan uang mencapai Rp 14,5 miliar. Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, akan mengaudit proyek-proyek yang terindikasi korupsi untuk memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan kelaik-operasian. (Yoga)

Sampai saat ini, pemanfaatan kekayaan intelektual yang berasal dari riset dan inovasi para peneliti masih menjadi tantangan di Indonesia. Para peneliti didorong untuk memahami pengaturan perlindungan kekayaan intelektual agar hasil karyanya dapat dimanfaatkan secara luas tanpa kehilangan hak ekonomi. Hal ini mengemuka dalam seminar tentang ekosistem kekayaan intelektual dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi, di Jakarta, Kamis (13/4/2023). (Yoga)

Tiga perusahaan terseret kasus dugaan suap tender jalur kereta api. Langganan pemenang proyek jumbo Kementerian Perhubungan. Ketiga perusahaan itu adalah, PT Istana Putra Agung, PT Dwifarita Fajarkharisma di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan PT KA Manajemen Properti. (Yetede)

Ketidakpatuhan puluhan anggota DPR menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menunjukkan hipokrisi lembaga tersebut. Mengecam pejabat pemerintah yang tidak melaporkan hartanya ke KPK, justru para politikus DPR sendiri yang tak patuh. Bagaimana kita bisa percaya DPR jika para pemimpinnya melanggar aturan. Dari 86 orang pemimpin alat kelengkapan Dewan pimpinan DPR, badan, hingga komisi, sebanyak 55 di antaranya tak patuh melaporkan hartanya. Padahal kewajiban melaporkan kekayaan adalah amanat UU tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bagi anggota DPR, jika tak taat melaporkan harta, mereka juga bisa melanggar kode etik. Peraturan DPR tentang Kode Etik menyebutkan bahwa anggota DPR harus mematuhi hukum. Ketika mereka tak melaporkan hartanya, itu berarti melanggar kode etik juga.

Ikhtiar Indonesia Corruption Watch melaporkan ketidakpatuhan para wakil rakyat ke Mahkamah Kehormatan DPR patut diapresiasi. Ini upaya untuk mendorong ketaatan anggota DPR menyampaikan jumlah hartanya ke KPK, yang lantas bisa dilihat secara terbuka oleh publik. Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN tak optimal mendorong ketaatan karena hanya mencantumkan ancaman sanksi administratif bagi mereka yang tidak melapor. Ancaman sanksi etik kiranya bisa mendorong kepatuhan. Masalahnya, Mahkamah Kehormatan DPR ada kemungkinan tumpul. Ada tiga pemimpin Mahkamah Kehormatan DPR yang juga tak patuh melaporkan hartanya. Karena itu, berharap Mahkamah Kehormatan DPR menindaklanjuti laporan ICW dan menyidangkannya secara terbuka adalah angan-angan menerawang langit. (Yetede)