Menhub, Budi Karya Sumadi meminta masyarakat mewaspadai Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sebagai simpul kemacetan arus mudik Lebaran 2023. Kendaraan yang melintasi Merak dan Cipali masing-masing diprediksi mencapai 45 ribu dan 121 ribu pada puncak arus mudik H-3 atau 19 April 2023. Total pemudik tahun ini diprediksi mencapai 123,8 juta orang, melonjak 44,9% dari tahun lalu, sebanyak 27,32 juta pemudik diproyeksikan menggunakan mobil pribadi, 25,13 juta menggunakan sepeda motor, 22,77 juta menggunakan bus, dan 9,53 juta pemudik menggunakan mobil sewa.

“Lonjakan pemudik itu akan di dua tempat, satu Tol Cipali, karena di situ ada pemberhentian dua jalur dan empat jalur. Yang kedua di Merak. Kami sudah persiapan, tentu persiapan tidak berarti apa-apa apabila solusinya tidak baik,” kata Menhub usai melepas Tim Liputan Mudik Lebaran 2023 B-Universe di  Jakarta, Jumat (15/4). Kalangan pengamat transportasi yang dihubungi Investor Daily meminta pemerintah jangan terlalu fokus ke jalan tol, tapi juga memperhatikan jalan-jalan arteri. Soalnya, jalan arteri juga merupakan bagian dari jalan yang dilintasi pemudik. (Yetede)

Pemerintah AS menandatangani komitmen hibah US$ 649 juta untuk Indonesia melalui program Compact II Millennium Challenge Corporation (MCC). MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah AS ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pemberian komitmen hibah tersebut merupakan yang kedua kalinya bagi Indonesia. Sejak 2013-2018, Indonesia telah diberikan komitmen hibah program Compact I MCC dengan total US$ 600 juta.

Acara penandatanganan kesepakatan hibah dilakukan pada 13 April 2023 di Kota Washington DC yang dihadiri Secretary of the US Department of Treasury Janet Yellen; Menkeu Sri Mulyani, Dubes RI untuk AS Rosan Roeslani, dan Vice President Department of Compact Operations of the MCC Cameron Alford. Dalam keterangan resmi Kemenkeu, Jumat (14/4) Menkeu Sri Mulyani menjelaskan melalui program ini Pemerintah AS terus berkomitmen untuk tidak hanya mengambil peran dalam pemulihan ekonomi global, tetapi juga mengentaskan kemiskinan dunia melalui pemberian hibah dan bantuan kepada berbagai negara. (Yetede)

Transit Oriented Development (TOD) atau pembangunan yang berorientasi pada transportasi umum tengah menjadi buah bibir. Konsep pembangunan kota yang menempatkan transportasi massal sebagai pusat hunian kini menjadi primadona milenial. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, dan mendorong aksesibilitas ke transportasi umum. TOD memungkinkan masyarakat untuk hidup dan bekerja di dekat stasiun kereta api atau halte bus. Skema TOD pertama kali digulirkan raja real estat dari Amerika, Thomas Lowry, pada 1865. Dia memberi nama Twin Cities Rapid Transit (TCRT). Awalnya, konsep ini diimplementasikan di St. Louis Park dan Columbia Heights, AS. Lahirnya konsep TOD di Indonesia seiring dengan perkembangan transportasi massal, seperti commuterline, mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT). Proyek TOD diinisiasi oleh pemerintah, karena sejumlah lahan dikelola oleh badan usaha milik negara (BUMN). Kementerian BUMN melaporkan telah menyelesaikan 8.348 unit apartemen proyek hunian milenial dengan total pendanaan mencapai Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, telah terjual sebanyak 65%. Pembeli proyek apartemen itu kebanyakan dari kalangan milenial, mencapai 41%. Hunian milenial tersebut dibangun di sejumlah lokasi, antara lain Depok, Jakarta, Tangerang, Bogor, dan Karawang. Presiden Joko Widodo baru saja meresmikan apartemen berbasis TOD yang berada di Depok. Apartemen yang bernama Samesta Mahata Margonda itu terdapat 940 unit. Sebanyak 733 unit telah terjual atau sekitar 78%. Menurut harian ini, pembangunan hunian TOD sangat positif dipacu guna memenuhi kebutuhan perumahan di Indonesia. Apalagi, seperti diucapkan Presiden, 75% wilayah Indonesia merupakan laut dan 25% darat. Hal itu menimbulkan keterbatasan lahan di Indonesia.

KPK mengungkap dugaan suap proyek pembangunan jalur rel di Jateng, Sulsel, Jabar, dan peningkatan kondisi pelintasan kereta api di Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Untuk mengantisipasi dampak dari kasus suap terhadap kualitas jalur, Kemenhub akan mengaudit kelaikan dan keselamatan di proyek-proyek yang terindikasi korupsi. Kasus dugaan korupsi jalur rel tersebut terungkap dari rangkaian penangkapan di sejumlah lokasi pada Selasa (11/4) KPK, Kamis (13/4) dini hari, menetapkan 10 tersangka dalam kasus dugaan koupsi itu. Enam orang disangkakan sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian, Kemenhub, Harno Trimadi; Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jateng Putu Sumarjaya; pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jateng Bernard Hasibuan; PPK BTP Jabar Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api Sulsel Achmad Affandi; serta PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah.

Sementara itu, empat orang yang disangkakan sebagai pemberi suap ialah Direktur PT Istana Putra Agung Dion Renato Sugiarto, Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma Muchamad Hikmat, Direktur PT KA Manajemen Properti hingga Februari 2023 Yoseph Ibrahim, dan Vice President PT KA Manajemen Properti Parjono. Menurut Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, para tersangka diduga terlibat pengaturan pemenang pelaksanaan proyek pembangunan di wilayah Sulsel, Jateng, Jabar, dan pemeliharaan kondisi pelintasan kereta api di Jawa-Sumatera tahun anggaran 2018-2022. Dalam pengaturan pemenangan proyek itu, pihak swasta diduga menyuap pejabat di Ditjen Perkeretaapian 5-10 % nilai proyek. Karena  itu, KPK menduga total penerimaan uang mencapai Rp 14,5 miliar. Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis, akan mengaudit proyek-proyek yang terindikasi korupsi untuk memastikan pemenuhan persyaratan keselamatan dan kelaik-operasian. (Yoga)

Sampai saat ini, pemanfaatan kekayaan intelektual yang berasal dari riset dan inovasi para peneliti masih menjadi tantangan di Indonesia. Para peneliti didorong untuk memahami pengaturan perlindungan kekayaan intelektual agar hasil karyanya dapat dimanfaatkan secara luas tanpa kehilangan hak ekonomi. Hal ini mengemuka dalam seminar tentang ekosistem kekayaan intelektual dalam pemanfaatan hasil riset dan inovasi, di Jakarta, Kamis (13/4/2023). (Yoga)

Tiga perusahaan terseret kasus dugaan suap tender jalur kereta api. Langganan pemenang proyek jumbo Kementerian Perhubungan. Ketiga perusahaan itu adalah, PT Istana Putra Agung, PT Dwifarita Fajarkharisma di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan PT KA Manajemen Properti. (Yetede)

Ketidakpatuhan puluhan anggota DPR menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) menunjukkan hipokrisi lembaga tersebut. Mengecam pejabat pemerintah yang tidak melaporkan hartanya ke KPK, justru para politikus DPR sendiri yang tak patuh. Bagaimana kita bisa percaya DPR jika para pemimpinnya melanggar aturan. Dari 86 orang pemimpin alat kelengkapan Dewan pimpinan DPR, badan, hingga komisi, sebanyak 55 di antaranya tak patuh melaporkan hartanya. Padahal kewajiban melaporkan kekayaan adalah amanat UU tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bagi anggota DPR, jika tak taat melaporkan harta, mereka juga bisa melanggar kode etik. Peraturan DPR tentang Kode Etik menyebutkan bahwa anggota DPR harus mematuhi hukum. Ketika mereka tak melaporkan hartanya, itu berarti melanggar kode etik juga.

Ikhtiar Indonesia Corruption Watch melaporkan ketidakpatuhan para wakil rakyat ke Mahkamah Kehormatan DPR patut diapresiasi. Ini upaya untuk mendorong ketaatan anggota DPR menyampaikan jumlah hartanya ke KPK, yang lantas bisa dilihat secara terbuka oleh publik. Undang-Undang tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN tak optimal mendorong ketaatan karena hanya mencantumkan ancaman sanksi administratif bagi mereka yang tidak melapor. Ancaman sanksi etik kiranya bisa mendorong kepatuhan. Masalahnya, Mahkamah Kehormatan DPR ada kemungkinan tumpul. Ada tiga pemimpin Mahkamah Kehormatan DPR yang juga tak patuh melaporkan hartanya. Karena itu, berharap Mahkamah Kehormatan DPR menindaklanjuti laporan ICW dan menyidangkannya secara terbuka adalah angan-angan menerawang langit. (Yetede)

Para pengamat kebijakan pemerintah menganggap skema diskon tarif tol tak akan bisa mengikis potensi kepadatan kendaraan pribadi saat puncak arus mudik Lebaran 2023. Pasalnya, pengguna mobil pribadi didominasi oleh pekerja formal yang hari liburnya cenderung ditentukan oleh kantor masing-masing. Koordinator Indonesia Toll Road Watch (ITRW), Deddy Herlambang, memperkirakan arus kendaraan tetap bertumpuk menjelang Idul Fitri meski ada diskon tarif jalan tol pada dua hari sebelum dan sesudah cuti bersama, 19-25 April 2023. “Umumnya tetap ramai pada H-2, sehingga diskon untuk keberangkatan yang lebih awal bakal sama sekali tak berpengaruh,” tuturnya kepada Tempo, kemarin, 13 April 2023.

Pemerintah sebelumnya menggeser hari pertama cuti bersama dari 21 April menjadi 19 April agar arus keberangkatan masyarakat tak menumpuk sekaligus. Saat puncak arus nanti, Kementerian memperkirakan adanya 17,7 juta pemudik yang bergerak secara bersamaan di berbagai jenis moda transportasi. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga memprediksi adanya 3,6 juta kendaraan yang bergerak keluar dari Jakarta dan kota sekitarnya. Arus yang bergerak khusus melalui jalan tol pada H-2 Lebaran atau 20 April 2023 bisa sebanyak 228-248 ribu unit (Yetede)

Salah satu hal yang paling diharapkan dari demokrasi adalah terciptanya kondisi yang mengharuskan negara (baca: para penguasa) menciptakan kesempatan yang sama bagi semua warga negara untuk memiliki kehidupan lebih baik. Untuk itu, demokrasi diharapkan tidak hanya mampu menjamin kebebasan (freedom), keamanan (safety), dan hak asasi warga negara, tetapi juga mampu menghasilkan kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Namun, ketika apa yang diharapkan dari demokrasi itu tidak kunjung tiba atau dirasa tidak sesempurna yang diharapkan, maka ada saja pihak-pihak yang dengan mudah menyalahkan demokrasi itu sendiri. Banyak yang lupa bahwa kemampuan demokrasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melahirkan kesejahteraan sangat ditentukan oleh para praktisi demokrasi itu sendiri.

Demokrasi kita, menjadi cacat karena banyaknya benalu-benalu yang menghambat pertumbuhan ekonomi dengan korupsi belakangan ini, yang melibatkan para pejabat, politisi, dan elite negeri ini. Kita jengkel, sebal, sedih, dan marah terhadap berbagai kasus korupsi yang melanda negeri ini seperti tiada henti. Kondisi ini diakui secara terbuka oleh Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sekarang terjadi di mana-mana, hampir di semua sector (Kompas, 25 Maret 2023). Korupsi inilah yang menjadi salah satu benalu utama yang terus-menerus menghambat dan merusak kemampuan demokrasi untuk menghasilkan capaian pembangunan yang positif. Oleh karena itu, kita tidak boleh putus asa dan keliru mengambil kesimpulan bahwa demokrasilah yang menjadi penyebab lambannya kemajuan ekonomi. Memperkuat demokrasi menjadi agenda penting bagi pemberantasan korupsi. Kita perlu menjaga independensi dan mencegah pelemahan kewenangan dan kapasitas komisi antikorupsi dan lembaga-lembaga penegakan hokum. (Yoga)

Pengembang mengaku mulai kesulitan memasok rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi yang tertunda selama lebih dari dua tahun menyebabkan arus kas pengembang tergerus. Berdasarkan data Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), hingga triwulan I (Januari-Maret) tahun 2023, penyaluran KPR bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) sejumlah 46.233 unit, setara 20,1 % target FLPP sebanyak 229.000 unit tahun ini senilai Rp 25,18 triliun. Batasan harga rumah bersubsidi berkisar Rp 150,5 juta hingga Rp 219 juta per unit sesuai zonasi. Adapun batasan penghasilan untuk memiliki rumah bersubsidi maksimum Rp 8 juta-Rp 10 juta per bulan, sesuai zonasi.

Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPPREI) Koordinator bidang Rumah Subsidi Moerod mengemukakan, realisasi pembangunan rumah bersubsidi ini tergolong lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, sekitar 65.000 unit. Hal itu dipicu hambatan perizinan dan belum adanya penyesuaian patokan harga jual rumah bersubsidi. ”Sebagian pengembang rumah bersubsidi mulai beralih ke pasokan rumah komersial,” ujarnya dalam diskusi ”Solusi Permasalahan Pembangunan Perumahan”, yang diselenggarakan Asosiasi Pengembang Real Estat Indonesia, di Jakarta, Rabu (12/4). (Yoga)