Sejumlah pengurus induk cabang olahraga mengeluh karena anggaran pemusatan latihan nasional atau pelatnas dari Kemenpora belum jua cair. Memang, mereka berusaha mencari anggaran secara mandiri untuk tetap melanjutkan pelatnas tanpa putus sejak tahun lalu. ”Tahun ini, kami belum menerima anggaran pelatnas. Jadi, kami mencari anggaran mandiri. Itu buang waktu dan energi. Apalagi anggaran yang didapat tidak bisa maksimal dan federasi ada keterbatasan memenuhinya. Belum lagi kami membina banyak atlet, ada 23 atlet renang dengan satu pelatih asing dan masing-masing 18 atlet untuk tim polo air putra-putri dengan dua pelatih asing,” ujar Sekjen Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh Indo nesia (PRSI) Ali Patiwiri di sela Rapat Anggota Komite Olimpiade Indonesia 2023 di Jakarta, Senin (6/3).Ali mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal anggaran bantuan pelatnas dan melakukan review bersama tim Kemenpora beberapa waktu lalu, dan sudah disetujui, tetapi belum tahu pasti kapan penandatanganan nota kesepahaman (MOU).

Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Raja Sapta Oktohari memastikan, Rapat Anggota KOI 2023 bukan sekadar acara formalitas setiap tahun, melainkan bagian dari upaya perbaikan untuk olahraga Indonesia. Maka dari itu, mereka akan menampung semua aspirasi cabang untuk masukan secara internal dan eksternal, terutama kepada Kemenpora. ”Banyak suara dari cabang. Mereka dituntut prestasi, tetapi mereka belum mendapatkan dukungan untuk pelatnas. Banyak cabang teriak karena belum ada dukungan tersebut. Itu yang akan kami suarakan kepada pemerintah,” ujar Okto. Ketua Kontingen (Cdm) Indonesia di SEA Games 2023 Lexyndo Hakim menyampaikan, pada 28 Februari, mereka sudah bertemu dengan sejumlah cabang untuk mendengarkan keluhan dan mencari solusi bersama. Mereka berharap pemangku kepentingan terkait dari pengurus cabang, KOI, dan Kemenpora menjaga komitmen dan koordinasi agar kebutuhan atlet terpenuhi dengan baik. (Yoga)

JAKARTA, ID – Penyelenggara negara yang terbukti memanipulasi laporan harta kekayaan perlu diberi sanksi pidana yang berat. Karena itu, Undang-Undang No 28 Tahun 1999 yang di dalamnya mengatur laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) perlu direvisi. Sebab, dalam UU itu tidak ada sanksi pidana bagi pelanggar, namun hanya sebatas sanksi administratif. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio berpendapat bahwa UU No 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) memang harus direvisi. Perlu ditambahkan subtansi yang mengatur sanksi berat bagi mereka yang memanipulasi laporan harta kekayaan. Termasuk di dalamnya sanksi pidana. “Kalau UU tidak ada sanksi, tidak punya kekuatan. Sebab, ada kecenderungan orang itu untuk menipu,” kata dia. Selain revisi dan perbaikan UU dan peraturan terkait LHKPN, Agus Pambagio juga menyebut perlunya ‘dihidupkan’ pembahasan RUU Perampasan Aset. UU Perampasan Aset sangat efektif untuk memiskinkan para koruptor. “RUU ini harus dimunculkan kembali. UU Perampasan Aset bisa membikin jera karena bisa merampas aset untuk memiskinkan koruptor,” kata dia. (Yetede)

JAKARTA, ID – Pemerintah memutuskan untuk merelokasi Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta milik Pertamina ke lahan milik PT Pelindo (Persero). Pembangunan depo baru direncanakan pada akhir 2024 mendatang, dengan estimasi waktu pembangunan sektar 2-2,5 tahun. Keputusan pemindahan lokasi Depo Plumpang merupakanhasil rapat antara Kementerian BUMN dengan PT Pertamina (Persero) di Jakarta, Senin (6/3). Rapat tersebut merupakan tindaklanjut dari arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono agar segera menetapkan solusi terkait insiden kebakaran tersebut. Presiden menyampaikan instruksi tersebut kepada awak media usai menyambangi posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). “Nomer satu tentu arahan Bapak Presiden, solusi melayani, melindungi rakyat. Karena itu Pertamina memastikan perlindungan kepada rakyat sekitarnya kita jaga,” kata Erick usai rapat. Relokasi dilakukan menyusul terjadinya insiden kebakaran pipa penerima BBM dan menjalar ke pemukiman warga yang berada tidak jauh dari Depo.  (Yetede)

BANDUNG, ID - Presiden Jokowi mendukung Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutuskan agar KPU tidak melaksanakan atau menunda pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Hal ini ditegaskan Presiden Jokowi usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (06/03/2023). “Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding,” kata Jokowi. Dia menegaskan pemerintah telah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan rencana. “Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan,” kata dia. Sebelumnya, PN Jakarta Pusat pada Kamis (2/3), mengabulkan gugatan Partai Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. (Yetede)

Pogram Tol Laut memasuki tahun kedelapan implementasi. Program tersebut melibatkan 115 pelabuhan singgah yang tersebar di 91 kabupaten/kota di 24 provinsi seluruh Indonesia.Semangat Tol Laut adalah menciptakan pemerataan ekonomi antara kawasan barat dan timur Indonesia, terutama di daerah terpencil, terluar, tertinggal, dan pedalaman (3TP).Namun, sejumlah persoalan masih membayangi pelaksanaan Program Tol Laut. Visi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah belum selaras. Tingginya permintaan pemda untuk dilalui Tol Laut belum dapat dipenuhi karena armada dan infrastruktur pelabuhan kurang memadai.Kolaborasi dengan sektor swasta perlu penguatan supaya target mengembalikan kejayaan laut dapat terwujud.

Pemerintah mengkaji dua opsi relokasi sebagai solusi agar tragedi kebakaran Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakut, yang banyak menelan korban, tidak terulang. Opsi ini sempat mengemuka dalam insiden serupa pada 2009, tetapi tak pernah terealisasi hingga tragedi lebih parah terjadi lagi pada Jumat (3/3) malam. Saat mengunjungi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang mengungsi ke Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Rasela, Jakut, Minggu (5/3), Presiden Jokowi memerintahkan agar segera ditemukan solusi. Ada dua opsi yang bisa diambil, yakni menggeser lokasi depo atau memindahkan penduduk ke tempat relokasi. Prinsipnya, zona berbahaya tidak dapat lagi ditinggali penduduk.

”Terutama karena ini memang zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja (Depo) Plumpang digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser, direlokasi,” kata Presiden. Terkait opsi itu, Presiden telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk segera mencari solusi. ”Semuanya memang harus, zona-zona berbahaya in tidak hanya di sini, harus diaudit,harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya mengenai itu,” kata Presiden. Presiden Jokowi mengatakan, kejelasan solusi mengenai hal itu segera diputuskan dalam satu-dua hari ini oleh Pertamina dan Pj. Gubernur DKI Jakarta. (Yoga)

Impor kereta rel listrik atau KRL tetap menjadi opsi Kemenperin dalam upaya mendukung peremajaan  sarana KRL. Namun, importasi tersebut tidak menjadi prioritas, terlebih lagi mengimpor kereta bekas. Industri kereta dalam negeri dipandang perlu diperkuat supaya impor kereta bekas tidak terulang lagi. Tahun ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Commuter atau Kereta Commuter Indonesia (KCI) merencanakan pengadaan kereta bekas untuk mengganti kereta yang dikonservasi atau dipensiunkan pada 2023. Rencana mengimpor kereta bekas dari Jepang itu sudah disetujui Kemenhub, tetapi belum disetujui Kemenperin.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, kementeriannya harus memastikan keseimbangan di antara beberapa aspek terkait importasi itu, antara lain penggunaan industri dalam negeri, tetap terciptanya penyerapan tenaga kerja, dan pelayanan transportasi publik yang terjaga. ”Importasi tetap ada dalam opsi walaupun tidak prioritas, apalagi barang bekas,” katanya lewat pesan singkat di Jakarta, Sabtu (4/3/2023). ”Ke depan, kasus seperti ini, apalagi impor (kereta bekas), tidak boleh terulang lagi,” ujarnya. (Yoga)

Pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai tersendat dipicu tertundanya penyesuaian harga patokan rumah bersubsidi yang dijanjikan pemerintah. Sebagian pengembang rumah bersubsidi mulai menaikkan harga jual rumah. Akibatnya, rumah tersebut tidak lagi mendapatkan  insentif subsidi. Harga rumah bersubsidi hingga kini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta per unit, terbagi menurut zonasi. Dalam skema rumah bersubsidi, konsumen mendapat insentif berupa  pembebasan komponen biaya PPN, PPh, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Rumah bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan batasan penghasilan bulanan Rp 7 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.

Sekjen Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Djumali, menuturkan, tertundanya penyesuaian harga rumah subsidi oleh pemerintah selama lebih dari tiga tahun semakin memberatkan arus kas pengembang. Sebagian pengembang rumah bersubsidi mengurangi pasokan karena arus kas sudah tidak bisa menutup biaya produksi. Sebagian pengembang mulai menaikkan harga jual rumah bersubsidi. Rumah tipe subsidi yang harganya dinaikkan tersebut menyebabkan harga rumah tidak lagi masuk skema rumah bersubsidi. Akibatnya, konsumen kehilangan insentif dan terkena beban biaya pajak 17,5 % dari harga rumah. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akhirnya berjanji mengakomodasi 1.345 guru honorer yang lulus passing grade 2021, tetapi sampai saat ini belum disiapkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Koordinator guru honorer lulus passing grade 2021 NTT, Dina Nomleni, di Kupang, Minggu (5/3) mengatakan, mereka dibantu anggota Komisi X DPR, Anita Gah, sehingga kini ada titik terang bagi 1.345 guru honorer itu. (Yoga)

JAKARTA, ID – Pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk beras, telur, dan ayam saat memasuki bulan Ramadan 2023. Bansos ini diberikan kepada kelompok masyarakat tidak mampu khususnya yang sudah termasuk dalam penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). “Pemerintah telah memutuskan akan memberikan bantuan beras, telur, dan ayam selama tiga bulan. Hal ini sedang diatur regulasinya dan akan diberikan selama tiga bulan terutama kepada desil yang mendapatkan PKH dan BPNT,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2023, Minggu (5/3/2023). Adapun pemerintah telah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp 104,2 triliun dalam APBN 2023. Anggaran ini digunakan untuk penguatan sektor pertanian dan cadangan pangan. Airlangga mengatakan, pemberian bansos ini sebagai wujud pemerintah menjaga stabilisasi harga jelang bulan Ramadan. Pada saat yang sama (Maret), ia mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menjalankan survei mengenai tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan di masyarakat. (Yetede)