JAKARTA, ID – Presiden Joko Widodo menginstruksikan segera ditetapkan solusi terkait insiden kebakaran yang terjadi di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) atau Depo Plumpang, Jakarta. Alternatif solusinya dengan merelokasi depo terminal atau rumah penduduk yang direlokasi. “Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas,” kata Jokowi saat meninjau salah satu posko korban kebakaran di RPTRA Rasela Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3). Menurut Jokowi, bisa saja Depo Plumpangnya digeser atau penduduknya yang digeser ke relokasi. Dia menegaskan area pemukiman warga di Plumpang termasuk zona berbahaya. Tak hanya Depo Plumpang, Jokowi pun memerintahkan agar seluruh zona yang berbahaya diaudit dan dievaluasi. “Semuanya memang harus zona-zona berbahaya, tidak hanya di sini saja, harus diaudit harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa,” tegas Jokowi. Sebelumnya Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin berharap Depo BBM Pertamina Plumpang, Jakarta utara bisa direlokasi ke area pelabuhan. Alasan keamanan menjadi salah satu pertimbangan. “Selanjutnya penataan daerah ini saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman, itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo,” katanya di Tanah Merah Plumpang, Jakarta Utara pada Sabtu (4/3).

JAKARTA-Petir yang datang pada Jumat, 3 Maret 2023, menjelang pukul 8 malam mengalihkan Arifin yang sibuk memperbaiki kipas. Pandangan pria beusia 38 tahun  itu lantas tertuju pada percikan api di dalam kawasan Terminal Integrated Bahan Bakar Minyak (BBM) milik PT Pertamina Patra Niaga atau Depo Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara. Percikan itu tampak jelas dari lantai dua rumah tempat Arifin berada. Jaraknya sekitar 10 meter dari tembok pembatas Depo Plumpang. Teringat kebakaran tangky yang pernah  terjadi di Depo Plumpang pada 2009, Arifin langsung memutuskan melarikan diri. Dia bergegas turun ke lantai pertama dan mengajak istri serta empat anaknya ke luar rumah. Saat itu tercium bau bensin disekitar rumah. Depo Pertamina Plumpang pernah terbakar pada 18 Januari 2009. Saat menyelamatkan diri, Arifin sempat memperingatkan tetangganya untuk mencari tempat aman. Namun awalnya tak banyak yang menggubris mengingat bau bensin lazim tercium di kawasan Jalan Tanah Merah, tersebut. Ketika bau bensin kian menyengat, banyak orang mulai panik dan menyelamatkan diri. Kebakaran di Depo Plumpang menelan 19 korban tewas. Mereka terdiri atas 14 orang dewasa dan lima anak-anak. (Yetede)

Polisi memiliki dugaan sementara penyebab kebakaran di Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Kecamatan Koja, Jakut. Dari data dan keterangan sementara  yang dihimpun polisi, kebakaran terjadi saat pengisian atau penerimaan minyak jenis pertamax dari Balongan, Indramayu, Jabar, di Depo Pertamina Plumpang, yang memicu tekanan berlebih pada tangki. Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo saat meninjau lokasi kebakaran di Plumpang, Sabtu (4/3) mengatakan, dalam pengisian tangki itu terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan tekanan berlebih dan setelah itu terjadi kebakaran. Polisi masih menyelidiki sumber api dalam kebakaran pada Jumat (3/3) malam itu.

Polisi mengumpulkan bukti di lapangan dan rekaman kamera pemantau. ”Saat ini kami mengumpulkan saksi, CCTV, dan hal-hal yang diperlukan yang sifatnya teknis sehingga nanti bisa kami jelaskan secara scientific crime investigation tentang peristiwa yang sebenarnya. Khususnya terkait sumber api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran,” kata Listyo. Terkait penyebab kebakaran, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan, Pertamina telah membentuk tim gabungan, fungsi terkait, dan aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi. (Yoga)

Sebanyak 1.345 guru honorer tingkat SMA atau sederajat di NTT menanti kepastian nasib mereka. Setelah dinyatakan lulus ”passing grade” pada 2021, sampai hari ini formasi bagi pengangkatan mereka belum juga diusulkan oleh Pemprov NTT. Padahal, dana alokasi umum atau DAU bagi 1.345 guru honorer itu sudah ditransfer pemerintah pusat ke pemda. Guru honorer ini resah, mereka seolah menjadi ”kuda beban” yang diberi banyak tanggung jawab pekerjaan, tetapi minim apresiasi dan remunerasi. Kondisi sulit yang dihadapi guru honorer ini terutama dialami mereka yang bertugas di pedalaman NTT. Nasib mereka kian tidak pasti karena pada 23 November 2023, pemerintah akan menghapus semua tenaga honorer. Mewakili rekan-rekan mereka yang berjumlah 1.345 orang, 24 guru honorer yang lulus passing grade (PG), 2021, menceritakan kesulitan mereka untuk ke dua kali kepada anggota Komisi X DPR RI Fraksi Demokrat, dapil NTT di Kupang, Anita Gah.

Agus H (43), guru honorer SMK di Kupang, berbicara lantang. Ia mencurahkan perasaan penuh emosional. Gaya bicaranya teratur dan runut. Dia sudah 13 tahun mengabdi sebagai guru honorer. Ada temannya di pedalaman bahkan sudah 20 tahun mengabdi dengan usia sudah di atas 40 tahun. Ia bersama 1.344 rekan guru honorer lainnya telah lulus PG 2021. Mestinya mereka diberi formasi guru berstatus PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja oleh Pemprov NTT per Januari 2022. Akan tetapi, formasi itu diduga tidak diajukan ke pusat. Sementara dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 157 miliar untuk formasi para guru itu diduga sudah ditransfer ke kas daerah. ”Informasinya dana itu telah dipakai untuk bangun jalan,” katanya. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi mengatakan, pemprov sedang memperjuangkan nasib guru-guru honorer yang sudah lulus PG 2021 yang belum diakomodasi itu. Aspirasi mereka sudah didengar dan sedang dicarikan jalan keluar.  (Yoga)

Terminal Integrated BBM milik PT Pertamina (Persero) di Plumpang, Jakut, Jumat (3/3) malam, terbakar. Akibat peristiwa itu, 17 orang meninggal dan sedikitnya 50 orang terluka. Belum diketahui penyebab kebakaran. Kebakaran terjadi pada Jumat pukul 20.20. Kebakaran merembet ke permukiman padat penduduk di sekitarnya, dengan radius 1 kilometer. Warga mendengar dua kali ledakan saat kejadian. ”Ledakan pertama dan kedua berjarak 15 menit. Ledakan pertama lebih besar,” kata Saini, warga RT 007 RW 001, Rawabadak Selatan, Koja, Jakut, yang rumahnya berjarak 150 meter dari rumah terakhir yang terbakar. Lurah Rawabadak Selatan Suhaina mengatakan, ada lima RW yang sangat dekat dengan lokasi terminal BBM Pertamina, yaitu RW 001, 008, 009, 010, dan 011. Evakuasi warga dilakukan, dengan melibatkan petugas pemadam kebakaran, TNI-Polri, dan satpolpp.

250 petugas dan 55 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Areal yang terbakar mencapai 1,5 hektar. Upaya pemadaman terkendala sumber air, akses jalan yang terbatas, kerumunan warga, dan situasi gelap di lokasi. Pendataan korban hingga pukul 23.25, sebanyak 17 korban meninggal, dua di antaranya anak-anak, telah dievakuasi. Sebanyak 50 korban terluka dirawat di sejumlah rumah sakit, antara lain di RS Pelabuhan, RS Tugu, RS Mulyasari, RS Koja, RS Firdaus , dan RS Yarsi. Dirut PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyampaikan keprihatinan dan meminta maaf atas kejadian ini. ”Pertamina akan memberikan penanganan yang terbaik bagi masyarakat terdampak,” katanya. Dia juga memastikan pasokan BBM tetap aman. Kapolres Metro Jakut Kombes Gidion Arif Setyawan menyatakan, penyebab kebakaran belum diketahui. Petugas masih focus pada upaya pemadaman dan evakuasi korban. (Yoga)

Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyesuaian harga rumah bersubsidi yang terus tertunda dinilai bakal menghambat pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers, Jumat (3/3) menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, melalui pembangunan rusun. Hunian vertikal jadi solusi atas perkembangan penduduk yang cepat, terutama di perkotaan, dan kian terbatasnya lahan untuk rumah tapak. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 5.379 unit rusun sewa senilai Rp 2 triliun. Tahun lalu, 3.998 unit rusun terbangun dan dilanjutkan tahun ini sebanyak 5.379 unit. Rusun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, asrama mahasiswa, santri pondok pesantren, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara.

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah segera menetapkan harga baru rumah bersubsidi agar tidak menghambat pasokan. Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta sesuai wilayah. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Paulus Totok Lusida menilai, pemerintah terus menunda penyesuaian harga rumah bersubsidi. Terakhir, pemerintah menjanjikan ketentuan harga baru rumah subsidi terbit Februari 2023. Persoalan itu juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah REI Se-Indonesia, di Medan, Sumut, Rabu (1/3). ”Kok, harga baru ditunda terus? Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ujar Totok. (Yoga)

JAKARTA, ID – Sedikitnya 17 orang meninggal dan puluhan mengalami luka bakar akibat kebakaran pipa Pertamina yang menyalurkan Pertamax dari Kilang Balongan ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang di Jl Tanah Merah Bawah, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Jumat (03/03/2023), pukul 20.00 WIB. Api dapat dipadamkan pukul 22.43 WIB, namun faktor penyebab kebakaran masih dalam proses investigas. “Api sudah bisa dipadamkan, pukul 22.43 WIB,” ujar Menteri BUMN, Erick Thohir lewat WhatsApp. Meski sempat terjadi kemacetan lalu lintas sejak terjadi kebakaran, tidak ada antrean di SPBU akibat panic buying. Pihak Pertamina pun belum mendapatkan informasi lengkap tentang faktor penyabab kebakaran. “Kami benar-benar prihatin dengan insiden ini dan meminta maaf kepada masyarakat,” kata Dirut Pertamina, Nicke Widyawati. Erick Thohir mengungkapkan, pihaknya telah mendapatkan informasi dari Pertamina bahwa yang terbakar adalah pipa yang menyalurkan Pertamax dari Kilang Balongan ke TBBM Plumpang. Tidak ada tangki BBM yang terbakar. (Yetede)

JAKARTA-Kasus harta jumbo dan pamer kemewahan pejabat Kementerian Keuangan membuat sorotan  publik melebar ke berbagai perkara, salah satunya mengenai banyaknya petinggi instansi tersebut yang merangkap jabatan sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) maupun anak usahanya, Dengan merangkap jabatan, para pejabat itu pun mendapat penerimaan tambahan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mencatat, rangkap jabatan itu dilakukan oleh sedikitnya 39 pejabat Kementerian Keuangan, dari level wakil menteri hingga eselon II. Temuan itu didasari uji petik  terhadap 242 posisi Komisaris BUMN pada 2023. Tak hanya Kementerian Keuangan, rangkap jabatan juga dilakukan sejumlah pejabat di kementerian dan lembaga lain. Dari uji petik itu, Fitra menemukan ada total 95 jabatan pemerintah yang merangkap jabatan menjadi komisaris BUMN maupun anak usahanya. "Ada indikasi rangkap penghasilan karena mereka bersangkutan masih aktif menjabat secara struktural (di pemerintahan)," ujar anggota Tim Advokasi dan kampanye Seknas Fitra, Gulfino Guevaratto, kemarin. (Yetede)

Keinginan pemerintah menaikkan kelas Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi alias high income country pada tahun 2045 bukan persoalan mudah. Apalagi, World Bank sempat menurunkan kelas Indonesia menjadi lower middle income country pada tahun 2021. Hitungan pemerintah, Indonesia bisa mencapai status negara berpenghasilan tinggi jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6% berturut-turut hingga tahun 2045. Namun, Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy menyebut, perhitungan pemerintah berpotensi terganggu karena masih adanya gejala industrialisasi prematur. Artinya, "Pertumbuhan industri manufaktur makin mengecil sebelum mencapai batas atau titik maksimal," kata Yusuf kepada KONTAN, kemarin.

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 terancam ditunda. Hal ini setelah hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasar putusan tersebut, pemilu baru bisa digelar pada 2025 mendatang atau mundur dari jadwal awal yakni 14 Februari 2024. Putusan tersebut bukan hanya mengganggu kondisi politik, tapi juga ekonomi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan, penundaan pemilu akan berdampak bagi dunia usaha. Ketidakpastian akan membuat para pelaku usaha lebih memilih wait and see, baik bagi mereka yang ingin menggelar ekspansi maupun melakukan perencanaan mengembangkan usaha. Selain itu, jika pemilu 2024 berjalan sesuai rencana tanpa ada penundaan, akan berdampak positif bagi ekonomi tahun ini. Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan ada tambahan uang sekitar Rp 110 triliun saat proses Pemilu 2024 berlangsung. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di semester II tahun ini.