RUMAH BERSUBSIDI, Problem Harga Bisa Hambat Pasokan

;

RUMAH BERSUBSIDI, Problem Harga Bisa Hambat Pasokan

Ekonomi Yoga 04 Mar 2023 Kompas

Pemerintah terus mendorong penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, penyesuaian harga rumah bersubsidi yang terus tertunda dinilai bakal menghambat pasokan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam keterangan pers, Jumat (3/3) menyatakan, pemerintah berupaya meningkatkan penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat, melalui pembangunan rusun. Hunian vertikal jadi solusi atas perkembangan penduduk yang cepat, terutama di perkotaan, dan kian terbatasnya lahan untuk rumah tapak. Pada tahun 2023, Kementerian PUPR menargetkan dapat membangun 5.379 unit rusun sewa senilai Rp 2 triliun. Tahun lalu, 3.998 unit rusun terbangun dan dilanjutkan tahun ini sebanyak 5.379 unit. Rusun ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, asrama mahasiswa, santri pondok pesantren, TNI/Polri, dan aparatur sipil negara.

Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) meminta pemerintah segera menetapkan harga baru rumah bersubsidi agar tidak menghambat pasokan. Harga rumah bersubsidi saat ini dipatok antara Rp 150 juta dan Rp 168 juta sesuai wilayah. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI Paulus Totok Lusida menilai, pemerintah terus menunda penyesuaian harga rumah bersubsidi. Terakhir, pemerintah menjanjikan ketentuan harga baru rumah subsidi terbit Februari 2023. Persoalan itu juga mengemuka dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengurus Pusat dan Daerah REI Se-Indonesia, di Medan, Sumut, Rabu (1/3). ”Kok, harga baru ditunda terus? Karena biaya produksi betul-betul sudah tidak menutupi lagi, sementara harga material sudah naik beberapa kali. REI sudah mempertanyakan kapan kepastian harga naik, tapi sampai hari ini belum ada jawaban,” ujar Totok. (Yoga)